Selasa, Juli 16, 2019
PEMRED

PEMRED

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Bupati Tolitoli,  Dr. (Hc) Moh. Saleh Bantilan, SH., MH., gelar pertemuan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkofimda), Dinas Terkait dan perwakilan petani cengkih di ruang kerjanya, di Kantor Bupati, Selasa (16/7/2019).

Pertemuan minus perwakilan pedagang cengkeh itu merupakan tindak lanjut usai Bupatl mengambil langkah penetapan harga cengkeh sebesar Rp . 100.000 per Kilogram Senin (15/7) kemarin di rumah jabatan Bupati saat menerima tim konsultasi DPRD Tolitoli dan perwakilan petani cengkeh.

Kepala dinas perkebunan dan peternakan, Moh. Nasir Dg. Marumu, SPt, SIP., MSi., kepada media alasannews.com usainl pertemuan dengan Forkopimda mengatakan bahwa langkah Bupati tersebut mendapat dukungan dari semua pihak.

Langkah Bupati menurut kadis yang membidangi komoditi cengkeh yang sedang melorot harganya itu, sangat tepat. Tinggal bagaimana semua pihak menyikapinya agar bisa menjadi solusi harga cengkeh.

"Semua sepakat. Bupati saya kira sudah mempertimbangkan secara baik. Tadi Bupati katakan dengan penetapan harga itu membuka ruang banyak pihak untuk.masuk  membeli di Tolitoli," kata Moh. Nasir Dg Marumu.

Ditanya soal kemungkinan boikot atau pasifnya sejumlah pedagang yang selama ini beroperasi, Mantan Kadis Pariwisata itu mengaku tidak khawatir. Menurutnya itu justru peluang munculnya pemain lain dan bisa menstabilkan harga. 

Sementara itu, pihak DPRD Tolitoli yang Senin kemarin dalam rapat komisi gabungan dengar pendapat dengan massa perwakilan mahasiswa dan petani cengkeh, telah lebih dulu memberi dukungan atas langkah Bupati Tolitoli mematok kenaikan harga cengkeh. 

Dukungan DPRD Tolitoli itu tertuang dalam surat hasil RDP nomor 170/12902/DPRD, tertanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Tolitoli, Ir. Nursidah K. Bantilan,  MM......... (Ma'ruf)

 

 

Pangdam XII/Tpr, Mayjend TNI Herman Asaribab saat meninjau langsung pembangunan gedung kantor Kodim Sambas, Kalbar. NP.

Alasannews.com, Sambas-Kalbar | Pembangunan kantor Kodim Sambas, Kalmantan Barat ditinjau langsung Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab.

Pangdam XII/Tpr, didampingi para pejabat teras Kodam XII/Tpr melihat secara dekat bangunan yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tersebut.

Kepala Penerangan Kodam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos., menyampaikan hal itu seperti dilansir Nuswantoro Pos, Selasa (16/7/2019) saat mendampingi Pangdam melaksanakan peninjauan.

Dikatakannya, Pangdam XII/Tpr mendatangi serta mengecek satu persatu bangunan. Pangdam XII/Tpr mengaku puas dengan pekerjaan yang ada.

Kepada kontraktor pelaksana pembangunan Pangdam meminta agar dikerjakan tepat waktu sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati.

"Apa yang dikerjakan telah sesuai dengan harapan Kodam XII/Tpr. Pangdam memerintahkan untuk terus dilakukan pengawasan," ucap Kapendam XII/Tpr.

Ditambahkan Kapendam XII/Tpr, pembangunan Kodim Sambas sangat penting dilakukan karena Sambas merupakan wilayah yang strategis dilihat dari segi ekonomi, pariwisata dan keamanan. Apalagi hampir semuanya berbatasan dengan negara tetangga Malaysia.

Sehingganya lamjut Kapendam, dibutuhkan Kodim baru di wilayah Sambas guna menciptakan keamanan.

"Ini adalah tugas dan tanggung jawab angkatan darat untuk menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan," imbuhnya..... (RedAN)

Gambar Aksi Tuntut Kenaikan Harga Cengkeh di ruang sidang DPRD Tolitoli,  Senin 15 Juli 2019 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Massa dari HMI, PMII, FKPC dan APCI Tolitoli yang sejak pagi melakukan long march mengakhiri aksinya 'menduduki' DPRD Tolitoli,  Senin malam (15/7/2019) sekitar jam 20.00 Wita.

Massa memgakiri aksinya setelah mendapat isyarat penegasan kenaikan harga cengkeh sesuai tuntan mereka dari Bupati Tolitoli, Dr. (Hc). H. Moh. Saleh Bantilan, SH., MH., yang mereka temui langsung di Rumah Jabatan Bupati Tolitoli Senin sore.

Ketua HMI Cabang Tolitoli, Syamsudin, selaku pimpinan aksi kenaikan harga cengkeh ketika dikonfirmasi usai aksi membenarkan adanya isyarat Bupati Alek Bantilan yang setuju dan menekankan harga cengkeh di Tolitoli dinakkan hingga Rp. 100.000 per Kilogram.

"Kami membubarkan diri setelah mendapat kepastian dari Bupati untuk menetapkan harga cengkeh Rp . 100.000 per Kilogram dan dinyatakan akan didukung oleh Deawan tadi jam Delapan malam," ungkap Syamsudin via ponselnya.

Sikap Bupati itu adalah hal yang dinanti-nantikan elemen massa sejak siang hari namun tidak dapat dipenuhi pimpinan DPRD untuk menghadirkan Bupati di Gedung DPRD Tolitoli.

Aksi yang sempat diwarnai kericuhan setelaha peserta aksi merangsek kedalam ruang paripurna DPRD namun berhasil diatasi petugas keamanan Polres Tolitoli dan Satpol PP itu akhirnya mendapatkan apa yang mereka tuntut terkait harga cengkeh yang terus melorot dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini.

Diklaim Syamsudin, pimpinan dan anggota DPRD Tolitoli yang hadir telah menyatakan kesiapan untuk mendukung keputusan Bupati Saleh Bantilan.

Belum diperoleh kejelasan menyangkut langkah kongkrit Pemda Tolitoli terkait keputusan Bupati yang akan menaikkan dan mematok harga cengkeh pada angka yqmg terpaut sekitar Rp.30.000 diatas harga pasaran saat ini.

Diketahui sejauh ini sikap pedagang pengumpul cengkeh terkait harga, cenderung mengikuti mekanisme pasar uang ada. 

Selentingan beredar terkait kemungkinan para pedagang untuk mengambil aksi pasif sementara waktu.

Namun dari sejumlah informasi yang diperoleh, Bupati barubakan mefinalkan keputusannya itu setelah dibicarakan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkofimda) Tolitoli Selasa pagi nanti..... (Ma'ruf)  

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Ratusan massa menggeruduk DPRD Tolitoli siang ini, Senin (15/7/2019) mempersoalkan harga cengkeh yang terus melorot hingga angka yang terendah, sekitar 70 ribu per Kilogram. 

Massa aksi dibawah komando organisasi kemahasiswaan, HMI, PMII dan Asosiasi Petani Cengkeh, berorasi sambil membakar ban bekas di halaman DPRD Tolitoli. 

Mereka menuntut tanggung jawab perwakilan rakyat Tolitoli itu untuk menghadirkan Bupati atau Wakil Bupatl di hadapan mereka. 

"Kami minta DPRD hadirkan Bupati atau wakil Bupati untuk kepastian dan kejelasan. Kami menolak masuk ruang rapat DPRD, percuma kalau rekomendasi teris tanpa eksekusi," lantang pimpinan aksi dalam orasinya.

