Selasa, Agustus 20, 2019
alasaniduladha
Artikel
Nilai butir ini
(0 pemilihan)

Foto : Komunitarkretek.or.id


 

Cengkeh (syzygium Aromaticum) adalah rempah utama yang menjadikan rokok kretek berbeda dengan rokok putih. Merupakan tanaman asli Nusantara yang telah mengubah sejarah peradaban dunia.

Cengkeh juga telah dikenal ribuan tahun sebelum masehi pada masa kerajaan Romawi Kuno. Berkhasiat bagi kesehatan dan bernilai ekonomis tinggi. Mendorong Vasco Da Gama, penjelajah legendaris dari Portugis, mengelilingi dunia untuk menemukannya dan menempatkannya pada peta dunia saat itu. Sejarah rempah (cengkeh dan pala) adalah sejarah perdagangan.

Nicol o Conti seorang pedagang Venesia meyakini bahwa cengkeh berasal dari Pulau Banda dan Sekitarnya. Beberapa ahli botani menyebutkan bahwa cengkeh berasal dari Pulau Ternate, Tidore, Makian, Woti, hingga pulau Rote di selatan.

Melihat hal itu VOC berusaha merebut pangsa cengkeh dengan memukul mundur Portugis, lalu merajai perdagangan cengkeh dengan keuntungan yang luar biasa saat itu. Dan selama hampir dua abad VOC merajai perdagangan cengkeh. Piere Poivre, seorang penjelajah Perancis, berhasil “mencuri” bibit cengkeh dari Maluku dan mengembang-biakkannya di Zanzibar, sebuah wilayah jajahan Perancis.

Persaingan bebas menempatkan cengkeh Zanzibar sebagai primadona, menggeser cengkeh Nusantara. Cengkeh Zanzibar konon lebih diminati karena kandungan minyaknya yang lebih rendah. Selanjutnya, The French East India Company berhasil menggusur VOC ke dalam jurang kebangkrutan sekaligus merebut monopoli perdagangan cengkeh Eropa pada tahun 1798.

Pada pertengahan abad XIX harga cengkeh dari Ambon-Lease cenderung melorot turun. Dan jumlah produksinya pun terus berkurang sejalan dengan penghapusan politik tanam paksa sejak 1 Januari 1864. Perkebunan dan perdagangan komoditi cengkeh dari Nusantara porak-poranda.

Hingga pada suatu ketika harga cengkeh Ambon menunjukkan grafik meningkat. Jumlah pohon cengkeh pun meningkat di afdeling Ambon dan afdeling Ternate. Memenuhi kebutuhan saus rempah rokok kretek. Fenomena kebangkitan industri rokok kretek, rokok asli Nusantara!

Saat ini, tanaman cengkeh sudah menyebar kepenjuru wilayah Indonesia, Sulawesi, Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali dan Nusatenggara, dengan luas areal tanam cenkeh  mencapai 542.281 ha. Sehingga produksi cengkeh Indonesiapun menjadi 139.522 ton ditahun 2016. Maluku dan Ternate tidak lagi memegang peranan penghasil dan penanam cengkeh terbanyak, akan tetapi merambah ke Sulawasi Utara dan Sulawesi Tengah. Meskipun saat ini Maluku dan Ternate masih memegang dominasi produktifitas cengkeh tertinggi di Indonesia dengan 662 kg/ha.

Menurut Market Intelligence , tridge.com,  Indonesia menjadi peringkat pertama negara penghasil cengkeh dunia dengan pangsa pasar 77% dari total produksi cengkeh dunia , dengan jumlah  volume produksi  cengkeh sebesar 139,52 M Ton pada tahun 2016. Pernyataan itu bersesuaian dengan  Data Statistik Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan yang juga  menyebutkan besaran volume produksi cengkeh Indonesia sebesar 139, 52 Metrik Ton pada tahun 2016.

Melihat fenomena itu Indonesia sudah dapat dipastikan berjaya dalam hal produksi cengkeh. Namun seiring dengan itupula perkembangan rokok kretek di Indonesia berbanding lurus dengan produksi cengkehnya, juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Menurut Litbang Kementerian Pertanian, kebutuhan rokok Indonesia meningkat setiap tahunnya. Ditahun 2013 diperkirakan terdapat sekitar 53-62 juta perokok dengan konsumsi perkapita berkisar 3.600-4.700 batang pertahun, dengan laju pertumbuhan rokok 4,2% pertahun. Sehingga pada tahun 2015 saja kebutuhan cengkeh akan rokok sudah mencapai 130.000 ton. Artinya pada tahun 2019 akan mencapai estimasi 158.000 ton. Lalu bagaimana bila dihitung dari produksi cengkeh diIndonesia yang tingkat perkembangannya rata-rata 6,2% pertahun. Bila di hitung secara matimatis, terjadi over produksi sebanyak 25.000 ton pada tahun 2019, jikalau hanya untuk rokok saja. Dapat juga dikatakan bahwa 90% jeripayah petani hanya untuk kebutuhan rokok semata. Lalu sisanya untuk kebutuhan rempah, kosmetik, medis dan ekspor.

