- Wagub Renny Lamadjido saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Sulteng tahun anggaran 2025 di Ruang Polibu, Kamis (20/11/25) ( Ro. Adpim Setprov Sulteng)
ALASANNEWS (Palu): Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) dr. Renny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. menyoroti rendahnya realisasi belanja modal di beberapa kabupaten/kota di Sulteng. Lambatnya penyerapan anggaran ini, menurutnya, salah satunya disebabkan oleh kontraktor besar yang menolak menerima uang muka proyek.
Hal ini disampaikan Wagub Renny saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Sulteng tahun anggaran 2025 di Ruang Polibu, Kamis (20/11/25)
“Ini salah satunya akibat adanya beberapa kontraktor yang bermodal besar dalam mengerjakan kontrak pekerjaan proyek pembangunan menolak menerima uang muka, mereka lebih memilih pembayaran penuh setelah proyek fisik selesai dikerjakan,” tegas Wagub Renny Lamadjido.
Meskipun praktik ini tidak melanggar aturan, Renny menjelaskan bahwa hal tersebut secara langsung berdampak pada lambatnya realisasi belanja modal di daerah. Ia meminta agar para kontraktor diedukasi untuk menerima uang muka, karena pencairan tersebut penting untuk mempercepat serapan anggaran.
Dalam rakor tersebut, disampaikan pula data realisasi APBD kabupaten/kota. Rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 73,07%, sedangkan realisasi belanja daerah masih di angka 58,36%.
Wagub Renny Lamadjido menyatakan optimisme bahwa serapan belanja dan pendapatan di akhir tahun akan maksimal, sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar hasil rakor ini segera ditindaklanjuti dengan rapat kembali di masing-masing kabupaten/kota, melibatkan asisten perekonomian, kepala BPKAD, dan Sekda.
Mantan Wakil Wali Kota Palu ini memastikan setiap rupiah anggaran akan direalisasikan secara optimal dan Pemprov Sulteng akan terus memantau perkembangan pelaksanaan APBD di seluruh daerah.***


