ALASANnews PALU – Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, agar daerah penghasil nikel mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil, mulai membuahkan hasil konkret. Setelah pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri viral, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) langsung merespons pada Kamis (1/5/2025). Kepala Bappenas bahkan meminta Gubernur Anwar menyusun kajian resmi sebagai dasar pembahasan di tingkat nasional. Ini membuka peluang besar bagi Sulawesi Tengah untuk mendapatkan porsi DBH yang lebih proporsional.
“Alhamdulillah, pagi tadi saat saya mengikuti talk show Berani Ngopi bersama teman-teman serikat pekerja KLS, saya ditelepon oleh Deputi Bappenas dan berbicara langsung dengan Kepala Bappenas. Beliau menyampaikan, ‘Tolong Pak Gubernur siapkan kajian supaya bisa kita presentasikan bersama di Jakarta, sehingga bisa diajukan ke Presiden untuk menentukan proporsi yang adil bagi Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil nikel,’” ujar Anwar Hafid.
Anwar menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hal baru baginya. Sejak menjabat sebagai Bupati Morowali, ia konsisten menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang adil bagi daerah penghasil sumber daya alam. “Ini perjuangan kolektif seluruh elemen di Sulawesi Tengah. Kita menyumbang devisa negara melalui industri smelter nikel, tapi masih menerima DBH yang minim. Sudah saatnya kita mendapatkan keadilan fiskal,” tegasnya.
Gubernur Anwar juga menekankan pentingnya membedakan DBH dengan Corporate Social Responsibility (CSR). DBH, kata dia, langsung masuk ke kas daerah dan dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, termasuk menghadapi era pasca-tambang. “Kalau CSR itu kewenangan perusahaan, kita tidak bisa kontrol. Tapi DBH itu wewenang pemerintah daerah, bisa kita kelola untuk masa depan rakyat,” jelasnya.
Dukungan terhadap langkah Anwar datang dari berbagai kalangan di Sulawesi Tengah, termasuk akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum. “Saya bersyukur karena suara ini didengar luas. Diskusi-diskusi di grup WhatsApp ramai membahas dan mendukung perjuangan ini. Ini artinya rakyat ingin perubahan,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulteng kini tengah menyusun kajian resmi lengkap dengan data dan program prioritas pembangunan yang akan didukung melalui DBH. Salah satu program andalan yang tengah berjalan adalah Berani Cerdas, program beasiswa bagi pelajar berprestasi dan tidak mampu. “Hingga kini, sekitar 50 ribu warga sudah mendaftar untuk mendapat beasiswa,” katanya.
Gubernur Anwar berharap pemerintah pusat, khususnya Bappenas, benar-benar memberikan perhatian serius terhadap aspirasi daerah. “Kami butuh kekuatan fiskal agar bisa menjalankan program-program Presiden secara optimal. Kalau fiskal kuat, masyarakat sejahtera, Sulawesi Tengah pun akan maju,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam RDP di Jakarta, Selasa (29/4/2025), Anwar Hafid mengejutkan forum dengan pernyataan kerasnya terkait ketimpangan DBH. Ia membeberkan bahwa meski Sulawesi Tengah menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan negara dari sektor nikel dan smelter, provinsi ini hanya menerima sekitar Rp200 miliar DBH per tahun — angka yang sangat tidak sebanding dengan kontribusi dan dampak lingkungan yang ditanggung.
Ia juga mengkritik kebijakan perpajakan dan tax holiday yang dinilai menguntungkan korporasi besar tetapi merugikan daerah penghasil. Pernyataan tersebut viral dan mendapat respons luas, mendorong Bappenas untuk meminta kajian resmi sebagai langkah awal menuju revisi kebijakan DBH yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah.***