Ketika berbicara ekspor sungguh memilukan, ekspor cengkeh Indonesia hanya dihargai pada kisaran $2,3 bila dilihat dari Data Statistik Dirjen Pekerbunan, sedikit lebih besar bila dilihat dari data tridge.com mencapai $4 pada tahun 2016. Indonesia juga harus mengimpor cengkeh dengan $8 per kilo sebanya 6.571 ton, menurut cbi.eu, impor indonesia terjadi karena  kebutuhan bahan rokok kretek yang harus di impor dari Madagaskar.

Bila begitu jalan ceritanya, negara Zamrud Katulistwa ini induk dari cengkeh dunia, produksi cengkehnya hanya diperuntukkan untuk konsomsi rokok kretek dalam negeri dan dihargai cukup murah bila di lempar ke pasar Global, karena disamping Indonesia ada sembilan negara berkembang lainnya yang menjadi produsen cengkeh yang sudah tentu ikut meramaikan persaingan pasar cengkeh dunia.

Terlebih lagi muncul dua negara exportir asia, singapura dan hongkong, serta sembilan negara eropa lainnya, semakin menyemarakkan pasar cengkeh global. Lalu bagaimana singapura menghasilkan cengkeh, sedangkan kita ketahui besaran negara singa itu hanya sekelumit saja. rupanya Singapura menjadi ekportir dengan menjadi importir. Pada tahun 2016 Singapura mengimpor cengkeh sebanyak 11.380 Ton dengan harga beli perkilo senilai $8, dan mengekspornya senilai $9 .

Bila kita asmumsikan sesuai informasi, harga jual cengkeh Indonesia $2,3  sampai $4, dibeli singapura dengan $8 lantas kemana selisihnya?. Atau kalau benar kita mengekspor cengkeh ke Singapura, dengan harga $2,3 sampai $4 kemudian dijual Singapura dengan harga $9, berari Singapura meraup untung $5 per kilo.

Dalam kesempatan wawancaranya dengan republika.com pada tahun 2017 lalu, Menteri perdagangan Enggartiasto Lukita menyayangkan "Singapura saat ini lebih terkenal sebagai negara eksportir rempah-rempah ketimbang indonesia yang sempat berjaya pada perdagangan komuditas tersebut. Sumbernya dari Indonesia, dijual kesingapura kemudian singapura dikenal sebagai negara eksportir rempah-rempah"

Pada kesempatan yang sama Enggartiasto Lukita mengatakan "seharusnya Indonesia bisa memenuhi kebutuhan rempah dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Enggar mengakui saat ini kinerja ekspor rempah-rempah masih menurun, bahkan masih bergantung pada impor untuk sejumlah komoditas, seperti cengkeh dan lada"

Berdasarkan data BPS periode Januari hingga November 2016, kondisi rempah Indonesia memang menunjukkan tren penurunan ekspor. Kementerian Pertanian (Kementan) juga tengah fokus mendorong komoditas cengkeh, lada, biji pala sesuai keunggulan wilayah masing-masing. Kementan tahun 2017 menyediakan bibit cengkeh yang diberikan secara gratis sebanyak 30 juta batang di seluruh wilayah Indonesia.

Bisa dibayangkan siapa yang meraup untung bila ada 30 juta tanaman cengkeh lagi, diluar peremajaan dan tanaman cengkeh baru petani. Sementara dengan logika matematisnya terjadi over produksi cengkeh untuk rokok. Terbukti dengan merayapnya harga cengkeh di Indonesia sampai Rp.73.000,- (di Kab. Tolitoli) dengan  kecenderung semakin turun. Harga ekspor cengkeh Indonesiapun terbilang rendah.  Lantas bagaimana kita akan meningkatkan volume ekspor bila harganya begitu rendah.

Menyimak hal tersebut dapat dikatakan cengkeh Indonesia menjadi berkembang karena adanya rokok kretek, bukan karena adanya ekpor cengkeh. Para petani akan turut sejahtera bila yang diekpor adalah rokok kretek bukanlah export cengkeh.

Konon, banyak negara tidak mau memberikan izin masuk pada rokok kretek Indonesia, Bukan karena hanya adanya perbedaan rasa saja tapi juga regulasi, seperti Amerika misalnya, sampai-sampai Indonesia harus mengadu pada WTO. Menurut Negara Paman Sam itu Amerika secara spesifik melarang ekspor produk rokok Indonesia yang mengandung cengkeh, alias kretek. Rokok asli nusantara itu dianggap masuk kategori rokok berperasa, sehingga merujuk Peraturan Presiden Barack Hussein Obama pada 2009, tidak boleh dijual dan dipasarkan di Negeri Paman Sam.

Bukan cuma diluar negeri, Rokok kretek nyata mendapat tantangan di dalam negeri. Pemerintah tengah gencar-gencarnya mempromosikan bahaya rokok, bahkan menaikan cukai rokok hingga 10,4% dengan alasan untuk penanggulangan kesehatan perokok, meski ditentang Komisi Nasional Pelestarian Kretek.

Ironis memang bila petani cengkeh kini mendapatkan harga cegkeh yang rendah. susana ekspor impor cengkeh yang merugikan, over produksi, kampanye tidak rokok pemerintah, penerapan cukai pemerintah, sampai pada banyaknya kendala peredaran rokok kretek global,  kesemuanya adalah tragedi menurunnya harga cengkeh saat ini.