Sementara itu Anggot DPRD yang hadir dipimpin wakil ketua DPRD Tolitoli,  Hj. Nursida K. Bantilan,  MM. menjelaskan posisi DPRD yang sebatas merekomendasikan persoalan itu. Hj. Nursida membantah pihaknya tidak peduli.

"Anda harus paham bahwa tugas mengeksekusi itu adalah eksekutif, Bupati," katanya menjawab tuntutan peserta aksi dari teras gedung DPRD Tolitoli. 

Hingga berita ini tayang, massa aksi masih bertahan di teras dan tetep menolak masuk ruang RDP sebelum pimpinan DPRD menghadirkan Bupati atau wakil Bupati. 

Pantauan media ini, nampak mewakili Pemda adalah Asisten II Setdakab Tolitoli dan Kadis Perkebunan dan Peternakan Tolitoli serta Plt Kadis Perdagangan. 

Tak tampak pihak swasta bos besar cengkeh Tolitoli dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP).......... (Ma'ruf)

Korban pembantaian dalam konflik antarsuku di Papua Nugini. Foto/ABC.net.au

Alasannews.com, Port Moresby | Akhirnya Papua Nugini mengerahkan militernya ke lokasi pembantaian komunitas suku di desa Karida, provinsi Hela. Mereka mengamankan lokasi pembantaian.

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape yang sesaat setelah laporan pembantaian yang mengorbankan perempuan, ibu hamil dan anak-anak bersumpah untuk melakukan pembalasan, kini mulai mengerahkan tentaranya memburu para pelaku pembantaian brutal yang telah menjadi sorotan media-media internasional tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari selusin orang tewas dalam serangan brural di desa Karida, sekitar 630 km barat laut ibu kota Papua Nugini (PNG), Port Moresby, pada Senin (8/7/2019).

Komandan polisi setempat, Teddy Augwi, mengatakan pengerahan banyak tentara dimulai sejak hari Kamis.

"Mereka sedang dalam perjalanan ke sini sekarang ketika saya berbicara," katanya kepada stasiun televisi EMTV.

"Saya mencari orang-orang yang ada di tim saya untuk bergabung dengan (penduduk) Karida," lanjutnya.

PNG menjadi tempat banyak suku dengan lebih dari 800 bahasa asli, namun rawan konflik. Kekerasan suku telah lama melanda negara miskin tapi kaya sumber daya alam tersebut.

Sejumlah foto yang diambil petugas media menunjukkan para korban pembantaian dibungkus dengan kelambu dan diletakkan di tepi jalan dengan alas daun kelapa.

Mereka dimakamkan di kuburan yang ditutup dengan beton dan besi pada hari Rabu lalu. Tayangan televisi menunjukkan warga desa di sekitar kuburan dalam keheningan, dengan pasukan bersenjata lengkap berpatroli di dekat mereka.

"Kami mengubur mayat-mayat itu di bawah pengawalan polisi dan (pasukan) pertahanan," kata Pills Pimua Kolo, seorang pekerja medis di Karida, kepada Reuters dalam sebuah pesan singkat, yang dilansir Sabtu (13/7/2019).

Pemicu pembantaian sampai saat ini belum jelas, namun serangan itu merupakan gejolak terbaru dari konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun di wilayah tersebut.

"Beberapa masalah ini mengakar," kata Menteri Kepolisian Bryan Kramer kepada wartawan di Port Moresby pada hari Kamis sebelum dia melakukan perjalanan ke Karida.

"Beberapa pembunuhan keji ini...orang-orangnya saling kenal. Ini terkait dan sikap kesukuan. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita perbaiki dalam semalam," katanya.

Perdana Menteri James Marape, Senin (8/7) mengatakan dia datang untuk para pembunuh. Komentar serupa juga disampaikan pejabat tinggi kepolisian setempat, Francis Tokura.

"Ini adalah tindakan biadab dan tidak manusiawi. Ini adalah tindakan kriminal yang ingin saya tangani dengan cepat dan kuat," kata Tokura......... (Ma'ruf)

Kunjungi Malaysia, Mentri Susi Disambut Isu Hangat Seputar Penangkapan Kapal Ikan Negeri Jiran Jumat, 12 Juli 2019 | 11:46 WIB Foto Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Dalam Negeri Malaysia Tan Sri Dato Muhyiddin bin Muhammad Yassin di Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur, Rabu (10/7/2019). Alasannews.com, Kuala Lumpur | Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Fujiastuti, disambut dengan mencuatnya isu hangat soal penangkapan kapal ikan. Kedatangan Menteri Susi di Malaysia, Rabu (10/7/2019), merupakan hal yang memgundang perhatian dan ras penasaran. Pasalnya, kebijakan Susi terkait Kelautan dan Perikanan banyak mengusik Negeri Jiran Malaysia. Malaysia mengklaim petugas RI kerap menangkap kapal nelayan Malaysia di wilayah laut yang belum disepakati oleh kedua negara (grey area). Menyikapi isu yang telah menyambutnya itu, Susi menyampaikan bahwa penangkapan menurut proses hukum harus diuji keabsahan alat buktinya di pengadilan. Selama ini kata Susi, alat navigasi Global Positioning System (GPS) kapal ikan Malaysia yang ditangkap di Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan di wilayah Indonesia. Namun saat hendak ditangkap, kapal ikan Malaysia seringkali melarikan diri ke grey area. “Dalam peristiwa seperti itu, aparat Indonesia dapat melakukan hot pursuit hingga sampai di grey area yang diperbolehkan berdasarkan UNCLOS dan UU Perikanan Indonesia," tandas Mentei Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Penangkapan oleh aparat Indonesia pun seringkali mendapatkan dukungan dan kerja sama dari APMM yang turut melakukan pemeriksaan awal di atas kapal ikan Malaysia dan menandatangani titik koordinat penangkapan,” sambungnya. Kunjungan Menteri Susi, diterima Menteri Dalam Negeri Malaysia Tan Sri Dato Muhyiddin bin Muhammad Yassin. Hadir jugq Ketua Pengarah Aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Pada kesempatan itu, Ketua APPM menyatakan keinginan belajar dari Satgas 115 yang dipimpin Menteri Susi. Selanjutnya, seperti telah dilansir Kompas.com, dalam pernyataannya, Jumat (12/7/2019), Susi dan Menteri Dalam Negeri Malaysia menyepakati Joint Sharing Session antara APMM dengan Satgas 115 dalam waktu dekat. Malaysia rupanya tertarik untuk mempelajari praktik-praktik sukses (best practices) yang dijalankan oleh Satgas 115 terkait dengan pemberantasan illegal fishing. Selain itu, Menteri Susi juga bertemu dengan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, Dato' Salahuddin Ayub. Ia menyampaikan upaya Indonesia dalam memberantas IUU Fishing yang telah membuahkan hasil positif. Misalnya kenaikan stok ikan dari 7,3 juta ton di tahun 2013 ke 12,54 juta ton di tahun 2017, peningkatan konsumsi ikan per kapita dari 33,89 kg/kapita pada tahun 2012 menjadi 46,49 kg/kapita di tahun 2017.......... (Ma'ruf)

Kapolres Tolitoli AKBP. Hendro Purwoko, SIK, MH., saat konfrensi pers di Aula Parama Satwika Polres Tolitoli, Jum'at Sore,  12 Juli 2019

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Terkait temuan Narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas II B Tolitoli, Polres Tolitoli gelar jumpa pers di ruang Aula Parama Satwika Polres Tolitoli, Jum'at Sore (12/7/2019).

Kepada sejumlah wartawan yang hadir, Kapolres Tolitoli AKBP Hendro Purwoko, SIK., MH., didampingi Wakapolres, Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba menyampaikan penjelasan terkait kronologis dan proses penggeledahan terhadap Takka (39) oleh Satuan Narkoba pada Kamis siang (11/7), di Lapas Tolitoli.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka yang masih berstatus warga binaan Lapas kelas II B Tolitoli, Kapolres menyampaikan bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 20,20 gram itu jumlah totalnya sebanyak 50 gram.

