Selasa, Juli 16, 2019
Pojok alasan
Pojok alasan

Pojok alasan (12)

Stevandi (manager kampanye dan perluasan jaringan WALHI Sulteng)

Alasannews.com-WALHI | Masih banyak kelemahan yang substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tataruang Wilayah Provinsi yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Daerah. Hal yang paling penting menjadi sorotan adalah soal ketahanan Pangan.


Kita ketahui bersama bahwa, pangan merupakan faktor penting dalam menentukan stabilitas ekonomi suatu daerah; dalam pemenuhan pangan bagi masyarakatnya sebagai bagian yang takterpisahkan dalam proses pembangunan di Sulawesi Tengah.

Di beberapa referensi, pangan secara rill bisa diperoleh dari tiga aspek penting yakni, ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Konsep ketersediaan pangan di Sulawesi Tengah merupakan hal yang penting untuk melihat dan menalaah bagaimana ketahanan pangan di Sulawesi Tengah.

Sayangnya dalam Ranperda RTRW Sulawesi Tengah yang tengah disusun oleh oleh Pemerintah Daerah, WALHI Sulawesi Tengah menemukan bahwa ketersediaan lahan untuk pertanian dan untuk cadangan pangan di Sulawesi Tengah hanya 12 persen dengan luas 777.634 ha. Bila di presentasikan maka akan ditemukan 2 persen wilayah pertanian yang eksisting, 4 persen lahan cadangan pangan dan 6 persen kawasan pangan berkelanjutan.

Kecilnya luasan pangan di Sulawesi Tengah, tidak berbanding lurus dengan luasan Perkebunan Sawit serta pertambangan yang telah menguasai 44 Persen wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam data WALHI Sulteng, konsesi pertambangan telah menguasai 2.210.036 Ha dan perkebunan sawit seluas 591,606. 72 Ha. Jumlah ini begitu kontras dengan luasan yang diperuntukan untuk ketersedian pangan di Sulawesi Tengah. Dengan data tersebut, jelas bahwa Ranperda RTRW Sulawesi Tengah tersebut tidak meletakan kedaulatan Pangan sebagai hal yang prioritas.

Menejer Kampanye WALHI Sulteng Stevandi menjelaskan bahwa, “ Ranperda RTRW yang saat ini disusun oleh Pemeritah Daerah jelas tidak meletakan persoalan pangan sebagai prioritas. Padahal, penduduk Sulawesi Tengah saat ini banyak yang mengantungkan hidupnya sebagai petani, namun bila melihat data-data yang telah kami sebutkan, makin kelihatan keberpihakan Pemerintah kepada korporasi berbasis lahan di Sulawesi Tengah”.

Tidak diletakannya kepentingan pangan sebagai landasan pembagunan, berbanding lurus dengan makin meningkatnya konflik agraria di Sulawesi Tengah yang melibatkan petani dan korporasi berbasis lahan. Periode 2018-2019, WALHI Sulteng mencatat terdapat 5 sampai 10 Kali konflik agraria di Sulawesi Tengah yang melibatkan masyarakat dengan korporasi baik tambang maupun perkebunan sawit.

Stevandi Menambahkan bahwa, harusya Ranperda yang sedang di susun saat ini, adalah kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kekeliruan Perda RTRW yang sebelumnya. Jangan lagi Perda RTRW ini menambah panjang dosa kepada masyarakat.

“Pemerintah harus lebih teliti lagi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, bagaimana penguasaan lahan bagi korporasi di Sulawesi Tengah, telah berkontrbusi terhadap berbagai persoalan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Akibat masifnya ekspansi korporasi, deforestasi hutan, telah menyisahkan kerusakan ekologi yang membawa petaka banjir bagi masyarakat.”

Kami meminta kepada Pemerintah serius dalam menyusun Perda RTRW ini, sebab ini berbicara hajat hidup orang banyak. Serius dalam pengertiannya adalah tidak lagi memberikan ruang bagi penguasaan lahan terhadap korporasi, cabut izin perusahaan-perusahan yang bermasalah atau berada dalam kawasan hutan dan terpenting RTRW ini harus lebih berpihak pada masyarakat Sulawesi Tengah bukan korporasi. Kami tak ingin ada lagi nyawa rakyat yang menjadi korban akibat kebobrokan penyusunan RTRW yang tidak tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan di Sulawesi Tengah. Tutup Stevandi.***

Alasannews.com, Palu-Sulteng | Tinggal dan berusaha di area zona merah, bagi warga Palu,  Sulawesi Tengah, bagian dari pilihan bak buah Simalakama. 