Lantas bagaimana cara kita berharap. Semoga petani cengkeh sejahtera ?, atau semoga Indonesia sehat karena terbebas dari rokok. (rm)

Minggu, 14 Juli 2019 04:29

Anies, Anak Bangsa yang Mendunia

Ditulis oleh

 

Tony Rosyid:
Pengamat politik dan Pemerhati Bangsa

Alasannews.com | Sudah lama sekali, kami merindukan ada tokoh politik Indonesia yang bisa tampil di forum internasional. Dulu tokoh politik seperti Sukarno, Hatta, Agus Salim, Sjahrir, Natsir, Adam Malik ataupun Soedjatmoko adalah contoh tokoh-tokoh politik yang dihormati di gelanggang dunia.

Kini Indonesia beruntung, ada seorang Gubernur di DKI Jakarta yang bisa membawa nama baik bangsa kita dan dihormati di forum-forum global. Namanya Anies Baswedan. Dia sudah berada di arena global jauh sebelum jadi Menteri ataupun Gubernur. Lihat saja track recordnya.

Tapi lihat apa yang para jurnalis dan tim redaksi, khususnya media online, lakukan pada dia. Beramai-ramai menyerang, lihatlah beritanya: sinis pilihan fotonya, framing negatif beritanya. Seakan jangan sampai ada anak bangsa yang membanggakan di gelanggang internasional.

Bukankah Indonesia perlu mewarnai dunia di semua bidang, mulai dari budaya, seni, keilmuan hingga politik?

Saat ini, kami sedang bangga melihat ada tokoh politik bisa membagikan pengalaman di Jakarta dan Indonesia untuk dunia. Dan pada saat yang sama kami malu membaca media domestik dan online kita justru menuliskan dengan nada sinis, negatif dan seakan rabun dunia.

Umumnya politisi Indonesia pergi ke luar negeri memang sekadar studi banding, ephumismenya jalan-jalan, sementara tokoh seperti Anies Baswedan justru ke luar negeri untuk memberi ceramah, untuk membuat dunia mengerti tentang Jakarta dan Indonesia dan ikut kontribusi untuk kemajuan dunia. Beda sekali !

“Ikut melaksanakan ketertiban dunia” itu amanah Pembukaan UUD 1945, sudah saatnya Indonesia KEMBALI tampil di forum dunia, seperti masa awal kemerdekaan saat tokoh-tokoh nasional adalah juga tokoh Asia dan tokoh dunia.

Sekadar harapan saja untuk para jurnalis dan pemimpin redaksi terutama media Online buatlah kami bangga membaca berita bahwa ada tokoh dari Jakarta, dari Indonesia dikenal dan dikagumi dunia.

Salam,
Jakarta 13/7/2019

 

Puncak upacara peringatan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli mendatang. Kegiatan yang mestinya dilaksanakan 1 Juli 2019 tertunda karena adanya agenda nasional yang membutuhkan kehadiran Polri sebagai penjaga keamanan terkait pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa PHPU.

Jelang hari bersejarah bukan saja bagi Polri semata, melainkan bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia, Redaksi alasannews.com menurinkan tulisan terkait sejarah Bhayangkara: Wajah dan peranannya dari masa ke masa Mengawal NKRI Menegakkan Hukum dan Pengayom Rakyat.

Penetapan 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara, berangkat dari kebijakan pemerintah atas peralihan Polri dari posisi Djawatan Kepolisian Negara yang berada di bawah Kementrian Dalam Negeri menjadi berada langsung di bawah dan bertanggungjawab penuh kepada Perdana Mentri.

Perubahan kebijakan itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1946. Hal itu tertuang dalam Surat Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D.

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain.

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

 

Sejarah Awal

Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit.

Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan saka bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saai ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (Jaksa agung).

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi.

Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Pada masa Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta,

Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Itulah cuplikan sejarah yang mendasari lahirnya Korps Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia.

Selamat Hari Bhayangkara Ke-73 Tanggal 1 Juli 2019.....(Ma'ruf)

Disarikan dari berbagai sumber bacaan.

Nilai butir ini
(0 pemilihan)

 

Oleh: Hikma Ma'ruf Asli, SPd.T. (Pemimpin Redaksi Alasannews.com)

Sudah banyak yang dilakukan namun terkait pembangunan kepariwisataan, baru dimulai. Masih cukup waktu untuk berbenah. Tersisa Setahun Delapan Bulan masa jabatan Bupati di pundaka H. Moh. Saleh Bantilan, SH., MH.

Pembangunan daerah perlu digerakkan dengan mengerahkan seluruh birokrasi yamg dimiliki untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tolitoli.

Saat ini pemerintah daerah di bawah komando Bung Alek (nama beken Bupati Tolitoli), memprioritaskan pengembangan pariwisata sebagai agenda utama setelah beberapa waktu lalu dilakukan revisi RPJMD.

Bahkan sebelumnya telah dilahirkan lebih dulu Rencana Induk Pariwisata (RIPDA) yang konon mengagendakan sebanyak 80 titik pengembangan destinasi wisata menyusul Destinasi wisata daerwh Sabang di Kecamatan Galang.

Dapat dipahami logika berfikir Sang Bupati, bahwa sejumlah potensi pariwisata di daerah ini memiliki pesona dan daya tarik eksotis bagi turis lokal apalagi mancanegara. Potensi itu tentu saja untuk menjadi penghasil utama pendapatan keuangan daerah dan devisa bagi negara.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Alek menyampaikan bahwa Kondisi Kota Palu yang sempat dihantam bencana gempa dan tsunami, ikut memporak-porandakan dunia pariwisatanya. Nah sedapat mungkin Pemerintah Tolitoli dapat mengalihkan animo wisatawan yang terlanjur kenal Palu dan Sulawesi Tengah memberi alternatif lebih baik, aman dan nyaman di Tolitoli.