Terungkap dari pengakuan yersangka bahwa barang haram itu dipasok dari Palu masuk ke Lapas oleh kurir tak dikenal yang menyamar sebagai pengunjung. Modusnya, dibawa masuk kedalam Lapas dengan cara diisi di dalam nasi bungkus untuk mengelabui pemeriksaan petugas jaga Lapas.

Pengakuan tersangka bahwa barang pasokan selanjutnya diedarkan kembali keluar lapas. Seuingga dapat dipastikan jumlah yang ditemukan Kamis Siang itu tinggallah sisa dari penjualan keluar lapas.

"Diketahui dari pengakuan tersangka ini, sabu sebanyak 20,20 gram itu jumlah totalnya 50 gram. Sebagian malah sudah beredar keluar Lapas," terang Kapolres Tolitoli.

Tidak ada penjelasan pasti bagaimana hal itu bisa terjadi. Terkesan sangat mudah dan tak terdetksi alur keluar masuk barang haram itu yang sudah teredar. Padahal mestinya pengawasan di Lapas tersebut sangat ketat.

Menjawab pertanyaan kemungkinan adanya oknum dalam Lapas yang terlibat, Kapolres mengatakan kemungkinannya bisa saja ada, namun belum mendapatkan laporan sejauh itu.

Ketika ditanya upaya penggeledahan terhadap warga binaan di Lapas, Kapolres mengaku itu tidak mudah karena di Lapas memiliki siatem sendiri dan diluar jangkauan polisi.

"Itu tidak mudah, perlu koordinasi yang panjang karena Lapas punya sistem sendiri," cetusnya.

Yang pasti, lanjut Kapolres, mulanya penemuan itu berawal dari penyampaian Kepala Lapas Kelas II B Tolitoli yang menghubungi Kasat Narkoba. Informasi itu ditindaklanjutinya dengan datang ke Lapas bersama beberapa personil.

Diakui Kapolres, langkah Kalapas itu bentuk koordinasi yang baik.

"Akan dilakukan pengembangan kasus, termasuk melakukan pengejaran terhadap pengunjung terakhir, orang bernama Oyong yang diketahui bertemu Takka di Lapas," tandasnya.

Pada kesempatan jumpa pers itu juga, Hendro Purwoko selaku Kapolres Tolitoli berharap dikungan media untuk membantu mengungkap upaya peredaran Narkoba yang semakin memprihatinkan.

Tercatat saat ini; Polres masih menahan dalam proses pemberkasan 9 orang tersangka Narkoba dan bertambah lagi satu orang tersangka, Takka yang saat ini sebenarnya masih sedang menjalani hukuman 4 tahun penjara dengan kasus yang sama tahun 2017, Narkoba sabu sebanyak 18 gram........ (Ma'ruf).

Kapolres Tolitoli AKBP. Hendro Purwoko, SIK, MH., didampingi sejumlah perwira Polres Tolitoli saat jumpa pers terkait pembunuhan berencana di Dampal Selatan

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Polres Tolitoli akhirnya mengungkap kasus pembunuhan terhadap Sudirman alias Sudi Puru-purur di Desa Lempe yang terjadi Kamis (4/7) pekan lalu.

Dua dari Tiga pelaku, Asbudi alias Budi (38) dan Naharuddin alias Unding (32) dimunculkan di depan para awak media saat konfrensi pers yang digelar Polres Tolitoli di Ruang Aula Parama Satwika Polres Tolitoli, Jum'at sore (12/7/2019).

Kapolres Tolitoli AKBP. Hendro Purwoko, SIK., MH., pada kesempatan itu mengatakan pembunuhan tersebut sudah direncanakan. Hal itu berdasarkan keterangan dari kedua pelaku di depan penyidik Polres Tolitoli.

"Pembunuhan itu dilakukan tiga orang dan sudah direncanakan sebelumnya oleh pelaku," kata Hendro Purwoko dalam keterangan persnya di hadapan sejumlah wartawan.

Selain sadis, dalam peristiwa pembunuhan itu terungkap bahwa Sudirman dihabisi di depan putrinya April yang masih berusia 4 Tahun.

April saat itu sedang dibonceng dalam perjalanan. Ayahnya membawa April belok memenuhi undangan pesta minum miras di rumah kebun milik salah satu pelaku.

Usai acara, Siding salah seorang yang menginisiasi pesta itu minta ikut pulang berboncengan Sudirman dan putrinya. Dalam perjalanan, pelaku pura-pura singgah buang air. Kembali dari buang air, pelaku membawa kayu yang telah disiapkan sebelumnya ditempat itu. Saat itulah Sudirman dihantam dengan kayu hingga tak berdaya disaksikan putrinya sendiri.

Pelaku lalu mengantar putri korban kepada ibunya lalu kembali ke lokasi kejadian. Didapati korban masih bergerak. Salah seorang pelaku yang menyusul Siding mengambil batu dan menghantamkan ke leher korban hingga tewas.

Saat ditanya motif pembunuhan itu, Kapolres yang didampingi sejumlah petinggi Polres menjelaskan pembunuhan itu dilatari ketidaksenangan pelaku atas sikap dan sifat korban. Siding sebagai otak perencana pembunuhan menganggap Sudirman yang masih teman dan tinggal satu desa dengannya, memiliki sifat yang tidak baik.

Informasi yang didapat media alasannews.com, menyebutkan adanya rivalitas semacam persaingan reputasi diantara korban dan pelaku.

Sayangnya pelaku utama Siding belum berhasil ditangkap sampai saat ini. Namun Kapolres Tolitoli mengatakana pihaknya terus melakukan pengejaran terjadap otak dan pelaku pembunuhan itu. Diperkirakan pelaku utma tersebut masih berada di wilayah Tolitoli

Adapun kedua pelaku yang telah berhasil ditangkap tim reskrim Polres Tolitoli kini meringkuk ditahanan Polres Tolitoli.

Pasal 340 KUHP sub Pasal 338 KUHP sub Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 KUHP menjadi pasal yang dipersangkakan.... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Polres Tolitoli melalui staf humas dan pemberitaan menyampaikan undangan konfrensi pers pada Jum'at sore nanti.

Undangan yang disampaikan kepada insan pers itu sekitar jam 02.00, Jum'at dinihari (12/7/2019), terkait Pengungkapan Narkoba di Lapas kelas II B Tolitoli oleh Satuan Narkoba Polres Tolitoli, Kamis (11/7).  

Selain kasus narkoba di Lapas Tolitoli,  kasus Pembunuhan di Dampal Selatan juga akan disampaikan dalam konferensi pers tersebut.

 "Disampaikan kepada rekan media online / cetak bahwa Hari Jumat 12 Juli 2019 pukul 14.00 WITA, Humas Polres Tolitoli akan melakukan Konferensi Pers di Ruang Aula Parama Satwika Polres Tolitoli terkait Pengungkapan Narkoba di Lapas kelas II B Tolitoli dan Pembunuhan di Dampal Selatan...," tulis staf humas Polres Tolitoli melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp yang diterima redaksi alasannews.com.........

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng |  Puncak acara peringatan Hari Bhayangkara ke-73 Polres Tolitoli hari ini dilangsungkan di halaman Polsek Dako Pemean Polres Tolitoli, Rabu (10/7/2019).

Upacara peringatan bertajuk “Dengan Semangat Promotor, Pengabdian Polri Untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara” itu ikutsertakan TNI-Polri dan juga agen-pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Tolitoli dan dipimpin langsung Kapolres Tolitoli, AKBP. Hendro Purwoko, SIK.,MH.

