Selasa, Juli 16, 2019
Profil
Profil

Profil (7)

Minggu, 14 Juli 2019 04:29

Anies, Anak Bangsa yang Mendunia

Ditulis oleh

 

Tony Rosyid:
Pengamat politik dan Pemerhati Bangsa

Alasannews.com | Sudah lama sekali, kami merindukan ada tokoh politik Indonesia yang bisa tampil di forum internasional. Dulu tokoh politik seperti Sukarno, Hatta, Agus Salim, Sjahrir, Natsir, Adam Malik ataupun Soedjatmoko adalah contoh tokoh-tokoh politik yang dihormati di gelanggang dunia.

Kini Indonesia beruntung, ada seorang Gubernur di DKI Jakarta yang bisa membawa nama baik bangsa kita dan dihormati di forum-forum global. Namanya Anies Baswedan. Dia sudah berada di arena global jauh sebelum jadi Menteri ataupun Gubernur. Lihat saja track recordnya.

Tapi lihat apa yang para jurnalis dan tim redaksi, khususnya media online, lakukan pada dia. Beramai-ramai menyerang, lihatlah beritanya: sinis pilihan fotonya, framing negatif beritanya. Seakan jangan sampai ada anak bangsa yang membanggakan di gelanggang internasional.

Bukankah Indonesia perlu mewarnai dunia di semua bidang, mulai dari budaya, seni, keilmuan hingga politik?

Saat ini, kami sedang bangga melihat ada tokoh politik bisa membagikan pengalaman di Jakarta dan Indonesia untuk dunia. Dan pada saat yang sama kami malu membaca media domestik dan online kita justru menuliskan dengan nada sinis, negatif dan seakan rabun dunia.

Umumnya politisi Indonesia pergi ke luar negeri memang sekadar studi banding, ephumismenya jalan-jalan, sementara tokoh seperti Anies Baswedan justru ke luar negeri untuk memberi ceramah, untuk membuat dunia mengerti tentang Jakarta dan Indonesia dan ikut kontribusi untuk kemajuan dunia. Beda sekali !

“Ikut melaksanakan ketertiban dunia” itu amanah Pembukaan UUD 1945, sudah saatnya Indonesia KEMBALI tampil di forum dunia, seperti masa awal kemerdekaan saat tokoh-tokoh nasional adalah juga tokoh Asia dan tokoh dunia.

Sekadar harapan saja untuk para jurnalis dan pemimpin redaksi terutama media Online buatlah kami bangga membaca berita bahwa ada tokoh dari Jakarta, dari Indonesia dikenal dan dikagumi dunia.

Salam,
Jakarta 13/7/2019

 

Andi Hamka Palewai, Owner Warkop Buya

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Kesehariannya kini selain memimpin ormas Front Pembela Islam (FPI), Andi Hamka Palewai juga disibukkan dengan kegiatan bisnis.

Setelah sukses membuka warung kopi (Warkop) di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Ginunggung Kecamatan Galang, kini mengembangkan sayap bisnisnya di tengah kota Tolitoli.

Mengibarkan bendera bisnis dengan brand 'BUYA', setelah membuka usaha cetak batako dan paping blok, saat ini Andi Hamka semakin dalam merambah dunia bisnis kuliner.

Cabang usaha yang dibukanya di Jalan Ismail Bantilan Kelurahan Panaskan, sejak lounching beberapa bulan lalu, terus ramai oleh pengunjung.

Pantauan Alasannews.com kadang Warkop Buya Tolitoli masih dikunjungi pelanggan walau sudah larut malam.

Ditemui disela-sele kesibukannya, Andi Hamka menyempatkan diri menerima awak media alasannews.com berbincang dan berdiskusi.

Saat itu pria single  yang akrab dengan dunia pergerakan ini bercerita banyak tentang motivasi dan dedikasinya membuka usaha bisnis.

Andi menuturkan bahwa dengan membuka usaha itu dirinya tetap berkesempatan berdakwah sekaligus memberdayakan sejumlah anak muda untuk bekerja dan tentu saja berkesempatan menyajikan suguhan kopi racikan khasnya.

"Saya tidak muluk-muluk dan kejar untung besar, yang penting mereka (karyawannya-red) semua bisa ada kegiatan,  tidak nganggur. Kemudian operasional tertutupi, sy anggap sudah untung," katanya menguraikan tujuan bisnisnya.