Soalnya kemudian, apakah sumber daya birokrasi mampu menerjemahkan rencana besar Bupati itu dalam rencana kerja perangkat daerah (OPD) yang terumuskan dalam wujud kegiatan kongkrit di setiap Dinas?

Semestinya, seluruh OPD menjadikan agenda pembangunan pariwisata itu sebagai acuan penganggaran. Tergambar disetiap wajah anggaran OPD itu program mendukung pariwisata.

Dinas Pekerjaan Umum misalnya, mengarahkan prioritas anggaran pada pembangunan infrastruktur pariwisata. Demikian pula Disdikbud, bagaimana mberi sentuhan lokalitas dalam tradisi pendidikan sekolah dengan mmenghadirkan pemahaman budaya dan potensi wisata di sekolah.

Tidak kalah pentingnya Dinas Lingkungan Hidup, menata sedemikian rupa lingkungan Tolitoli melalui pembenahan peraturan-peraturan lingkungan hidup yang menunjang diterapkan secara tepat dan konsisten.

Penerapan konsepsi lingkungan yang layak dalam setiap aspek pembangunan dengan mengedepankan analisis dampak lingkungannya. Penanganaan sampah yang iauh dari kata Kota Bersih.

Demikian pula instansi lainnya dan seterusnya. Sehingga tidak ditafsirkan secara sempit bahwa pengembangan kepariwisataan menjadi domain Dinas Pariwisata semata.

Pembangunan Pariwisata yang dicanangkan Bupati itu mestinya tidak kandas hanya dalam pikiran Moh. Saleh Bantilan saja dan menjadi beban Dinas Pariwisata belaka.

Hemat penulis, pemikiran pengembangan pariwiasat tak ubahnya sebagai langkah inveatasi masa depan daerah ini. Mengandung arti bahwa substansi pembangunan dasar terkait kesejahteraan, tersedianya kebutuhan dasar rakyat Tolitoli dari sisi sandang, pangan dan papan serta kesehatan kebutuhan pokok lainnya, tetap menjadi agenda tak terpisahkan dari rencana besar itu.

Konkrit misalnya, ketika membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan, disamping sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan sekaligus juga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penunjang logistik industri pariwisata.

Maka dengan itu semua terjadi simbiose dalam perputaran ekonomi masyarakat luas yang menguntungkan daerah.

Pertanyaan besar selanjutnya adalah bagaimana kesiapan Kepala-Kepala OPD memiliki kapasitas dalam agenda besar Bupati?

Langkah Bupati merombak Kabinetnya dibeberapa instansi termasuk di BAPPEDA, menunjukkan adanya keinginan Bupati mensinkronkan pikiran pembangunannya dengan lembaga 'Gudang Program' tersebut.

Selama ini penempatan pejabat eselon II itu strategi pendekatannya selalu rotasi dan tukar tempat. Semestinya Bupati mengambil langkah revolusioner menerapkan lelang jabatan terbuka dengan pemdekatan kompetensi dan kapasitas, progres dan jejak rekam prestasi. Momentum assesmen mestinya menjadi ajang pencarian calon Kepala Dinas yang memiliki dedikasi dan kemauan membangun sesuai keinginan, visi dan misi pemerintah daerah.

Beberapa Dinas strategis perlu menjadi pemikiran serius setelah BAPPEDA. Menyusul Tiga Posisi yang kosong dan santer segera di assesmen masih ada beberapa dinas strategis yang cenderung stagnan padahal potensi garapannya begitu besar namun minim prestasi. Termasuk Dinas Perikanan Tolitoli. 

Untuk hal ini sudah semestinya Bupati melakukan evaluasi mendasar terkait penempatan Kepala Dinas yang dapat mendukung pencapaian pembangunan seperti yang ditetapkan dalam RPJMD yang baru saja direvisi.

Menurut penulis, tak ada faedahnya merubah arah RPJMD jika pelaku-pelakunya masih stagnan dan miskin ide serta kreativitas. Masih ada waktu tersisa untuk mencapai rencana besar itu. Jalannya tidak ada lain, bemahi pejabat puncak dan jajaran strategis pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Tolitoli ****

Alasannews.com, Jakarta  |  Masih ingat bagi-bagi 'tiket gratis' ke Mars yang dibuka oleh Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA)?. Saat ini jumlah peminatnya terus menanjak termasuk dari Indonesia, yang angkanya tumbuh dua kali lipat.

Bagi kalian yang baru tahu tentang 'tiket gratis' ke Mars ini, yang dimaksud bukanlah secara harfiah kalian akan benar-benar melancong ke Planet Merah. Kamu cuma akan dapat boarding pass setelah mendaftarkan namamu terlebih dahulu.

Nah, nama-nama yang terdaftar di NASA itulah yang rencananya akan dibawa ke Planet Merah pada tahun 2020. NASA menyebutnya bagian dari program Mars 2020.


Sebagaimana detikINET lihat di situs Mars 2020 pada pukul 14.00 WIB, Sabtu (29/6/2019), sejauh ini sudah ada ada 7,4 juta nama yang telah mendaftar.