Upacara yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Tolitoli serta para pejabat utama Polres Tolitoli, Ketua Bhayangkari Cabang Tolitoli Ny Dyah Hendro Purwoko, tokoh adat serta tokoh masyarakat itu, dibacakan amanat Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo oleh Kapolres Tolitoli. 

“Mengawali amanat ini, atas nama rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, saya mendukung Hari Bhayangkara ke-73, bagi anggota keluarga dan keluarga besar di Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana pun Saudara lawan," kata Presiden diawal amanat tertulisnya.

Dalam amanatnya, Presiden  memuji dan berterima kasih serta memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah yang ditunjukan sebagai pribadi dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum memberikan bantuan, pengayoman dan bantuan kepada masyarakat.

"Marilah kita mendoakan para personel Polri yang gugur dalam tugas-tugas keamanan Negara kita" ucapnya.

Dikatakan Presiden bahwa TNI-Polri telah mendukung penyelengaraan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019.  Agenda itu telah terselenggara dengan aman, damai.

Demikian juga agenda-agenda kemasyarakatan dapat terselanggara dengan aman, mulai dari pemesanan Natal 2018, Tahun Baru 2019 serta Ramadhan dan Idul Fitri 2019.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pribadi Polri dengan dukungan mitra kerja dan masyarakat. Oleh Karena itu, di dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagian ini, saya  berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polri di mana pun Saudara mengabdi. Bagi mitra kerja Polri, serta bagi masyarakat yang telah mendukung terwujudnya keamanan dalam negeri yang kondusif,” tambah Presiden yang dibacakan Kapolres Tolitoli.

Sementara itu, masih serangkaian Hari Bhayangkara ke-73, Polres Tolitoli juga memberikan penghargaan kepada personel TNI-Polri dan masyarakat yang berprestasi. Kapolres yang didampingi Asisten Dua Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Ir H Moh Nur Munawar bersama Ketua Dewan Adat Kabupaten Tolitoli dan Rektor Universitas Madako Tolitoli memberikan penghargaan kepada Empat personel Polres Tolitoli, Satu personel Kodim 1305/BT. Penghargaan juga diberikan kepada Lima masyarakat yang turut membantu tugas Polri. Selain itu, Tiga Atlet yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Tolitoli di kancah nasional dan tingkat Provinsi juga mendapat penghargaan.

Empat personel Polres Tolitoli tersebut yaitu, Bripka Resky, Bhabinkamtibmas Kelurahan Nalu. Aipda Zulham L K Laganja Bhabinkamtibmas Kelurahan Tuweley Polsek Baolan. Brigadir Jafar Bhabinkamtibmas Desa Dongko Polsek Dampal Selatan dan Bripda Farid Wajdi Bhabinkamtibmas Desa Malambigu Polsek Dampal Utara Polres Tolitoli.

Satu-satuny personel Kodim 1305/BT yang dapat penghargaan yaitu Kopda Kahar Ponggu, Babinsa Ramil 11/Galang DIM 1305/BT. Kepadanya diberikan penghargaan oleh Polres Tolitoli karena telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas seorang prajurit TNI membantu tugas Kepolisian dalam memelihara kamtibmas bersama petugas Bhabinkamtibmas.

Kopda Kahar Ponggu senantiasa hadir disaat masyarakat membutuhkan dan beberapa kali memecahkan permasalahan sosial di wilayah binaannya.

Sedangkan Lima masyarakat yang diberikan penghargaan oleh Polres Tolitoli karena berjasa membantu tugas Polri yaitu, Firman (Guru MTs Al-Khaeraat Kalangkangan), Mahmud Masioea (pensiunan dan juga tokoh masyarakat di Desa Galumpang), Anshar S.Pd  (Guru dan juga tokoh agama di Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan), Rahmat Hidayat (wiraswasta di Desa Kalangkangan) dan Moh Hadri (Kepala Desa Labonu Kecamatan Basidondo Kabuoaten Tolitoli).

Ada pun Tiga Atlet yang mendapat penghargaan yaitu Ananda Putri Maharani juara 1 kumite putri pada Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP di Provinsi Jogyakarta dan Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Moh Riski Saputra juara 1 kumite putri pada Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP di Provinsi Jogyakarta.

Terakhir, Firilia Dinisa Parangi yang memperoleh medali emas cabang taekwondo pada kejuaraan Porprov tahun 2019 di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi TenPara personel TNI-Polri dan masyarakat ini diberikan penghargaan berupa plakat dan uang pembinaan oleh Polres Tolitoli.

Usai upacara, para atlet Taekwondo yang merupakan anggota Polres Tolitoli menampilkan pertunjukan atraksi bela diri di depan para tamu dan peserta upacara yang hadir....... (Ma'ruf)

Jembatan Gantung Panyapu yang ramai di aoal melalui medsos

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Perbincangan mengenai jembatan gantung yamg rubuh karena banjir di Dusun Panyapu Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean, menghangat di media sosial beberapa hari belakangan ini.

Adalah postingan Jemi Yusuf, pemerhati sekalihus pegiat lingkungan di Kabupaten Tolitoli, menyoal aktifitas pertambangan material yang sampai saat ini berlangsung didusun Panyapu itu.

Jemi Yusuf menengarai putus dan robohnya jembatan penghubung akibat banjir dikarenakan kegiatan ekaploitasi material pasir yang sangat dekat dengan jembatan.

"Sampai saat ini jembatan tersebut belum diperbaiki, tapi aktifitas penambangan terus berjalan," kritik Jemi yang juga Calon Anggota DPRD Tolitoli terpilih di Pileh baru lalu.

"Apa tidak melanggar hukum?" tulis Jemi Yusuf mempertanyakan dalam akunnya yang diposting di group WhatsApp www.alasannews.com.

Kondisi fisik Jembatan Panyapu memang sangat memprihatinkan. Seolah tak mendapat perhatian dari pihak terkait.

Berdasarkan informasi dari penelusuran media ini, jembatan itu sudah miring sejak lama, hanya diperparah setelah banjir besar 2017 silam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolitoli, melalui Sekretarisnya, Vidya Putra ketika dikonfirmasi, Rabu (10/7/2019) di Tolitoli mengatakan bahwa jembatan gantung di Dusun Panyapu itu sudah diverifikasi oleh BNPB bersamaan dengan jembatan Tinigi.

Vidya menampik anggapan bahwa jembatan tersebut kurang diperhatikan. Sebab sejak Tahun 2017 ketika diajukan anggarannya, pusat sudah merespon dengan menurunkan tim verifikasi. Hanya saja menurut Vidya, anggaran tertunda sebab di Tahun 2018 cukup banyak bencana besar melanda wilayah Indonesia.

Namun untuk tahun 2019 ini lanjut Vidya sesuai jadwalnya akan turun anggarannya.

"Bersamaan anggarannya dengan Tinigi Tahun ini. Sesuai pembicaraan dan kesepakatan Pak Bupati Tolitoli waktu ketemu Sekretaris utama di BNPB sekitar Dua Bulan lalu," ungkap Vidya.

"Secara teknis Jembatan Panyapu lebih dulu karena tidak proses lelang. Angkanya sesuai verifikasi pusat sebesar 1,7 M sampai 2 M. Kalau Tinigi sesuai PMK (peraturan Menteri Keuangan) yang baru, musti di lelang. Angkanya 12 M samapi 15 M," tambahnya.

Vidya berharap Pusat segera merealisasikan sesuai jadwal yang disepakati agar segera bisa digunakan masyarakat.

"Semoga Pusat bisa secepatnya. Kasihan masyarakat agar bisa gunakan secepatnya," imbuh Sekertaris BPBD Tolitoli itu.

