Jumat, Mei 24, 2019
radio
PEMRED

PEMRED

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Tolitoli lakukan sidak ke sejumlah pemasok ayam potong hari ini, Jum'at (24/5/2019)

Sekitar jam 06.00 sidak dipimpin langsung Kadisbunak Tolitoli Ir. Hardiyan, MSi. Sidak melibatkan unsur dari Polres Tolitoli serta Satpol PP. Tim bergerak mengamati dan berdialog dengan pedagang Pasar Bumi Harapan.

Disela-sela sidak, Kadisbunak kepada media ini mengatakan pihaknya henda memastikan pemasok mematuhi aturan dan prosedur yang ada.

"Kita mau pastikan bahwa pasokan ayam tidak bermasalah. Kita periksa semua sesuai ketentuan yang seharusnya," kata Kadisbunak Tolitoli.

Dalam sidaknya, bertepatan tiba Lima mobil pickup pemasok ayam potong dari luar daerah. Pasokan ayam itu berasal Palu dan Banggai.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata semuanya tak memiliki surat rekomendasi dari Disbunnak.

"Sementara diberi peringatan dulu. Setelah ini mereka harus urus rekomendasi. Kalau tidak, kita akan tindak," pungkas Hardiyan.

 

Pantauan  lapangan saat sidak, terdapat beberapa ekor ayam dalam keadaan sudah mati. Terkait hal itu, Hardiyan tidak mempermasalahkan dan mengatakan masih dalam ambang batas.

"Kalau itu masih kategori wajar karena faktor perjalanan yang jauh," tukasnya.

Menanggapi pemberitaan sebelumnya, soal kurangnya pengawasan, Kadis bersikukuh tidak bermasalah.

Menurutnya, perusahaan pemasok tidak akan ambil resiko karena akan dicoret dan tidak bisa lagi memasok.

"Kita sudah komitmen dengan perusahaan dan daerah asal pemasok. Mereka tidak akan berikan jika ada indikasi sakit atau tidak layak. Karena kita coret dantidak bisa lagi sebagai pemasok," imbuhnya..... (Ma'ruf)

 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tolitoli kembali di soal terkait pengawasan atas pasokan ayam broiler yang dipasok dari luar Tolitoli.

Dari penelusuran lapangan tim media Alasannews.com, Rabu, (22/5/2019) di sejumlah pasar besar yang ada di Tolitoli, terungkap 100 persennya dipasok dari luar daerah.

"Semua dipasok dari luar daerah pak. Dari Palu, Parigi, Banggai. Bahkan dari luar provinsi seperti Gorontalo, Mamuju dan Masamba," ungkap salah seorang pemasok di Pasar Bumi Harapan.

Pernyataan salah seorang pedagang itu diamini temannya, Samsul.

Dari Samsul diperoleh kererangan bahwa pemasok yang ada sekitar 10 orang. Sembilan orang pedagang berdomisili di Tolitoli dan Satunya lagi pemasok dari Palu.

Ditanya proses teknis pemasokan ayam broiler atau yang dikenal dengan ayam potong itu, Samsul menjelaskan mereka pergi jemput sendiri ayam itu di sejumlah daerah yang telah disebutkan. Ayam langsung mereka bongkar di pasar dan didistribusikan ke pemotong atau pengecer yang ada di pasar-pasar.

Ditanya tentang prosedur pemeriksaan dan pengawasan dari dinas terkait, Disbunnak Tolitoli, Syamsul yang dibenarkan temannya Sahram mengatakan tak ada pemeriksaan.

"Dulu sih ada pak, kita mesti ambil rekomendasi dinas baru berangkat. Belakangan ini sudah tidak lagi," kata Sayamsul.

Menurut Samsul yang sejari-harinya jual ayam kesejumlah pasar ini, banyaknya ayam masuk dengan bebas tanpa pemeriksaan dari dinas.

"Kami ambil rekomendasi, sampai disini tidak ada juga pemeriksaan. Jadi kalau tidak ada pemeriksaan, dan orang lain juga bebas, kenapa kami harus repot," ujarnya.

Ditambahkan Samsul, ayam yang mereka ambil dari luar itu, sepanjang jalan dari Dampal Selatan, Utara, Dondo, mereka sudah distribusikan.

Langganan mereka bukan hanya pasar yang ada Kota, tapi sepanjang jalan yang mereka lalui mereka sudah drop ayam tersebut.

Pasokan sepenuhnya dari luar daerah bukan hanya soal pengawasan atas jaminan keamanan dan kelayakan ayam itu untuk dikonsumsi masyarakat Tolitoli.

Lebih jauh dari itu, fakta ini membenarkan sinyalemen bahwa peternakan ayam potong di Tolitoli tidak berkembang atau sudah gulung tikar.

Sejumlah peternak mengaku tak sanggup mengembangkan peternakannya karena tak mampu melawan pasokan yang membanjir dari luar daerah.

Salah seorang peternak yang masih bertahan, Aspian mengatakan dirinya beternak hanya sebatas diecernya sendiri. Itu pun jumlahnya sangat terbatas.

"Hanya sebatas untuk diecer sendiri pak," kata Aspian di ujung telepon ketika dihubungi..... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) melaporkan temuan mereka terkait dugaan pembalakan liar ke Polres Tolitoli.

Ketua Umum LPK, Oktavianus Sondak bersama beberapa timnya mendatangi Satreskrim Mapolres Tolitoli, Kamis (23/5/2015)

Mereka diterima di ruang Unit Tipidsus Reskrim Polres Tolitoli oleh Kanit Tipidsus Polres Tolitoli.

"Hari ini kami sampaikan laporan ke Kepolisian. Kami harap polisi bertindak cepat dan profesional menangani kasus ini," kata Oktavianus Sondak.

Kanit Tipidsus Polres Tolitoli, Ipda. Salman Putra, S.Tr.K. membenarkan  adanya laporan tersebut.

"Iya, benar. Tim LPK melaporkan dan kami telah terima laporannya. Sementara kami pelajari dengan melakukan penyelidikan," kata Kanit

Tipidsus. Ketika ditanya langkah-langkah selanjutnya, Kanit mengatakan bahwa yang mereka terima masih informasi awal.

"Nanti kita pelajari dulu untuk memgetahui benar tidaknya terjadi dugaan pidana," pungkasnya.

Laporan LPK ke polres berdasarkan hasil investigasi mereka di lapangan selama beberpa hari.

Mereka menunjukkan bukti-bukti berupa gambar kayu bantalan yang berserahkan di sungai maupun tumpukan di tepi sungai. Sondak mengatakan temuan mereka meliputi kegiatan investigasi di Luokmanipi Dondo, Maibua Lampasio serta Pinjan Tolitoli Utara.

Tim LPK menduga maraknya pembalakan liar di Dondo karena telah trejadi pembiaran oleh oleh otoritas setempat. Dalam hal ini Kepala Resort Dondo KPH Gunung Dako Tolitoli.

Kepala Resor Dondo, Bakri masih belum dapat dihubungi hingga berita ini naik tayang.