Bila dipecah berdasarkan negaranya, Turki masih berada di urutan teratas dengan 2,4 juta nama. Di urutan berikutnya secara berurutan ditempati India (876 ribu nama), Amerika Serikat (808 ribu nama), China (199 ribu nama), Israel (194 ribu nama), dan Korea Selatan (174 ribu nama).

 

Menariknya, di posisi ke-7 ini ada Indonesia yang 'menyumbang' nama sampai 166 ribu. Angka tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan pada awal bulan ini.

Jumlah-jumlah tersebut masih berubah seiring masih dibukanya pendaftaran nama untuk dikirimkan ke Mars. NASA masih menerima pendaftaran hingga 30 September nanti.


Nantinya, nama kalian akan ditulis menggunakan sinar elektron di atas mikrochip dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga satu mikrochip mampu menampung satu juta nama. Nama-nama tersebut akan disimpan di robot penjelajah milik NASA yang dijadwalkan meluncur pada musim pertengahan 2020 dan diharapkan mendarat di planet tetangga Bumi tersebut pada Februari 2021.

Mars 2020 akan mendarat di dalam kawah Jezero yang memiliki lebar sekitar 45 kilometer. Kawah ini dulunya sempat menjadi lokasi delta sungai. Robot penjelajah ini memiliki misi untuk mencari tanda-tanda kehidupan, mencari ciri geologi area tersebut, mencari es air yang terkubur dan berbagai pekerjaan lainnya.detik.com/agt/krs.

 

Kamis, 27 Jun 2019 08:28

Minum Kopi Itu, Mengapa di Pagi Hari?

Ditulis oleh


alasannews.com - Jakarta | Banyak orang mengandalkan asupan kopi saat sarapan. Ada cerita menarik soal mengapa kopi banyak dikonsumsi di pagi hari.

Sebelum memulai aktivitas, banyak orang meminum kopi di pagi hari. Alasannya pun beragam seperti sudah menjadi kebiasaan atau mendapat dorongan energi yang diperlukan untuk mengawali hari.

Minum kopi di pagi hari memang lebih baik dibandingkan dengan minum alkohol. Kopi bahkan berperan penting dalam kebiasaan minum pagi masyarakat Eropa. Dikutip dari The Kitchn (26/6), kopi ternyata mengurangi kebiasaan mabuk masyarakat di sana yang kerap menenggak minuman alkohol, bahkan di pagi hari.

 

Lingkaran sosial yang berbeda di berbagai negara jelas memiliki perbedaan tradisi tentang apa yang mereka konsumsi untuk minuman pagi mereka. Tetapi ada banyak referensi untuk minuman beralkohol dan fermentasi sepanjang sejarah.

Untuk orang Romawi, mereka makan roti yang direndam wine dan tentara Inggris pada tahun 1890-an dikabarkan memulai hari dengan minum rum dan teh. Sementara anak-anak di AS terbiasa minum sari buah dan di Jerman minuman pagi mereka adalah bir.

Kopi muncul pada akhir 1700-an di Eropa. Kemudian pada awal 1800-an, masyarakat beralih minum kopi dan kebiasaan ini seperti mengubah Eropa. Seperti tulisan Mark Pendergast dalam Uncommon Grounds: The History of Coffee dan How it Transformed the World, "Minuman aristokrasi telah menjadi sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat."

Kopi juga berperan membuat Revolusi Industri terus berjalan. Selama masa tersebut, buruh tekstil harus melewati jam kerja yang panjang dengan upah rendah. Mereka juga kehilangan waktu untuk memasak di rumah. "Karena kopi menstimulasi dan hangat, kopi menyediakan ilusi nutrisi bagi mereka," tulis Pendergast. Bahkan ketika kopi datang ke Amerika Serikat, minuman ini sangat diterima sehingga menjadi minuman patriotik pilihan setelah bencana Boston Tea Party.

Lalu mengapa nenek moyang kita lebih memilih minuman baru ini untuk sarapan? Alasan utamanya adalah kopi tidak memabukkan. Meskipun kopi membuat Anda terasa terjaga, menurut mereka, rasa terjaga itu tidak masalah jika hadir di pagi hari.

Sejak itu, kopi menjadi sangat umum untuk sarapan sehingga Mark Twain menulis di A Tramp Abroad, yang terbit tahun 1880: "Rata-rata menu sarapan paling sederhana dan umum ala masyarakat Amerika adalah kopi dan beefsteak."

 

Walau bagaimanapun kopi sebenarnya bukan hanya sekadar minuman pagi. Kopi bisa dinikmati saat makan siang atau ketika sore hari di kantor. Kopi bahkan disebut-sebut memicu ide para intelektual selama masa Revolusi Prancis. Kopi bahkan kerap disajikan di malam hari di Eropa usai jamuan makan.

Karakter kopi yang khas yaitu hangat dan berkafein membuat kopi banyak dipilih sebagai minuman di pagi hari. 'Tendangan' energi serta fokus yang didapat usai minum kopi membuat banyak orang tidak bisa melewatkan sarapan tanpa kopi.dikutif dari detik.hot/pu

Nilai butir ini
(0 pemilihan)


Oleh : Dede Farhan Aulawi (Pemerhati Ekonomi Digital)*

ALASANNEWS.COM--Perubahan peradaban yang super cepat merubah banyak tatanan kehidupan, termasuk di dalamnya tatanan bertransaksi sudah banyak bergeser dari sistem konvensional ke sistem digital. Begitupun pasar konvensional yang menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan beragam infrastrukturnya, terus bergerak menuju infrastruktur baru yang disebut marketplace. Pasar tradisional yang sering diilustrasikan tempat yang becek atau kotor, berubah menjadi pasar virtual dimana setiap orang bisa melakukan transaksi dimana saja dengan platform teknologi modern berbasis digitalisasi.