Demikian kesimpulan dari penelusuran tim media ini, ke beberapa area yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai zona merah, Selasa pekan ini.

Seperti pengakuan Dg Baso. Dia, sudah berjualan di zona merah (pantai Talise), sebulan pasca bencana 28 September 2018 silam. 

"Saya pak, sebulan sesudah bencana itu, membuah usaha jualan kelapa muda di area ini. Konon, tempat saya berusaha sekarang ini disebut zona merah," ungka Baso saat ditemui di tempatnya berjualan eks anjung Pantai Talise.

Mengapa pria setengah baya ini terkesan nekad? Pak Baso memang mengaku tidak menjadi korban saat peristiwa itu menerjang tempatnya membuka usaha. "Saay bencana itu datang, saya ke rumah untuk mandi," ungkap Baso mengenang kejadian yang meremggut nyawa adik kandungnya.

Baso dan usahanya di sekitar eks area anjungan, bagian dari potres sosial kehidupan di kota Palu saat ini. Baso mengaku, kenekatannya membuak kembali usaha jualan kelapa muda dipicu ekonomi rumah tangganya.

Bila saya tidak senekad ini pak! Mungkin, saya sudah jadi pencuri. Pria asal Selatan ini, mengaku sudah puluhan tahun berusaha di Tanah Kaili. Ini sudah kampung saya, bagaimanapun paihitnya hidup, saya akan bertahan di sini, imbuhnya.

Senin pekan ini, Menkopolhukam, Wiranto setibanya di Palu, Sulawesi Tengah, dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap (Huntap) di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi, mengingatkan kembali bahaya membuka hunian maupun berusaha di area zona merah.

Menurut purnawirawan bintang empat itu, warga tidak boleh membangun hunian di kawasan zona merah pascagempa, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng) 28 September 2018.

"Akan merepotkan yang bersangkutan dan kita semua," tanda Wiranto.

Kota Palu berada di bawah jalur sesar aktif Palu Koro. Selain bisa membahayakan warga yang membanguan di zona merah, tentu bisa beresiko lebih tinggi.

Kata Wiranto, mari untuk m3mbangun hunian di zona yang aman atau tidak mendekati zona merah yang oleh parah ahli disebut sangat memiliki resiko tinggi. "Pilihlah, tempat yang aman," pinta Wiranto yang berada di Palu didampingi sejumlah menteri terkait.

Hasil pantauan alasannews.com, ada beberapa warga Sulteng, khusunya di kota Palu mulai melakukan aktivitas dan mulai memperbaiki hunian mereka yang masuk kategpri zona merah.pu

Buol-alasannews.com | Itu kan sejak 1994. Berganti aturan, berganti pejabat, jadi Kalau sekarang baru ada izin pelepasan kawasan itulah mekanisme yang telah kami lalui"

Pengakuan di atas diungkapkan Ir Ansori salah seorang staf senior di perusahaan sawit milik Hardaya.

Berjibaku dengan hutan hingga mendirikan pabrik dan memproduksi CPO dari Buol, itulah pengalaman sang insinyur.

Itu dulu. Kini, warga Buol, Sulawesi Tengah menyadari. Tidak sekadar gagah di nama memiliki areal perkebunan sawit. Warga Buol, mulai mempertanyakan kontribusi lebun sawit bagi status sosial dan ekonominya.

Demikian kesimpulan dari aksi baru-baru ini yang dilakukan para Kepala Desa dan Camat dari Buol di hadapan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Palu, Sulawesi Tengah.

"Kami warga Buol, meminta penjelasan dan menolak penerbitan HGU baru bagi areal sawit di Buol," ungkap salah seorang Kades dari mobil komando aksi.

Cek and ricek, ternyata akumulasi semangat kades ini tidak sekadar soal dampak. Tersirat, bagaimana sawit ini bisa mensejahterakan warga.

Walaupun cerita Ansori, dulu kawasan kebun itu adalah hutan yang tidak juga memberi nilai tambah bagi warga sekitar. Kini, setidaknya jelas Ansori ada warga Buol yang setiap bulan bisa menerima penghasilan sampai Rp 2 juta.