Ketua LPK itu mengatakan bahwa pihaknya melaporkan hal ini setelah mempelajari dampak pelanggaran hukum serta dampak kerusakan lingkungannya..... (Mrf)

Alasannews.com, Jakarta | TV One menayangkan live aktivitas unjuk rasa di Jakarta terkait aksi 22 Mei 2019. 

Hingga dini hari Rabu, 22 Mei 2019 :03.00 WIB atau 04.00 Wita, kondisi di Tanah Abang, pendemo di pukul mundur oleh aparat kepolisian.

Pasukan Brimob dengan peralatan lengkap tampak membuat formasi barikade. Dibantu alat water canon, barikade aparat bergerak mendesak mundur pengunjuk rasa.

Lemparan batu dan petasan dari pengunjuk rasa mengarqh kepada barikade pasukan.

Kendali pasukan melalui pengeras suara terdemgar dari komandan pasukan.

Tembakan gas air mata yerus mendesak pengunjuk rasa.

"Tembakan di tahan. Temakan datar saja. Istrahat, Sudah masuk waktu sahur. Polisi bukan musuh kalian," demikian terdengar aba-aba dari komanda pasukan melalui pengeras suara.

Kondisi nampak tegag dan saling balas antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Untuk beberapa saat kondisi cukup menegangkan. Namun jelang 03.00 tadi pasukan keamanan masih berusaha membubarkan sejumlah pengunjuk rasa yang masih bertahan.

Breaking News TV One melaporkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan aparat keamanan dengan bertahan menggunakan tameng. 

Sementara itu pada saat yang sama, kondisi di Jl. MH. Thamrin nampak kelompok massa, namun tidak ada ketegangan seperti di tanah abang......(Mrf)

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | UPT KPH Gunung Dako Tolitoli memerintahkan jajarannya perketat pengawasan jalur lintasan kayu yang masuk ke industri kayu dalam kota.

Hal itu diungkapkan Kasi Perlindungan UPT KPH Gunung Dako Tolitoli, Andi Nursamsu, SP., di ruang kerjanya hari ini, Selasa (21/5).

Langkah rersebut menurut Andi, menyusul banyaknya aduan dan informasi dari beberapa masyarakat dan LSM.

Jalur utama yang menjadi sasaran pengawasan adalah jalur dari arah Lampasio-Dondo di Dadakitan serta arah Tolitoli Utara-Galang di Tende.

"Kami segera perketat dan tambah personil di Pos Tende dan Pos Dadakitan," ujar Kasi Perlindungan itu.

Salah satu temuan lokasi pembalakan liar di Tolitoli

Sementara ketua umum Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Oktavianus Sondakh, saat berada di Kantor KPH Gunung Dako mengatakan pihaknya banyak mendapat laporan masyarakat dari Pinjan tentang aktifitas pengolahan kayu yang diduga ilegal.

"Kami dapat laporan masyarakat Pinjan. Begitu juga temuan investigasi di Dondo. Bahkan di Dondo kami temukan ratusan balak kayu yang juga diduga ilegal," ungkap Oktavianus Sondakh.

Sondakh berharap agar Instansi terkait segera merespon dan bertindak...... (Mrf/RedAN)

 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng Ι Gaung gagasan People Pawer, yang belakangan berganti nama menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR), oleh Tokoh Politik Nasional Amin Rais dan kubu Paslon 02 Prabowo-Sandi menyedot perhatian rakyat Indonesia bahkan Internasional. Gerakan menggalang kekuatan untuk melakukan aksi besar-besaran menolak hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang renananya diumumkan tanggal 22 Mei mendatang.



Beragam tanggapan yang muncul. Imbasnya bukan hanya terasa di Jakarta. Respon dari daerah-daerah memperlihatkan adanya pergerakan ke ibu kota Jakarta.
Bayangan rusuh Jakarta Tahun 1998 lalu terbayang. Sementara pihak banyak yang mencemaskan situasi yang chaos dan mengancam keamanan serta akan menimbulkan konflik dan kekisruhan.



Beberapa daerah dilaporkan aparat keamanan dan kepolisian setempat melakukan antisipasi terkait arus massa dari daerah-daerah yang masuk DKI Jakarta ikut aksi GNKR.



Terkait hal itu, Kapolres Tolitoli, AKBP. Hendro Purwoko, SIK, MH., kepada Alasannews.com di ruang kerjanya di Mako Polres Tolitoli, Senini (20/5) mengatakan sejauh ini tidak ada pergerakan warga Tolitoli ke Jakarta.

Mengantisipasi situasi situasi yang tidak diinginkan, pihaknya tetap menghitung segala kemungkinan yang ada.



"Tolitoli masih sangat kondusif, aman dan terkendali serta semuanya masih berjalan seperti biasa. Kami tetap siaga. Polres siagakan 70 Personil Polres, didukung 10 Polsek dan juga Kompi Brimob," ungkap Kapolres Tolitoli.


Menurut Kapolres yang mulai menjabat di Tolitoli November Tahun lalu itu, pihaknya tetap melakukan kegiatan yang sifatnya preemptif dengan sosialisasi dan pendekatan dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya, termasuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di Tolitoli.




"Beberapa hari lalu, sambil berbuka puasa kami bangun komunikasi, duduk bersama tokoh-tokoh, ulama dan para habib di Hotel Mitra," terangnya.



Langkah kapolres itu diapresiasi sejumlah pihak sebagai upaya tepat menjaga stabilitas keamanan yang ada di Tolitoli. Apa lagi Tolitoli masih berpredikat daerah teraman di Sulawesi Tengah.


"Pak Kapolres termasuk sangat proaktif mendekati pihak-pihak yang berkompeten untuk menjaga kondusifnya keamanan Tolitoli sebagai daerah teraman," tutur Syarifudin Mardani, Wakil Ketua LMP Tolitoli.


Senada dengan Syarif, aktifis muda keagamaan, Moh. Sabran juga menilai bahwa langkah-langkah antisipatif yang demikian itu diperlukan untuk menjaga keamanan warga dan daerah.


"Apresiasi buat beliau pak Kapolres tanpa kenal lelah berkomunikasi dengan teman-teman dan tokoh-tokoh yang ada di daerah ini," ungkap Moh Sabran yang juga Mantan Ketua IMM dan Pemuda Muhammadiyah Tolitoli.


Ketika ditanya tentang desas-desus eksodusnya beberapa warga malosong etnis Tionghoa, kapolres membantah adanya kabar itu.
Menurut Kapolres, kalaupun ada beberapa warga Tionghoa di Tolitoli ke Surabaya, itu kebetulan karena libur panjang dan memang mereka sering bolak balik kesana.


"Tidak ada kabar seperti itu. Kami sudah cek, mereka memang banyak yang punya keluarga dan juga rumah di Surabaya. Kebetulan saja karena libur, mereka senangnya berlibur kesana. Bukan karena eksodus atau apa," urai Kapolres.

Ditambahkan AKBP Hendro Purwoko, selaku Kapolres Tolitoli, pihaknya menjamin keamanan setiap warga yang ada di wilayahnya. Masyarakat dihimbau tidak perlu khawatir, termasuk warga etnis Tionghoa. Tidak perlu
ada rasa takut atau ada rasa cemas dan disilahkan beraktifitas seperti biasa.


