hpn2020
Kamis, 13 Februari 2020 05:05

Dikritik Soal Revisi SK, KPU Berpendapat Begini

  • Cetak
  • Email
Nilai butir ini
(1 Pilih)

 

TOLITOLI -- alasannews.com | Seleksi anggota panita pemilihan kecamtaan (PPK) di Kabupaten Tolitoli, Sulteng patut diduga melanggar syarat yang sudah ada.

Kritikan ini disebut mantan Ketua Panwas Ajirman ST, menjawab awak Media alasannews.com, yang menyoal dugaan anggota PPK dua periode menjabat.

Menurut Sofyan, kalau benar ada anggota PPK yang direkomdasikan itu sudah dua kali menjabat, maka komisioner KPU setempat telah mengabaikan syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK.

Diduga, kebiasan buruk melanggar aturan sendiri ini menjadi penomena di KPU termasuk di Tolitoli. Mantan Ketua Panwas Tolitoli, Sofyan ST menyatakan, penambahan satu anggota tes tertulis untuk PPK Dondo, contoh kongkret KPU Tolitoli telah melanggaran aturan main atau syarat untuk anggota PPK, sebutnya Senin (10/2/2020).

Ketentuan itu adalah syarat. Namanya syarat harus dipenuhi. Dalam proses itu ada nama namanya pemeriksaan berkas/adumistrasi. Jika ditemukan hal yang tidak memenuhi syarat harusnya dinyatakan TMS.

Apalagi tentu syarat itu adalah domain KPU, ada catatan keanggotaan PPK selama ini di KPU. Syarat itu tidak bisa di toleransi. WAJIB dipenuhi oleh bakal calon, sebut Sofyan Banyak mantan anggota PPK yang ingin mendaftar tapi karena sadar diri mereka sudah pernah menjabat selama 2 kali jabatan PPK, baik secara berturut" ataupun tidak, mereka tidak mendaftrakan diri lagi sebagai bakal calon anggota PPK.

Jika berdasarkan rekomendasi bawaslu, justru harusnya KPU menolak rekom Bawaslu tersebut dengan alasan tadi. Sebelumnya KPU sudah mengeluarkan SK PPK kemudian direvisi karena ada rekom dari Bawaslu.

Hal ini terkait nama anggota PPK Dondo yang diketahui sudah periode menjadi anggota PPK dua kali sehingga tidak bisa diangkat kembali. Syarat mutlak dan wajib, anggota PPK tidak dibolehkan lebih dari periode menjabat.

Ini kemudian jadi polemik, bahkan bisa disebut kebiasaan buruk yang tidak memperhatikan syarat-syarat. Ada apa?

Lalu kemudian, Rabu 12 02 2020..KPU menggelar keterangan dengan menghadirikan tiga komisioner. KPU Tolitoli berdalih kalau hal itu sudah dikordinasikan dengan provinsi. Disini tampak, kebimbangan KPU mengambil keputusan karena di bayang-bayangi DKPP.

Apa kata mentan Ketua Panwas, iya kalau KPU tidak melaksanakan aturan dengan benar ya bisa di DKPP kan. Itu pasti, tegas Sofyan. Masalah utamanya, soal nama yang dari Dondo, apakah karena kekurangan data karana dihanyutkan banjir atau?

Baca 142 kali
Umroh

Terkait Politik

Kontak Polisi

RESOR PALU