Walaupun faktanya, diungkap oleh aksi bahwa ada suatu saat seorang warga sampai tidak bisa membayar zakat dan membelikan baju batu buat anaknya hanya karena tunggu panen sawit belum waktunya.

Cerita demi cerita, plus minus sawit di Buol menarik untuk ditelusuri. Edisi berikut bagaimana anggota koperasi plasma di sana mulai mempertanyakan betapa besarnya potongan biaya dari perusahaan. (2)

BUOL-SULTENG | Mencermati protes warga terhadapan pelepasan kawasan hutan APL kepada sebuah perusahaan sawit milik Hardaya. Cerita sawit di Buol, Sulawesi Tengah, sudah dimulai tahun 1994 atau 25 tahun silam.

Ketika itu, Gubernur Sulawesi Tengah H Abd Azis Lamadjido SH. Sulawesi Tengah yang terdiri atas empat kabupaten--Donggala, Luwuk Banggai, Poso dan Buol Tolitoli serta Kotip Palu--bagi gubernur digalakkan mengundang investor untuk bangkit mengejar ketertinggalam dengan daerah lain.

Dengan program gerakan terobosan membangun desa (Gerbosbangdesa), Azis Lamadjido memutar akal bagaimana daerah yang begitu luas ini bisa berkembang dengan memafaatkan sumber daya alam yang begitu besar.

Melalui program inilah, saat itu Sulteng kedatangan investor. Setidaknya, kalah itu tiga investor--Perkebunan di Buol Tolitoli, Tambak di Luwuk Banggai dan Perkebunan Teh di Poso--dinilai menjadi satu kekuatan untuk menggerakkan Sulteng.

Mengenai keberadaan kebun sawit di Buol--Kab Buol Tolitoli--betul mendapat perhatian, dengan medan hutan yang tidak bersahabat alhasil, Hardaya berhasil membangun kebun di sana.

Walaui kemudian ada gejolak, tentunya menarik untuk dicermati. Masyarakat Buol tampaknya, menuntut keberadaan kebun ini bisa memberi arti yang signifikan bagi perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi.

Jadi, sebuah fakta empiris jika data statistik (belum dikonfirmasi) diungkapkan kalau salah satu kecamatan yang ada di kawasan perkebunan itu justruk sebagai kecamatan termiskin di Sulawesi Tengah.

Apa dan siapa yang salah, kalau kemudian (sekarang) masyarakat Buol mengklaim keberadaan perkebunan sawit belum mampu mengangkat derajat mereka. Suati kesalahan, jika fakta ini benar dan seperti ada benarnya, bahwa kebun sawit tidak bisa me,bantu perbaikan ekonomi masyarakat setempat.

Klaim demi klam kini menghadang kebun sawit salah satu konglomerat nusantara itu.(bag1)

 Ilustrasi Kematian Massal Petugas KPPS dalam Pemilu Serentak 2019

 
Alasannews.com, Jakarta - Kabar duka yang memilukan. Berasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai Rabu (8/5), tercatat 456 petugas KPPS meninggal dunia di seluruh Indonesia. Angka meninggal dunia tersebut, belum termasuk 25 personel kepolisian dan 92 orang pengawas pemilu. 
   
Data Bawaslu pada Kamis (2/4) , sebanyak 92 orang meninggal, 398 orang masih rawat inap di rumah sakit, 1.592 rawat jalan, 250 orang mengalami kecelakaan, 14 orang cacat tetap, dan 14 petugas mengalami keguguran.
 
Jumlah meninggal dunia itu, berpeluang bertambah. KPU mengeluarkan atatan sampai Rabu (8/5) sebanyak 3.658 petugas KPPS yang sakit sejak gelaran pemilu serentak 17 April lalu. 
 
"Sebanyak 92 orang ini terdiri atas 74 laki-laki dan 18 perempuan," kata Abhan, Komisioner Bawaslu Ri dikutip Antara.
 
Angka-angka kematian korban itu sungguh memilukan hati. mengundang tanya, kenapa mesti terjadi dan sebanyak itu? Lalu mengemuka jawaban yang menyederhanakan persoalannya karena kelelahan selama bertugas di TPS. Seperti menghipnotis, analisa singkat itu membuat hampir semua pihak tidak risau dengan tewasnya anggota polisi, petugas KPPS, Panwaslu yang tembus di atas 500 jiwa.
 
