Alasannews.com|Singkawang, Kalimantan Barat — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kota Singkawang diduga semakin marak, terutama di Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Utara. Fenomena ini memicu keprihatinan masyarakat, terlebih setelah insiden tragis yang menewaskan seorang pekerja tambang pada Sabtu, 7 Mei 2025.
Peristiwa kecelakaan kerja tersebut diduga terjadi di lokasi PETI yang masuk dalam wilayah hukum Polres Singkawang. Berdasarkan informasi yang dihimpun media MHI di lapangan, keluarga korban telah menerima kejadian tersebut dengan ikhlas dan memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Namun demikian, publik mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti insiden yang menelan korban jiwa ini.
“Ini bukan soal ikhlas atau tidaknya keluarga korban, tapi soal nyawa manusia. Negara harus hadir,” ungkap seorang warga Kota Singkawang yang enggan disebutkan namanya saat diwawancarai oleh awak media MHI.
Warga tersebut juga menyoroti dugaan pembiaran oleh aparat. Menurutnya, pihak kepolisian, khususnya Polres Singkawang, semestinya segera melakukan tindakan hukum terhadap pemilik lahan maupun aktor di balik praktik PETI, yang kerap disebut sebagai cukong.
Media MHI mencoba menelusuri lebih lanjut dengan menghubungi Kapolsek Singkawang Utara melalui pesan singkat WhatsApp. Dalam jawabannya, Kapolsek menyatakan bahwa lokasi kecelakaan tidak berada di wilayah hukumnya dan menyarankan untuk mengonfirmasi ke Polsek Singkawang Timur. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Singkawang Timur belum memberikan tanggapan.
Situasi ini menimbulkan asumsi bahwa terjadi tarik-ulur dan saling lempar tanggung jawab antara dua kepolisian sektor tersebut mengenai locus delicti (tempat kejadian perkara) kecelakaan tambang ilegal tersebut.
Kondisi geografis Kota Singkawang yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Barat seharusnya tidak menjadi penghalang bagi aparat untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum. Karena itu, desakan publik agar Kapolres Singkawang bersikap tegas terhadap aktivitas PETI terus menguat.
Masyarakat juga mendesak Kapolda Kalimantan Barat untuk mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi kinerja Kapolsek Singkawang Timur dan Kapolsek Singkawang Utara, yang dinilai belum menunjukkan respons cepat dan transparan dalam menghadapi situasi ini.
“Apakah aparat menunggu korban jiwa berikutnya baru bertindak? Ini seharusnya menjadi momentum untuk membongkar jaringan PETI dan memastikan tidak ada lagi pembiaran,” pungkas warga tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Singkawang mengenai penanganan kasus tersebut. Masyarakat menanti langkah konkret aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang dan supremasi hukum tetap ditegakkan di wilayah hukum Kota Singkawang.
Laporan: HMI
Wakil Kepala Perwakilan Media MHI Kalimantan Barat
Red/Gun*