Alasannews.com | Sambas — Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1,5 miliar di Desa Temajok, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, terancam tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
Kekhawatiran tersebut disampaikan tokoh masyarakat setempat yang juga aktif mengawasi proses pemasangan jaringan pipa air bersih di wilayah tersebut, Sabtu (27/12/2025).
Tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya itu mengungkapkan, sejak awal pihaknya telah mengingatkan perwakilan pelaksana proyek dari CV Weego Engineering agar tidak bekerja asal-asalan karena proyek tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Sejak awal kami sudah mewanti-wanti agar pekerjaan ini dilakukan dengan serius dan sesuai standar teknis. Ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat banyak, jadi tidak boleh main-main,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa pihak pelaksana di lapangan bernama Harun, yang selain mengaku sebagai pengawas proyek juga merupakan perangkat desa setempat. Namun, hingga kini progres pekerjaan dinilai tidak menunjukkan percepatan yang signifikan.
Menurutnya, kekhawatiran warga bukan tanpa dasar. Pada 2022 lalu, proyek Pamsimas di lokasi yang sama sempat mengalami kegagalan dan mangkrak, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat.
“Pada proyek sebelumnya pun, saat masyarakat sudah menegur karena ada kejanggalan, pihak rekanan tetap mengabaikan pengawasan. Jangan sampai kejadian itu terulang,” tegasnya.
Tim jurnalis Kilas Fakta bersama tim media lainnya melakukan investigasi lapangan pada Sabtu (27/12/2025).
Berdasarkan pantauan langsung dan keterangan warga, penyelesaian proyek hingga akhir Desember dinilai sangat kecil kemungkinannya tercapai.
Hingga saat ini, pemasangan Sambungan Rumah (SR) dari rumah ke rumah disebut belum satu pun terealisasi. Selain itu, pemasangan pipa utama sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer dari bendungan menuju jembatan juga belum terpasang sama sekali.
“Secara deadline ini sudah sangat kritis. Kalau melihat kondisi di lapangan, pekerjaan masih jauh dari kata selesai,” ungkap tokoh masyarakat tersebut.
Meski demikian, masyarakat Temajok tetap berharap proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik karena menyangkut kepentingan umum dan keselamatan warga. Namun, apabila terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian pekerjaan, masyarakat meminta adanya konsekuensi yang jelas, terutama terkait penggunaan keuangan negara.
Tokoh masyarakat itu pun mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Sambas agar turun tangan melakukan pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Jangan terburu-buru dilakukan pembayaran. Harus dihitung secara jelas berapa potensi kerugian negara jika pekerjaan tidak sesuai kontrak,” katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan pengamatan lapangan per 27 Desember, dirinya meragukan proyek tersebut bisa tuntas sesuai jadwal.
“Saya melihat langsung kondisinya. Saya tidak yakin proyek ini akan selesai tepat waktu,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak media telah berupaya mengonfirmasi Harun selaku perwakilan pelaksana melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Tim - Liputan
(Red/Gun)