Sementara itu, kegiatan penambangan pasir yang menjadi pangkal persoalan seperti postingan Jemi Yusuf, dari sejumlah keterangan yang dihimpun alasannews.com, di pastikan tak memiliki ijin resmi.

Hanya berdasarkan kesepakatan beberapa masyarakat setempat dengan pihak penambang. Kesepakatan itu menyangkut normalisasi sungai. Pelurusan dan pengerukan sedimentasi material.

Sebagai konpensasinya, pihak penambang diberi kesempatan oleh masyarakat.

Berdasarkan kesepakatan itu, pihak 'berwenang' setempat, termasuk pihak Polsek tak mempersoalkan selama aman dan tidak ada persoalan yamg timbul dilokasi itu.

Mengenai hal imi, Kapolres Tolitoli belum dapat dikonfirmasi dikarenakan masih sibuk dengan puncak upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke - 73 hari ini....... (Ma'ruf)

Gambar masyarakat Desa Kabetan saat perekaman e-KTP di Balai Desa Kabetan di Pulau Kabetan, Sabtu Tanggal 6 Juli 2019

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk sistem Elektrik atau yang lebih populer dengan e-KTP, hingga saat ini terus dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tolitoli.

Pelayanan itu dimaksudkan untuk memastika seluruh warga Tolitoli yang telah memenuhi syarat dan wajib dapat memiliki identitas kependudukan dengan e-KTP.

Guna memenuhi target program garapan Kemendagri sejak 2009 itu, Disdukcapil Tolitoli telah melakukan berbagai upaya.

Petugas sampai 'jemput bola' dengan mendatangi langsung masyarakat ke desa-desa. Bahkan hingga ke Pulau-pulau yang tersebar di wilayah perairan Tolitoli.

Dari beberapa keterangan yang diperoleh Alasannews.com, Tim Disdukcapil Tolitoli, dipimpin Kepala Seksi Identitas Penduduk, Basri Badawi, SH., melakukan pelayanan dengan mengunjungi warga di Pulau Kabetan, Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide.

Seperti diutarakan Basri yang dihubungi media ini, Rabu (10/7/2019), langkah itu diambil sesuai arahah dan kebijakan pimpinan sebagai bentuk pelayanan yang bersifat pro aktif.

Pelayanan keliling model 'jemput bola' itu dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dari sisi waktu dan biaya transportasi.

"Pelayanan dengan jemput bola ini sifatnya. Kami datangi masyarakat langsung ke desa agar mereka semua bisa dilayani," terang Basri Badawi.

Ditambahkan Basri, kegiatan dengan mendatangi masyarakat langsung seperti itu, bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. Tim akan menuju ke Balai Desa, dimana warga dikumpulkan.

Ketika ditanya tekait tantangan dan tingkat kesulitan mengingat harus turun dengan sejumlah perangakat perlatan. Apa lagi harus menempuh jalur laut, Basri dengan santai mengatakan sudah menjadi resiko bagi pihaknya demi melayani masyarakat.

"Itu sudah menjadi resiko dalam melaksanakan tugas demi melayani masyarakat," imbuhnya ketika ditemui sepulang dari Pulau Kabetan belum lama ini...... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Port Moresby | Dilaporkan sebanyak Dua Puluh Empat orang tewas, termasuk Dua wanita hamil dan anak-anak, dalam pertempuran suku di dataran tinggi di Papua Nugini.

Para pejabat setempat mengatakan sedikitnya 24 orang telah tewas di provinsi Hela, sebuah wilayah terjal di barat negara itu, dalam serangan kekerasan selama tiga hari antara suku-suku yang bersaing. Klan dataran tinggi telah berperang satu sama lain di Papua Nugini selama berabad-abad, tetapi gelombang senjata otomatis telah membuat bentrokan lebih mematikan dan meningkatkan siklus kekerasan.

"Dua puluh empat orang dipastikan tewas, terbunuh dalam tiga hari, tetapi bisa jadi lebih banyak hari ini," kata administrator provinsi Hela, William Bando.

"Kami masih menunggu brief hari ini dari pejabat kami di lapangan," imbuhnya seperti lansir Sindo News yang dikutip dari Channel News Asia, Rabu (10/7/2019).

Dilaporkan, William Bando telah menyerukan agar setidaknya 100 polisi dikerahkan untuk memperkuat sekitar 40 petugas setempat. Dalam satu serangan di Karida, para penyerang dikatakan telah mencincang hingga mati Enam wanita, Delapan anak-anak serta Dua wanita hamil dan anak-anak mereka yang belum lahir dalam amukan selama 30 menit.

Akibat tindakan sadis dan brutal itu, petugas kesehatan setempat, Pills Kolo mengatakan sulit untuk mengenali beberapa bagian tubuh dan memposting gambar jenazah yang dibundel bersama-sama menggunakan kelambu sebagai kantong mayat sementara.

Insiden itu mengejutkan negara yang baru saja menunjuk James Marape, yang juga berasal dari provinsi tersebut, sebagai Perdana Menteri negara itu.

Peristiwa ini mendorong Perdana Menteri Papua Nugini bersumpah untuk membalas dendam pembunuhan brutal tersebut.

"Hari ini adalah salah satu hari tersedih dalam hidup saya," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Banyak anak dan ibu yang secara tidak bersalah terbunuh di desa Munima dan Karida di daerah pemilihan saya," sambungnya.

Marepe pun berjanji akan menyebarkan lebih banyak pasukan keamanan dan memperingatkan para pelaku dengan mengatakan waktu Anda habis.

"Penjahat penjahat bersenjata, waktumu sudah habis," seru Marape.

"Belajarlah dari apa yang akan kulakukan untuk para penjahat yang membunuh orang yang tidak bersalah, aku tidak takut untuk menggunakan tindakan terkuat dalam hukum untukmu," ujarnya.

Dia mencatat bahwa hukuman mati "sudah menjadi hukum".

Marape belum memberikan rincian penyebaran keamanan tetapi tampak jengkel dengan sumber daya yang ada saat ini.

"Bagaimana sebuah provinsi dengan 400.000 orang dapat berfungsi dengan hukum dan ketertiban kepolisian dengan di bawah 60 polisi, dan sesekali militer serta polisi operasional yang tidak lebih dari pemeliharaan bantuan," katanya.

Tidak jelas apa yang memicu serangan itu, tetapi banyak perkelahian dipicu oleh persaingan lama yang didorong oleh pemerkosaan atau pencurian, atau perselisihan tentang batas-batas suku.

Di provinsi Enga di dekatnya, gelombang kekerasan yang serupa mendorong pembentukan garnisun militer darurat dan pengerahan sekitar 100 tentara pemerintah di bawah komando seorang mayor yang dilatih Sandhurst........ (Ma'ruf)

 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Pihak Kejaksaan Negeri Tolitoli terus mendalami kasus korupsi Pasar Salumbia pasca penetapan dan penahanan Tiga orang tersangka.

Setidaknya sudah 10 orang saksi terus diperiksa secara intensif oleh tim penyidik kasus yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 400.000.000 tersebut.

Upaya keras Jaksa Tolitoli itu disampaikan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tolitoli, Rustam Efendi, SH. Kepada Alasannews.com ketika dikonfirmasi Selasa Siang (9/7/2019) terkait progres penanganan kasus Pasar Salumbia.

"Masih tahap pemeriksaan saksi2 saat ini. Saksi sudah sekitar 10-an orang," kata Rustam melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp.

Menjawab kemungkinan menyusul tersangka baru dari pemeriksaan saksi-saksi itu, Kasi Pidsus Rustam Efendi, SH., mengelak menyampaikannya.

"Kalau untuk calon, saya belum bisa sampaikan," ujarnya.