Adalah seorang dokter ahli syaraf bernama dr. Ani Hasibuan lalu mengungkapkan keanehan dengan kejadian itu. bukan saja karena jumlahnya yang susah diterima akal untuk sebuah perjuangan demokrasi, 'prajurit' demokrasinya tewas padahal itu bukanlah pertempuran fisik dengan senjata dan amunisi peluru tajam.
 
Dokter itu menggugah kesadarah semua pihak. Menurutnya, kejadian bom atau bencana alam ditempat lain menelan korban yang jumlahnya jauh lebih keil dari kejadian musibah Pemilu serentak bertebaran ungkapan keprihatinan dengan berbagai tagar 'SAVE'.
 
Dr. Ani Hasibuan lalu menghentak kesadaran kita dengan menolak analisa kematian ratusan petugas Pemilu Serentak 2019 itu disebabkan karena kelelahan.
 

"Saya sebagai dokter dari awal sudah merasa lucu ini bencana pembantaian apa pemilu kok banyak banget yang meninggal," ujar dr. Ani Hasibuan membuka penjelasannya dalam perdebatan di acara Catatan Demokrasi Kita di tvOne yang tayang pada Selasa (7/6/2019).

 
Tak lama berselang, pernyataan senada muncul dari kelompok Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa yang meminta turut prihatin dan menanggap hal tersebut adalah persoalan bangsa seara nasional. Mereka mendesak pemerintah untuk menyatakan hari berkabung nasional.
 
“Menuntut pemerintah menyatakan hari berkabung nasional dengan memasang bendera Merah Putih setengah tiang sampai dengan tanggal 22 Mei 2019,” ujar perwakilan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, Bakta, di Kantor Hukum Elza Syarief, Jln Latuharhary, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
 

Awalnya. Bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Awal episode kematian itu, berawal dari permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi. Koalisi ini menganggap penyelenggaraan Pilpres terpisah dengan Pemilu Legislatif menyalahi konstitusi dasar. Mereka lalu mengajukan ide mereka itu ke Mahkamah Konstitusi untuk menyoal pasal-pasal yang dianggap menyalahi konstitusi dasar itu.

 

Hasilnya, Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112  UU No. 42 Tahun 2008  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak.
 
Kelompok itu meminta agar putusan itu bisa diterapkan tahun 2014. Namun dalam putusannya, MK menegaskan ketentuan tidak serentak itu tidak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014 ini, tetapi berlaku pada Pemilu 2019. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.
 
“Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” tutur Ketua MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan Effendi Gazali di ruang sidang MK, Kamis (23/1). 

Kertas Suara yang digunakan dalam Pemilu Serentak 2019

Selaku pemohon, Effendi Gazali mengucapkan rasa syukur dan menyambut baik putusan ini karena apa yang menjadi tuntutannya dikabulkan MK. Dia menilai putusan ini lebih menempatkan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi atau golongan. 
 
“Ini merupakan kemenangan rakyat, tetapi kita kecewanya putusan ini ditunda-tunda pembacaannya,” ujar Effendi Gazali kala itu.
 
Senada dengan Effendi, pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin menilai, putusan MK ini memenangkan semua pihak. 
 
“Saya kira semua dimenangkan dengan putusan ini dan tidak ada yang kalah,” katanya.
 
Menurutnya, ini adalah putusan maksimal yang harus diterima semua pihak, meski dia berharap pemilu serentak mulai diselenggarakan pada  Pemilu 2014. “Rupanya Mahkamah tidak mau mengambil resiko terlalu besar karena tahapan pemilu sudah berjalan,” tambah Irman.
 
Sementara menurut anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan,  menilai putusan Mahkamah ini cukup negarawan, arif dan bijaksana. Selanjutnya, KPU tinggal menyelesaikan berbagai kekurangan pada tahapan-tahapan pemilu. “Kita mengapresiasi putusan mahkamah ini,” katanya.
 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak
 
Evaluasi penyelenggaraan pemili sangat urgen untuk dilaksanakan. Masyarakat perlu mendorong seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi tersebut.
 
