hpn2020
Jumat, 14 Februari 2020 09:42

LSM GIAK Minta RDP dengan KPU di DPRD Tolitoli

  • Cetak
  • Email
Nilai butir ini
(1 Pilih)

Ketua LSM GIAK Hendri Lamo (dok/ist)

TOLITOLI (alasannewscom) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah terus menuai kritik. Bahkan LSM Giak berencana membawa persoalan di KPU itu ke DKPP.

Ketua LSM Gerak Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Hendri Lamo, kepada alasannews.com, malam ini Jumat (14/2/2020) dengan tegas mengatakan bahwa KPU Tolitoli layak di DKPP.

Meski begitu, GIAK sebelum melaporkan ke DKPP amsih akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU di DPRD Tolitoli. "Hari ini saya akan layangkan surat permintaan RDP ke DPRD Tolitoli," tegas Hendri sambil mengatakan itu suratnya lagi dibuat.

Menurut Hendri, terkait keputusan KPU Kabupaten Tolitoli yang meluluskan 11 orang calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) hasil tahapan seleksi tertulis di tiga (3) kecamatan yang berbeda (Kecamatan Dondo, Kecamatan Dakopemean dan Kecamatan Tolitoli Utara), ini merupakan keputusan fatal yang telah menabrak aturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 36 tahun 2018 pasal 43 ayat (6) Yang berbunyi : KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak sepuluh (10) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Disebutkan, Regulasi di atas sudah sangat jelas memerintahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan paling banyak sepuluh (10) orang calon anggota PPK hasil seleksi tertulis dan bukan sebelas (11) orang.

Sehingga keputusan ini membuka ruang tidak adanya kepastian hukum di 3 kecamatan tersebut terhadap status anggota PPK yang akan terpilih, legitimasinya diragukan dan ke depannya akan menciptakan persoalan-persoalan baru yang lebih besar dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 3 kecamatan yang dimaksud.

Ketidakpastian hukum terhadap legitimasi PPK di tiga (3) kecamatan tersebut, nantinya akan berimplikasi juga terhadap legitimasi penyelenggara pemilu ditingkat PPS dan KPPS yang setelah proses perekrutan calon anggota PPK ini selesai dan anggota PPK yang terpilih yang akan melakukan proses perekrutan tersebut.

Menyikapi persoalan ini, Gerakan Rakyat Pengawas Penyelenggara Pemilu akan membuat laporan/pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik ini.

Baca 228 kali
Umroh

Terkait Politik

Kontak Polisi

RESOR PALU