Sabtu, Januari 18, 2020
hut daerah
Sulteng

PALU -- alasannews | Aroma tak prosedural dalam tender proyek lanjutan pembangunan bandara udara Banggai Laut, bak gelinding bola salju.

Setelah ditengarai tidak prosedural dan syarat arahan, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi ST MT kembali angkat bicara. 

Dia, meminta penundaan proses tender proyek lanjutan pembangunan Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah, demikian ditegaskan pemerhati perhubungan Hasanudin Lamata di Palu, Rabu (16/1/20).

Menurutnya, jika benar ada dugaaan berbau aroma koncoisme, maka penerbitan surat penunjukan pemenang harus ditunda. "Demikian halnya dengan tanda tangan kontrak dengan pejabat pembuat komitmen (PPK)," tegas Hasanudin.

Oleh karenanya, Hasanudin menunggu langkah tepat dan tepat pada Pokja dan ULP yang bertanggung jawab tender ini. "Saya menunggu keberanian pak Harno mengambil sikap terhadap kekisruhan ini," pungkasnya.

Sesuai data di Inaprog dan LPSE Kemenhub, Penunjukan penyedia jasa terjadwal 3-28 Januari 2020, sedangkan penandatangan kontrak dengan PPK. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemenang tender diduga diplot sedemikian rupa. Padahal, sumber-sumber menyebutkan pemenang tersebut jauh memenuhi persyaratan.

Sebelumnya, Yahdi Basma, anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta, agar Kemenhub menghindari praktek koncoisme dan kepentingan sepihak. Aktifis Pena 98 ini mengingatkan visi ke-lima Presiden Jokowi tentang penggunaan APBN yang harus fokus dan tepat sasaran.

"Presiden mengatakan setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus memiliki manfaat ekonomi, manfaat kepada rakyat, terutama meningkatkan kesejahteraan," tutur politisi dari Nasdem ini.

Diakui Yahdi, masyarakat Kabupaten Banggai Laut, tidak terkait dengan proses tender tersebut mengingat ini proyek pusat dimana Banggai Laut cuma ketempatan (lokasi). Namun kata dia, mengingat lahan tanah untuk pembangunan bandara berasal dari hibah Pemda dan masyarakat, mereka tak ingin nantinya terjadi masalah "Kalau nanti bermasalah, dampaknya ke Pemda dan masyarakat setempat juga", ujar Yahdi.

Seperti diketahui, tender proyek paket pengawasan 1 pembangunan lanjutan Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah dengan pagu senilai Rp 30.157.600.000,00. PT SMA yang berdomisili di Menado, Sulawesi Tengah, mengajukan HPS Rp 29.625.000.090,00 diduga sudah diatur untuk jadi pemenang Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, dimulai sejak Maret 2019 lalu.

Adanya bandara diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat setempat yang membutuhkan transportasi yang lebih cepat. Aksesbilitas antar pulau lancar dan mampu mengembangkan potensi pariwisata.

Pembanguban bandara merupakan respons serta antisipasi terhadap penanganan kepada daerah terisolir, mengingat waktu tempuh di wilayah ini memiliki jarak kurang lebih 10 jam dengan daerah terdekat Apalagi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, Banggai Laut, memiliki risiko tinggi seperti gempa bumi, dan tsunami sehingga dibutuhkan aksesibilitas yang cepat guna mitigasi bencana.

Keputusan Menteri Perhubungan No. 1457/2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.Lahan bandara seluas 2.234.834 merupakan hibah dari Pemda dan masyarakat Banggai Laut Pembangunan tahap awal, tahun 2019 Kemenhub telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk melakukan pekerjaan Clearing dan Grubing serta biaya pengawasan pekerjaan.

Tahap awal akan dibangun panjang landas pacu (runway) sepanjang 800 m x 23 m dan akan diperpanjang hingga 1.600 m x 30 m, taxiway 93 m x 15 m dan akan diperpanjang hingga 93 m x 18 m. Apron memiliki luas 60 m x 70 m dan akan diperluas hingga 130 m x 70 Sementara terminal tahap awal akan dibangun 330 m2 dan akan diperluas hingga 1.730 m2. Pada tahap satu, untuk stage 1 pesawat yang akan melayani rute di Bandar Udara Banggai Laut adalah pesawat berjenis Cessna/Grand Caravan dengan target penumpang sebanyak 17.146 per tahun. Sampai rampung tahap pertama nantinya Bandara Banggai Laut diperkirakan menelan biaya Rp 400 - 500 milyar. (Lian/tim)

Selasa, 07 Januari 2020 17:28

Kwarda Pramuka Sulteng, Diduga Salahgunakan Kucuran APBD

Ditulis oleh

Palu, alasannews --- Andalan urusan komunikasi dan informasi (Kominfo) Kwartir daerah (kwarda) pramuka Sulawesi tengah (Sulteng), Hasanudin Lamatta, SH, kritisi dinamika dan kinerja pengurus harian Kwarda pramuka sulteng, antara lain pengelolaan administrasi kebijakan yang simpang siur bahkan soal dugaan penyalahgunaan wewenang dan APBD 2018-2019 dalam setiap program kerja kwarda pramuka sulteng .

Hal tersebut lanjut Hasanudin secara terang-terangan melanggar Surat Keputusan (SK) Kwartir Nasional (kwarnas) gerakan pramuka No 222 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan organisasi dan tata kerja kwartir daerah.

Kritikan Udin Lamatta sapaan Hasanudin, diungkapkan dalam rapat yang bertajuk “Diskusi bedah kinerja kwarda 2018-2019” yang diikuti sejumlah pengurus kwarda sulteng, yang selanjutnya menamakan diri Tim Peduli Pramuka, yang digelar di Jalan Poebongo Palu Senin, 13 Januari 2020.