Beberapa waktu silam, sejumlah pihak tela menyampaikan komitmen mengevaluasi penyelenggaraan tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, akan mengevaluasi pemilu serentak setelah ada usulan dari DPR RI. Evaluasi pemilu serentak, kata dia, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga para anggota legislatif, DPR dan DPD. "Tetapi secara prinsip, nanti setelah terbentuknya usulan bantuan keanggotaan DPR RI dan DPD baru, kita akan duduk bersama, mengevaluasi," ujar Tjahjo saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).
 
Hal serupa disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah melalui Komite I yang menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI, di Jakarta, Selasa (7/5/2019). 
 
Tak ketinggalan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pemilu serentak yang berlangsung beberapa waktu lalu perlu dievaluasi. Salah satunya agar pileg dan pilpres kembali dipisah.

"Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi, dipisahkan antara pilpres dan pileg, itu supaya bebannya (petugas) jangan terlalu berat," katanya.
 
Sedangkan KPU sebagai yang punya gawe, sudah sepantasnya melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Evaluasi ini penting untuk menemukan format pemilu yang paling ideal pada pemilu selanjutnya. 
 
"Kami menunggu hasil evaluasi, hasil evaluasi akan kami kaji bersama. Tentu saja bersama DPR, bersama pemerintah dan dengan teman-teman masyarakat sipil. Sebetulnya bagaimana sih format pemilu yang paling ideal buat kita," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).
 

Terkait agenda evaluasi mengenai pemisahan pelaksanaan Pemilu serentak, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar pemisahan pemilu itu dibagi dalam beberapa tingkatan. Yakni, pilpres bisa digelar bersamaan dengan pileg untuk DPR, pemilihan gubernur dengan pileg DPRD provinsi, dan pemilihan bupati/wali kota dengan pileg DPRD kabupaten/kota. "Saya malah sarankan bertingkat. Lalu menurut saya DPD itu digabung dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur dan DPRD provinsi," kata Jimly.

Usul senada disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut pemilu serentak mampu mengurangi beban penyelenggara pemilu. Namun, Perludem menilai sistem yang berlaku saat ini bukan pemilu serentak, melainkan borongan.

"Pemilu lima surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan, ketimbang pemilu serentak. Memborong lima pemilu sekaligus dalam satu waktu," kata Titi dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 April 2019.

Perludem pun mengusulkan sistem pemilu diubah menjadi serentak bertingkat, seperti yang disampaikan Jimly. Titi menyebutnya dengan desain pemilu serentak nasional dan lokal. Bedanya dengan Jimly, Titi mengusulkan pemilihan DPD bersamaan dengan pilpres dan pileg DPR.

"Lalu selang 2 atau 2,5 tahun atau 30 bulan setelahnya ada pemilu serentak lokal: pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Titi.

Akhirnya, apapun analisa dan desaian seperti apa yang diajukan sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pemilu, sudah sepantasnya kita hindari perhelatan demokrasi yang mengandung nilai horor sepert yang baru saja berlangsung.

Pemilu yang mestinya dimaknai sebagai pesta demokrasi sepatutnya menghadirkan kegembiraan bagi rakyat untuk memilih pemimpin bangsa serta perwakilan mereka di legislatif dari pusat hingga Kabupaten/Kota....... (Tim Redaksi)

 

Dari berbagai sumber

Mentri Susi Pudjiastuti

Alasannews.com | Apresiasi yanga tinggi atas ketegasan Mentri Susi Pujiastuti. Begitu juga para Hakim Pengadilan yang berani memberi perintah putusan peneggelaman kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di perairan aindonesia.

Sikap Ibu Mentri dan Hakim itu, secara prinsip, menghargai jerih paya para penegak hukum dan petugas kelautan Indonesia. Betapa tidak? Mereka berhadapan dengan para perampas kekayaan negara dengan kenekatan. Tidak jarang mereka melakukan perlawanan dan memprovokasi petugas kita untuk melakukan tindakan yang bisa dikategorikan memancing reaksi internasional.

Lihat saja peristiwa teranyar yang menimpa KRI Ciptadi yang diprovokasi hingga ditabrak. Sebuah tindakan nekat dan arogan. Dalam pemikirqn ini, Redaksi Alasannews.com menilai bahwa wacana pelelangan kapal eks ikan asing ide yang dangkal dan perlu dipertanyakan komitmen nasionalismenya. Siapaa pun dia.

