ALASANNEWS, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan dirinya tidak mengkhawatirkan laju penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.
Gubernur Anwar Hafid memastikan, sejauh ini proses penyerapan anggaran oleh seluruh OPD masih berjalan dalam koridor normal.
"Kalau berbicara serapan anggaran oleh OPD, setahu saya serapan masih normal. Bagi saya, bicara serapan itu pasti cepat terserap. Yang muncul dan jadi pertanyaan, apakah setelah anggaran terserap apakah bisa dibayarkan?" kata Gubernur H Anwar Hafid kepada Alasannews lewat WhatsApp, Selasa (22/9/2026).
Pergeseran Tren Anggaran: Dari Serapan ke Ketersediaan Kas
Anwar Hafid menjelaskan, dinamika pengelolaan keuangan daerah saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun anggaran sebelumnya.
Jika sebelumnya pemerintah daerah lebih banyak menghadapi tantangan dalam merealisasikan anggaran yang tersedia, kini perhatian juga diarahkan pada aspek likuiditas dan kemampuan bayar daerah.
Ia memaparkan, struktur APBD Sulteng Tahun Anggaran 2026 mengalami dinamika, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. Anggaran APBD Tahun 2026 yang awalnya berada di kisaran Rp4,3 triliun kemudian mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar Rp4,9 triliun.
Sementara itu, alokasi Rp80 miliar dalam APBD-P 2026 merupakan bagian dari penyesuaian anggaran tersebut.
"Jadi pertanyaannya, apakah nantinya dana itu benar-benar tersedia hingga akhir tahun anggaran? Sebab, saat ini penggunaan anggaran berbeda dengan tahun sebelumnya. Dana tersebut bukan hanya untuk membiayai proyek fisik, tetapi juga untuk menyokong beberapa program strategis lainnya," jelasnya.
Gubernur berharap ketersediaan kas daerah tetap aman hingga penutupan tahun anggaran pada Desember 2026. Namun, ia mengakui pemerintah daerah tetap harus realistis dalam mengelola kemampuan fiskal.
"Mudah-mudahan dananya tersedia. Namun, jika ternyata dana tidak mencukupi, tentu ada beberapa proyek yang pekerjaannya terpaksa harus ditunda," tegas Anwar Hafid.
Sorotan DPRD dan Potensi SiLPA
Pernyataan Gubernur tersebut muncul di tengah berkembangnya sorotan di internal DPRD Sulawesi Tengah terkait realisasi belanja sejumlah OPD.
Melansir Kailipost.com, sejumlah pihak di parlemen mengkhawatirkan anggaran perubahan sebesar Rp80 miliar berpotensi menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) apabila pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal.
"Ada rekomendasi dari auditor negara bahwa serapan APBD Sulteng rendah. Tahun lalu saja ada SiLPA, dan ini dikhawatirkan akan terulang kembali pada anggaran perubahan," ungkap salah seorang pejabat non-struktural di DPRD Sulteng.
Realisasi Program Pokir OPD Jadi Sorotan
Kekhawatiran serupa juga disampaikan salah seorang pejabat di lingkungan eksekutif yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Menurut sumber tersebut, lambatnya realisasi anggaran menunjukkan adanya sejumlah program yang belum berjalan sesuai dengan perencanaan awal APBD.
Ia juga menyoroti fungsi pengawasan komisi-komisi di DPRD yang dinilai perlu diperkuat dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang menjadi mitra kerja masing-masing.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah program yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Salah satunya disebut terdapat pada paket program di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulteng dengan nilai sekitar Rp46 miliar pada Tahun Anggaran 2026, yang hingga kini dilaporkan belum sepenuhnya berjalan.
Kendati muncul sorotan mengenai realisasi belanja dan potensi SiLPA, Gubernur Anwar Hafid tetap menilai ritme kerja OPD masih berjalan dalam koridor yang normal.
Fokus pemerintah daerah saat ini, kata dia, bukan hanya mengejar percepatan serapan anggaran, tetapi juga memastikan ketersediaan kas daerah sehingga seluruh kewajiban pembayaran dapat dipenuhi hingga akhir tahun anggaran.
