Laporan Sultan
Jakarta Alasanews- Pemerintah kembali mengambil langkah besar dalam penanganan tambang ilegal yang merampas hutan serta kekayaan alam negara.
Dari Hambalang, Bogor, Minggu (23/11), Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup yang menghadirkan jajaran pengendali sektor hukum, keamanan hingga energi nasional.
Pertemuan maraton sejak siang hingga malam itu menjadi penegasan bahwa negara tak ingin lagi mengambil pendekatan setengah hati dalam pemberantasan tambang ilegal.
Dilansir dari media *Esbuah,id* Hadir dalam pertemuan penting tersebut Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BPKP, hingga PPATK.
Di tengah forum strategis tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pesan tegas bahwa penertiban tambang ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.
“Negara hadir, negara menertibkan, dan negara pula yang memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” tulis Sjafrie sesaat usai pertemuan.
Pertemuan di Hambalang disebut bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan deklarasi arah baru penegakan hukum dan kebijakan negara.
Presiden Prabowo kembali mengingatkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Di banyak daerah, tambang ilegal bukan lagi aktivitas tersembunyi, melainkan telah tumbuh dalam bayang mafia tanah, modal gelap, korupsi lokal, hingga aktor keamanan dan birokrasi yang bermain mata.
Pemerintah disebut mulai menyasar kawasan-kawasan yang selama ini dianggap tabu dan dikuasai oleh kepentingan korporasi atau jaringan kriminal.
Dilansir Esbuah.id dari Sumber lapangan yang dihubungi Interupsi.com menyebut satgas lintas kementerian tengah memetakan tiga kategori ancaman utama tambang ilegal:
Tambang ilegal korporasi besar yang menyaru sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Penambangan rakyat yang disusupi pemodal gelap dan dikendalikan jaringan kejahatan.
Pembukaan kawasan hutan secara sistematis dengan dukungan aparat lokal.
Penindakan akan dilakukan secara struktural. PPATK menelusuri aliran uang, Kejaksaan menyiapkan sanksi hukum, sementara TNI-Polri bertugas menjaga keamanan lapangan dan daerah rawan konflik.
Apakah negara berani menyentuh pemain besar yang selama ini diyakini kebal hukum?
Apakah langkah ini sekadar normalisasi politik pasca perombakan kabinet, atau bagian dari agenda panjang membenahi tata kelola sumber daya nasional?
Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) turut menyambut positif pertemuan tersebut.
Koordinator Advokasi PILHI, Andi Rukmin SH, menilai inisiatif Hambalang menunjukkan keseriusan pemerintah menyasar korporasi hingga nama besar di balik jaringan tambang ilegal.
“Ini langkah nyata menindaklanjuti agenda besar pemberantasan tambang ilegal, termasuk yang menyentuh korporasi dan nama besar yang selama ini tidak tersentuh,” kata Andi, Rabu (26/11).
Menurutnya, masih banyak kawasan tambang ilegal yang selama ini dibiarkan dan tidak tersentuh penegakan hukum.
“Kalau Pak Presiden sudah turun langsung, itu artinya sudah lampu hijau,” ujarnya.
Pertemuan Hambalang kali ini menandai fase baru dalam pemberantasan tambang ilegal, bukan sekadar operasi lapangan, tetapi upaya komprehensif yang menyasar akar kejahatan ekonomi dan kerusakan lingkungan.
Dari bukit senyap Hambalang, kebijakan negara kini bergerak pada pertanyaan paling mendasar,
siapa yang berhak atas hutan, tanah, dan mineral di bawahnya, rakyat atau para perampas dengan seragam kapital?***