"Kalau ikan dilelang okelah. Tapi kalau kapal yang dilelang, kita jual lagi dan dijadikan alat mencuri lagi, akhirnya kita tangkap lagi untuk kedua kali. Apa mau jadi dagelan negeri kita?,” demikian ucapan Mentri Susi.

Ucapan mentri itu tentu mengacu pada sejumlah fakta di mana beberapa kapal yang melanggar hukum dan dilelang, digunakan kembali untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Oleh karena itu, perlu disikapi bahwa pemerintah tidak boleh ragu dan harus bersikap tegas untuk memberikan efek jera pada para pelaku dengan memusnahkan kapal tersebut.

"Tapi persoalannya kadang-kadang kita ragu, kita tidak confident. Baru dua tahun, oh kenapa enggak dilelang, kenapa enggak sayang itu barang ditenggelamkan. Sedangkan itu harga Rp 10 miliar, kalo dilelang Rp 1 miliar. Sementara (ikan) yang dicuri satu trip saja dia dapat Rp 3 miliar. Kamu sayang enggak sama ikan kita? Sumber daya ekonomi kita,” ungkap Susi saat memimpin penenggelaman  kapal ikan Vietnam di Tanjung Datu, Kalimantan Barat belum lama ini.

Dalam kesempatan yang sama, patut diacungi jempol sikap Gubernur Kalimantan Barat.

Sutarmidji, sang Gubernur, mengapresiasi langkah pemerintah menenggelamka kapal pencuri ikan itu.

“Saya selaku gubernur, sangat sangat setuju dengan penenggelaman kapal illegal fishing ini. Bahkan ini prosesnya terlalu lama. Seharusnya tangkap, seminggu (kemudian langsung) tenggelamkan. Sudah selesai. Soalnya begini, dari sisi aspek hukumnya, ketika itu jadi barang bukti dan tidak langsung dimusnahkan, mereka (bisa) banding. Nah, terus (kalau) kapal tangkapan itu sudah dalam kondisi gimana gitu, mereka bisa tuntut kita dan itu hak dia masih berlaku di situ. (Kalau) kemudian rusak, kan mereka bisa tuntut. Nah aturan kan kita yang buat, masa berhadapan dengan negara luar, aturan kita tidak berpihak pada kita sendiri,” ujar Sang Gubernur.

 

Merespons hal itu, Menteri Susi pun sependapat dan menyatakan akan mempertimbangkan untuk mendorong percepatan penindakan kapal pelaku IUU Fishing yang masuk di perairan Indonesia.

Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak setuju kapala tangkapqn di lelang, sudah sejak lama.

Itu karena menurut dia, hasil yang didapat negara dari pelelangan kapal tersebut tak sebanding dengan hasil curiannya.

Susi mencontohkan, kapal pencuri ikan dilelang hanya dengan harga Rp 200 juta sampai Rp 500 juta rupiah. Namun, hasil tangkapan ikan secara ilegal yang diperoleh pemilik kapal tersebut bisa mencapai Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar.

“PNBP dari hasil lelangan ini kecil, tidak setara dengan hasil ikan dan resiko pengejaran kita,” ujar Susi dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Selain itu, kata Susi, pihaknya juga kerap menangkap kapal ikan yang pernah dilelang karena melakukan aksi pencurian ikan lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa pelelangan kapal tak membuat efek jera.

“Dalam satu tahun ini memang agretivitas pencurian ikan asing di Natuna meninggkat tajam.  Dari analisa kita karena ada wacana kapal ikan ilegal ini dilelang,” kata Susi.

Atas dasar itu Susi menolak tegas pelelangan kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Menurut dia, pelelangan kapal asing tersebut bukan sikap resmi dari pemerintah Indonesia.

“Sekali lagi itu bukan kebijakan pemerintah secara umum. Kalau wacana itu (hanya dari) oknum-oknum saja. Kalau ada kebijakan berbeda dengan penenggelaman kapal yang itu oknum saja. Karena presiden tetap firm kita harus kasih deteren efek bagi pencuri ikan,” ucap dia.

Sebelumnya, kita tahu,  silang pendapat terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Luhut meminta langkah Susi menenggelamkan kapal dihentikan dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus meningkatkan ekspor.

