Senin, November 18, 2019
sulteng welcome
Iklan Haji
Senin, 30 September 2019 16:35

Buntut Kekerasan Saat Aksi Mahasiswa Palu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Melapor Ke Komnas HAM Sulteng

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)
 
Alasannews.com, Palu-Sulteng, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan, mahasiswa Korban kekerasan dan sejumlah wartawan mendatangi kantor Komnas HAM Sulteng, Senin (30/09/2019) 
 
Mereka melaporkan kasus dugaan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang duga dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat aksi 25 September 2019 lalu. 
 
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan yang dipimpin langsung Koordinatornya, Moh. Hasan. S.H mendatangi kantor Komnas HAM Sulteng. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua Komisioner Komnas HAM Sulteng Dedi Askari. S.H.
 
Moh. Hasan mengatakan bahwa laporan itu sebagai bentuk pengawasan terhadap institusi kepolisian yang diduga melakukan tindakan pelanggaran HAM pada saat penanganan aksi massa pada 25 September lalu.
 
"Kepolisian yang seharusnya bertindak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Acan, panggilan akrab Moh. Hasan.
 
Dikatkan Acan, dalam pasal 10 huruf c jo. Pasal 7 huruf h, menjelaskan bahwa, tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. 
 
Sementara pasal 11 ayat (1) huruf j, menjelaskan, setiap petugas/anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan. 
 
Sedangkan Undang-undang No 9 Tahun 1998, pasal 18 ayat (1) menjelaskan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, yang telah memenuhi ketentuan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 
 
 
"Fakta dilapangan, penanganan aksi tanggal 25 September lalu, diduga terjadi tindakan berlebihan dari aparat kepolisian  sehingga mengakibatkan beberapa mahasiswa mengalami tindakan kekerasan berupa pamukulan, mengeroyokan dsb," ungkap Hasan
 
Ia menambahkan bahwa, gaung kepolisian yang selama ini diumbar melalui istilah "Promoter" (Profesional, Moderen, Terpercaya) justru sangat jauh dari kenyataan yang terjadi dilapangan. 
 
"Watak Kepolisian saat ini masih menyimpan watak militerisme seperti yang terjadi dimasa orde baru dan itu jauh dari semangat reformasi." Tutur Hasan seperti rilis yang disampaikan Stevandi dan diterima redaksi Alasannews.com, Senin (30/9).
 
Menanggapi kedatangan Koalisi itu, Komisioner Komnas HAM Sulteng Dedi Askari usai menerima langsung laporan tersebut menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti laporan ini dengan berkoordinasi kepada Kapolda Sulteng, sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di Sulteng.
 
Dedi berharap agar Kapolda melakukan proses hukum kepada anggotanya yang diduga melakukan tindakan berlebihan ketika mengamankan massa aksi tgl 25 September lalu. 
 
Dia juga menambahkan bahwa upaya menghalangi wartawan saat peliputan aksi 25 September lalu, adalah wujud nyata ketidakprofesionalan pihak kepolisian, Sehingga ini perlu diseriusi dan tidak hanya berakhir dengan Jalur mediasi.
 
"Komnas HAM akan menyikapi dan menindaklanjuti laporan tersebut dan mendesak Kapolda Sulteng untuk menindak tegas anggotanya bila terbukti melakukan tindakan pelanggaran HAM pada saat aksi." Tegas Dedi...........(Redaksi AN).
Baca 192 kali

Berikan komentar

TULIS PESAN

Berita Terkini

Empek Empek
Valentio112

Terkini Olah Raga

Sekprov
MOH SALEH
Bupati dan Wakil Ramdhan
Rustam Rewa1
dr adjimain
Fadjar S

Kontak Polisi

RESOR PALU