Pada akhir pembiacraan, Kapolres Tolitoli. AKBP. Hendro Purwoko, SIK. MH., meminta masyarakat Tolitoli untuk tidak terpengaruh dengan gerakan People Power yang ada di Jakarta.

"Mari kita jaga bersama kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah kita," imbuhnya sekaligus menutup pembicaraan..... (Mrf/RedAN) 

 

 

Alasannews.com, Tolitoli – Sulteng Tanggal 20 Mei adalah momen sejarah kebangkitan bangsa Indonesi untuk lepas dari penjajahan.  Momentum itu kembali diperingati oleh Polres Tolitoli pada hari senin (20/5/2019) melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111.  Bertempat di halaman Mako Polres Tolitoli, upaara tersebut mengambil tema 'Bangkit Untuk Bersatu'

Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WITA ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tolitoli AKBP Hendro Purwoko SIK MH dan diikuti oleh para pejabat utama Polres Tolitoli dan seluruh personil Polres Tolitoli serta Brimob Tolitoli.

Upacara peringatan dengan pengibaran bendera merah putih serta pembacaan teks pancasila dan pembacaan UUD Tahun 1945.

Pada kesempatan itu, Kapolres Tolitoli membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonseia Rudiantara saat membacakan sambutan Menkom itu, dalam naskah sumpah palapa yang ditemukan pada Kitab Pararaton tertulis: Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada.

 

“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.

 

Sumpah Palapa tersebut merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, 20 Mei 2019 kali ini sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa tersebut.

Kita berada dalam situasi pasca pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat kita.

Kita mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa.

Oleh sebab itu tak ada maslahanya. Jika dipertajam, justru mengoyak persatuan sosial kita.

 

Kita bangkit untuk kembali menjalin persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sambutan itu,disampaikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang telah mampu terus menghidupi semangat persatuannya selama berabad-abad.

Kuncinya ada dalam dwilingga salin suara berikut ini: gotong-royong.


Ketika diminta merumuskan dasar negara Indonesia dalam pidato di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno, menawarkan Pancasila yang berintikan lima asas.

Namun Bapak Proklamator Republik Indonesia tersebut juga memberikan pandangan bahwa jika nilai-nilai Pancasila tersebut diperas ke dalam tiga sila, bahkan satu “sila” tunggal, maka yang menjadi intinya inti, core of the core, adalah gotong-royong,” Ungkap Kapolres Tolitoli.

Upacara kemudian diakhiri dengan menyanyikan bersama lagu “Satu Nusa, Satu Bangsa”......... (RedAN)

 

Sumber: Tribratanews

Alasannews.com, Jakarta Ι Tak luput dari intaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementrian Kelautan dan Perikanan besutan mentri Susi Pujiastuti tak bisa mencegah 'jamahan tangan' lembaga anti rasuah itu. Menyusul persoalan pengadaan 4 kapal pengawas perikanan, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (16/5).

Menanggapi tindakan lembaga anti korupsi itu, Menteri Susi mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh upaya dan tindakan yang perlu dilakukan KPK dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum.

"Penggeledahan memang tindakan yang perlu dilakukan dalam penegakan hukum oleh KPK karena penggeledahan adalah hak dari KPK sesuai dengan UU KPK. Kami memahami itu sebagai suatu hal yang biasa dan wajar serta legal untuk mendapatkan barang bukti dari dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, KKP mempersilakan dan kita selalu akan kooperatif bekerja sama dengan KPK untuk memperlancar tugas-tugas KPK," tutur Menteri Susi Pudjiastuti, Jumat (17/5/2019). 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman yang menjabat sejak Maret 2019 mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dgn pengadaan 4 kapal pengawas pada tahun 2013 an yg merupakan upaya KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP untuk memperkuat armada kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia.

"Keempat kapal tersebut saat ini telah berfungsi dan beroperasi dengan baik untuk melakukan pengawasan illegal fishing di perairan Indonesia, serta telah berkontribusi melakukan penangkapan kapal-kapal perikanan asing Vietnam di perairan Laut Natuna Utara dan kapal berbendera Filipina di perairan Laut Sulawesi," terang Agus.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal PSDKP akan menunggu perkembangan proses yang saat ini dilakukan oleh KPK.

Menyangkut upaya pemberantasan korupsi, Menteri Susi menegaskan komitmennya. Bahkan menurutnya, selama ini KKP merupakan salah satu instansi yang mendukung penuh upaya pencegahan korupsi. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP sebagaimana disempurnakan menjadi Permen KP Nomor 44 Tahun 2017.

Selain itu, Menteri Susi juga telah menerbitkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Integritas di Lingkungan KKP, termasuk membangun zona-zona integritas di satuan kerja (Satker) KKP.

Guna mencegah terjadinya korupsi di lingkungan KKP, Menteri Susi menyebutkan, pihaknya akan tegas melaksanakan pedoman dan aturan sebagaimana tercantum dalam beberapa Permen yang telah dikeluarkan. Selain itu, ia mengimbau setiap Satker mematuhi prosedur dan aturan belanja barang atau modal sebagaimana mestinya.

"Menjaga integritas adalah pesan yang selalu saya sampaikan kepada seluruh jajaran KKP agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Jika integritas sudah dipegang teguh, tak perlu khawatir apa yang akan terjadi," pungkasnya........ (RedAN)

 

Berita ini telah dilansir NBC Indonesia,   

Alasannews.com, Jajarta |Temuan penyebab kematian lebih dari 500 petugas Pemilu Serentak 2019, terungkap dalam sebuah diskusi yang berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Perwakilan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tri Hesti Widyastuti mengungkap penyebab kematian itu dalam diskusi tersebut yang bertajuk:'Membedah Persoalan Kematian Mendadak Petugas Pemilu dari Perspektif Keilmuan'.

Tri Hesti Widyastuti memaparkan upaya yang dilakukan Kementerian yaitu melakukan autopsi verbal di 34 provinsi yang saat ini baru merampungkan autopsi 17 privinsi.

Dari hasil tersebut, terungkap fakta petugas KPPS yang meninggal berusia di atas 50 tahun. Pemicu kematian terbanyak adalah gagal jantung dan strok.

"Kesimpulan baru 17 provinsi, ada beberapa belum diketahui masih kita telusuri. Tapi penyebab terbanyak, gagal jantung, stroke, kecelakaan lalu lintas," ungkap Tri Hest Widyastuti.

Autopsi verbal menurut Tri Hesti adalah investigasi atas kematian seseorang melalui wawancara dengan orang terdekat korban, mengenai tanda-tanda kematian.

Tidak diperoleh keterangan apakah Autopsi Verbal itu cukup untuk dijadikan dasar menarik kesimpulan penyebab kematian sejumlah petugas tersebut.

"Memang ini belum dapat dipublikasikan, jadi masih data sementara. Ini masih 17 dari 34 provinsi. Jadi masih menunggu hasil keseluruhannya," kata Tri Hesti Widyastuti dalam diskusi terdebut.

Lebih hauh Tri Hesti mengungkapkan, berdasarkan lokasi, petugas KPPS meninggal dunia pasca-Pemilu 2019 paling banyak berada di luar DKI Jakarta.