Pernyataan Luhut kemudian didukung Wapres Kalla. Namun, Susi menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut  sesuai ketentuan undang-undang.

Teruslah tegas dengan sikapmu ibu mentri. Kami mendukingmu. Yang menolak, tenggelamkan.....

Senin, 06 Mei 2019 18:49

Kirim OPINI anda

Ditulis oleh

Kami tunggu tulisan Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Dapatkan poin dan jadilah bagian dari Kolomnis alasannews.com.

Rabu, 24 April 2019 00:31

Camera warga

Ditulis oleh

Camera warga:
Mengais rejeki di kota Jakarta, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Skill dan keterampilan, serta tekad dan nekad kadang dibutuhkan.

Tidak hanya bahu jalan atau gang, banguan mangkrak ataupun belum jadi merupakan salah satu tempat yang mumpuni untuk mengais rejeki di kota besar seperti Jakarta.

Alasannees.com | Peradaban moderrn menyandarkan sistem penyelenggaraan kekuasaannya pada sistem demokrasi. Termasuk di Indonesia tentunya.

Sistem demokrasi sendiri hadir sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang diatur sedemikian rupa dan menjadi bagian tak terpisahkan dari konstitusi Indonesia.

Lahirnya para pemimpin pemegang kekuasaan sejatinya adalah representasi kedaulatan dari rakyat. Mereka melalui mekanisme yang diatur pula oleh seperangkat sistem yang disebut PEMILU (Pemilihan Umum)

Pemilu merupakan titik tumpu utama lahirnya orang-orang terpilih sebaga pemegang mandat mayoritas rakyat.

Pemilu yang baik akan melahirkan orang-orang baik sebagai pemimpin. Sebaliknya jika tidak baik, maka produknya juga tidak akan baik.

Banyak faktor, penentu baik dan buruknya pemilu di Indonesia. Namun terkait penyelenggaran Pemilu yang sedang berproses saat ini,  sepertinya penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari sorotan dan kritikan publik.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah pemegang otoritas penyelemggaraan Pemolu yang dipercayakan oleh negara. KPU di dampimgi oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu).

Terkait penyelenggaraan Pemilu kali ini, Bawaslu RI merilis 4.589 tempat pemungutan suara KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak netral dan mengarahkan untuk mencoblos calon tertentu.

KPU RI menyebut ketidak netralan penyelenggara tingkat paling bawah tersebut ditemukan di 121.993 dari total 809.000 TPS yang ada. 

Demikian pula perilaku yang tidak mencerminkan sikap netral dengan menggiring pemilih bahkan melibatkan diri dalam kecurangan secara langsung.

Beberapa waktu lalau ditemukan surat suara yang sudah tercoblos dengan calon tertentu, padahal waktu pencoblosan belum tiba.

Semua itu bermuara pada kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. 

Kecurangan yang mungkin saja diupayakan oleh para kontestan sangat bisa terkadi. Namun jika kualitas dan integritas penyelenggaranya tinggi maka kecurangan tidak akan memiliki ruang yang banyak untuk terjadi.

Benteng terakhir dalam menjamin lahirnya produk demokrasi di kita adalah integritas penyelenggara Pemilu. Jika saja integritas penyelenggara Pemilu dari tingkat KPPS hingga KPU, maka tentu kridibilitas hasil kerja mereka akan tinggi di mata rakyat bahkan di mata masyarakat internasional.

Sebaliknya, bila kredibilitas hasil pemilu rendah, maka timgkat kepercayaan rakyat akan sangat rendah. Dan itu akan berdampak pada rendahnya nilai demokrasi kita.

Minggu, 21 April 2019 07:54

Kamera warga

Ditulis oleh

Sampah di mana-mana, itulah hal kita jumpai pagi ini di kota Tolitoli. Tidak terkecuali di badan jalan terlebih di saluran. Itulah sebab, bila hujan Tolitoli kerap jadi sasaran banjir. Seperti yang terekam kamera warga ini.

REDAKSI alasannews.com, menerima foto atau gambat hasil jefretan warga, kirimkan hasil karyamu ke WhatsApp 082195784587 dengan captionnya. Redaksi berhak mengedit atau menayangkan hasil jefretan. Dan foto yang sudah tayang menjadi hak miliki redaksi..salam penerbit.

Kontak Polisi