Jumat, Mei 24, 2019
alasanpuasa
radio
Pojok alasan
Pojok alasan

Pojok alasan (8)

 Ilustrasi Kematian Massal Petugas KPPS dalam Pemilu Serentak 2019

 
Alasannews.com, Jakarta - Kabar duka yang memilukan. Berasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai Rabu (8/5), tercatat 456 petugas KPPS meninggal dunia di seluruh Indonesia. Angka meninggal dunia tersebut, belum termasuk 25 personel kepolisian dan 92 orang pengawas pemilu. 
   
Data Bawaslu pada Kamis (2/4) , sebanyak 92 orang meninggal, 398 orang masih rawat inap di rumah sakit, 1.592 rawat jalan, 250 orang mengalami kecelakaan, 14 orang cacat tetap, dan 14 petugas mengalami keguguran.
 
Jumlah meninggal dunia itu, berpeluang bertambah. KPU mengeluarkan atatan sampai Rabu (8/5) sebanyak 3.658 petugas KPPS yang sakit sejak gelaran pemilu serentak 17 April lalu. 
 
"Sebanyak 92 orang ini terdiri atas 74 laki-laki dan 18 perempuan," kata Abhan, Komisioner Bawaslu Ri dikutip Antara.
 
Angka-angka kematian korban itu sungguh memilukan hati. mengundang tanya, kenapa mesti terjadi dan sebanyak itu? Lalu mengemuka jawaban yang menyederhanakan persoalannya karena kelelahan selama bertugas di TPS. Seperti menghipnotis, analisa singkat itu membuat hampir semua pihak tidak risau dengan tewasnya anggota polisi, petugas KPPS, Panwaslu yang tembus di atas 500 jiwa.
 
Adalah seorang dokter ahli syaraf bernama dr. Ani Hasibuan lalu mengungkapkan keanehan dengan kejadian itu. bukan saja karena jumlahnya yang susah diterima akal untuk sebuah perjuangan demokrasi, 'prajurit' demokrasinya tewas padahal itu bukanlah pertempuran fisik dengan senjata dan amunisi peluru tajam.
 
Dokter itu menggugah kesadarah semua pihak. Menurutnya, kejadian bom atau bencana alam ditempat lain menelan korban yang jumlahnya jauh lebih keil dari kejadian musibah Pemilu serentak bertebaran ungkapan keprihatinan dengan berbagai tagar 'SAVE'.
 
Dr. Ani Hasibuan lalu menghentak kesadaran kita dengan menolak analisa kematian ratusan petugas Pemilu Serentak 2019 itu disebabkan karena kelelahan.
 

"Saya sebagai dokter dari awal sudah merasa lucu ini bencana pembantaian apa pemilu kok banyak banget yang meninggal," ujar dr. Ani Hasibuan membuka penjelasannya dalam perdebatan di acara Catatan Demokrasi Kita di tvOne yang tayang pada Selasa (7/6/2019).

 
Tak lama berselang, pernyataan senada muncul dari kelompok Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa yang meminta turut prihatin dan menanggap hal tersebut adalah persoalan bangsa seara nasional. Mereka mendesak pemerintah untuk menyatakan hari berkabung nasional.
 
“Menuntut pemerintah menyatakan hari berkabung nasional dengan memasang bendera Merah Putih setengah tiang sampai dengan tanggal 22 Mei 2019,” ujar perwakilan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, Bakta, di Kantor Hukum Elza Syarief, Jln Latuharhary, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
 

Awalnya. Bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Awal episode kematian itu, berawal dari permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi. Koalisi ini menganggap penyelenggaraan Pilpres terpisah dengan Pemilu Legislatif menyalahi konstitusi dasar. Mereka lalu mengajukan ide mereka itu ke Mahkamah Konstitusi untuk menyoal pasal-pasal yang dianggap menyalahi konstitusi dasar itu.

 

Hasilnya, Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112  UU No. 42 Tahun 2008  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak.
 