Kematiannya tidak terjadi pada 17 April 2019 alias saat pemungutan suara, melainkan setelah proses pemungutan suara dilakukan.

"Angka kejadian meninggalnya jarang terjadi saat tanggal 17, tapi setelah beberapa hari menjalani perawatan. Tanggal 21 sampai 25 April baru ada yang meninggal," bebernya.

Dalam proses dilakukannya autopsi verbal, menurut Hesti, telah melalui surat edaran Dinkes Provinsi.

Selanjutnya berkoordinasi dengan puskesmas tiap daerah, untuk mengirim petugasnya melakukan autopsi verbal kepada KPPS yang sakit maupun yang meninggal..... (RedAN)

Darwis, SH. pengawas ketenagakerjaan wilayah Tolitoli Buol

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada seluruh perusahaan yan beroperasi di wilayah Tolitoli dan Buol mendapat perhatian khusus dari Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Hal itu diungkapkan Wakil Korwil Binwasnaker UPTD 1 Wilayah  Tolitoli Buol, Darwis,SH. Kepada sejumlah wartawan disampaikan pernyataan itu terkait kewajiban perusahaan menghadapi lebaran tahun ini.

Menurut Darwis, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah UPTD 1 Korwil Tolitoli Buol, menjadikan THR sebagai fokus pengawasannya saat ini.

THR menjadi kewajiban perusahaan sebagaimana amanat UU No 13 Tahun 2003 dan Permennaker No 6 Tahun 2016.

"Permennaker itu ruh nagi UU ketenaga kerjaan yang mengatur Tunjangan Hari Raua Keagamaan," tandas Darwis, Senin (13/5/2019).

Menuritnya, apabila ada perusahaan yang tidak memberikan tunjangan kepada karyawannya maka akan di kenakan sangsi sesuai dengan peraturan dan perundang undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pembayaran itu wajib paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul.Fitri tahun ini.

Besaran Tunjangan Hari Raya adala 1 Bulan gaji/upah.

Disebutkan Darwis, bahwa setidaknya ada 275 perusahaan yang neroperasi di wilayah kerjanya saat ini....... (Mrf)

 

Alasannews.com, Surabaya | Upacara pengalungan bunga menyambut kedatangan kapal perang China di Dermaga Jamrud Utara, Tanjung Perak Surabaya.  Kapal Perang China bernama Hai Yang 26 berlabuh di dermaga itu, Kamis (9/5/2019).

Kedatangan kapal perang China ini dalam rangka Technical Port Calling. Kapal perang China ini akan berada di Surabaya hingga Minggu (12/5/2019).

Dikutip dari situs tni.mil.id, Kamis (9/5/2019), seperti dilansir Sindonwes.com, dilaporkan bahwa Pasukan Yonmarhanlan V Surabaya dibawah pimpinan Letda Marinir Suroso turut memberikan pengamanan atas kedatangan kapal perang China ini.

Kapal perang HAI YANG 26 merupakan kapal Ocean Survey Ship di awaki oleh 159 ABK, dan dikomandani oleh Commander Liu Haishuang.

Kapal ini memiliki panjang 129m, lebar 17m, draft 36m ,tonnase 4900 dan mempuyai persenjataan 2 meriam dengan kaliber 12mm, kapal jenis survey ini dibuat di galangan kapal China.

Kedatangan Hai Yang 26 disambut dengan tarian selamat datang "Tari Ngremo" yang dibawakan oleh sanggar seni Unesa.

Usai upacara penyambutan oleh Asop Danlantamal V dan penggalungan bunga kepada Komandan Kapal Ocean Survey Ship Commander Liu Haishuang, Danyonmarhanlan V Surabaya Letkol Marinir Endrawan di tempat terpisah menyampaikan bahwa prajuritnya akan memperkuat pengamanan selama kapal perang China sandar di dermaga Jamrud Utara pelabuhan Tanjung Perak Surabaya........(RedAN)

 
   

Alasannews.com, Jakarta - Berdasarkan catatan perusahaan, pada bulan April 2019 Toyota Avanza berhasil mencatatkan penjualan sebesar 9.104 unit sehingga membuat total penjualan sepanjang kuartal pertama 2019 (Januari-April) mencapai 28.910 unit. Torehan ini meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 33%.

Sedangkan Toyota Rush terbaru, menyumbang angka tertinggi di segmen SUV dengan kontribusi 61,8% (sebelumnya 40,6%). Selama bulan April kemarin, Rush mampu terjual sebesar 5.474 unit sehingga dari Januari-April 2019, mobil itu bisa mencapai penjualan 20.010 unit.

Sekalipun dianggap berada di tengah tahun politik dan pertumbuhan pasar tak begitu menyenangkan, PT Toyota-Astra Motor (TAM) masih bisa mengukuhkan torehan positif. Menurut Vice President Directornya, Henry Tanoto, hal ini tak lepas dari performa Toyota Avanza dan Rush terbaru yang terus diterima masyarakat Indonesia.


"Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, kondisi pasar otomotif seperti sektor lainnya akan relatif stagnan dalam beberapa bulan ini seiring berlangsungnya agenda politik nasional. Sebagian besar perhatian masyarakat termasuk dunia usaha masih terhadap perkembangan situasi politik. Namun melihat kinerja penjualan Toyota, kami optimis pasar otomotif akan segera bergerak maju," kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor Henry Tanoto dalam keterangan resminya dilansir detik.com Sabtu, (11/4/2019)   

Secara volume, lanjut Henry, sepanjang Januari-April 2019 Toyota Indonesia sudah mencatatkan penjualan sebesar 106.690 unit atau market share 32%. Angka tersebut diakui sedikit mengalami penurunan sebesar 6.3% dibandingkan periode yang sama pada 2018 yakni sebesar 113.854 unit.

"Namun market share Toyota naik tajam dari 28,9% pada Januari-April 2018 menjadi 32%," kata Henry lagi.

Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan market share Toyota dalam 4 bulan terakhir itu berasal dari segmen MPV, dengan torehan 60,9 persen terhadap total penjualan. Kontribusi datang dari Avanza-Veloz dan Innova.

Segmen SUV Toyota sendiri mampu menyumbang kontribusi sekitar 49,8% market share nasional disusul oleh segmen hatchback yang bisa mencapai kontribusi sekiar 23% (sebelumnya 19,7 persen)......... (RedAN)
Neymar, Bintang Sepak Bola Brazil
 

Alasannews.com, Paris - Neymar, bintang asal Brazil, harus menerima konsekuensi akibat perbuatannya memukul seorang fans tim lawan. Neymat mendapat sanksi diskors tiga pertandingan.

Pemain berusia 27 tahun itu juga mendapatkan hukuman berupa larangan bertanding di dua laga yang ditangguhkan. Demikian diwartakan Reuters

 
Insiden pemukulan itu terjadi usai PSG dikalahkan Rennes di final Piala Prancis lewat adu penalti. Saat prosesi penerimaan medali, kubu Les Parisiens lebih dahulu menaiki podium yang direkam seorang fans dengan ponsel-nya.