Dikatakan Rustam, kalau ada tambahan tersangka, pasti pihaknya melakukan konfrensi pers dan memastikan terbuka, tidak ada yang ditutupi.

Pantauan dikantor kejaksaan belum lama ini, salah seorang dari beberapa yang dimintai kesaksianya adalah Arnol Sondak yang saat proyek itu bergulir adalah salah seorang pejabat Dinas Perdagangan Tolitoli.

Arnol bersama beberapa saksi lainnya usai keluar dari ruang pemeriksa, menolak diambil gambar saat dirinya melewati beberapa wartawan dari berbagai media yang sedang berada di ruang tamu kejaksaan ketika itu.

Tidak diperoleh keterangan pasti peranannya serta keterkaitannya dalam proyek pekerjaan Pasar Salumbia tahun 2016 silam.

Pastinya menurut Kasi Pidsus Kejari Tolitoli, Rustam Efendi, semuanya masih di periksa sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi dulu, Nanti pendalaman-pendalaman," jelas Rustam Efendi menyudahi keterangannya........ (Ma'ruf)

 

Puncak upacara peringatan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli mendatang. Kegiatan yang mestinya dilaksanakan 1 Juli 2019 tertunda karena adanya agenda nasional yang membutuhkan kehadiran Polri sebagai penjaga keamanan terkait pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa PHPU.

Jelang hari bersejarah bukan saja bagi Polri semata, melainkan bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia, Redaksi alasannews.com menurinkan tulisan terkait sejarah Bhayangkara: Wajah dan peranannya dari masa ke masa Mengawal NKRI Menegakkan Hukum dan Pengayom Rakyat.

Penetapan 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara, berangkat dari kebijakan pemerintah atas peralihan Polri dari posisi Djawatan Kepolisian Negara yang berada di bawah Kementrian Dalam Negeri menjadi berada langsung di bawah dan bertanggungjawab penuh kepada Perdana Mentri.

Perubahan kebijakan itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1946. Hal itu tertuang dalam Surat Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D.

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain.

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

 

Sejarah Awal

Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit.

Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan saka bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saai ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (Jaksa agung).

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi.

Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Pada masa Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta,

Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Itulah cuplikan sejarah yang mendasari lahirnya Korps Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia.

Selamat Hari Bhayangkara Ke-73 Tanggal 1 Juli 2019.....(Ma'ruf)

Disarikan dari berbagai sumber bacaan.

.

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Beredar poling menggunakan aplikasi di media sosial. Poling itu bermaksud menjaring pendapat warga net terkait calon Bupati 2020 mendatang.

Tak ada keterangan secara resmi dan metodologis siapa atau lembaga yqng melakukan dan menerbitkan aplikasi poling tersebut. Hari ini, Minggu (7/7/2019) keluar daftar hasail poling tersebut.

Secara metodologis, belum dapat dijadikan patokan resmi oleh karena belum ada penjelasan dari pihak pembuatnya.

Namun demikian, lepas dari segala kekurangannya, hasil poling itu memberikan sedikit jawaban atas rasa penasaran publik Tolitoli terkait sosok calon bupati pasca pileg baru lalu.

Secara mengejutkan, hasil poling itu menempatkan DR. Rahman Alatas, SE., dengan posisi tertinggi perolehan dukungan sebagai Calon Bupati, sebesar 24,1%.

Rahman Alatas adalah tokoh birokrasi yang menggawangi Badan Inspektorat Tolitoli. Jauh dari hingar bingar politik, dan sehari-hari sebagai Dosen Ekonomi di STIE Mujahidin Tolitoli, diapresiasi dengan dukungan tertinggi oleh warga net Tolitoli.

Sayangnya redaksi alasannews.com belum dapat menghubungi Dr. Rahman Alatas untuk meminta tanggapannya akan hal ini.

Menyusul Rahman Alatas dengan hasil poling 24,1%, di posisi kedua dengan 16,2% ditempati mantan wakil Bupati Tolitoli yang sehari-hari adalah ketua Partai Bulan Bintang, Amran Hi. Yahya.

Berdasarkan poling ini, menempatkan Amran Hi. Yahya posisi ke dua terpaut 8,1 % dengan Rahman Alatas, padahal espektasi pendukungnya adalah yang terkuat, mengingat posisinya adalah runner up pilkada 2015 lalu.

Saat ini Amran Hi. Yahya mampu meraih 4 Kursi DPDR Tolitoli. Perolehan itu relqh menunnjukkan secara ril kekuatan politiknya melalui kontestasi pileg 2019.

Di posisi ketiga hasil poling, ada nama M. Nurmansyah Bantilan dengan perolehan 15,4%.

Membaca peta dukungan itu, membuka peluang Ketua Partai Demokrat dengan 3 Kursi DPRD Tolitoli yang juga putra mantan Bupati Tolitoli H. Moh. Ma'ruf Bantilan ini untuk digadang sebagai Calon Bupati mendatang.

Diurutan keempat, nama H. Rahman Hi. Budding dengan dukungan poling 8,3%.

H. Rahman Hi. Budding saat ini adalah Wakil Bupati Tolitoli. Jauh sebelumnya juga sudah memberi isyarat untuk maju Calon Bupati.

Ketua PPP Sulteng itu, berhasil meloloskan putranya yang ketua PPP Tolitoli sebagai yang paling berpeluang menduduki kursi Ketua DPRD Tolitoli.

Peluangnya maju Calon Bupati dengan dukungan PPP terbuka lebar apalagi posisinya akan menjadi incumbent.

H. Rahman Hi. Budding dan Amran Hi. Yahya adalah Dua  tokoh politik yang diperbincangkan sebagai kandidat kuat yang akan berhadapan dalam pilkada 2020 mendatang. Keduanya telah menorehkan warna dan reputasi politiknya di daerah ini.  

Sementara itu, posisi yamg mengejutkan dan diluar dugaan, adalah munculnya nama Moh. Besar Bantilan yang masuk daftar perolehan suara poling urut Lima Teratas.

Esar, yang sejak awal pasca pileg 2019, walau gagal measuk DPRD Tolitoli, namun taknlepas dari perbincangan banyak pihak. Dirinya digadang-gadang pada posisi Wakil Bupati.

Selain karena pembawaannya yang ramah dan penuh penghargaan, Esar juga adala tokoh muda yang bisa dikatakan mewakili trah politik ayahnya yang 2 Periode Bupati Tolitoli.

Santer terdengar Eaar diposisikan bersanding dengan mantan Wakil Bupati, Amran Hi. Yahya yang kini sebagai ketua Partai Bulan Bintang Tolitoli.

Esar Bantilan yang juga Putra Kedua Bupati Tolitoli saat ini, H. Moh. Saleh Bantilan memperoleh apresiasi dukungan warga net sebesar 7,5%.

Berdasarkan data poling itu, apresiasi warga net menggeser posisi Esar Bantilan lebih besar dengan memberi ruang sebagai Calon Bupati dengan dukungan 7,5%.

Posisi Esar yang juga Ketua KNPI Tolitoli sekaligus Ketua Pemuda Pancasila itu melampaui beberapa nama beken politik Tolitoli seperti H. Aziz Bestari dan Hasan Patongai untuk maju sebagai Calon Bupati 2020.