Kelompok itu meminta agar putusan itu bisa diterapkan tahun 2014. Namun dalam putusannya, MK menegaskan ketentuan tidak serentak itu tidak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014 ini, tetapi berlaku pada Pemilu 2019. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.
 
“Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” tutur Ketua MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan Effendi Gazali di ruang sidang MK, Kamis (23/1). 

Kertas Suara yang digunakan dalam Pemilu Serentak 2019

Selaku pemohon, Effendi Gazali mengucapkan rasa syukur dan menyambut baik putusan ini karena apa yang menjadi tuntutannya dikabulkan MK. Dia menilai putusan ini lebih menempatkan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi atau golongan. 
 
“Ini merupakan kemenangan rakyat, tetapi kita kecewanya putusan ini ditunda-tunda pembacaannya,” ujar Effendi Gazali kala itu.
 
Senada dengan Effendi, pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin menilai, putusan MK ini memenangkan semua pihak. 
 
“Saya kira semua dimenangkan dengan putusan ini dan tidak ada yang kalah,” katanya.
 
Menurutnya, ini adalah putusan maksimal yang harus diterima semua pihak, meski dia berharap pemilu serentak mulai diselenggarakan pada  Pemilu 2014. “Rupanya Mahkamah tidak mau mengambil resiko terlalu besar karena tahapan pemilu sudah berjalan,” tambah Irman.
 
Sementara menurut anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan,  menilai putusan Mahkamah ini cukup negarawan, arif dan bijaksana. Selanjutnya, KPU tinggal menyelesaikan berbagai kekurangan pada tahapan-tahapan pemilu. “Kita mengapresiasi putusan mahkamah ini,” katanya.
 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak
 
Evaluasi penyelenggaraan pemili sangat urgen untuk dilaksanakan. Masyarakat perlu mendorong seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi tersebut.
 
Beberapa waktu silam, sejumlah pihak tela menyampaikan komitmen mengevaluasi penyelenggaraan tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, akan mengevaluasi pemilu serentak setelah ada usulan dari DPR RI. Evaluasi pemilu serentak, kata dia, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga para anggota legislatif, DPR dan DPD. "Tetapi secara prinsip, nanti setelah terbentuknya usulan bantuan keanggotaan DPR RI dan DPD baru, kita akan duduk bersama, mengevaluasi," ujar Tjahjo saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).
 
Hal serupa disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah melalui Komite I yang menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI, di Jakarta, Selasa (7/5/2019). 
 
Tak ketinggalan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pemilu serentak yang berlangsung beberapa waktu lalu perlu dievaluasi. Salah satunya agar pileg dan pilpres kembali dipisah.

"Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi, dipisahkan antara pilpres dan pileg, itu supaya bebannya (petugas) jangan terlalu berat," katanya.
 
Sedangkan KPU sebagai yang punya gawe, sudah sepantasnya melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Evaluasi ini penting untuk menemukan format pemilu yang paling ideal pada pemilu selanjutnya. 
 
"Kami menunggu hasil evaluasi, hasil evaluasi akan kami kaji bersama. Tentu saja bersama DPR, bersama pemerintah dan dengan teman-teman masyarakat sipil. Sebetulnya bagaimana sih format pemilu yang paling ideal buat kita," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).
 

Terkait agenda evaluasi mengenai pemisahan pelaksanaan Pemilu serentak, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar pemisahan pemilu itu dibagi dalam beberapa tingkatan. Yakni, pilpres bisa digelar bersamaan dengan pileg untuk DPR, pemilihan gubernur dengan pileg DPRD provinsi, dan pemilihan bupati/wali kota dengan pileg DPRD kabupaten/kota. "Saya malah sarankan bertingkat. Lalu menurut saya DPD itu digabung dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur dan DPRD provinsi," kata Jimly.

Usul senada disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut pemilu serentak mampu mengurangi beban penyelenggara pemilu. Namun, Perludem menilai sistem yang berlaku saat ini bukan pemilu serentak, melainkan borongan.

"Pemilu lima surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan, ketimbang pemilu serentak. Memborong lima pemilu sekaligus dalam satu waktu," kata Titi dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 April 2019.