Marketplace sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan bahasa sederhana fasilitas yang mempertemukan penjual dan pembeli secara sangat mudah melalui suatu sistem aplikasi. Misalnya yang akan segera diluncurkan adalah potensiana.com yang diprediksi akan menjadi marketplace terbaik di Indonesia.

Sistemnya sebenarnya mirip sekali seperti pasar biasa. Aplikasi ini hanya menyediakan tempat bagi para penjual untuk berjualan. Jika ada peminat untuk membeli produk yang ditawarkan, maka selanjutnya pembeli membayarnya. Setelah menerima pembayaran, penjual akan mengirim barang ke pembeli. Dengan demikian sistem aplikasi pasar digital ini memberi banyak kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya.

Amazon dan eBay merupakan dua perusahaan yang merintis sistem marketplace ini sekitar tahun 1995, yang disusul oleh sistem perbankan yang disebut online banking pertama yang dilakukan oleh The Presidential Bank di AS. Disusul oleh kemunculan PayPal sekitar tahun 1998 yang memberi banyak kemudahan dalam melakukan transaksi online.

Dalam terminologi marketplace dikenal dua istilah, yaitu Horizontal Marketplace dan Vertical Marketplace. Horizontal marketplace yaitu sistem aplikasi yang memfasilitasi penjualan berbagai produk dengan kategori yang berbeda-beda. Sementara Vertical Marketplace lebih bersifat spesialis, artinya menjual produk yang terspesialisasi.

Website indonesia terbaru sebagai calon marketplace terbaik akan segera diluncurkan tanggal 3 juli 2019 adalah Potensiana.com. Di website tersebut fasilitasnya sudah lengkap di playstore android dan appstore Ios apple. Juga sudah menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris.

Artinya calon penjual dan calon pembeli bisa datang dari berbagai belahan dunia, sehingga supply dan demand-nya bersifat unlimited. Hal ini tentu memberi kenyamanan, kebanggaan dan kemudahan bagi semua orang yang ingin bertransaksi karena harga yang ditawarkan bisa sangat kompetitif.

Saat ini upload produk makin bertambah cepat dan terus bertambah menjadi pasar digital terlengkap untuk memasarkan dan/atau menemukan barang. Kita bisa segera untuk mencoba menggunakan potensiana.com untuk perdagangan komoditas daerah, pertambahngan, perkebunan, peternakan, industri, jasa dan lain – lain. Semoga kehadiran potensianan.com ini menjadi sarana jalan bagi kita untuk meningkatkan kemudahan berbisnis sehingga bisnis kita segera berkembang pesat.

 

Andi Hamka Palewai, Owner Warkop Buya

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Kesehariannya kini selain memimpin ormas Front Pembela Islam (FPI), Andi Hamka Palewai juga disibukkan dengan kegiatan bisnis.

Setelah sukses membuka warung kopi (Warkop) di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Ginunggung Kecamatan Galang, kini mengembangkan sayap bisnisnya di tengah kota Tolitoli.

Mengibarkan bendera bisnis dengan brand 'BUYA', setelah membuka usaha cetak batako dan paping blok, saat ini Andi Hamka semakin dalam merambah dunia bisnis kuliner.

Cabang usaha yang dibukanya di Jalan Ismail Bantilan Kelurahan Panaskan, sejak lounching beberapa bulan lalu, terus ramai oleh pengunjung.

Pantauan Alasannews.com kadang Warkop Buya Tolitoli masih dikunjungi pelanggan walau sudah larut malam.

Ditemui disela-sele kesibukannya, Andi Hamka menyempatkan diri menerima awak media alasannews.com berbincang dan berdiskusi.

Saat itu pria single  yang akrab dengan dunia pergerakan ini bercerita banyak tentang motivasi dan dedikasinya membuka usaha bisnis.

Andi menuturkan bahwa dengan membuka usaha itu dirinya tetap berkesempatan berdakwah sekaligus memberdayakan sejumlah anak muda untuk bekerja dan tentu saja berkesempatan menyajikan suguhan kopi racikan khasnya.

"Saya tidak muluk-muluk dan kejar untung besar, yang penting mereka (karyawannya-red) semua bisa ada kegiatan,  tidak nganggur. Kemudian operasional tertutupi, sy anggap sudah untung," katanya menguraikan tujuan bisnisnya.

Ketika disinggung kaitan aktifitasnya di FPI dengan bisnis yang digelutinya saat ini, Andi mengatakan bisnis itu kelanjutan dakwahnya.

"Kegiatan dakwah juga tetap jalan, karena sesungguhnya ini kelanjutan dakwah juga," pungkasnya.

Dari perbincangan itu nampak jelas kiprah Ustad Hamka, begitu ia sering disapa, sedang memadukan gerakan dakwah dan gerakan bisnis.

Pemberdayaan ekonomi ummat. Kira-kira itu bayangannya. Karena realitanya pemuda dan generasi muda Islam bituh rangsangan bisnis sekaligus contoh konkrit.