Ketika Neymar melewati kerumunan fans, tiba-tiba dia berhenti dan menunjukkan ketidaksukaannya. Eks penggawa Barcelona itu lantas melayangkan tinjunya kepada si suporter.

Dilansir detik.om, hukuman skorsing Neymar baru akan berlaku pada Senin (13/5/2019). Itu artinya, pemain andalan timnas Brasil itu masih bisa bermain di laga melawan Angers SCO dalam lanjutan Ligue 1, Sabtu (11/5) sebelum memulai sanksinya dengan absen menghadapi Dijon (19/5), dan Reims (25/5)

Neymar juga dipastikan absen ketika PSG melakoni laga Trophee des Champions (Piala Super Prancis) melawan Rennes pada Agustus. 

Sementara itu, PSG juga tidak luput dari sanksi. PSG dijatuhi denda sebesar 35 ribu euro (Rp 564,6 juta) setelah suporternya terbukti menggunakan laser dan menghidupkan kembang api selama pertandingan itu....... (RedAN)
Kivlan Zen, Motor Pennggerak aksi di Bawaslu RI
 
 
 
Alasannews.com, Jakarta - Setelah kemarin menggruduk Bawaslu RI, hari ini massa aksi  Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) gelombang kedua kembali digelar.
 
Sekitar 2 Jam yang lalu, detik.com melansir laporan kedatangan massa yang mulai memenuhi trotoar kawasan pusat perbelanjaan Sarinah, Jumat (10/5/2019), pukul 13.35 WIB, 
 
Dilaporkan, suasana di area depan Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dipenuhi massa aksi. Massa terlihat satu per satu mendatangi lokasi.
 
Namun kebanyakan dari mereka masih menunggu di area Sarinah. Trotoar Sarinah pun terlihat dipenuhi massa. Sedangkan aparat gabungan juga telah membentuk barisan di belakang kawat berduri. 
 
Pengamanan aparat tidak hanya dilakukan di depan Bawaslu. Namun terlihat juga mereka berjaga di gedung Sarinah. Jembatan penyeberangan orang pun kini disterilkan sementara.   
 
 
Adapun kondisi lalu lintas di Jalan MH Thamrin terpantau padat. Jalan hanya bisa dilewati satu mobil lantaran massa yang datang memenuhi badan jalan. 
 
Massa tampak membawa poster dengan berbagai tuntutan. Sebagian massa juga mengibarkan bendera Merah Putih. 
 
Massa Kivlan Zen dan Eggi Sudjana ini memang mengagendakan kembali demo di depan kantor Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat. 
 
Aparat kepolisian telah mengantisipasi dan siap mengamankan jalannya aksi. Mereka berjaga-jaga di lokasi.

"Sudah disiapkan pengamanan, tempat itu kan objek vital," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan, Jumat (10/5/2019)........ (RedAN)

 Ilustrasi Kematian Massal Petugas KPPS dalam Pemilu Serentak 2019

 
Alasannews.com, Jakarta - Kabar duka yang memilukan. Berasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai Rabu (8/5), tercatat 456 petugas KPPS meninggal dunia di seluruh Indonesia. Angka meninggal dunia tersebut, belum termasuk 25 personel kepolisian dan 92 orang pengawas pemilu. 
   
Data Bawaslu pada Kamis (2/4) , sebanyak 92 orang meninggal, 398 orang masih rawat inap di rumah sakit, 1.592 rawat jalan, 250 orang mengalami kecelakaan, 14 orang cacat tetap, dan 14 petugas mengalami keguguran.
 
Jumlah meninggal dunia itu, berpeluang bertambah. KPU mengeluarkan atatan sampai Rabu (8/5) sebanyak 3.658 petugas KPPS yang sakit sejak gelaran pemilu serentak 17 April lalu. 
 
"Sebanyak 92 orang ini terdiri atas 74 laki-laki dan 18 perempuan," kata Abhan, Komisioner Bawaslu Ri dikutip Antara.
 
Angka-angka kematian korban itu sungguh memilukan hati. mengundang tanya, kenapa mesti terjadi dan sebanyak itu? Lalu mengemuka jawaban yang menyederhanakan persoalannya karena kelelahan selama bertugas di TPS. Seperti menghipnotis, analisa singkat itu membuat hampir semua pihak tidak risau dengan tewasnya anggota polisi, petugas KPPS, Panwaslu yang tembus di atas 500 jiwa.
 
Adalah seorang dokter ahli syaraf bernama dr. Ani Hasibuan lalu mengungkapkan keanehan dengan kejadian itu. bukan saja karena jumlahnya yang susah diterima akal untuk sebuah perjuangan demokrasi, 'prajurit' demokrasinya tewas padahal itu bukanlah pertempuran fisik dengan senjata dan amunisi peluru tajam.
 
Dokter itu menggugah kesadarah semua pihak. Menurutnya, kejadian bom atau bencana alam ditempat lain menelan korban yang jumlahnya jauh lebih keil dari kejadian musibah Pemilu serentak bertebaran ungkapan keprihatinan dengan berbagai tagar 'SAVE'.
 
Dr. Ani Hasibuan lalu menghentak kesadaran kita dengan menolak analisa kematian ratusan petugas Pemilu Serentak 2019 itu disebabkan karena kelelahan.
 

"Saya sebagai dokter dari awal sudah merasa lucu ini bencana pembantaian apa pemilu kok banyak banget yang meninggal," ujar dr. Ani Hasibuan membuka penjelasannya dalam perdebatan di acara Catatan Demokrasi Kita di tvOne yang tayang pada Selasa (7/6/2019).

 
Tak lama berselang, pernyataan senada muncul dari kelompok Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa yang meminta turut prihatin dan menanggap hal tersebut adalah persoalan bangsa seara nasional. Mereka mendesak pemerintah untuk menyatakan hari berkabung nasional.
 
“Menuntut pemerintah menyatakan hari berkabung nasional dengan memasang bendera Merah Putih setengah tiang sampai dengan tanggal 22 Mei 2019,” ujar perwakilan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, Bakta, di Kantor Hukum Elza Syarief, Jln Latuharhary, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
 

Awalnya. Bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Awal episode kematian itu, berawal dari permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi. Koalisi ini menganggap penyelenggaraan Pilpres terpisah dengan Pemilu Legislatif menyalahi konstitusi dasar. Mereka lalu mengajukan ide mereka itu ke Mahkamah Konstitusi untuk menyoal pasal-pasal yang dianggap menyalahi konstitusi dasar itu.

 

Hasilnya, Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112  UU No. 42 Tahun 2008  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak.
 
Kelompok itu meminta agar putusan itu bisa diterapkan tahun 2014. Namun dalam putusannya, MK menegaskan ketentuan tidak serentak itu tidak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014 ini, tetapi berlaku pada Pemilu 2019. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.
 
“Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” tutur Ketua MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan Effendi Gazali di ruang sidang MK, Kamis (23/1). 

Kertas Suara yang digunakan dalam Pemilu Serentak 2019

Selaku pemohon, Effendi Gazali mengucapkan rasa syukur dan menyambut baik putusan ini karena apa yang menjadi tuntutannya dikabulkan MK. Dia menilai putusan ini lebih menempatkan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi atau golongan. 
 
