Selasa, Agustus 20, 2019
sulteng welcome
Sabtu, 01 Jun 2019 13:49

Andono: Hormati UU Pers dan Tegakkan MOU Polri dan Dewan Pers

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

Alasannews.com, Palu--Sulteng | Seteruh, Harian Nuansa Pos dan bupati Poso, hari-hari terakhir menghiasi halaman media baik cetak maupun kolom online. Bahkan seteru ini sudah sampai ke penegak hukum (polisi) dalam hal ini keduanya saling lapor.

Kedua institusi ini tampak adu kekuatan. Keduanya mungkin akan menguji betapa bagaimana berdayanya UU Pers atau Pidana. Lepas dari itu, sejumlah penggiat pers secara diam-diam ada 'kegelisahan' mereka terhadap pemahaman masyarakat terlebih pemerintah terhadap UU Pers itu.

Berikut keterangan salah seorang CEO PT Kaili Post, Andono Wibisono terhadap perlakuan masyarakat dan pemerintah terhadap pers. Tergambar dari pikiran para pengusaha pers di daerah ini bagaimana menghormati UU Pers dan menegakkan MoU Polri dan Dewan Pers.

 

Sy setuju ? berita online di atas. Sebaikx menkanisme UU No 40 digunakan. Anehx; kasus ini tak satupun mengundang kegelisahan organisasi” Pers & jurnalis. Kita menjadi sangat ‘angkuh’ dg profesi kita sendiri yg terancam nyata. Coba dibayangkan klo itu (lapor polisi) menimpa Anda? Trus kawan anda cuma diam. Pdhl satu profesi, satu usaha yg namax perusahan Pers? Atau misal; menimpa Kaili Post? Mercusuar? Metro Sulawesi dll. Di titik ini sbnrx sy mengamati dg diam”. Kekompakan Pers di Sulteng sebenarx sdh Almarhum.

Kalau ada trial by the press umpamax oleh Pers kan ada mekanisme UU No 40. Ada hak koreksi, hak jawab dan aduan ke Dewan Pers atas ‘pengadilan’ media ke seseorang/badan hukum/sebuah lembaga. Sengketa Pers lah yg akan menyelesaikan.

2) Delik Pers itu hrs ditempatkan apabila sebuah produk media mempengaruhi ruang ruang publik. Pers menjadi pengadilan. Pdhl Pers fungsix hanya menggabarkan. Pertanyaanx? Apakah NP dlm kasus aduan hukum tsbt terkait dugaan perselingkuhan pejabat Poso itu berpengaruh pd publik langsung? Apakah gara gara berita dugaan ‘esek esek’ merusak tatanan publik? Kan blm ada bukti !!! Dan tdk bs kekuasaan yg menentukan itu. Atau hal subyektif menentukan itu. Perlu diuji, kan gtu.

3) ada MoU antara Polri dan Dewan Pers soal ‘lapor melapor’ tsbt. Polri sesuai MoU itu wajib mendorong penyelesaian dlm ranah UU No 40. Diselesaiakn sesuai mekanisme pers.

‘Kata kata Dijawab dengan kata - kata’

Selamat Menjalankan Ibadah Ramadan 1440 hijriah & Hari Kesatian Pancasila

Palu, 1 Juni 2019
Dapur redaksi Kaili Post

Baca 219 kali

Berikan komentar

TULIS PESAN

Berita Terkini

Empek Empek
Valentio112

Terkini Olah Raga

Sekprov
MOH SALEH
Bupati dan Wakil Ramdhan
Rustam Rewa1
dr adjimain
Fadjar S

Kontak Polisi

RESOR PALU