Perludem pun mengusulkan sistem pemilu diubah menjadi serentak bertingkat, seperti yang disampaikan Jimly. Titi menyebutnya dengan desain pemilu serentak nasional dan lokal. Bedanya dengan Jimly, Titi mengusulkan pemilihan DPD bersamaan dengan pilpres dan pileg DPR.

"Lalu selang 2 atau 2,5 tahun atau 30 bulan setelahnya ada pemilu serentak lokal: pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Titi.

Akhirnya, apapun analisa dan desaian seperti apa yang diajukan sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pemilu, sudah sepantasnya kita hindari perhelatan demokrasi yang mengandung nilai horor sepert yang baru saja berlangsung.

Pemilu yang mestinya dimaknai sebagai pesta demokrasi sepatutnya menghadirkan kegembiraan bagi rakyat untuk memilih pemimpin bangsa serta perwakilan mereka di legislatif dari pusat hingga Kabupaten/Kota....... (Tim Redaksi)

 

Dari berbagai sumber

Mentri Susi Pudjiastuti

Alasannews.com | Apresiasi yanga tinggi atas ketegasan Mentri Susi Pujiastuti. Begitu juga para Hakim Pengadilan yang berani memberi perintah putusan peneggelaman kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di perairan aindonesia.

Sikap Ibu Mentri dan Hakim itu, secara prinsip, menghargai jerih paya para penegak hukum dan petugas kelautan Indonesia. Betapa tidak? Mereka berhadapan dengan para perampas kekayaan negara dengan kenekatan. Tidak jarang mereka melakukan perlawanan dan memprovokasi petugas kita untuk melakukan tindakan yang bisa dikategorikan memancing reaksi internasional.

Lihat saja peristiwa teranyar yang menimpa KRI Ciptadi yang diprovokasi hingga ditabrak. Sebuah tindakan nekat dan arogan. Dalam pemikirqn ini, Redaksi Alasannews.com menilai bahwa wacana pelelangan kapal eks ikan asing ide yang dangkal dan perlu dipertanyakan komitmen nasionalismenya. Siapaa pun dia.

"Kalau ikan dilelang okelah. Tapi kalau kapal yang dilelang, kita jual lagi dan dijadikan alat mencuri lagi, akhirnya kita tangkap lagi untuk kedua kali. Apa mau jadi dagelan negeri kita?,” demikian ucapan Mentri Susi.

Ucapan mentri itu tentu mengacu pada sejumlah fakta di mana beberapa kapal yang melanggar hukum dan dilelang, digunakan kembali untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Oleh karena itu, perlu disikapi bahwa pemerintah tidak boleh ragu dan harus bersikap tegas untuk memberikan efek jera pada para pelaku dengan memusnahkan kapal tersebut.

"Tapi persoalannya kadang-kadang kita ragu, kita tidak confident. Baru dua tahun, oh kenapa enggak dilelang, kenapa enggak sayang itu barang ditenggelamkan. Sedangkan itu harga Rp 10 miliar, kalo dilelang Rp 1 miliar. Sementara (ikan) yang dicuri satu trip saja dia dapat Rp 3 miliar. Kamu sayang enggak sama ikan kita? Sumber daya ekonomi kita,” ungkap Susi saat memimpin penenggelaman  kapal ikan Vietnam di Tanjung Datu, Kalimantan Barat belum lama ini.

Dalam kesempatan yang sama, patut diacungi jempol sikap Gubernur Kalimantan Barat.

Sutarmidji, sang Gubernur, mengapresiasi langkah pemerintah menenggelamka kapal pencuri ikan itu.

