Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Dr Hasanuddin Atjo MP: Kiprah H Muhidin Said SE MB Wakil Ketua Banggar DPR-RI Berdampak Bagi Pembangunan di Dapilnya Sulteng

| 09:50 WIB | 0 Views Last Updated 2025-09-16T02:50:02Z

Bandara internasional Mutiara SIS Al Djufri Palu

ALASANNews,Palu:  Mantan Tenaga Ahli Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Dr Hasanuddin Atjo  MP mengatakan kehadiran H Muhidin Said SE, MBA sebagai anggota DPR-RI Dapil Sulteng selama 32 tahun dan selalu terpilih disetiap Pemilu menandakan kecintaan rakyat. Sebab rakyat melihat amanah diberikan tidak sia-sia karena wujud nyata dirasakan. Bahkan pada Pemilu legislatif tahun 2024 rakyat tetap memilihnya meraih 154.301 suara.


H Muhidin Said politisi senior partai Golkar sebagai anggota DPR Komisi XI Dapil Sulteng dan kini jabat  Wakil Ketua Banggar DPR-RI dimata Dr Hasanuddin Atjo mantan tenaga Ahli Menko Marves banyak beri dampak besar bagi kemajuan berbagai program pembangunan di Sulawesi Tengah terutama bidang infrastruktur serta bidang sosial lainnya.


"Senator H Muhidin Said talenta kepemimpinan dan kepeduliannya sudah terlihat pada saat jadi mahasiswa Fekon Universitas Tadulako (Untad),palu. Bahkan bidang organisasi baik bidang  kemahasiswaan dia pernah jadi ketua senat Fakultas Ekonomi Untad dan sebagai Ketua KNPI Sulteng. Gaya kepemimpinannya sudah saya kenal sejak saya masih pelajar SMP Neg. 1 Palu." kata Dr Hasanuddin Atjo MP kepada Alasannews Selasa (16/9/25) lewat pesan WhatsApp


Hasanuddin Atjo yang juga mantan birokrat Kepala Bappeda Sulteng menyebut  saat H Muhidin Said menjadi anggota DPR RI dirinya bertugas di Makassar dan kurang ikuti kiprahnya. Dan setelah tugas di  Sulteng yang diminta oleh Gubernur Sulteng Mayjen  TNI (Purn) H Bandjela Paliudju tahun 2007  dirinya mulai ikuti kiprah sosok H Muhidin Said sebagai wakil rakyat Dapil Sulteng yang begitu peduli memperjuangkan sejumlah program membangun infrastruktur dan bidang sosial lainnya di Dapilnya Sulteng dari dana APBN 


"Pada saat bertugas di Dinas Kelautan Perikanan Sulteng ( 2007 - 2019) ada sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan  perikanan seperti di Labuan Batu Donggala, Ogotua Dampal Utara Tolitoli, Paranggi di Parimo serta Pagimana di Banggai tidak lepas dari dukungan H Muhidin Said" ujar Hasanuddin Atjo yang mantan Konsultan FAO (Food and Agriculture Organization) untuk negara Kambodia 2017


Dikatakan meskipun tidak langsung berada dibawah komisinya. namun sebagai perwakilan masyarakat Sulteng beliau ikut mendorong pembangunan infrastruktur tersebut yang hingga saat ini dampak cukup dirasakan manfaatnya  oleh masyarakat


"Teringat juga tahun 2013 H Muhidin Said sebagai wakil rakyat begitu getol memperjuangkan program infrastruktur jalan bebas hambatan Palu (Mamboro) ke Parigimpu (Parigi Moutong). Dan yang terealisasasi adalah jalur dua ke arah Mamboro dan dari Kota Parigi ke Parigimpu. Pada saat itu yang menjadi Gubernur Sulteng Maijen TNI (Purn) HB  Paliudju" ujar Hasanuddin Atjo


Begitupun pada saat  dirinya menjabat Kepala Bappeda Sulteng ( tahun 2019 - 2020) menurut Hasanuddin Atjo saat itu usulan program Gubernur Sulteng  H Longki Djanggola kepada Presiden RI terkait  rehabilitasi  pasca bencana 28 September 2018 tiga usulan infrastruktur yang berhasil direalisasikan.