 

Disinggung pengembangan bisnis warkop miliknya,  Andi Hamka mengatakan terus digenjot. Variasi dan kualitas menu terus ditingkatkan.

Selain menu andalan Palumara, Pallubasa dan Kaledo, Warkop Buya menurut Andi terus mencermati selera dan keinginan serta kesukaan pelanggan.

Mie Cakalang, Mi Kuah Buya hadir memanjakan selera pengunjung.

Pendamping Kopi Buya ada makanan ringan berupa stik pisang, ubi goreng krispi dan pisang gepe.

Demikian pula aneka jus yang tersedia dan  kini hadir ketambahan jagung bakar.

Ditambahkan Andi, Warkop Buya juga terbuka untuk acara-acara khusus. 

Termasuk kegiatan yang bersifat edukasi seperti nonton bareng siswa SMKN 2 Pariwisata Tolitoli yang baru saja diadakan di Warkop miliknya.

Jadi, jika anda penggemar kopi di Tolitoli, atau dari luar dan sedang berada di kota Tolitoli,  dipastikan tak lengkap jika belum mampir di Warkop Buya...... (Tim)

Nilai butir ini
(0 pemilihan)

Foto: Baritao.com


Tahun 2017 yang lalu, Mahkama Konstitus mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, mengenai gugatan  beberapa orang ASN diantaranya Firdaus, ST.MT, dari Sulawesi Barat, Drs. Yulius Nawawi dari Baturaja Sumatra Selatan, Ir. H Imam Mardi Nugroho dari Bangka Belitung. Kesemua mereka berjumlah 6 orang. Mengajukan permohonan pengujian atas pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto UU No.20 Tahun 2001. Khususnya Frasa kata “atau orang lain atau korporasi” dan frasa kata “dapat” yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 2 ayat (1) :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Mereka mememohon untuk menguji Undang-Undang karena merasa dirugikan oleh frasa “atau orang lain atau korporasi” dan “dapat” yang terdapat pada kedua pasal tersebut, dengan pertimbangan mereka yang memohon bawasannya dengan UU Administrasi Pemerintahan, telah merubah cara pandang hukum Pemberantasan Korupsi yang selama ini menggunakan Penindakan yang mempergunakan alat hukum Tipikor, menjadi pendekatan Administratif dengan cara penyelesaian hukum Administrasi. UU AP Menegaskan bahwa keselahan Administrasi yang mengakibatkan kerugian negara karena adanya perbuatan melanggar hukum  dan adanya kerugian negara harus ditinjau kembali.

Dan yang kedua adalah Perbuatan yang dilakukan ASN yang diduga melanggar Hukum Administrasi yang karena kelalaiannya atau kepatutan baru akan menjadi Delik Korupsi setelah melalui tahapan Penyelesaian Hukum Administratif, dan Penyidikan tidak lagi sekedar mengawali  hanya dengan berbekal makna “dapat”, tetapi akan memulai proses setelah benar-benar mengantongi  bukti adanya kerugian yang nyata, bukan hanya potensi yang tidak jarang faktor kerugian negara tersebut akan dihitung setelah adanya penetapan tersangka. Tindakan Penyidikan tersebut tidak lain karena pemaknaan Kerugian Negara atau Perekonomian Negara  “Tidak Merupakan yang Harus Nyata Terjadi”.

Akhirnya Mahkama Konstitusipun dalam Amar Putusannya menutuskan.

  1. Mengabulkan Permohonan Untuk Sebahagian;
  2. Menyatakan kata “Dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
  3. Menolak permohonan Para Pemehon untuk selebihnya;
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.

MK berpendapat bahwa pencantuma kata “dapat” dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan Keuangan Negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali Kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis maka dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua hal tersebut seringkali dikenakan Tindak Pidana Korupsi.

Kriminalisasi kebijakan seringkali menimbulkan persoalan karena perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi , sehingga menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga yang manakah yang berwewenang menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda. Menurut Mahkama pencantuman kata  “dapat” menimbulkan ketidak pastian hukum dan telah dengan secara nyata bertentangan dengan  jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan sebagaimana ditentukan pasal 28G UU45.

Kemudian Mahkama berpendapat bahwa penerapan unsur merugikan keuangan negara menggunakan konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperi UU AP, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, Konvensi PBB anti korupsi. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK . “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik disengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti Materiil, yakni satu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus ada kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Selain itu agar tidak menyimpang dari semangat konvensi PBB   anti korupsi maka ketika memasukan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut sudah benar-benar terjadi atau nyata.

Mahkama juga mengatakan bahwa penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada  akibat, tidak lagi perbuatan dengan kata lain kerugian negara merupakan implikasi dari 1)adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 2) Penyalahgunaan wewenang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Bila ditinjau dari keputusan Mahkama Agung sebelum Putusan MK ada seperti Putusan MA nomor 69 K/Pid.Sus/2013  menyatakan bahwa karena tidak adanya audit BPK atau BPKP maka Jaksa tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Pertimbangan tersebut memberi arti bahwa audit BPK atau BPKP mutlak diperlukan untuk mengetahui kerugian keuangan negara.  Dan dengan dikeluarkannya Putusan MK ini, Secara yuridis, implikasi dari putusan MK tersebut adalah setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (Korupsi Kerugian Negara) sudah harus memiliki perhitungan kerugian negara oleh BPK sebelum dilakukan penetapan tersangka. Karena tanpa perhitungan yang real dari auditor negara perbuatan yang disangkakan belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Begitu juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang lebih menjelaskan penegak hukum semakin bergantung pada BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Penyidik dalam hal ini harus membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara dalam audit BPK dibanding membuktikan perbuatan pidananya.

