- Gubernur Sulteng Dr H Anwar Hafid M.Si (Ist).
Oleh: Elkana Lengkong
ALASANNEWS, (Palu) – Tanggal 13 April 2026 menjadi momentum sakral bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Di usia yang ke-62 tahun sebagai daerah otonom, provinsi yang kaya akan sumber daya mineral ini tidak sekadar merayakan pertambahan usia secara seremonial.
Tetapi tahun ini adalah perayaan tentang perubahan besar dalam tata kelola kesejahteraan dan pergeseran paradigma pembangunan yang lebih membumi.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes., Sulawesi Tengah kini tengah menata wajah baru.
Sebuah wajah yang tidak hanya megah secara statistik pertumbuhan ekonomi, namun juga manusiawi, inklusif, dan progresif dalam pelayanan dasar terhadap masyarakatnya. Sejarah mencatat, banyak pemimpin Sulteng sebelumnya telah meletakkan fondasi pembangunan di tanah Tadulako ini.
Namun, era Anwar Hafid membawa warna yang kontras. Sosok yang dijuluki "Bupati Bertangan Dingin" saat memimpin Morowali dua periode ini, kini mereplikasi visi besarnya ke level provinsi. Keberhasilannya dahulu menyulap Bahodopi menjadi pusat industri nikel dunia menjadi garansi nyata bahwa di tangannya, potensi alam bukan sekadar komoditas, melainkan alat untuk mensejahterakan masyarakat
Program "BERANI": Jawaban Atas Keluhan Rakyat
Memasuki tahun kedua kepemimpinan Anwar-Reny, publik mulai merasakan dampak nyata dari 9 Program BERANI (Bersama Anwar-Reny). Dua program yang paling fenomenal dan menjadi buah bibir hingga ke pelosok desa adalah BERANI Sehat dan BERANI Cerdas.
"Sampai saat ini saya dan Ibu Reny fokus kerja untuk wujudkan visi-misi lewat 9 program Berani jadikan Sulteng Nambaso (Hebat/Besar)," kata Gubernur Anwar Hafid kepada Alasannews melalui pesan WhatsApp, belum lama ini.
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Dr. Slamet Riadi Cante, M.Si., menilai bahwa arah kebijakan Anwar Hafid sangat presisi dalam menyasar kebutuhan paling fundamental.
"Program Berani Sehat dan Berani Cerdas adalah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan nadi kehidupan rakyat. Selama ini, biaya pengobatan dan pendidikan tinggi menjadi momok menakutkan, terutama bagi warga kurang mampu atau mereka yang kepesertaan BPJS-nya menunggak," ujar Prof. Slamet Riadi kepada Alasannews Senin(6/4/2026) lewat pesan WhatsApp.
Baginya, Anwar Hafid hadir pemimpin memberikan solusi konkret, bukan sekadar janji atau 'PHP'.
Revolusi Pelayanan: Keadilan dalam Selembar KTP
Salah satu terobosan paling radikal dalam sejarah pelayanan publik di Sulteng adalah kebijakan BERANI Sehat. Anwar Hafid memutus rantai birokrasi kesehatan yang kerap menjadi labirin bagi rakyat kecil. Kini, warga Sulawesi Tengah tidak perlu lagi dipusingkan dengan administrasi yang berbelit atau tunggakan iuran saat sakit. Cukup dengan menunjukkan KTP di Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah, layanan kesehatan gratis sudah bisa diakses.
Di sektor pendidikan, melalui BERANI Cerdas, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran fantastis sekitar Rp84 miliar untuk bantuan biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT). Program ini menyasar lebih dari 23.500 mahasiswa di seluruh penjuru Sulteng. Langkah berani ini secara langsung mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng yang kini telah menyentuh angka 72,80.
Berani Lancar
Gubernur Anwar Hafid menyadari bahwa kemajuan ekonomi mustahil tercapai tanpa urat nadi transportasi yang prima. Lewat program BERANI Lancar, infrastruktur jalan menjadi prioritas utama untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta membuka isolasi daerah.
“Jalan yang lebih lebar dan mulus akan memudahkan aktivitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja yang lebih luas,” tegas Anwar Hafid.
