TOLITOLI — Pemerintah Kabupaten Tolitoli kembali menorehkan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Bupati Tolitoli, Hi. Amran Hi. Yahya, menghadiri langsung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Pemkab Tolitoli tentang pelaksanaan pidana kerja sosial.
Kegiatan penting tersebut digelar di Ruang Pertemuan Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (10/12/2025), dan menjadi perhatian banyak pihak karena menyangkut terobosan baru dalam sistem penegakan hukum di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Amran Hi. Yahya menegaskan bahwa kerja sama ini tidak boleh hanya menjadi simbolis. Ia menekankan pentingnya implementasi nyata melalui koordinasi intensif dan pendampingan hukum yang berkelanjutan serta berkeadilan.
Menurut Amran, sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan merupakan kunci dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ia berharap program ini mampu menjadi fondasi baru dalam penegakan hukum yang lebih humanis.
Perjanjian kerja sama ini mencakup berbagai bidang strategis, di antaranya program pencegahan korupsi dan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang lebih mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui skema pidana kerja sosial, pelaku pelanggaran hukum tertentu nantinya dapat menjalani hukuman dengan cara melakukan pekerjaan sosial yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan progresif yang tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi sosial serta pembentukan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Kejaksaan Negeri Tolitoli menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program secara profesional, transparan, dan akuntabel demi terciptanya keadilan yang merata.
Masyarakat Tolitoli pun diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari kerja sama ini, baik melalui meningkatnya kualitas pelayanan publik maupun melalui tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Dengan penandatanganan PKS ini, Pemkab Tolitoli dan Kejaksaan Negeri Tolitoli menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.