“Ini merupakan kemenangan rakyat, tetapi kita kecewanya putusan ini ditunda-tunda pembacaannya,” ujar Effendi Gazali kala itu.
 
Senada dengan Effendi, pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin menilai, putusan MK ini memenangkan semua pihak. 
 
“Saya kira semua dimenangkan dengan putusan ini dan tidak ada yang kalah,” katanya.
 
Menurutnya, ini adalah putusan maksimal yang harus diterima semua pihak, meski dia berharap pemilu serentak mulai diselenggarakan pada  Pemilu 2014. “Rupanya Mahkamah tidak mau mengambil resiko terlalu besar karena tahapan pemilu sudah berjalan,” tambah Irman.
 
Sementara menurut anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan,  menilai putusan Mahkamah ini cukup negarawan, arif dan bijaksana. Selanjutnya, KPU tinggal menyelesaikan berbagai kekurangan pada tahapan-tahapan pemilu. “Kita mengapresiasi putusan mahkamah ini,” katanya.
 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak
 
Evaluasi penyelenggaraan pemili sangat urgen untuk dilaksanakan. Masyarakat perlu mendorong seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi tersebut.
 
Beberapa waktu silam, sejumlah pihak tela menyampaikan komitmen mengevaluasi penyelenggaraan tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, akan mengevaluasi pemilu serentak setelah ada usulan dari DPR RI. Evaluasi pemilu serentak, kata dia, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga para anggota legislatif, DPR dan DPD. "Tetapi secara prinsip, nanti setelah terbentuknya usulan bantuan keanggotaan DPR RI dan DPD baru, kita akan duduk bersama, mengevaluasi," ujar Tjahjo saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).
 
Hal serupa disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah melalui Komite I yang menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI, di Jakarta, Selasa (7/5/2019). 
 
Tak ketinggalan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pemilu serentak yang berlangsung beberapa waktu lalu perlu dievaluasi. Salah satunya agar pileg dan pilpres kembali dipisah.

"Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi, dipisahkan antara pilpres dan pileg, itu supaya bebannya (petugas) jangan terlalu berat," katanya.
 
Sedangkan KPU sebagai yang punya gawe, sudah sepantasnya melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Evaluasi ini penting untuk menemukan format pemilu yang paling ideal pada pemilu selanjutnya. 
 
"Kami menunggu hasil evaluasi, hasil evaluasi akan kami kaji bersama. Tentu saja bersama DPR, bersama pemerintah dan dengan teman-teman masyarakat sipil. Sebetulnya bagaimana sih format pemilu yang paling ideal buat kita," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).
 

Terkait agenda evaluasi mengenai pemisahan pelaksanaan Pemilu serentak, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar pemisahan pemilu itu dibagi dalam beberapa tingkatan. Yakni, pilpres bisa digelar bersamaan dengan pileg untuk DPR, pemilihan gubernur dengan pileg DPRD provinsi, dan pemilihan bupati/wali kota dengan pileg DPRD kabupaten/kota. "Saya malah sarankan bertingkat. Lalu menurut saya DPD itu digabung dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur dan DPRD provinsi," kata Jimly.

Usul senada disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut pemilu serentak mampu mengurangi beban penyelenggara pemilu. Namun, Perludem menilai sistem yang berlaku saat ini bukan pemilu serentak, melainkan borongan.

"Pemilu lima surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan, ketimbang pemilu serentak. Memborong lima pemilu sekaligus dalam satu waktu," kata Titi dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 April 2019.

Perludem pun mengusulkan sistem pemilu diubah menjadi serentak bertingkat, seperti yang disampaikan Jimly. Titi menyebutnya dengan desain pemilu serentak nasional dan lokal. Bedanya dengan Jimly, Titi mengusulkan pemilihan DPD bersamaan dengan pilpres dan pileg DPR.

"Lalu selang 2 atau 2,5 tahun atau 30 bulan setelahnya ada pemilu serentak lokal: pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Titi.

Akhirnya, apapun analisa dan desaian seperti apa yang diajukan sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pemilu, sudah sepantasnya kita hindari perhelatan demokrasi yang mengandung nilai horor sepert yang baru saja berlangsung.

Pemilu yang mestinya dimaknai sebagai pesta demokrasi sepatutnya menghadirkan kegembiraan bagi rakyat untuk memilih pemimpin bangsa serta perwakilan mereka di legislatif dari pusat hingga Kabupaten/Kota....... (Tim Redaksi)

 

Dari berbagai sumber

Erik Ten Hag, Pelatih Ajax

 

Alssannews.com | Pelatih Ajax, Erik ten Hag mengatakab bola memang kejam. Erik kecewa berat dengan kekalahan 2-3 timnya dari Tottenham Hotspur di laga leg kedua semifnal Liga Champions, Kamis dini hari WIB 9 Mei 2019.

Hasil tersebut pun menjadikan Ajax gagal melaju ke final setelah kalah produktivitas gol tandang. Menurut Ten Hag, hasil di pertandingan tersebut sangat kejam bagi tim besutannya.

Berbekal kemenangan 1-0 di leg pembuka, Ajacieden mampu unggul agregat 3-0 hingga babak pertama usai. Akan tetapi, perubahan yang dilakukan Tottenham membalikkan semuanya. Hattrick Lucas Moura mengakhir perjalanan sensasional Ajax pada Liga Champions musim ini.

Yang lebih menyakitkan, gol penentu lolosnya The Lilywhites tercipta di detik-detik akhir injury time.

"Inilah sisi kejam sepakbola yang harus kami pikul di pertandingan kali ini. Padahal, kami sudah begitu dekat untuk ke final. Para pemain menyadari hal itu dan kami pasti butuh waktu untuk kembali bangkit," kata Ten Hag seperti dikutip situs resmi UEFA.

Kapten Ajax Belum Bisa Terima Kekalahan dari Tottenham Kapten Ajax Belum Bisa Terima Kekalahan dari Tottenham

Ten Hag menambahkan bahwa Tottenham memang layak lolos ke final. Dia pun memuji performa skuat besutan Mauricio Pochettino yang tampil luar biasa di babak kedua.

"Tottenham bermain pada level tertinggi dan itu membuat kami bermasalah. Saat skor 2-2, kami agak mampu menguasai permainan dan punya beberapa peluang. Kami pun berusaha mengunci permainan, tapi tak mampu melakukanya. Lalu, di injury time mereka bisa mencetak gol," ucapnya.

Lebih lanjut, Ten Hag berharap para pemainnya tak terlalu lama larut dalam kesedihan dari hasil laga semifinal Liga Champions.

Dia menegaskan, kiprah timnya belum habis karena masih harus memenangi perebutan gelar juara Eredivisie musim ini.... (Mrf)

Sumber; Viva

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan

 

Alasannews.com, Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyoal langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Persoalan itu terkait tindakan Mentri Susi yang kembali melakukan penenggelaman kapal asing yang mulai kembali memasuki wilayah perairan Indonesia.

Sekalipun kalimatnya sedikit memuji, namun tampak sekali LBP mempersoalkan langkah Susi Pudjiastuti tersebut. Menurut Luhut, kebijakan penenggelaman kapal itu bila terus dilakukan hanya akan membuat pelaku bosan.