Baca juga : Konstitusi Melampaui Batas Keadilannya, Membolehkan ASN Dihukum Berulang Kali Dalam Satu Kesalahan

Sumber:

  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
  • Lembaga Kajian & Advokasi Independen Peradilan
  • kumparan.com

 

Penulis : Roi Monang, ST

Nilai butir ini
(0 pemilihan)

 Foto : Afifahasbullah.com


                Berdasarkan beberapa pengertian,  “Hukuman”  adalah sesuatu yang diberikan kepada sesorang yang dapat membuatnya menderita atau jera agar supaya orang yang diberi hukuman tersebut dapat berubah kearah yang lebih baik lagi, atau merasa jera dan tidak mengulanginya lagi. Sederhananya terjadinya sebuah hukuman diakibatkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran dari norma, asas dan aturan  yang ada pada Masyarakat sehingga sesorang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut harus di balas/disanksi sesuai dengan unsur-unsur pelanggaran yang dibuatnya.

               Balas dendam yang dilakukan berupa “siksaan” dan “Penderitaan” baik itu berupa Siksaan Moril dan Fisik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga orang yang melakukan tersebut menderita, yang berimbas kepada dirinya sendiri maupun kepada keluarganya. ASN terpidana bukan hanya menanggung penderitaan fisik, tapi juga penderitaan moril sebagai terpidana atau mantan terpidana yang turut membebani keluarganya.

                Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah incrach karena dipidana dengan pidana penjara karena jabatannya, telah di vonis hakim bersalah melakukan tindak pidana kejatahan jabatan dengan Unsur Kejahatan Jabatan berupa penyalahgunaan wewenang, gratifikasi  dll, sehingga ASN tersebut harus di siksa sebagai balasan atas tindakan penyimpangannya terhadap norma, asas, aturan yang telah dibuktikan di pengadilan.  Unsur penyelahgunaan wewenang menjadi unsur pembuktian telah tejadinya kejahatan jabatan yang harus di sanksi berupa kurungan badan, mengganti  dan didenda serta menerima hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Dan setelah itu orang tersebut diharapkan untuk jera untuk tidak melakukan pelanggaran.

                 Sayangnya, Seorang ASN yang sudah dihukum oleh  satu putusan di Pengadilan karena adanya  satu unsur kejahatan jabatan, harus dihukum kembali oleh satu keputusan PPK karena dianggap terbukti telah melakukan kejahatan karena adanya unsur kejahatan yang sama. Jelasnya, orang-orang yang karena kejahatan Jabatannya dia dihukum, harus di hukum kembali karena adanya Kejahatan Jabatan itu. Apakah itu sebagai bagian dari pencabutan hak-hak yang melekat padanya, tetap saja merupakan sebuah hukuman. Sebab karena kehilangan hak-hak tersebut seseorang harus menderita untuk ke dua kalinya. Hal ini dapat diartikan bahwa Hak-Hak dalam UUD 45 Pasal 28I ayat 5 Jo Pasal 27 ayat 2 UU HAM: Tiap-tiap Warga Negara berhak atas atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (dari ASN) tidak berlaku.

               Teryata pada tatanan bernegara kita, dalam kerangka  Nagara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini seseorang di hukum berkali-kali itu dimungkinkan. Sesuai Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 mengenai Pasal 87 ayat b Undang-Undang ASN. Membuktikan bahwa dengan tidak dicabutnya Pasal tersebut, ASN dimungkinkan untuk di hukum berkali kali. Apapun yang di bahasankan menurut hukum sehingga hal itu dimungkinkan, tetapi ASN tetap saja merasa hukuman yang didera padanya terasa berkali-kali. Hal tersebut dapat dirasakan bahwa seluruh ketidak sempurnaan Birokrasi harus ditimpakan kepada ASN Tipikor, baik itu ketidaksempurnaan dalam mekanisme dan sistem berorganisasi, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi acuan birokrasi.  Sementara mekanisme dan sistem birokrasi itu sendiri dipandang tidak bersalah dan bermasalah.

                Berdasarkan definisi hukuman diatas, dan  untuk sesorang yang diharapkan menjadi ASN  yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya  tidak pernah akan terwujud, karena merekapun harus dihukum kembali dengan menghilangkan hak-haknya sebagai ASN. Bahkan mungkin ada hak-hak lain lagi bisa di cabut bila diisyaratkan peraturan perundang-undangan. Seperti hak untuk mencalonkan diri menjadi Kades, Parpol dan Pimpinan Daerah. Lantas bagaimana dengan sila ke-2  dan Ke-5 dalam pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,  serta  UUD 45 Pasal 28I ayat 5 Jo Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak bisa berbuat banyak dengan kalimatnya, Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Atau terlalu sulitnya kita memahami bagaimana maksud Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu sebenarnya dalam tatanan kita Berbangsa dan Bernegara untuk mencapai keadilan yang hakiki.

Penulis : Roi Monang, ST

Kontak Polisi

RESOR PALU