- Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D
ALASANNEWS.com (Palu): Inflasi yang terus menggerus daya beli masyarakat Sulawesi Tengah dinilai sebagai akibat dari masalah di sektor hulu, terutama pangan, hortikultura, dan perikanan. Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D. Ia juga menyoroti kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggapnya belum maksimal dalam menangani masalah ini.
Kepada Alasannews Minggu (16/11/2025), Prof. Ahlis menjelaskan bahwa inflasi di Sulteng sering kali dipicu oleh permasalahan di tingkat produksi, seperti kalender tanam yang tidak optimal. Ini berakibat pada terbatasnya stok pangan di gudang BULOG.
Menurut Ahlis, inflasi bisa disebabkan oleh kenaikan permintaan (demand pull inflation) dan kenaikan biaya produksi (cost-push inflation). Ia memberikan contoh kasus putusnya jalur transportasi di Sulawesi Barat yang berdampak pada lonjakan harga gas di Palu.
Berdasarkan data tahun 2023-2024, produksi beras di Sulteng mengalami penurunan signifikan sebesar 7,5% akibat berkurangnya luas panen di tujuh daerah. Kondisi ini secara langsung memengaruhi ketersediaan komoditas di hilir dan memicu inflasi.
Inflasi sebagai Tanggung Jawab Bersama
Ahlis Djirimu menegaskan bahwa inflasi adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah, sebagai regulator. Meskipun beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mengambil peran, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang memantau harga, ia menemukan beberapa kelemahan.
Namun, ia mengkritik metode perhitungan inflasi yang selama ini hanya fokus pada empat daerah, yakni Palu, Luwuk, Morowali, dan Tolitoli. Menurutnya, sembilan daerah lain juga perlu diperhitungkan. "Bila BPS hanya membiayai 4 daerah tadi, 9 daerah lain dapat dipikul pembiayaannya sharing provinsi dan kabupaten," usulnya.
TPID dan BUMD Dinilai Kurang Optimal
Komoditas seperti beras, ikan, dan pulsa selalu menjadi pemicu inflasi di Sulteng, dan Ahlis menilai BUMD belum berfungsi maksimal sebagai penyangga stabilitas harga.
Kritik pedas juga ditujukan kepada TPID. Ahlis menilai rapat TPID selama ini hanya bersifat seremonial tanpa tindak lanjut yang konkret. Ia juga menyoroti minimnya pemahaman substansi inflasi di kalangan Biro Ekonomi dan Asisten II, sehingga fungsi koordinatif mereka tidak berjalan efektif.elle***
