Jumat, November 22, 2019
Iklan Haji
Minggu, 07 Juli 2019 14:16

Berbenah Pejabat Birokrasi Tolitoli Genjot Pembangunan Pariwisata Ahir Periode Kedua Alek Bantilan

 

Oleh: Hikma Ma'ruf Asli, SPd.T. (Pemimpin Redaksi Alasannews.com)

Sudah banyak yang dilakukan namun terkait pembangunan kepariwisataan, baru dimulai. Masih cukup waktu untuk berbenah. Tersisa Setahun Delapan Bulan masa jabatan Bupati di pundaka H. Moh. Saleh Bantilan, SH., MH.

Pembangunan daerah perlu digerakkan dengan mengerahkan seluruh birokrasi yamg dimiliki untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tolitoli.

Saat ini pemerintah daerah di bawah komando Bung Alek (nama beken Bupati Tolitoli), memprioritaskan pengembangan pariwisata sebagai agenda utama setelah beberapa waktu lalu dilakukan revisi RPJMD.

Bahkan sebelumnya telah dilahirkan lebih dulu Rencana Induk Pariwisata (RIPDA) yang konon mengagendakan sebanyak 80 titik pengembangan destinasi wisata menyusul Destinasi wisata daerwh Sabang di Kecamatan Galang.

Dapat dipahami logika berfikir Sang Bupati, bahwa sejumlah potensi pariwisata di daerah ini memiliki pesona dan daya tarik eksotis bagi turis lokal apalagi mancanegara. Potensi itu tentu saja untuk menjadi penghasil utama pendapatan keuangan daerah dan devisa bagi negara.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Alek menyampaikan bahwa Kondisi Kota Palu yang sempat dihantam bencana gempa dan tsunami, ikut memporak-porandakan dunia pariwisatanya. Nah sedapat mungkin Pemerintah Tolitoli dapat mengalihkan animo wisatawan yang terlanjur kenal Palu dan Sulawesi Tengah memberi alternatif lebih baik, aman dan nyaman di Tolitoli.

Soalnya kemudian, apakah sumber daya birokrasi mampu menerjemahkan rencana besar Bupati itu dalam rencana kerja perangkat daerah (OPD) yang terumuskan dalam wujud kegiatan kongkrit di setiap Dinas?

Semestinya, seluruh OPD menjadikan agenda pembangunan pariwisata itu sebagai acuan penganggaran. Tergambar disetiap wajah anggaran OPD itu program mendukung pariwisata.

Dinas Pekerjaan Umum misalnya, mengarahkan prioritas anggaran pada pembangunan infrastruktur pariwisata. Demikian pula Disdikbud, bagaimana mberi sentuhan lokalitas dalam tradisi pendidikan sekolah dengan mmenghadirkan pemahaman budaya dan potensi wisata di sekolah.

Tidak kalah pentingnya Dinas Lingkungan Hidup, menata sedemikian rupa lingkungan Tolitoli melalui pembenahan peraturan-peraturan lingkungan hidup yang menunjang diterapkan secara tepat dan konsisten.

Penerapan konsepsi lingkungan yang layak dalam setiap aspek pembangunan dengan mengedepankan analisis dampak lingkungannya. Penanganaan sampah yang iauh dari kata Kota Bersih.

Demikian pula instansi lainnya dan seterusnya. Sehingga tidak ditafsirkan secara sempit bahwa pengembangan kepariwisataan menjadi domain Dinas Pariwisata semata.

Pembangunan Pariwisata yang dicanangkan Bupati itu mestinya tidak kandas hanya dalam pikiran Moh. Saleh Bantilan saja dan menjadi beban Dinas Pariwisata belaka.

Hemat penulis, pemikiran pengembangan pariwiasat tak ubahnya sebagai langkah inveatasi masa depan daerah ini. Mengandung arti bahwa substansi pembangunan dasar terkait kesejahteraan, tersedianya kebutuhan dasar rakyat Tolitoli dari sisi sandang, pangan dan papan serta kesehatan kebutuhan pokok lainnya, tetap menjadi agenda tak terpisahkan dari rencana besar itu.

Konkrit misalnya, ketika membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan, disamping sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan sekaligus juga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penunjang logistik industri pariwisata.

Maka dengan itu semua terjadi simbiose dalam perputaran ekonomi masyarakat luas yang menguntungkan daerah.

Pertanyaan besar selanjutnya adalah bagaimana kesiapan Kepala-Kepala OPD memiliki kapasitas dalam agenda besar Bupati?

Langkah Bupati merombak Kabinetnya dibeberapa instansi termasuk di BAPPEDA, menunjukkan adanya keinginan Bupati mensinkronkan pikiran pembangunannya dengan lembaga 'Gudang Program' tersebut.

Selama ini penempatan pejabat eselon II itu strategi pendekatannya selalu rotasi dan tukar tempat. Semestinya Bupati mengambil langkah revolusioner menerapkan lelang jabatan terbuka dengan pemdekatan kompetensi dan kapasitas, progres dan jejak rekam prestasi. Momentum assesmen mestinya menjadi ajang pencarian calon Kepala Dinas yang memiliki dedikasi dan kemauan membangun sesuai keinginan, visi dan misi pemerintah daerah.

Beberapa Dinas strategis perlu menjadi pemikiran serius setelah BAPPEDA. Menyusul Tiga Posisi yang kosong dan santer segera di assesmen masih ada beberapa dinas strategis yang cenderung stagnan padahal potensi garapannya begitu besar namun minim prestasi. Termasuk Dinas Perikanan Tolitoli. 

Untuk hal ini sudah semestinya Bupati melakukan evaluasi mendasar terkait penempatan Kepala Dinas yang dapat mendukung pencapaian pembangunan seperti yang ditetapkan dalam RPJMD yang baru saja direvisi.

Menurut penulis, tak ada faedahnya merubah arah RPJMD jika pelaku-pelakunya masih stagnan dan miskin ide serta kreativitas. Masih ada waktu tersisa untuk mencapai rencana besar itu. Jalannya tidak ada lain, bemahi pejabat puncak dan jajaran strategis pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Tolitoli ****

Baca 111 kali

Terkait Artikel

Kontak Polisi

RESOR PALU