Ditambahkan Udin Lamatta, tim peduli pramuka ini terbentuk meyusul maraknya dinamika/ konflik dan perdebatan di group WA kwarda Sulteng terkait janji-janji ketua harian Kwarda sulteng Baharudin HT soal rapat tahunan (Rapat andalan), yang sedianya digelar setiap akhir tahun anggaran terus berulang hingga berminggu-minggu tanpa digubris oleh ketua harian Baharudin HT itu.

Hebatnya, sehari sebelum tim peduli pramuka ini gelar diskusi, ketua harian Baharudin HT lagi-lagi berjanji kalau pihaknya sudah akan bersungguh sungguh menggelar rapat tahunan (Rapat andalan) pengurus kwarda secara resmi.

Tapi apalacur, ketika tiba hari H atau sehari sebelum sebagaimana dijanjikan ketua harian itu, Udin sang inisiator terbentuknya tim peduli pramuka tersebut menghubungi Via WA, namun ketua harian Baharudin HT itu tidak menggubrisnya. Lanjut Udin Lamatta, janji-janji ketua harian Baharudin HT tersebut, juga sering dialami oleh Wakil ketua Bina anggota dewasa ( Waka binawasa) Anto Pusadan, SH., MH.

Sebagaimana diakui yang bersangkutan via telepon 082 136 605 sekian sekian. Sementara itu kepala pusat pendidikan dan latihan (ka pusdiklat) kwarda Sulteng Nur Syhahrul dalam diskusi malam itu mengaku bahwa kepemimpinan pengurus kwarda saat ini memang sudah lepas kontrol.

“Berjalan sendiri dan membuat kebijakan tanpa prosedur sebagaimana diamanatkan SK Kwarnas No 222 tersebut diatas” kata kak Nur, seraya menyarankan kwarda ini harus membentuk satuan pengawas independen (SPI) diluar teras kwarda sulteng yang bertugas mengawasi sekaligus menilai segala kegiatan kwarda untuk selanjutnya dilaporkan ke pucuk pimpinan kwarda sebagaimana pesan Musyawarah nasional (Munas) gerakan pramuka 2018 di Kendari.

Kak Saiful yang juga Andalan Kominfo kwarda sulteng lain lagi. Menurutnya ada dana bantuan bencana Likuifaksi dan Tsunami Sulteng september 2018 dari berbagai kwarda yang masuk ke rekening kwarda sulteng sebesar sekitar 1 Milyar rupiah yang sampai saat ini belum dilaporkan, baik dalam rapat pengurus maupun kepada publik. Lain halnya Andalan satuan karya (Saka)kwarda Sulteng Agustinus Moto alias kak Agus.

Pihaknya lebih menghimbau ketua harian Baharudin HT, sekertaris dan wakil sekertaris kwarda untuk sigap mengumpulkan data guna penyelesaian konflik ini. Terhadap konflik tersebut, kak syahrun Halili andalan aset kwarda sulteng berpendapat kebiasaan buruk kepemimpinan pengurus harian itu pasti akan terus terwariskan.

Jika tidak amanah, “Maka lebih baik mundur semua dari kepengurusan, dan berikan kesempatan kepada yang lain. Gerakan pramuka ini harus satu Jendral, satu komando agar lahir kader pengurus pramuka selanjutnya. Kwarda sulteng ini butuh Revolusi” kunci andalan aset Kwarda itu.

Kembali ke komentar Udin Lamatta. “Saya sangat kecewa dengan kepemimpinan ketua harian, sekertaris, wakil sekertaris serta bendahara yang kinerjanya tidak jelas, tidak bertanggung jawab kalau tidak dikatakan sesat, serta terus membiarkan terjadinya konflik internal sambil terus berjanji akan menyelesaikan dengan alasan pembenaran” tandas Udin Lamatta, sambil menambahkan dana anggaran kegiatan program tahunan yang setiap tahun sebesar Rp 500 juta digunakan tidak sesuai program kerja sebagaimana ditetapkan oleh rapat kerja daerah(Rakerda).

Setiap tahun penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD tidak pernah dipertanggung jawabkan, baik ke rakerda maupun kepada publik sebagaiaman parentah SK Kwarnas No 222 tahun 2007 BAB II tentang Tugas pokok, fungsi organisasi butir 8 dan 9 yakni “ Membuat laporan tahunan, termasuk laporan keuangan kepada majelis pembimbing daerah (Mabida) dan rakerda, serta mengkomunikasikan misi dan program gerakan pramuka di daerahnya kepada masyarakat melalui jalur kehumasan”.

Untuk keseimbangan berita, awak media ini pun lakukan upaya konfirmasi ke ketua harian Badarudin, namun gagal. Whatsap (WA) konfirmasi yang dikirim ke nomor WA 081145693xx miliknya cuma dibaca dan tidak digubris. Sementara itu, sekretaris kwarda, DR. Muzakir Tawil yang dihubungi via telepon selulernya hanya menjawab pendek, no comment (yat/Ud)

Rabu, 01 Januari 2020 05:25

Road Show Sulteng

Ditulis oleh
Halaman 1 dari 166

Berita Terkini

Terkini Olah Raga

Ruslan S Untuh
Mapri
Alimran
Kadis Perkebunan
Ruslan Hadi
Minarni
abd rhman
Amrin Haling
Kadri
Jusman
rusdi
Irfan s
Naharudin
sumardin

Kontak Polisi

RESOR PALU