“Saya selaku gubernur, sangat sangat setuju dengan penenggelaman kapal illegal fishing ini. Bahkan ini prosesnya terlalu lama. Seharusnya tangkap, seminggu (kemudian langsung) tenggelamkan. Sudah selesai. Soalnya begini, dari sisi aspek hukumnya, ketika itu jadi barang bukti dan tidak langsung dimusnahkan, mereka (bisa) banding. Nah, terus (kalau) kapal tangkapan itu sudah dalam kondisi gimana gitu, mereka bisa tuntut kita dan itu hak dia masih berlaku di situ. (Kalau) kemudian rusak, kan mereka bisa tuntut. Nah aturan kan kita yang buat, masa berhadapan dengan negara luar, aturan kita tidak berpihak pada kita sendiri,” ujar Sang Gubernur.

 

Merespons hal itu, Menteri Susi pun sependapat dan menyatakan akan mempertimbangkan untuk mendorong percepatan penindakan kapal pelaku IUU Fishing yang masuk di perairan Indonesia.

Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak setuju kapala tangkapqn di lelang, sudah sejak lama.

Itu karena menurut dia, hasil yang didapat negara dari pelelangan kapal tersebut tak sebanding dengan hasil curiannya.

Susi mencontohkan, kapal pencuri ikan dilelang hanya dengan harga Rp 200 juta sampai Rp 500 juta rupiah. Namun, hasil tangkapan ikan secara ilegal yang diperoleh pemilik kapal tersebut bisa mencapai Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar.

“PNBP dari hasil lelangan ini kecil, tidak setara dengan hasil ikan dan resiko pengejaran kita,” ujar Susi dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Selain itu, kata Susi, pihaknya juga kerap menangkap kapal ikan yang pernah dilelang karena melakukan aksi pencurian ikan lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa pelelangan kapal tak membuat efek jera.

“Dalam satu tahun ini memang agretivitas pencurian ikan asing di Natuna meninggkat tajam.  Dari analisa kita karena ada wacana kapal ikan ilegal ini dilelang,” kata Susi.

Atas dasar itu Susi menolak tegas pelelangan kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Menurut dia, pelelangan kapal asing tersebut bukan sikap resmi dari pemerintah Indonesia.

“Sekali lagi itu bukan kebijakan pemerintah secara umum. Kalau wacana itu (hanya dari) oknum-oknum saja. Kalau ada kebijakan berbeda dengan penenggelaman kapal yang itu oknum saja. Karena presiden tetap firm kita harus kasih deteren efek bagi pencuri ikan,” ucap dia.

Sebelumnya, kita tahu,  silang pendapat terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Luhut meminta langkah Susi menenggelamkan kapal dihentikan dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus meningkatkan ekspor.

Pernyataan Luhut kemudian didukung Wapres Kalla. Namun, Susi menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut  sesuai ketentuan undang-undang.

Teruslah tegas dengan sikapmu ibu mentri. Kami mendukingmu. Yang menolak, tenggelamkan.....

Senin, 06 Mei 2019 18:49

Kirim OPINI anda

Ditulis oleh

Kami tunggu tulisan Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Dapatkan poin dan jadilah bagian dari Kolomnis alasannews.com.

Rabu, 24 April 2019 00:31

Camera warga

Ditulis oleh

Camera warga:
Mengais rejeki di kota Jakarta, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Skill dan keterampilan, serta tekad dan nekad kadang dibutuhkan.

Tidak hanya bahu jalan atau gang, banguan mangkrak ataupun belum jadi merupakan salah satu tempat yang mumpuni untuk mengais rejeki di kota besar seperti Jakarta.

Alasannees.com | Peradaban moderrn menyandarkan sistem penyelenggaraan kekuasaannya pada sistem demokrasi. Termasuk di Indonesia tentunya.

Sistem demokrasi sendiri hadir sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang diatur sedemikian rupa dan menjadi bagian tak terpisahkan dari konstitusi Indonesia.

Lahirnya para pemimpin pemegang kekuasaan sejatinya adalah representasi kedaulatan dari rakyat. Mereka melalui mekanisme yang diatur pula oleh seperangkat sistem yang disebut PEMILU (Pemilihan Umum)

Pemilu merupakan titik tumpu utama lahirnya orang-orang terpilih sebaga pemegang mandat mayoritas rakyat.