Ketika disinggung kaitan aktifitasnya di FPI dengan bisnis yang digelutinya saat ini, Andi mengatakan bisnis itu kelanjutan dakwahnya.

"Kegiatan dakwah juga tetap jalan, karena sesungguhnya ini kelanjutan dakwah juga," pungkasnya.

Dari perbincangan itu nampak jelas kiprah Ustad Hamka, begitu ia sering disapa, sedang memadukan gerakan dakwah dan gerakan bisnis.

Pemberdayaan ekonomi ummat. Kira-kira itu bayangannya. Karena realitanya pemuda dan generasi muda Islam bituh rangsangan bisnis sekaligus contoh konkrit.

 

Disinggung pengembangan bisnis warkop miliknya,  Andi Hamka mengatakan terus digenjot. Variasi dan kualitas menu terus ditingkatkan.

Selain menu andalan Palumara, Pallubasa dan Kaledo, Warkop Buya menurut Andi terus mencermati selera dan keinginan serta kesukaan pelanggan.

Mie Cakalang, Mi Kuah Buya hadir memanjakan selera pengunjung.

Pendamping Kopi Buya ada makanan ringan berupa stik pisang, ubi goreng krispi dan pisang gepe.

Demikian pula aneka jus yang tersedia dan  kini hadir ketambahan jagung bakar.

Ditambahkan Andi, Warkop Buya juga terbuka untuk acara-acara khusus. 

Termasuk kegiatan yang bersifat edukasi seperti nonton bareng siswa SMKN 2 Pariwisata Tolitoli yang baru saja diadakan di Warkop miliknya.

Jadi, jika anda penggemar kopi di Tolitoli, atau dari luar dan sedang berada di kota Tolitoli,  dipastikan tak lengkap jika belum mampir di Warkop Buya...... (Tim)

 

 
Yapto sapaan akrab pemilik nama lengkap Ypto Suryosaputro Bantilan alah putra sulung pasangan Moh Saleh Bantilan dan Hj Nuraini Bantilan.
 
Sehari-hari sebagai politisi partai amanat nasional (PAN) dengan posisi Ketua Barisan Muda PAN atau BM PAN kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.
 
Menimbah ilmu di salah satu univsias di Surabaya, Yapto tampaknya akan mengikuti jejak sang ayah Haji Moh Saleh Bantilan sebagai politisi.
 
Pengakuan dari pria berpenampilan selalu necis ini, kalau dia akan mengabdikan diri sebagai penyerap aspirasi untuk bisa diimplementasikan sebagai wujud mensejahterahkan masyarakat di kabupaten ini.
 
Dengan memilih penugasan partai di Dapil IV untuk Basidondo, Lampasio dan Ogodeide, Yapto terus membangun komunikasi ke berbagai kalangan.
 
Kepada yang muda dia mengajak, untuk tidak berdiam diri melihat persoalan yang ada. Kepada yang tua atau seniornya, secara bersahaja dia memperhatikan untuk hal-hal kebaikan dalam membenahi apa yang harus dan dibutuhkan daerahnya.
 
Sebagai anak kelahiran Tolitoli, Yapto mengajak bebagai elemen dalam mengawal pembangunan secara objektif dan proporsional sebagaimana peran masing-masing. Sukses Yapto.Semoga!
Yang terhormat :
Presiden Republik Indonesia
Bpk H. Ir Joko Widodo.

Rancangan sembilan program prioritas pembangunan atau Nawacita yang Bapak gulirkan sejak pertama kali Bapak memimpin negeri ini sepertinya berjalan cukup dinamis. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan sekarang sungguh bisa dirasakan  langsung masyarakat di berbagai pelosok neggeri, bahkan hingga ke wilayah Papua yang dulunya sulit terjangkau pembangunan. Kebijakan ekonomi yang Bapak luncurkan pun berhasil merangsang pertumbuhan ekonomi nasional kian stabil. Simpati publik atas kinerja pemerintahan saat ini menempatkan Bapak pada posisi tertinggi poling calon presiden 2019 dibanding calon lain di hampir seluruh lembaga survey nasional.

Namun sayangnya sederet prestasi yang Bapak raih itu rasanya belum lengkap jika ada potensi yang menguasai ruang publik justeru terabaikan.

Yang saya maksudkan adalah ruang lingkup Pers Indonesia yang kelihatannya terluput dari perhatian Bapak selaku orang nomor satu di republik ini.