Berikut hasil poling yang beredar melalui akun medsos dan sejumlah grup WhatsApp di Tolitoli: Ayo ikuti polling berikut ini:

Mencari figur Bupati Tolitoli 2020-2025 di Pilbup Tolitoli 2020

- H Rahman Alatas 24.1%

- Amran Hi Yahya 16.2%

- M Nurmansyah Bantilan 15.4%

- H Rahman Hi Buding 8.3%

- M Besar Bantilan 7.5%

- H Azis Bestari 7.1%

- H Muchtar Deluma 5.6%

- Andi Ahmad Syarief 3%

- Hasan Patongai 2.3%

- M Faizal Lahadja 2.3%

- H Iskandar Nasir 1.1%

- Budi Yuluzar Katiandagho 1.1%

- Agus Burhan 1.1%

- Lucky Semen 0.8%

- Yapto Bantilan 0.8%

- Randi Saputra 0.8%

- Faizal Alatas 0.8%

- Jonly Urianto 0.4%

- H Zainal Daud 0.4%

- Faizal Bantilan 0.4%

- Adidjojo Dauda 0.4%

- H Mukaddis Syamsuddin 0.4%

- Hardyan Saad 0%

- Asrul Bantilan 0%

- Suardin Amsal 0%

- Rusdi Rioeh 0%

Total Suara: 266 Berikan suara anda, klik link https://pollingkita.com/23967?ref=wa Tolong forward ke group dan teman-temanmu ya. Terima kasih.

Tentu saja terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan dari poling ini, namun setidaknya bisa menjadi sketsa wajah politik Tolitoli saat ini.

Masih sangat terbuka kemungkinan lainnya melalui proses selanjutnya........ (Ma'ruf)

 

Oleh: Hikma Ma'ruf Asli, SPd.T. (Pemimpin Redaksi Alasannews.com)

Sudah banyak yang dilakukan namun terkait pembangunan kepariwisataan, baru dimulai. Masih cukup waktu untuk berbenah. Tersisa Setahun Delapan Bulan masa jabatan Bupati di pundaka H. Moh. Saleh Bantilan, SH., MH.

Pembangunan daerah perlu digerakkan dengan mengerahkan seluruh birokrasi yamg dimiliki untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tolitoli.

Saat ini pemerintah daerah di bawah komando Bung Alek (nama beken Bupati Tolitoli), memprioritaskan pengembangan pariwisata sebagai agenda utama setelah beberapa waktu lalu dilakukan revisi RPJMD.

Bahkan sebelumnya telah dilahirkan lebih dulu Rencana Induk Pariwisata (RIPDA) yang konon mengagendakan sebanyak 80 titik pengembangan destinasi wisata menyusul Destinasi wisata daerwh Sabang di Kecamatan Galang.

Dapat dipahami logika berfikir Sang Bupati, bahwa sejumlah potensi pariwisata di daerah ini memiliki pesona dan daya tarik eksotis bagi turis lokal apalagi mancanegara. Potensi itu tentu saja untuk menjadi penghasil utama pendapatan keuangan daerah dan devisa bagi negara.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Alek menyampaikan bahwa Kondisi Kota Palu yang sempat dihantam bencana gempa dan tsunami, ikut memporak-porandakan dunia pariwisatanya. Nah sedapat mungkin Pemerintah Tolitoli dapat mengalihkan animo wisatawan yang terlanjur kenal Palu dan Sulawesi Tengah memberi alternatif lebih baik, aman dan nyaman di Tolitoli.

Soalnya kemudian, apakah sumber daya birokrasi mampu menerjemahkan rencana besar Bupati itu dalam rencana kerja perangkat daerah (OPD) yang terumuskan dalam wujud kegiatan kongkrit di setiap Dinas?

Semestinya, seluruh OPD menjadikan agenda pembangunan pariwisata itu sebagai acuan penganggaran. Tergambar disetiap wajah anggaran OPD itu program mendukung pariwisata.

Dinas Pekerjaan Umum misalnya, mengarahkan prioritas anggaran pada pembangunan infrastruktur pariwisata. Demikian pula Disdikbud, bagaimana mberi sentuhan lokalitas dalam tradisi pendidikan sekolah dengan mmenghadirkan pemahaman budaya dan potensi wisata di sekolah.

Tidak kalah pentingnya Dinas Lingkungan Hidup, menata sedemikian rupa lingkungan Tolitoli melalui pembenahan peraturan-peraturan lingkungan hidup yang menunjang diterapkan secara tepat dan konsisten.

Penerapan konsepsi lingkungan yang layak dalam setiap aspek pembangunan dengan mengedepankan analisis dampak lingkungannya. Penanganaan sampah yang iauh dari kata Kota Bersih.

Demikian pula instansi lainnya dan seterusnya. Sehingga tidak ditafsirkan secara sempit bahwa pengembangan kepariwisataan menjadi domain Dinas Pariwisata semata.

Pembangunan Pariwisata yang dicanangkan Bupati itu mestinya tidak kandas hanya dalam pikiran Moh. Saleh Bantilan saja dan menjadi beban Dinas Pariwisata belaka.

Hemat penulis, pemikiran pengembangan pariwiasat tak ubahnya sebagai langkah inveatasi masa depan daerah ini. Mengandung arti bahwa substansi pembangunan dasar terkait kesejahteraan, tersedianya kebutuhan dasar rakyat Tolitoli dari sisi sandang, pangan dan papan serta kesehatan kebutuhan pokok lainnya, tetap menjadi agenda tak terpisahkan dari rencana besar itu.

Konkrit misalnya, ketika membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan, disamping sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan sekaligus juga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penunjang logistik industri pariwisata.

Maka dengan itu semua terjadi simbiose dalam perputaran ekonomi masyarakat luas yang menguntungkan daerah.

Pertanyaan besar selanjutnya adalah bagaimana kesiapan Kepala-Kepala OPD memiliki kapasitas dalam agenda besar Bupati?

Langkah Bupati merombak Kabinetnya dibeberapa instansi termasuk di BAPPEDA, menunjukkan adanya keinginan Bupati mensinkronkan pikiran pembangunannya dengan lembaga 'Gudang Program' tersebut.

Selama ini penempatan pejabat eselon II itu strategi pendekatannya selalu rotasi dan tukar tempat. Semestinya Bupati mengambil langkah revolusioner menerapkan lelang jabatan terbuka dengan pemdekatan kompetensi dan kapasitas, progres dan jejak rekam prestasi. Momentum assesmen mestinya menjadi ajang pencarian calon Kepala Dinas yang memiliki dedikasi dan kemauan membangun sesuai keinginan, visi dan misi pemerintah daerah.

Beberapa Dinas strategis perlu menjadi pemikiran serius setelah BAPPEDA. Menyusul Tiga Posisi yang kosong dan santer segera di assesmen masih ada beberapa dinas strategis yang cenderung stagnan padahal potensi garapannya begitu besar namun minim prestasi. Termasuk Dinas Perikanan Tolitoli. 

Untuk hal ini sudah semestinya Bupati melakukan evaluasi mendasar terkait penempatan Kepala Dinas yang dapat mendukung pencapaian pembangunan seperti yang ditetapkan dalam RPJMD yang baru saja direvisi.

Menurut penulis, tak ada faedahnya merubah arah RPJMD jika pelaku-pelakunya masih stagnan dan miskin ide serta kreativitas. Masih ada waktu tersisa untuk mencapai rencana besar itu. Jalannya tidak ada lain, bemahi pejabat puncak dan jajaran strategis pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Tolitoli ****

Foto dokumentasi kunjungan tim Indosat Jakarta saat turun mengecek Tower di Laulalang.

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Warga Perumahan Nelayan di Dusun Katayan Desa Laulalang kini bisa bernapas legah.

Tower yang berada di dekat kompleks perumahan sempat diberitakan media ini beberapa waktu silam karena dikhawatirkan roboh dan mengancam warga perumahan nelayan dan sekitarnya.

Sekertaris Kecamatan Tolitoli Utara, Zulfachri Datuamas kepada media ini menginformasikan adanya tim dari perusahaan pemilik Tower (Indosat) yang didampingi pejabat Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli yang turun meninjau langsung kondisi tower, Jum'at (6/7).