Pemilu yang baik akan melahirkan orang-orang baik sebagai pemimpin. Sebaliknya jika tidak baik, maka produknya juga tidak akan baik.

Banyak faktor, penentu baik dan buruknya pemilu di Indonesia. Namun terkait penyelenggaran Pemilu yang sedang berproses saat ini,  sepertinya penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari sorotan dan kritikan publik.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah pemegang otoritas penyelemggaraan Pemolu yang dipercayakan oleh negara. KPU di dampimgi oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu).

Terkait penyelenggaraan Pemilu kali ini, Bawaslu RI merilis 4.589 tempat pemungutan suara KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak netral dan mengarahkan untuk mencoblos calon tertentu.

KPU RI menyebut ketidak netralan penyelenggara tingkat paling bawah tersebut ditemukan di 121.993 dari total 809.000 TPS yang ada. 

Demikian pula perilaku yang tidak mencerminkan sikap netral dengan menggiring pemilih bahkan melibatkan diri dalam kecurangan secara langsung.

Beberapa waktu lalau ditemukan surat suara yang sudah tercoblos dengan calon tertentu, padahal waktu pencoblosan belum tiba.

Semua itu bermuara pada kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. 

Kecurangan yang mungkin saja diupayakan oleh para kontestan sangat bisa terkadi. Namun jika kualitas dan integritas penyelenggaranya tinggi maka kecurangan tidak akan memiliki ruang yang banyak untuk terjadi.

Benteng terakhir dalam menjamin lahirnya produk demokrasi di kita adalah integritas penyelenggara Pemilu. Jika saja integritas penyelenggara Pemilu dari tingkat KPPS hingga KPU, maka tentu kridibilitas hasil kerja mereka akan tinggi di mata rakyat bahkan di mata masyarakat internasional.

Sebaliknya, bila kredibilitas hasil pemilu rendah, maka timgkat kepercayaan rakyat akan sangat rendah. Dan itu akan berdampak pada rendahnya nilai demokrasi kita.

Minggu, 21 April 2019 07:54

Kamera warga

Ditulis oleh

Sampah di mana-mana, itulah hal kita jumpai pagi ini di kota Tolitoli. Tidak terkecuali di badan jalan terlebih di saluran. Itulah sebab, bila hujan Tolitoli kerap jadi sasaran banjir. Seperti yang terekam kamera warga ini.

REDAKSI alasannews.com, menerima foto atau gambat hasil jefretan warga, kirimkan hasil karyamu ke WhatsApp 082195784587 dengan captionnya. Redaksi berhak mengedit atau menayangkan hasil jefretan. Dan foto yang sudah tayang menjadi hak miliki redaksi..salam penerbit.

ANKARA, Alasannews.com Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan benar-benar serius mengembalikan tetenger Istanbul Hagia Sophia sebagai masjid.

Dalam wawancara dengan kanal televisi A Haber, Erdogan mengungkapkan menempatkan Hagia Sophia sebagai museum merupakan "kesalahan besar".

"Kami pikir waktunya telah tiba mengambil langkah itu dengan mempertimbangkan permintaan dari warga Turki," ucap Erdogan dikutip AFP Rabu (27/3/2019).

Presiden berusia 65 tahun itu mengatakan Hagia Sophia bakal dicabut status museumnya, dan dikembalikan sebagai masjid seperti di era Kekaisaran Ottoman.

"Mereka yang ingin datang ke Hagia Sophia bakal mengunjungi Masjid Hagia Sophia," tutur mantan Perdana Menteri Turki periode 2003-2014 itu.

Dibangun pada 537 Masehi di Abad Pertengahan, Hagia Sophia awalnya merupakan Gereja Kristen Ortodox Yunani yang dibangun Kaisar Byzantium, Justinian I.

Dibangun dua arsitek Yunani Isidore of Miletus Anthemius of Trailes, Hagia Sophia menjadi masjid kala Sultan Mehmed Sang Penakluk merebut Konstantinopel (nama lama Istanbul) pada 1453.

 

 

Setelah itu, bangunan yang sempat menjadi katedral terbesar dunia selama 1.000 tahun itu menjadi museum pada 1 Februari 1935.

