Jumat, November 15, 2019
Minggu, 07 Juli 2019 22:33

Hari Bhayangkara: Wajah Polri dan Peranannya Dari Masa ke Masa Mengawal NKRI Menegakkan Hukum dan Pengayom Masyarakat

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

 

Puncak upacara peringatan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli mendatang. Kegiatan yang mestinya dilaksanakan 1 Juli 2019 tertunda karena adanya agenda nasional yang membutuhkan kehadiran Polri sebagai penjaga keamanan terkait pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa PHPU.

Jelang hari bersejarah bukan saja bagi Polri semata, melainkan bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia, Redaksi alasannews.com menurinkan tulisan terkait sejarah Bhayangkara: Wajah dan peranannya dari masa ke masa Mengawal NKRI Menegakkan Hukum dan Pengayom Rakyat.

Penetapan 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara, berangkat dari kebijakan pemerintah atas peralihan Polri dari posisi Djawatan Kepolisian Negara yang berada di bawah Kementrian Dalam Negeri menjadi berada langsung di bawah dan bertanggungjawab penuh kepada Perdana Mentri.

Perubahan kebijakan itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1946. Hal itu tertuang dalam Surat Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D.

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain.

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

 

Sejarah Awal

Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit.

Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan saka bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saai ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (Jaksa agung).

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi.

Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Pada masa Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta,

Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Itulah cuplikan sejarah yang mendasari lahirnya Korps Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia.

Selamat Hari Bhayangkara Ke-73 Tanggal 1 Juli 2019.....(Ma'ruf)

Disarikan dari berbagai sumber bacaan.

Baca 102 kali

Berikan komentar

TULIS PESAN

Kontak Polisi

RESOR PALU