Membangun ribuan kilometer aspal bukan perkara retorika. Salah satu bukti nyatanya adalah ground breaking pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Desa Boladangko hingga Banggaiba, Kabupaten Sigi, pada 2 April 2026.
Proyek ini menarik karena menggunakan dana CSR swasta, yang sekaligus bertindak sebagai kontraktor pelaksana. Jalan ini menjadi simbol redistribusi kekayaan, di mana hasil industri dialirkan menjadi jalan mulus bagi petani di pelosok agar bisa membawa hasil panen ke pasar dengan biaya logistik rendah.
Menuju Ekonomi Hijau: Dari Morowali ke Siniu
Pengalaman Anwar Hafid di Morowali menjadi kompas dalam mengelola ekonomi makro. Ia paham bahwa industri tambang harus selaras dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Salah satu rencana beraninya adalah mewacanakan legalisasi tambang emas rakyat di Parigi Moutong (Parimo) dengan konsep ramah lingkungan.
"Rakyat lapar dan tidak semua punya sawah," selorohnya santai namun tajam menanggapi kritik kelompok yang ingin Parimo murni hanya sebagai sentra pangan. Baginya, perut rakyat adalah prioritas yang tidak bisa ditunda dengan debat teoritis.
Kini, fokus Anwar Hafid tertuju pada Kawasan Industri Siniu (PSN-NEPIE) di Parimo seluas 2.500 hektar. Jika Bahodopi adalah masa lalu yang sukses, Siniu adalah masa depan.
Kawasan ini dirancang sebagai pusat hilirisasi nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik (MHP) dengan konsep energi hijau. Suplai listriknya berasal dari PLTA Banggaipa di Kulawi, Sigi, dengan potensi 312 MW. Ini adalah jawaban Sulteng terhadap tuntutan global Sustainable Development Goals (SDGs).
Membedah Akar Kemiskinan: Hunian Layak Sebagai Kunci
Di balik sikapnya yang merakyat, Anwar Hafid adalah sosok pemimpin yang menuntut disiplin tinggi dan data yang akurat. Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng, Senin (30/3/2026), ia menyoroti tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai faktor utama yang membuat angka kemiskinan sulit turun.
Wilayah seperti Parigi Moutong, Donggala, Tojo Una-Una, dan Sigi masih menjadi kantong kemiskinan. Hasil diskusi dengan BPS menunjukkan adanya anomali: warga dengan penghasilan yang sebenarnya cukup, tetap tergolong miskin karena tinggal di hunian tanpa fasilitas dasar.
"Bisa jadi penyebab angka kemiskinan sulit turun karena masih banyak rumah tidak layak huni," ujar Anwar. Ia mengusulkan perubahan kebijakan total bukan lagi bantuan stimulan yang tanggung, melainkan penyediaan hunian siap pakai bagi kelompok paling membutuhkan.
Ia memperkirakan satu unit rumah sederhana membutuhkan anggaran sekitar Rp86 juta. Targetnya ambisius namun terukur: jika konsisten dijalankan mulai 2027, angka kemiskinan yang saat ini di kisaran 10 persen bisa ditekan hingga menjadi 6 persen.
Kepemimpinan dengan Hati
"Dua tahun pertama ini adalah fondasi. Kami ingin memastikan rakyat tidak hanya menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri. Kami ingin mereka sehat, cerdas, dan berdaya secara ekonomi," tegas Anwar Hafid sebagai refleksi kepemimpinannya.
Di usia ke-62 ini, Sulawesi Tengah bukan lagi sekadar nama di atas peta otonomi. Di bawah nakhoda Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, pemerintah hadir di ruang-ruang kelas universitas melalui beasiswa, hadir di lorong rumah sakit melalui layanan KTP, dan hadir di jalan-jalan desa yang kini mulus teraspal.
Harapan rakyat yang selama ini mungkin hanya dianggap sekadar mimpi atau janji kampanye, kini pelan tapi pasti menemukan bentuk nyatanya.
Sulawesi Tengah sedang berlari menuju masa depan yang lebih cerah di tangan seorang pemimpin yang bekerja bukan hanya dengan angka, tapi dengan hati. ***