Erdogan mengucapkan kans itu di tengah kampanye bagi partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) jelang pemilu lokal pada 31 Maret mendatang.

Dia melanjutkan, pembahasan mengenai perubahan status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid bakal dilaksanakan selepas pemilihan.

Namun AFP melaporkan, perubahan itu berpotensi menimbulkan konflik dengan Yunani dan Turki yang merupakan anggota Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO).

Disinggung mengenai potensi kritik yang terjadi, Erdogan menyatakan dia menyoroti tentang serangan yang menargetkan Masjid Al Aqsa di Yerusalem.

"Mereka yang tetap diam dalam serangan ini tidak berhak memberikan nasihat kepada kami apa yang harus dilakukan (mengenai Hagia Sophia)," tegas Erdogan.

Sumber:kompas.com

Hikma Ma'ruf Asli / Pemimpin Redaksi

 

Sorotan Redaksi,

Di penghujung pekan ini, terorisme di Selandia Baru menggemparkan dunia. Adalah Brenton Tarrant, pria 28 Tahun, tumbuh besar di daerah Grafton, New South Wales, Australia (The Daily Mail). pelaku penembakan brutal itu. Sebanyak 50 orang tewas dalam serangan teror penembakan jama'ah sholat Jum'at dalam masjid di New Zealand.

Kecaman masyarakat dunia mengutuk kejadian tersebut, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Pemerintah New Zealand merespon kejadian itu dengan mengambil langkah cepat menangkap dan menyatakan tindakan Brenton Tarrant sebagai tindakan terorisme.

Sungguh kejadian itu mengguncang rasa kemanusiaan kita semua. Tindakan Brenton Tarrant itu dilatari kebencian atas kehadiran imigran muslim yang dianggapnya mendominasi dan mengancam piopulasi penduduk dan keagamaan setempat.

Gambar Pelaku Terorisme di New Zealand (Brenton Tarrant)

Tindakan itu adalah sebuah ironi di tengah dunia sedang getolnya menyatakan keberagamaan adalah hak asasi di muka bumi. Hal itu mutlak sebagai sebuah kesadaran mendasar bagi kita. Bahkan pemerintahan Selandia Baru menegaskan tindakan teror tersebut bertentangan dengan nilai yang Selandia Baru perjuangkan.

"Kami merupakan rumah bagi lebih dari 200 etnis. Selandia Baru mewakili keragaman, kebaikan hati dan kasih sayang. Nilai-nilai ini tidak akan dan tidak bisa diguncang atau diubah karena serangan ini. Kami memiliki reputasi yang baik sebagai negara yang aman, ramah dan damai," ucap Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Roy Ferguson, Minggu (17/3/2019).

Sangat mengejutkan, seperti diakui Roy Ferguson, bahwa hal itu adalah sejarah buruk yang pertama kalinya. "Kekerasan ekstrem ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kami. Kejadian ini tidak mewakili siapa sebenarnya kami sebagai negara dan kami benar-benar mengutuk mereka yang bertanggung jawab terhadap tragedi ini," imbuh Ferguson.

Sebuah pelajaran bagi kita, ditengah pandangan dan persepsi dunia yang menuding kelompok Islam Radikal sebagai tertuduh utama sebagai pelaku terorisme. Brenton Tarrant memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa terorisme bisa dilakukan oleh siapa pun.

Kecaman dan kemarahan internasional atas peristiwa jum'at berdarah tersebut, menunjukkan sikap dan perasaan bersama, kemarahan atas tindakan brutal terorisme. Tentu kita berharap kejadian itu menjadi pelajaran berharga untuk kita semua menolak aksi brutal kejahatan kemanusiaan semacam ini.

Semoga saja tak terulang lagi. Kepada segenap korban semoga mendapat tempat yang damai di sisi Yang Maha Kuasa, sebagai syuhada. Keluarga dan kerabat yang ditinggal, semoga diberi keikhlasan dan ketabahan......(****)

Kontak Polisi