Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Diduga Dikendalikan Bos AF, Gudang Penampungan Solar Subsidi di Wajok Hulu Jadi Sorotan, Aparat penegak hukum Diminta Bertindak

| 21:32 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-19T14:42:31Z
Diduga Dikendalikan Bos AF, Gudang Penampungan Solar Subsidi di Wajok Hulu Jadi Sorotan, Aparat penegak hukum Diminta Bertindak.

Alasannews.com | MEMPAWAH – Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di kawasan Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menjadi sorotan warga. Sebuah gudang di wilayah tersebut diduga digunakan sebagai tempat penampungan solar subsidi yang diperoleh melalui sejumlah kendaraan pengangkut.


Berdasarkan keterangan warga dan anggota tim investigasi kepada awak media, Kamis (19/11/2026), aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan BBM subsidi itu disebut telah berlangsung lebih dari dua bulan. Namun, hingga kini belum terdapat keterangan resmi mengenai status maupun legalitas kegiatan di lokasi tersebut.



Sumber yang memberikan informasi kepada media menyebutkan, aktivitas itu diduga melibatkan seseorang berinisial AF yang disebut-sebut sebagai pihak yang mengendalikan kegiatan penampungan.


Modus operasional yang disampaikan sumber tersebut diduga menggunakan truk tertutup terpal dan kendaraan pikap. Kendaraan-kendaraan itu disebut melakukan pengisian solar di sejumlah SPBU atau titik penyaluran di kawasan Wajok, sebelum BBM dibawa menuju gudang yang berada di Wajok Hulu.


"Modusnya menggunakan truk yang ditutup terpal dan ada juga mobil pikap. Mereka mengantre di SPBU/HKR Wajok, setelah terisi penuh baru dibawa ke lokasi gudang di Wajok," ungkap sumber tersebut.


Informasi yang dihimpun menyebutkan, solar subsidi yang telah dikumpulkan diduga ditampung di gudang tersebut sebelum dipasarkan kembali kepada pihak perusahaan dengan harga yang lebih tinggi.


Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi menyimpang dari tujuan kebijakan subsidi pemerintah. Pasalnya, BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok konsumen dan sektor tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, bukan untuk dikumpulkan dan diperdagangkan kembali demi memperoleh keuntungan komersial.


Dampak yang dikeluhkan masyarakat adalah semakin sulitnya memperoleh solar subsidi untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi produktif.


Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena distribusi BBM subsidi menyangkut kepentingan publik, keberlangsungan usaha masyarakat kecil, serta penggunaan anggaran negara untuk menjaga keterjangkauan energi.


Warga mendesak aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun instansi terkait, segera melakukan pemeriksaan terhadap gudang yang dimaksud.


Penelusuran juga diharapkan mencakup asal-usul BBM, pola pengangkutan, frekuensi pengisian di SPBU, kapasitas penampungan, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.


PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang berkaitan dengan penyaluran BBM juga diharapkan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap distribusi solar subsidi di wilayah Wajok dan sekitarnya.


Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proses penyaluran, termasuk kemungkinan penyalahgunaan fasilitas pengisian BBM bersubsidi.


Dari aspek hukum, dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.


Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, BBG, dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah.


Namun, penerapan pasal pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk pembuktian unsur perbuatan, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta asal-usul BBM yang ditemukan.


Selain aspek pidana, penyimpanan BBM dalam jumlah besar juga perlu diperiksa dari sisi perizinan, standar keselamatan, dan ketentuan teknis penyimpanan bahan mudah terbakar.


Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam informasi warga, pengelola gudang, maupun instansi berwenang terkait dugaan aktivitas penampungan solar subsidi tersebut.


Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak berinisial AF, pengelola SPBU atau titik penyaluran yang disebutkan, kepolisian, serta PT Pertamina Patra Niaga guna memperoleh penjelasan yang berimbang.


Pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan keterangan sumber dan masih memerlukan verifikasi lapangan serta pembuktian oleh pihak berwenang.


Masyarakat berharap aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri rantai distribusi BBM apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan subsidi.


Sebab, subsidi energi merupakan hak masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap dugaan penyimpangan distribusinya perlu ditangani secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


(Tim/Liputan)

Redaksi/Gun

×
Berita Terbaru Update