Penuturan Zulfachri kepada redaksi alasannews.com, Sabtu (7/7/2019), pihaknya mendapat penjelasan bahwa keberadaan tower tersebut sangat aman.

Untuk itu menurut Sekcam Toltoli Utara ini, masyarakat tidak perlu resah atau khawatir.

"Tim dari Jakarta itu bilang aman. Secara teknis katanya sangat aman. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti tanah yang ada longsor disampingnya itu hanya menempel. Nanti mereka pasang tembok," urai Zulfachri yang dikenal warga net Tolitoli dengan nama Nyong Ambon itu.

Keberadan Tim yang turun meninjau Tower tersebut, luput dari pantauan media ini sehingga tidak dapat dikonfirmasi langsung mengenai penjelasan rinci tentang kondisi teknisnya Tower tersebut.

Saat berita ini ditayangkan, berdasarkan keterangan dari Sekcam, mereka telah bertolak ke Gorontalo untuk melanjutkan perjalanan udara ke Jakarta.

Sementara pejabat Diskominfo, salah seorang Kabid di dinas tersebut, belum dapat di konfirmasi karena kantor libur akhir pekan....... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Sejumlah instansi pemerintah kabupaten Tolitoli dikabarkan sedang dilidik kejaksaan Tolitoli. Bahkan menurut kabar yang kebenarannya dapat dipercaya tersebut Dinas Transmigrasi Tolitoli menempati posisi pertama yang disimpulkan untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan.

Informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyatakan sejumlah pejabat penting di Dinas Transmigrasi itu telah diperiksa.

Mereka memberi keterangan secara trtutup di kantor kejaksaan Tolitoli secara simultan sejak beberqpa hari lalu.

Tidak diperoleh keterangan pasti, mereka terperiksa atas kasus apa. Selentingan menyebutkan adanya soal terkait dana perjalanan dinas. Namun tidak adq keterangan rinci mengenai hal itu.

Mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut, media alasannews.com menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, Kamis (4/7/2019).

Berhubung Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli sedang berada di luar kantor, petugas piket mengarahkan untuk menemui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tolitoli, Hazairin, SH.

Pada saat itu dikonfirmasi kebenaran kabar yang beredar dikalangan terbatas mengenai pemeriksaan sejumlah instansi dan pejabatnya,

Hazairin mengatakan hal itu adalah biasa dan sudah rutinitas pihak kejaksaa  untuk mencegah potensi terjadinya penyelewengan yang merugikan keuangan negara.

Terkait kabar telah diperiksanya sejumlah pejabat di Dinas transmigrasi, Kasi Intel Kejari Tolitoli itu tidak menampiknya namun meminta konfirmasi langsung ke pimpinannya .

"Itu ranahnya pimpinan untuk menjelaskan," pungkasnya.

Seperti diketahui, bahwa hari peringatan kelahiran korps adiyaksa tersebut jatuh pada Tanggal 22 Juli mendatang. Ditengarai dalam rangkah itu Korps Adiyaksa itu sibuk dengan 'setoran' kasus kakap dan bernilai prestisius.

Terkait hal ini, Hazairin tak memberi jawaban pasti dan terkesan mengelak.

"Prinsipnya kami bekerja memeriksa atau lidik  bila ada laporan dan atau ada indikasi penyelewengan. Itu waktunya kapan saja. Tidak menunggu hari adiyaksa atau mrmenuhi target tertentu. Kebetulan saja kalau ada kasus saat ini prosesnya bertepatan menjelang hari peringatan tersebut," kilahnya.

Untuk kebenaran kabar yang beredar tersebut, nampaknya masih hrus menunggu faktanya beberapa hari kedepan yang infonya tinggal menunggu gelar perkara untuk naik ketahap selanjutnya..... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Jakarta | Berpotensi membebani keuangan negara, Pemerintah mengisyaratkan keengganan membayarkan biaya kompensasi kepada PT Perusahaan Lisrtik Negara (PLN), meski besarannya cenderung kecil jika dibandingkan dengan tarif keekonomian.

Sikap pemerintah itu memberi sinyal bakal adanya kenaikan tarif listrik?

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan pihaknya siap mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penetapan tarif listrik. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1 tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPR RI.

"Dimana penetapan tarif tenaga listrik dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Selanjutnya, PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara akan mengikuti semua regulasi dan ketetapan yang diambil pemerintah," kata Plt. Executive Vice President Corporate Communication & CSR Dwi Suryo Abdullah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Sebelimnya, seperti dilansir Kompas.com, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, tarif tenaga listrik yang tak berubah sejak 2017 membuat selisih antara tarif tenaga listrik dengan tarif keekonomian kian melebar.

Hal tersebutlah menurut Suahasil Nazara yang membuat beban terhadap keuangan negara kian besar. Nilai kompensasi itu dihitung berdasarkan selisih antara tarif listrik yang berlaku dengan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkit listrik tersebut.

"Kami tak ingin ini (masalah kompensasi) terus berlarut-larut karena bisa memberikan risiko kepada negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait," ujar Suahasil ketika rapat kerja dengan DPR RI, Selasa (25/6/2019).

Pada 2018, pemerintah mengucurkan kompensasi kepada PLN sebesar Rp 23,17 triliun. Kompensasi ini dicatat PLN sebagai pendapatan kompensasi, membuat PLN laba Rp 11,57 triliun melonjak 162 persen dibanding tahun sebelumnya.

Secara terpisah, menjawab hal ini, Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, jika memang pemerintah berencana memangkas kompensasi tersebut, penyesuaian tarif listrik menjadi diperlukan.

"Selisih ini yang ditanggung pemerintah, kita penginnya nol, PLN inginnya juga nol, tapi kalau nol otomatis harganya di-adjustment," ujar Djoko

"Cuma masyarakat udah siap belum tarif adjustment?" lanjut dia.

Mengutip Kompas.com yang pernah dilansir Kontan.co.id, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 55 K/20/MEM/2019, besaran BPP PLN tahun 2018 mengalami penyesuaian.

Secara nasional, BPP pembangkitan naik sekitar 9 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Pada periode 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019, BPP pembangkitan nasional dipatok sebesar Rp 1.025 per kilo watt hour (kWh) atau 7,66 cent dollar AS per kWh. Sedangkan, besaran BPP pembangkitan nasional pada 1 April 2019 hingga 31 Maret 2020 ditetapkan sebesar 1.119 per kWh atau 7,86 cent dollar AS per kWh.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR sempat mengatakan subsidi listrik di 2020 diusulkan sebesar Rp 58,62 triliun.

Sebelumnya, dalam APBN tahun ini subsidi listrik dipatok Rp 59,32 triliun. Penghematan subsidi bisa diberlakukan jika ada penyesuaian tarif untuk pelanggan non subsidi golongan rumah tangga 900 VA.

Adapun Suahasil dalam rapat kerja dengan komisi XI belum menyinggung masalah kenaikan tarif non subsidi untuk mengurangi selisih harga yang dijual PLN dengan tarif keekonomian.

Penetapan Tarif Tenaga Listrik yang diatur oleh Pemerintah itu dikenal dengan Tarif Adjusment (TA) baik untuk golongan tarif non subsidi maupun subsidi. Ini dihitung berdasarkan tiga hal, yaitu kurs, inflasi, dan ICP.

Dalam menentukan tarif pemerintah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga dimungkinkan hingga akhir 2019 ini tidak ada kenaikan tarif.

Sementara itu, diperoleh data, PLN berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 4,2 triliun pada Triwulan I 2019 sebagai hasil dari berbagai upaya perseroan seperti pertumbuhan penjualan, peningkatan kinerja operasi dan keuangan, serta efisiensi operasi...... (RedAN)

Halaman 1 dari 7

Kontak Polisi