"Ya memang, apa yg dibuat Ibu Susi itu bagus, kita tenggelamin, harus ada shock terapi itu. Tetapi, jangan sepanjang masa shock terapi, capek juga orang nanti, akhirnya bosan. Nah, sekarang what next," tutur Luhut di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa 9 Mei 2019.

Lebih lanjut dikatakan Luhut,  supaya kebijakan penanganan terhadap kapal asing tersebut, tidak selalu berkaitan dengan penenggelaman kapal yang ditujukan sebagai rumah baru ikan. Namun, pemerintah harus mampu menyediakan penangkaran itu sendiri bagi masyarakat.

"Sekarang kan, di undang-undang itu sudah dibuat bahwa harus bikin penangkaran ikan, ya kita kembangkan juga itu, itu satu. Kan, banyak sekali tempat kayak seperti di Natuna, kita marah-marah orang kapal asing datang ke kita, loh kapal kita enggak ada di sana," tegasnya.

Selain itu, Luhut juga mengingatkan, supaya kementerian teknis mampu memperkuat tim pengamanan laut atau coast guard lebih kuat. Itu disebabkan, coast guard yang ada saat ini, yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak memiliki kemampuan untuk menindak tegas kapal asing yang masuk perairan Indonesia.

"Kedua, kita punya coast guard tidak bagus. Tidak ada coast guard kita ini, kenapa coast guard kita atau Bakamla itu organisasi banci, kenapa? Kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan, di Ditjen Laut mengenai coast guard itu," tegasnya

 

Salah satu kapal asing tangkapan KKP yang ditenggelamkan dengan cara diledakkan

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin penenggelaman 13 kapal Vietnam di Kalimantan Barat, dalam langkah terbaru untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal di Indonesia pada Sabtu lalu, 4 Mei 2019.

Pada penenggelaman saat itu, Susi tidak lagi menggunakan bahan peledak. Namun, penenggelaman dilakukan dengan cara dilubangi dan diisi dengan pemberat berupa pasir maupun air di atasnya..... (Mrf)

Sumber VIVA.

Ilustrasi Kelangkaan BBG 3 Kg di Tolitoli

 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng Ι Bahan Bakar Gas (BBG) atau yang dikenal dengan LPG, khusus ukuran 3 Kg hingga saat ini, terus mengalami kelangkaan.

Laporan warga masyarakat mengenai kelangkaan ini, diterima redaksi alasannes.com. menyebutkan kelangkaan itu terjadi sejak beberpa hari terakhir.

Berdasarkan informasi dari warga itu, awak media ini mendatangi lokasi yan dimaksud. Pantauan lapangan beberapa hari ini sangat sering di tempat agen LPG, warga mengantri.

Salah satunya, terlihat di Jl. HL Waani, Kampung Pajala Tolitoli, hari in, Kamis pagi (9/5/2015) antrian warga berjubel untuk mendapatkan Gas LPG 3 Kg.

Menurut keterangan warga yang ditemui ditempat itu, mereka antri sejak jam 9 pagi. Mereka nampak tidak sabaran. Pasalnya beredar informasi bahwa persediaan terbatas. Hari ini hanya akan dijatah 100 buah tabung.

"Jatah cuma 100 Tabung, orang-orang ini  antri sejak pagi," ungkap Halik yang berada di lokasi antrian warga.

Karena keterbatasan jumlah tabung LPG 3 Kg, sementara jumlah yang antri lebih banyak, sehingga banyak warga yang tidak kebagian.  Sekitar jam 11.30, warga terpaksa membubarkan diri karena tabung gas LPG 3 Kg yang dibagikan itu habis. Akibatnya, warga yang tidak kebagian terpaksa harus dengan tangan kosong dan kecewa.

Pihak Agen yang hendak dimintai informasi enggan memberi keterangan. Saat itu juga karyawan agen terlihat membereskan tempat dan menutup tempatnya.

 

Suasana warga antrian menunggu pasokan LPG tabung 3 Kg di Jl. HL Waani pagi tadi

 

Untuk diketahui, Kelangkaan BBG Tabung 3 Kg, belakangan ini menjadi persoalan krusial di Tolitoli. Protes warga atas kelangkaan ini belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Persoalan tambah krusial karena kelangkaan itu bertepatan dengan bulan puasa.

Umumnya kebutuhan akan bahan bakar untuk memasak persiapan sahur maupun berbuka puasa ikut meningkat.

Karena kelangkaan ini, sejumlah ibu rumah tangga kebingungan mencari alternatif. Hendak berali ke minyak tanah, jenis BBM ini juga sangat langkah dan harga melambung.

Pihak-pihak yang berwenang sepertinya mesti kerja keras dalam mengatasi hal ini. Kondusifitas suasana bulan puasa ini mesti tetap terjaga kenyamanannya agar umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhusyu'an........(Mrf)

 

Alasannews.com, Sleman-Yogyakarta| Saat Anda melewati Jalan Raya Yogyakarta-Solo di kawasan Candisari Kalasan, Sleman, sebuah bangunan berkubah warna-warni ini pasti menarik perhatian. Ya, Inilah Masjid An Nurumi. Walau tergolong kecil, namun bentuknya yang unik sangat mudah terlihat oleh para pengendara. Siapa sangka, masjid itu ternyata mengambil bentuk dan gaya bangunan keagamaan di negara Eropa Timur. Masjid An Nurumi itu tampak seperti Katedral St. Basilius (Rusia: Sobor Vasiliya Blazhennogo ) di Moskow. Di Rusia, bangunan itu memang sudah lama menjadi bangunan ikonik dengan sembilan kubahnya. Ada yang menyebutnya Gereja Kremlin, meskipun ada pula yang membicarakan Gereja Lolipop, karena kubahnya yang berwarna-warni cerah seperti permen. Tidak jarang, bagi orang-orang yang kurang akrab dengan bangunan gereja Kekristenan Timur, katedral yang sangat populer Patriakh Gereja Ortodoks Rusia ini, lebih tepatnya dikira masjid. Olehnya sering muncul di gambar kartu pilihan, serta desain lain yang bertema Hari Raya Islam. Di Rusia sendiri Katedral St. Basilius hanya dijadikan museum di masa pemerintahan Komunis. Sekarang sudah difungsikan kembali sebagai gereja. Ada pun penggunaannya secara massal, hanya di hari raya tertentu saja. Keindahan dan kemegahan Katedral St. Basilius itu kemudian menjadi inspirasi bagi Hj. Umi Nursalim  untuk membangun sebuah masjid di Indonesia. Walau tergolong kecil, namun bentuknya yang unik sangat mudah terlihat oleh para pengendara. Masjid ini dibangun tahun 2005, atas prakarsa Hj. Umi Nursalim, pengusaha yang dikenal lewat jaringan rumah makan Ayam Goreng Mbok Berek. Kisah awalnya ketika Umi Nursalim dan keluarga berangkat umrah ke Tanah Suci. Setelah menjalankan ibadah umroh, pulangnya  melewati Eropa Timur. “Di Eropa Timur, Ibu Hajjah Umi Nursalim dan Nurindarti singgah di Kremlin (Moskow), waktu itu habis sembahyang Ibu bernazar. Memohon kepada Allah untuk mengizinkan dan memberi rezeki kepada kita, ingin membangun masjid seperti ini," kisah Jarod. Setelah itu,proses pembangunan masjid pun dilakukan. Dilakukan secara manual, tidak menggunakan alat berat. Untuk membuat sembilan kubah di bagian atas dilakukan oleh tenaga manusia. Proses pembangunanya selesai tahun 2007 dan diresmikan pada Agustus oleh Gubernur DIY, yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X. “Masjid ini bisa menampung hingga sekitar 200 jemaah, ” ucap Jarod. Masjid An Nurumi ini sebenarnya sama seperti masjid biasanya, hanya yang ditentukan kubah di bagian atas. Jumlah kubah di atas ada sembilan. Tinggi kubah yang berada di tengah sekitar 26,5 meter. Sedangkan lainnya enam meter. Jumlah kubah yang sembilan itu ditegaskan oleh Umi Nursalim sebagai bentuk kenangan dan penghormatan atas para walisongo, yang terbitkan Islam di tanah Jawa. Kubah berwarna-warni itu memang langsung terlihat menonjol. Olehnya masyarakat sekitar ada yang menyebut masjid ini sebagai Masjid Permen lolipop. Masjid An Nurumi pada bulan suci Ramadhan selalu ramai disinggahi warga yang ingin melaksanakan shalat. Selain musafir yang berasal dari Malaysia, Turki dan Australia, banyak juga kalangan datang ke masjid ini karena penasaran dengan bentuk yang terkenal.

