Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, memimpin Rapat Pengembangan Kawasan Pangan Nasional (KPN) Di Sulawesi Tengah Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Pogombo, 2 Juni 2022.
Rapat Pengembangan Kawasan Pangan Nasional (KPN) disulawesi Tengah dipimpin Gubernur didampingi Pj. Sekda Provinsi, Ir. Faisal Mang, MM, Kepala Bappeda Provinsi, Sandra Tobondo, Tim Ahli Gubernur Ridha Saleh dan diikuti OPD Teknis dan Tim Asistensi Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur pada kesempatan Membuka Rapat nenyampaikan bahwa Sulawesi Tengah sudah ditetapkan menjadi kawasan Strategis Pengembangan Pangan Nasional untuk itu agar dipersiapkan sebaik mungkin oleh setiap OPD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya agar Bapak Presiden dapat hadir untuk melakukan peresmian dan diharapkan Presiden agar Sulawesi Tengah dapat menjadi daerah pertama untuk peresmian Kawasan Tersebut.
Pada Kesempatan itu Gubernur meminta percepatan :
Pembukaan Jalan Oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan Percepatan Peta Pola Ruang.
Land Clearing dilakukan oleh PT. Pembangunan Sulteng setelah memenuhi Persyaratan : ijin pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL seluas 1.123 Ha. PT. Pembangunan Sulteng berkoordinasi dengan Kementrian dan OPD teknis
Pembangunan Embung oleh Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Sulteng , pembangunan Dermaga dan Pelabuhan oleh Dinas Perhubungan.
Pada Kesempatan Itu Kepala Bappeda Provinsi Sandra Tobondo, menyampaikan bahwa Pengembangan Kawasan Strategis Pangan Nasional sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah.
Dan Pengembangan Kawasan Pangan Nasional oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta luasan areal untuk Pengembangan Kawasan Strategis Pangan Nasional diharapkan seluas 20.000 Ha, untuk itu ada beberapa kawasan Pengembangan Kawasan antara lain :
Kabupaten Donggala, meliputi, Dampelas, Sirenja, Pinembani seluas 18.823 Ha, Kabupaten Sigi , Wilayah Karavana, Bangga, Sibalaya, Sidera, Jonooge, seluas 2.108 Ha, Kabupaten , Poso, Sigi dan Parigi Moutong terletak diwilayah Manggalapi seluas 1.976 Ha.
Melihat Laporan Kepala Bappeda Provinsi , Gubernur Selanjutnya menyampaikan untuk melihat secara langsung wilayah Manggalapi agar dijadwalkan Kunjungan Kerja bersama Danrem 132 Tdl, Kapolda, Bupati dan OPD Teknis untuk mengunjungi Wilayah Manggalapi yang akan masuk Kawasan Strategis Pangan Nasional dengan harapan dapat menjadi langkah pemerintah untuk menghentikan sparatis yang ada disana dan memberikan kesejahtraan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Selanjutnya Gubernur meminta agar dilakukan Rapat Koordinasi bersama Bupati dan Walikota seprovinsi sulawesi tengah untuk merespon Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Daerah Penyangga Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan.
Gubernur meminta Kepada Bupati agar memastikan seluruh tanah di wilayahnya termanfaatkan dengan baik dan terus dorong masyarakat memanfaatkan Kredit UMKM untuk masyarakat mengelola Tanah yang belum diusahakan . sy/mardi/bap
