- H Muhidin Said SE, MBA Wakil Ketua Banggar DPR-RI. (Ist)
ALASANNEWS (JAKARTA) : Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Muhidin Said, SE.,MBA menyatakan keyakinannya bahwa kondisi perekonomian nasional akan semakin membaik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka refleksi akhir tahun 2025 dan proyeksi ekonomi menyambut tahun 2026.
"Dalam hitungan beberapa hari ke depan, kita akan segera mengakhiri tahun 2025 dan segera memasuki gerbang baru tahun 2026. Seiring perjalanan waktu satu tahun terakhir, tentunya sudah banyak yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia, sehingga kita tetap bisa kokoh, kuat, dan solid sebagai sebuah bangsa," ujar Muhidin Said, politisi senior Fraksi Partai Golkar DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, melalui rilis yang dikirim ke Alasannews, Senin (15/12/25)
Muhidin Said menyebut bencana alam banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang meninggalkan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur berat. Kondisi ini, menurutnya, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menyelaraskan pembangunan dan menjaga kelestarian alam.
Sebagai Pimpinan Banggar DPR RI, ia mendukung penuh alokasi anggaran Rp 60 triliun dari Kementerian Keuangan untuk penanganan bencana di Sumatera. "Kita berharap alokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk mempercepat proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. Pemanfaatan dana tersebut perlu segera dioptimalkan oleh pemerintah di tiga provinsi terdampak," jelasnya.
Politisi senior Partai Golkar ini menilai sepanjang tahun 2025 perekonomian nasional masih sejalan dengan target, mencapai 5,04% hingga Triwulan III. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Triwulan IV dapat menyentuh 5,2%-5,4%, didukung stimulus fiskal dan kebijakan Bank Indonesia.
"Kinerja positif juga ditunjukkan oleh neraca perdagangan Indonesia yang mencatat surplus selama 66 bulan berturut-turut, mencapai US$ 35,88 miliar hingga Oktober 2025. Meskipun demikian, kinerja penerimaan pajak menghadapi tantangan, baru mencapai 70,2% dari outlook hingga Oktober 2025" ujar Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar Dapil Sulteng
Outlook Ekonomi Tahun 2026
Muhidin Said menyebut Tahun 2026 sebagai "ujian yang sesungguhnya" bagi Pemerintah. APBN 2026 didesain dengan pendekatan yang lebih implementatif, memprioritaskan belanja langsung ke masyarakat (53,87% atau Rp 2.070 triliun) dibandingkan belanja tidak langsung.
"Belanja langsung melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP), Program Keluarga Harapan (PKH), ketahanan pangan, kartu sembako dll, diharapkan akan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2026," paparnya.
Pendekatan fiskal ini berdampak pada penyusutan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menjadi Rp 693 triliun (turun 22,36% dari APBN 2025). Penurunan ini dilakukan untuk menggeser anggaran ke belanja pusat yang menyasar langsung masyarakat di daerah. Meskipun tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi Tiongkok masih mengintai, Muhidin Said yakin perekonomian nasional dapat tumbuh 5,4% hingga 5,6% pada tahun 2026.
"Semuanya akan sangat tergantung, bagaimana kita mengantisipasi kondisi global dan memperkuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.***