"Ketiga usulan infrastruktur yaitu rehabilitasi berat bandara udara Mutiara Sis Al- Djufrie Palu, pembangunan pelabuhan laut (penyebrangan) Banawa Donggala  dan jalan tembus Sulteng (kabupaten Sigi) dengan Sulsel ( kabupaten Luwu). Semua ini terwujud dan tidak lepas dari dukungan H Muhidin Said" ujar Hasanuddin Atjo 


Peranan H Muhidin Said benar-benar sebaga wakil rakyat di Senayan sangat komitmen. Menurut Hasanuddin Atjo ketika gagasan membangun terusan khatulistiwa mrmbela pantai barat dan pantai timur juga pernah direspon. Namun beliau berkomentar saat ini belum pas. Begitupun ketika diusul program  jalan bebas hambatan Tambu-Kasimbar  menghubungkan Teluk Tomini dan Selat Makassar beliau mengamininya. Dan ini lebih pas katanya. 


"Suatu saat Muhidin Said pernah mengatakan kepada beberapà Kepala  OPD bahwa pidato Presiden terhadap janji pembangunan di satu daerah termasuk Sulten bisa menjadi dasar untuk dibahas di DPR-RI" ujar Hasanuddin Atjo


Ketua Umum Sinode GKST: H Muhidin Said Kita Doakan di Pemilu 2029 Tepilih Bisa Jabat Pimpinan DPR-RI.


Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Pendeta Djadaramo Tasiabe M.Th menyebut sosok H Muhidin Said pemimpin nasionalis seorang wakil rakyat di DPR-RI yang sangat komitmen peduli membangun Dapilnya  Sulteng demi kehidupan rakyat.


"Jika selama ini disetiap Pemilu ia dipilih dan terpilih sebagai Wakil Rakyat merupakan suatu kehormatan dari amanah dan komitmennya yang telah dirasakan azas manfaat oleh rakyat di Dapilnya. Bahkan kita patut doakan agar Pak H Muhidin Said sehat dapat dipilih kembali di Pemilu 2029 untuk bisa jabat Pimpinan DPR-RI" kata Pendeta Djadaramo Tasiabe M.Th kepada Alasannews Selasa (16/9/25) melalui kontak WhatsApp


Menurut Pendeta Djadaramo Tasiabe M.Th sebagai Wakil Rakyat H Muhidin Said figur pemimpin rendah hati meskipun dalam jabatan strategis Wakil Ketua Banggar DPR-RI tapi selalu turun ke desa di Dapilnya guna melihat apa yang perlu dibuat dengan melihat kondisi infrastrukur dan  juga selalu beri perhatian serta banyak membantu perbaikan rumah ibadah termasuk gereja yang ada di Kabupaten Poso.


"Ini mungkin sebuah jawaban dari banyak pertanyaan mengapa H Muhidin Said politisi senior Partai Golkar ini menjadi Wakil Rakyat cukup lama di DPR-RI. Bagi saya hal yang wajar bentuk apresiasi rakyat. Dan mungkin tidak bagi orang lain" ujar Pendeta Djadaramo Tasiabe.


Lanjut Pendeta Djadaramo Tasiabe M.Th,  bagi warga di Dapilnya Sulteng  yang telah merasakan azas manfaat dari apa yang diperjuangkan H Muhidin Said di DPR-RI sebagai Wakil Rakyat guna kepentingan rakyat dan dampaknya telah dinikmat masyarakat tentunya mereka  akan mempertahankannya dengan memilihnya disetiap Pemilu, tak ada yang bisa saingi juga mencegah karena pilihan itu bagian dari hak demokrasi.***

×
Berita Terbaru Update