ALASANnews.com.— Pemerintah Kabupaten Tolitoli masih terus mengoptimalkan kinerja pendapatan menjelang penutupan tahun anggaran, sekaligus mempersiapkan struktur pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Tolitoli, Budi Katiandagho, Selasa (2/12) di ruang kerjaannya menjelaskan terkait capaian pendapatan dan dinamika transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Menurut Budi, komponen pendapatan daerah pada RAPBD 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, serta transfer pemerintah provinsi. “Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Untuk tahun berjalan, pemerintah pusat menetapkan target DBH sebesar Rp52 miliar, turun cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp84 miliar. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan optimalisasi kurang salur yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Budi mengungkapkan, dari total yang harus daerah Terima mengalami penyesuaian kurang salur, tidak semua menerima penyaluran penuh. “Tolitoli hanya menerima Rp64 miliar, sementara Rp22 miliar sisanya tidak disalurkan oleh pemerintah pusat. Ini murni kebijakan pusat berdasarkan evaluasi kinerja penyaluran tahun sebelumnya,” kata dia.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada realisasi pendapatan karena Rp64 miliar DBH yang seharusnya masuk ke Kas Daerah hingga kini belum terealisasi sepenuhnya. Akibatnya, pendapatan hingga akhir tahun masih belum mencapai target.
Selain transfer pusat, pemerintah daerah juga mengandalkan transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Budi menyebutkan bahwa provinsi juga memiliki komponen DBH yang dibagikan ke kabupaten/kota. “Sampai Desember ini, kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) DBH triwulan terakhir. Pada tahun sebelumnya, pemerintah provinsi menyalurkan DBH sekitar Rp25 miliar,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Bupati telah resmi menyurati Gubernur Sulteng guna meminta arahan dan percepatan terkait mekanisme penyaluran sisa DBH provinsi. Pemerintah daerah berharap provinsi dapat segera menetapkan dasar hukum penyaluran agar dana dapat masuk ke kas daerah sebelum tutup buku anggaran.
Budi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap optimis meski kondisi penyaluran dana tidak sepenuhnya sesuai harapan. “Kita tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Namun tentu kita berharap percepatan penyaluran agar realisasi pendapatan tidak terganggu,” ujarnya.
Di tengah perlambatan pendapatan tersebut, BPKAD Tolitoli bersama seluruh OPD diminta menerapkan efisiensi. Pemerintah daerah sudah mengeluarkan instruksi pembatasan kegiatan, terutama yang pembiayaannya bersumber dari dana transfer yang belum masuk.
“Instruksi sudah disampaikan kepada seluruh OPD. Kita melakukan penajaman prioritas kegiatan agar tidak menimbulkan beban belanja di luar kemampuan pendapatan daerah,” beber Budi.
Ia menambahkan bahwa menjelang penghujung tahun, pemerintah daerah masih mengoptimalkan berbagai komponen pendapatan yang mungkin masih dapat dikejar, baik dari PAD maupun potensi transfer tambahan apabila regulasi memungkinkan.
Meski demikian, Budi memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan stabilitas fiskal daerah. “Yang terpenting adalah menjaga APBD tetap sehat, realistis, dan berdampak pada pelayanan publik. Prinsip kehati-hatian tetap kita kedepankan,” tegasnya.
Dengan komposisi RAPBD 2025 yang telah mencapai Rp1,2 triliun, pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dan provinsi dapat berjalan lebih maksimal agar pembangunan di Kabupaten Tolitoli tetap berlangsung sesuai target perencanaan.wahyu