Mentri Susi Pudjiastuti

Alasannews.com | Apresiasi yanga tinggi atas ketegasan Mentri Susi Pujiastuti. Begitu juga para Hakim Pengadilan yang berani memberi perintah putusan peneggelaman kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di perairan aindonesia.

Sikap Ibu Mentri dan Hakim itu, secara prinsip, menghargai jerih paya para penegak hukum dan petugas kelautan Indonesia. Betapa tidak? Mereka berhadapan dengan para perampas kekayaan negara dengan kenekatan. Tidak jarang mereka melakukan perlawanan dan memprovokasi petugas kita untuk melakukan tindakan yang bisa dikategorikan memancing reaksi internasional.

Lihat saja peristiwa teranyar yang menimpa KRI Ciptadi yang diprovokasi hingga ditabrak. Sebuah tindakan nekat dan arogan. Dalam pemikirqn ini, Redaksi Alasannews.com menilai bahwa wacana pelelangan kapal eks ikan asing ide yang dangkal dan perlu dipertanyakan komitmen nasionalismenya. Siapaa pun dia.

"Kalau ikan dilelang okelah. Tapi kalau kapal yang dilelang, kita jual lagi dan dijadikan alat mencuri lagi, akhirnya kita tangkap lagi untuk kedua kali. Apa mau jadi dagelan negeri kita?,” demikian ucapan Mentri Susi.

Ucapan mentri itu tentu mengacu pada sejumlah fakta di mana beberapa kapal yang melanggar hukum dan dilelang, digunakan kembali untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Oleh karena itu, perlu disikapi bahwa pemerintah tidak boleh ragu dan harus bersikap tegas untuk memberikan efek jera pada para pelaku dengan memusnahkan kapal tersebut.

"Tapi persoalannya kadang-kadang kita ragu, kita tidak confident. Baru dua tahun, oh kenapa enggak dilelang, kenapa enggak sayang itu barang ditenggelamkan. Sedangkan itu harga Rp 10 miliar, kalo dilelang Rp 1 miliar. Sementara (ikan) yang dicuri satu trip saja dia dapat Rp 3 miliar. Kamu sayang enggak sama ikan kita? Sumber daya ekonomi kita,” ungkap Susi saat memimpin penenggelaman  kapal ikan Vietnam di Tanjung Datu, Kalimantan Barat belum lama ini.

Dalam kesempatan yang sama, patut diacungi jempol sikap Gubernur Kalimantan Barat.

Sutarmidji, sang Gubernur, mengapresiasi langkah pemerintah menenggelamka kapal pencuri ikan itu.

“Saya selaku gubernur, sangat sangat setuju dengan penenggelaman kapal illegal fishing ini. Bahkan ini prosesnya terlalu lama. Seharusnya tangkap, seminggu (kemudian langsung) tenggelamkan. Sudah selesai. Soalnya begini, dari sisi aspek hukumnya, ketika itu jadi barang bukti dan tidak langsung dimusnahkan, mereka (bisa) banding. Nah, terus (kalau) kapal tangkapan itu sudah dalam kondisi gimana gitu, mereka bisa tuntut kita dan itu hak dia masih berlaku di situ. (Kalau) kemudian rusak, kan mereka bisa tuntut. Nah aturan kan kita yang buat, masa berhadapan dengan negara luar, aturan kita tidak berpihak pada kita sendiri,” ujar Sang Gubernur.

 

Merespons hal itu, Menteri Susi pun sependapat dan menyatakan akan mempertimbangkan untuk mendorong percepatan penindakan kapal pelaku IUU Fishing yang masuk di perairan Indonesia.

Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak setuju kapala tangkapqn di lelang, sudah sejak lama.

Itu karena menurut dia, hasil yang didapat negara dari pelelangan kapal tersebut tak sebanding dengan hasil curiannya.

Susi mencontohkan, kapal pencuri ikan dilelang hanya dengan harga Rp 200 juta sampai Rp 500 juta rupiah. Namun, hasil tangkapan ikan secara ilegal yang diperoleh pemilik kapal tersebut bisa mencapai Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar.

“PNBP dari hasil lelangan ini kecil, tidak setara dengan hasil ikan dan resiko pengejaran kita,” ujar Susi dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Selain itu, kata Susi, pihaknya juga kerap menangkap kapal ikan yang pernah dilelang karena melakukan aksi pencurian ikan lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa pelelangan kapal tak membuat efek jera.

“Dalam satu tahun ini memang agretivitas pencurian ikan asing di Natuna meninggkat tajam.  Dari analisa kita karena ada wacana kapal ikan ilegal ini dilelang,” kata Susi.

Atas dasar itu Susi menolak tegas pelelangan kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Menurut dia, pelelangan kapal asing tersebut bukan sikap resmi dari pemerintah Indonesia.

“Sekali lagi itu bukan kebijakan pemerintah secara umum. Kalau wacana itu (hanya dari) oknum-oknum saja. Kalau ada kebijakan berbeda dengan penenggelaman kapal yang itu oknum saja. Karena presiden tetap firm kita harus kasih deteren efek bagi pencuri ikan,” ucap dia.

Sebelumnya, kita tahu,  silang pendapat terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Luhut meminta langkah Susi menenggelamkan kapal dihentikan dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus meningkatkan ekspor.

Pernyataan Luhut kemudian didukung Wapres Kalla. Namun, Susi menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut  sesuai ketentuan undang-undang.

Teruslah tegas dengan sikapmu ibu mentri. Kami mendukingmu. Yang menolak, tenggelamkan.....

Halaman 1 dari 3

Kontak Polisi