Jumat, Mei 24, 2019
alasanpuasa
radio
Selasa, 07 Mei 2019 20:30

Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Itu Bu Mentri, Jangan Dilelang

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

Mentri Susi Pudjiastuti

Alasannews.com | Apresiasi yanga tinggi atas ketegasan Mentri Susi Pujiastuti. Begitu juga para Hakim Pengadilan yang berani memberi perintah putusan peneggelaman kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di perairan aindonesia.

Sikap Ibu Mentri dan Hakim itu, secara prinsip, menghargai jerih paya para penegak hukum dan petugas kelautan Indonesia. Betapa tidak? Mereka berhadapan dengan para perampas kekayaan negara dengan kenekatan. Tidak jarang mereka melakukan perlawanan dan memprovokasi petugas kita untuk melakukan tindakan yang bisa dikategorikan memancing reaksi internasional.

Lihat saja peristiwa teranyar yang menimpa KRI Ciptadi yang diprovokasi hingga ditabrak. Sebuah tindakan nekat dan arogan. Dalam pemikirqn ini, Redaksi Alasannews.com menilai bahwa wacana pelelangan kapal eks ikan asing ide yang dangkal dan perlu dipertanyakan komitmen nasionalismenya. Siapaa pun dia.

"Kalau ikan dilelang okelah. Tapi kalau kapal yang dilelang, kita jual lagi dan dijadikan alat mencuri lagi, akhirnya kita tangkap lagi untuk kedua kali. Apa mau jadi dagelan negeri kita?,” demikian ucapan Mentri Susi.

Ucapan mentri itu tentu mengacu pada sejumlah fakta di mana beberapa kapal yang melanggar hukum dan dilelang, digunakan kembali untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Oleh karena itu, perlu disikapi bahwa pemerintah tidak boleh ragu dan harus bersikap tegas untuk memberikan efek jera pada para pelaku dengan memusnahkan kapal tersebut.

"Tapi persoalannya kadang-kadang kita ragu, kita tidak confident. Baru dua tahun, oh kenapa enggak dilelang, kenapa enggak sayang itu barang ditenggelamkan. Sedangkan itu harga Rp 10 miliar, kalo dilelang Rp 1 miliar. Sementara (ikan) yang dicuri satu trip saja dia dapat Rp 3 miliar. Kamu sayang enggak sama ikan kita? Sumber daya ekonomi kita,” ungkap Susi saat memimpin penenggelaman  kapal ikan Vietnam di Tanjung Datu, Kalimantan Barat belum lama ini.

Dalam kesempatan yang sama, patut diacungi jempol sikap Gubernur Kalimantan Barat.

Sutarmidji, sang Gubernur, mengapresiasi langkah pemerintah menenggelamka kapal pencuri ikan itu.

“Saya selaku gubernur, sangat sangat setuju dengan penenggelaman kapal illegal fishing ini. Bahkan ini prosesnya terlalu lama. Seharusnya tangkap, seminggu (kemudian langsung) tenggelamkan. Sudah selesai. Soalnya begini, dari sisi aspek hukumnya, ketika itu jadi barang bukti dan tidak langsung dimusnahkan, mereka (bisa) banding. Nah, terus (kalau) kapal tangkapan itu sudah dalam kondisi gimana gitu, mereka bisa tuntut kita dan itu hak dia masih berlaku di situ. (Kalau) kemudian rusak, kan mereka bisa tuntut. Nah aturan kan kita yang buat, masa berhadapan dengan negara luar, aturan kita tidak berpihak pada kita sendiri,” ujar Sang Gubernur.

 

Merespons hal itu, Menteri Susi pun sependapat dan menyatakan akan mempertimbangkan untuk mendorong percepatan penindakan kapal pelaku IUU Fishing yang masuk di perairan Indonesia.

Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak setuju kapala tangkapqn di lelang, sudah sejak lama.

Itu karena menurut dia, hasil yang didapat negara dari pelelangan kapal tersebut tak sebanding dengan hasil curiannya.

Susi mencontohkan, kapal pencuri ikan dilelang hanya dengan harga Rp 200 juta sampai Rp 500 juta rupiah. Namun, hasil tangkapan ikan secara ilegal yang diperoleh pemilik kapal tersebut bisa mencapai Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar.

“PNBP dari hasil lelangan ini kecil, tidak setara dengan hasil ikan dan resiko pengejaran kita,” ujar Susi dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Selain itu, kata Susi, pihaknya juga kerap menangkap kapal ikan yang pernah dilelang karena melakukan aksi pencurian ikan lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa pelelangan kapal tak membuat efek jera.

“Dalam satu tahun ini memang agretivitas pencurian ikan asing di Natuna meninggkat tajam.  Dari analisa kita karena ada wacana kapal ikan ilegal ini dilelang,” kata Susi.

Atas dasar itu Susi menolak tegas pelelangan kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Menurut dia, pelelangan kapal asing tersebut bukan sikap resmi dari pemerintah Indonesia.

“Sekali lagi itu bukan kebijakan pemerintah secara umum. Kalau wacana itu (hanya dari) oknum-oknum saja. Kalau ada kebijakan berbeda dengan penenggelaman kapal yang itu oknum saja. Karena presiden tetap firm kita harus kasih deteren efek bagi pencuri ikan,” ucap dia.

Sebelumnya, kita tahu,  silang pendapat terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Luhut meminta langkah Susi menenggelamkan kapal dihentikan dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus meningkatkan ekspor.

Pernyataan Luhut kemudian didukung Wapres Kalla. Namun, Susi menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut  sesuai ketentuan undang-undang.

Teruslah tegas dengan sikapmu ibu mentri. Kami mendukingmu. Yang menolak, tenggelamkan.....

Baca 16 kali Terakhir diubah pada Selasa, 07 Mei 2019 21:40

Berikan komentar

TULIS PESAN

Kontak Polisi