Kriminalisasi pers yang kian marak terjadi di era kepemimpinan Bapak, sejujurnya agak mengurangi kekaguman saya terhadap performa kepemimpinan Bapak sebagai Kepala Pemerintahan.

Baru-baru ini insan pers tanah air dikejutkan dengan peristiwa tewasnya Wartawan Media Kemajuan Rakyat Muhammad Yusuf saat berada dalam tahanan.

Almarhum M.Yusuf dikriminalisasi dan dijebloskan ke penjara karena kerap memberitakan kepentingan warga yang terzalimi. Polisi, Jaksa, dan Dewan Pers yang memeriksa dan menangani kasus ini sepakat bahwa tulisan almarhum M Yusuf  yang dimuat di media Kemajuan Rakyat adalah perbuatan kriminal. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas-jelas tidak berlaku bagi almarhum M Yusuf.

Kriminalisasi terhadap sebuah karya jurnalistik ternyata tidak hanya dialami almarhum M.Yusuf sendirian melainkan juga dialami sejumlah wartawan di berbagai daerah. Dan itu semua terjadi di era pemerintahan sekarang.

Baru-baru ini juga wartawan media online Berita Rakyat Slamet Maulana ditangkap petugas Polres Sidoarjo karena memberitakan soal wanita penghibur beroperasi di lokasi karaoke keluarga.

Sementara di Padang Sumatera Barat, Pemimpin Redaksi Media Jejak News Ismail Novendra diseret ke kursi pesakitan karena menulis berita dugaan KKN pengusaha kontraktor kerabat dekat Kapolda Sumbar.

Di Nusa Tenggara Timur, Wartawan media online Fajar Timor Bony Lerek dijadikan tersangka karena menulis berita tentang dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Timor Tengah Utara, Raymundus Fernandez.

Belum lama ini pula dua awak media online Sorot Daerah di Sumut dijemput paksa polisi. Keduanya diamankan terkait tulisan yang mengkritisi 'kemesraan' Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dengan seorang tersangka kasus penipuan. Kedua awak media online sorotdaerah.com yang diamankan yaitu Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban.  Keduanya dituduh telah melakukan penyebaran berita hoaks atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Sementara itu, di Riau,  Pimred Harian Berantas Toroziduhu Laia juga diseret ke meja hijau PN Pekanbaru terkait kasus pelanggaran UU ITE yang dituduhkan Bupati Kabupaten Bengkalis dan Polda Riau akibat berita kasus korupsi dana Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis.

Dan masih banyak lagi wartawan di berbagai daerah dikriminalisasi akibat pemberitaan.

Sangat disayangkan Dewan Pers yang berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers justeru menjadi bagian terpenting dalam upaya mengkriminalisasi pers Indonesia.

Penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang mewajibkan wartawan mengikuti proses Uji Kompetensi Wartawan atau UKW kian mengancam eksistensi pers di Indonesia.

Wartawan yang belum atau tidak mengikuti UKW akan dianggap illegal oleh Dewan Pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Terbukti dalam berbagai kasus aduan sengketa pers, Dewan Pers tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi dengan pertimbangan bahwa wartawan yang menjadi teradu belum mengikuti UKW sehingga perkara yang diadukan dapat diteruskan ke pihak kepolisian dengan pasal pidana umum.

Padahal pelaksanaan UKW oleh Dewan Pers ini adalah bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan karena yang berwenang melaksanakan Uji Kompetensi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan bukannya oleh Dewan Pers. Jadi seluruh LSP yang ditunjuk oleh Dewan Pers tidak memiliki dasar hukum untuk diterapkan bagi wartawan dalam mendapatkan sertifikat kompetensi.

Persoalan lain yang menghantui pers adalah ratusan ribu wartawan dan pekerja pers terancam kehilangan pekerjaan alias menganggur akibat ulah Dewan Pers yang ngotot menerapkan aturan kewajiban Verifikasi terhadap media massa meskipun bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Betapa tidak, sekitar 43 ribu media cetak dan elektronik (versi Dewan Pers) yang belum terverifikasi terancam 'dibredel' masal oleh Dewan Pers.  

Di tengah upaya keras pemerintah merangsang pelaku usaha menciptakan lapangan pekerjaan baru, Dewan Pers justeru sibuk mengeliminir eksistensi dan legitimasi perusahaan pers yang dianggap belum diverifikasi. Ke 43 ribu media yang belum terverifikasi tersebut, selain kehilangan legitimasi juga terancam dikriminalisasi oleh Dewan Pers.

Fakta ini jelas menegaskan bahwa Undang-Undang Pers seolah-olah tidak berlaku bagi sekitar 43 ribu media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Kondisi ini tak ubahnya dengan pembredelan masal model baru versi Dewan Pers.

Padahal, sesungguhnya kebijakan verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers telah melanggar dan menyimpang dari aturannya sendiri yakni Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Pada poin ke 17 peraturan tersebut, berbunyi "Perusahaan Pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sangat jelas dan terang benderang bahwa aturan Dewan Pers tersebut menyebutkan tugas verifikasi adalah kewenangan Organisasi Pers dalam hal ini Organisasi Perusahaan Pers, tapi pada kenyataannya Dewan Pers secara sepihak mengambil alih peran tersebut.  

Dalam kondisi pers nasional sudah seperti ini negara kelihatannya belum mau hadir melihat keberadaan pers Indonesia yang makin terpuruk.

Saya masih tetap optimis bahwa Bapak selaku Presiden Republik Indonesia tidak akan tinggal diam menyikapi permasalahan pers di Indonesia. Untuk mengatasi kondisi ini kami minta dengan tegas kepada  Bapak Presiden untuk segera membekukan dan membubarkan kepengurusan Dewan Pers periode ini dan menyerahkan  sepenuhnya kepada seluruh Organisasi Pers dan perusahaan pers untuk menentukan kembali anggota baru Dewan Pers yang benar-benar profesional, dan bukan dari kalangan mantan pejabat yang hanya ingin tetap eksis di pentas nasional.

Anggota Dewan Pers harus lahir dari rahim insan pers dan seluruh organisasi pers dan perusahaan pers yang diakui oleh negara, dan bukan hanya dari segelintir organisasi pers saja. Jika Bapak Presiden mampu melakukan itu maka persoalan Pers Indonesia akan segera teratasi. Pada gilirannya Dewan Pers akan kembali kepada marwahnya. Akhir kata, stop kriminalisasi pers dan kembalikan kemerdekaan kami.



Hormat kami,

*Taufiq Rachman SH S.Sos                       Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia ( IPJI )*

 

Alasannews.com -- Orang banyak mengenalnya Ulah tapi di perantauan ia dikenal Ulban alias Ulah Bantilan. Pemilik nama asli Moh Siradjudin Bantilan (MSB), kini memfokuskan waktunya di tanah kelahiran Tolitoli.
 
Asli Tolitoli dan fasih dalam bahasa daerah selain bahasa ibunya, dia juga bisa bahasa bugis. Adik kandung dari Moh Saleh Bantilan (bupati tolitoli sekarang), berniat akan mengawal kepentingan Butol (Buol Tolitoli) dari lrmbaga legisttif di tingkat provinsi.
 
Saya oleh keluarga di daulat untuk betarung di Pileg 2019 mewakil Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan Tolitoli Buol, kata Ulban dalam suatu kesempatan di kediaman almarhum ayahandanya di Panasakan.
 
Kita--saya--akan berjuang bersama masyarakat, dan bila didukung akan mencoba berbuat apa yang menjadi tugas legislatif yang selama ini sepertinya belum dirasakan masyarakat.
 
Mengawali amanat ini, dalam sebulan Ulban menyapa keluarga unk sekadar memberi tahu dulu bahwa dirinya akan maju dalam pemilihan legislatif nanti.
 
Besar dari beragai organisasi, Ulban mengaku pernah ditempa politik oleh abangnya H Moh Maruf Bantilan ketika beliau menjadi anggota DPR RI di Jakarta.
 
Ulban memang hampir menghabiskan waktunya selama ini Jakarta, ibu kota negara kita.
 
Kalau kini ia memilih PAN, bukan karena kakak kandungnya sekarang sebagai ketua di Tolitoli. Ia menngaku, cita cita pendiri PAN Dr Amin Rais, dalam membela dan memperjuangkan masyarakat kecil.
 
Nah, mudah-mudahan dari Tolitoli dan Buol sayabakan bisa berbuat untuk saudara suadara.amin! suardiyadjib
 

Prodil Yahdi Basma

Palu, alasannews --Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yahdi Basma, bangun dan konsolidasikan puluhan organisasi rakyat di kota Palu dalam Sanjayo-nya (baca: Safari) selang 6 (enam) bulan ini di seluruh Kelurahan se kota Palu.
     Puluhan organisasi rakyat ini, dibangun dengan semangat bertajuk nasionalisme pinggiran kota. 
     Kata Yahdi, "frasa Pinggiran Kota itu bukan soal geografi di pinggir Teluk Palu. Tapi, pinggiran dalam definisi substansial, yakni warga dari berbagai latar dan profesi di Palu yang kurang miliki akses informasi dan dampak konkrit atas benefit Pembangunan kota. termasuk Warga yg jauh dari akses proses penyelenggaraan pemerintahan."
     Yahdi mengaku, sudah bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat di ratusan titik Temu Warga, bahkan warga yg berdomisili di pusat kota. Banyak dari mereka tidak mengerti, apa, dari mana dan untuk apa itu APBD.  
     "Nah, mustahil rakyat hendak kita dorong jadi Subjek Pembangunan, kalau hal ikhwal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja tak pahami tuntas. Saya ingin konkrit, agar frasa subyek Pembangunan itu bukan hanya retorika, norma di atas kertas dan pidato-pidato ferbal pejabat pemerintahan," sebut Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulteng, Fraksi NasDem ini disela pelaksanaan Rapat Kerja organisasi Tadulako Mandiri Kelurahan Tondo, di Baruga Kantor Kelurahan Tondo, Rabu malam (14/3).
     Salah satu Dewan Pendiri Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA'98) ini, memang sejak Agustus 2017, melaunching program perjuangannya bertajuk Nasionalisme Pinggiran Kota, di Gebyar Peringatan HUT RI 17 Agustus 2017 lalu. Hingga kini, ia mengaku telah membangun dan memfasilitasi terbentuknya 32 organisasi rakyat berbasis kelurahan dari 46 Kelurahan se Palu, 4 organisasi rakyat berbasis Kawasan dan 6 organisasi rakyat berbasis Komunitas di Kota Palu. 
     Bagi Yahdi, memfasilitasi keinginan kelompok masyarakat berkumpul  membentuk wadah atau organisasi perjuangan adalah sebuah keharusan konstitusional. Sebab, selain kebebasan berserikat dijamin Konstitusi UUD 1945, juga karena tuntutan tugas konstitusional sebagai Wakil Rakyat untuk memastikan bahwa masyarakat miliki media dan struktur dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
     Banyak hal yang mendorong Yahdi membentuk dan fasilitasi pengorganisasian instistusi masyarakat ini. Dia ingin masyarakat punya "sence of belonging", rasa memiliki atas program Pemerintah. 
     Ia contohkan, misalnya PERDA Kota Palu tentang Penanganan Sampah. "Sebut saja, Program Kota Perang Lawan Sampah. Tentu mustahil bisa aplikatif jika Warga tadak temukan chemistry nya berupa rasa memiliki. Warga harus merasa bahwa program itu bukan semata milik Pemerintah, tapi justru milik warga. Nah, 32 Organisasi di 32 Kelurahan yg sudah kami bentuk ini, terlibat aktif diskusi soal Sampah dan Keamanan Lingkungan, sehingga mereka turut komitmen mencantumkan Perang Lawan Sampah sebagai program organisasi nya."
     "Visi saya, dimasa depan, sejumlah organisasi warga atau masyarakat kota Palu yang solid dengan berbagai latar belakang itu, mampu miliki tools sebagai kompas bagi warga masyarakat untuk mengukur kinerja pembangunan serta sebagai mekanisme kontrol publik atas aktivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan," urainya. 
     Dalam catatan media, Yahdi memang memulai debut pengorganisasian warga sejak HUT RI 2017 yg kala itu kerja sama dengan relawan Ahmad M Ali memfasilitasi pesta rakyat sedikitnya di 9 Kelurahan se Kota Palu. Mulai dari Festival Kicau NasDem atau Lomba Minat Burung Kicau di Warkop Aweng, jalan Samratulangi Palu, multi lomba rakyat mulai dari Sepakbola Dangdut Ibu-ibu, Panjat Pinang, Makan Kerupuk, Lari Kelereng, Diskusi Kebangsaan, hingga Upacara Bendera versi warga di Nelayan Teluk Palu Tondo, Mantikulore, dan Warga Kaki Gunung di Dusun Lekatu Kelurahan Tipo, Ulujadi, Kota Palu.      ****

MOHAMAD HAMDIN
WA : 0823 4588 8876

Kontak Polisi

RESOR PALU