Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Gebrakan Gubernur Anwar Hafid, Calon Pejabat OPD Akan Diwawancarai Langsung Sebelum Dilantik

| 16:44 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-18T09:44:34Z

 


ALASANNEWS, PALU – Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menyiapkan gebrakan langkah baru dalam penataan birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu gebrakannya adalah mewawancarai langsung para calon pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum mereka dilantik.


Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pejabat yang menduduki jabatan strategis memiliki kapasitas, kompetensi, integritas, serta komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan dan merealisasikan sembilan Program Berani.


"Selektivitas bagi para pejabat OPD, akan saya wawancara langsung sebelum dilantik," kata Gubernur Anwar Hafid kepada Alasannews,  Selasa (18/11/2026), melalui pesan WhatsApp.


Kebijakan tersebut menjadi bagian dari persiapan rotasi dan penyegaran organisasi di lingkungan Pemprov Sulteng yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026.


Gubernur Anwar Hafid ingin memastikan proses penempatan pejabat tidak sekadar menjadi pergantian personel, tetapi benar-benar menghasilkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat.


Rotasi jabatan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), administrator (Eselon III), hingga pengawas (Eselon IV). Sejumlah posisi akan mengalami pergeseran, sementara jabatan yang kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun akan diisi melalui mekanisme yang berlaku.


"Rotasi ini memiliki kepentingan besar bagi keberhasilan sembilan Program Berani, termasuk Berani Sehat dan Berani Cerdas. Karena itu, asesmen sangat penting bagi sejumlah pejabat pimpinan OPD di lingkup Pemprov Sulteng, baik Eselon II, III, maupun IV. Ada yang bergeser, ada juga yang mengisi jabatan karena pensiun," kata Anwar Hafid.


Wawancara Langsung untuk Memastikan Kompetensi


Keterlibatan langsung gubernur dalam mewawancarai calon pejabat menjadi salah satu perhatian dalam proses penataan birokrasi kali ini.


Melalui mekanisme tersebut, Anwar ingin mengetahui secara langsung pemahaman, kemampuan manajerial, visi kerja, serta kesanggupan para calon pejabat dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Penempatan aparatur pada jabatan tertentu harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan individu. Dengan demikian, setiap pimpinan OPD diharapkan mampu bekerja secara terukur serta bertanggung jawab terhadap target pembangunan daerah.


Anwar juga menaruh perhatian terhadap ASN berprestasi yang selama ini belum memperoleh kesempatan menduduki jabatan struktural. Menurutnya, pengembangan karier aparatur harus berlangsung secara objektif melalui asesmen dan penilaian berdasarkan kompetensi.


Promosi jabatan tidak boleh hanya mempertimbangkan lamanya masa pengabdian. Kapasitas, integritas, profesionalisme, dan rekam jejak kinerja harus menjadi dasar utama dalam menentukan seseorang layak menduduki jabatan pemerintahan.


Meritokrasi, Bukan Kedekatan Personal


Dalam membangun pemerintahan yang profesional, Anwar Hafid menegaskan perlunya perubahan paradigma birokrasi. Aparatur pemerintah tidak boleh lagi menempatkan diri sebagai penguasa, melainkan harus menjadi pelayan masyarakat.


Mantan Bupati Morowali dua periode tersebut mengingatkan bahwa perubahan paradigma harus diwujudkan melalui sikap, perilaku, profesionalisme, serta sistem pengembangan karier ASN yang transparan dan berorientasi pada prestasi.


"Pemerintahan bukan tempat membangun kekuasaan dan mencari kedudukan, tetapi ruang untuk mengabdi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Anwar.


Penegasan tersebut juga disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (17/11/2026).


Anwar menjelaskan bahwa salah satu karakter utama birokrasi yang berorientasi pada pelayanan adalah menjunjung tinggi prinsip meritokrasi. Melalui prinsip tersebut, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan hubungan kedekatan dengan pejabat tertentu.


"Paradigma pemerintahan kita sekarang, kita menggeser dari penguasa menjadi pelayan. Kita ini pelayan. Ciri-ciri birokrat pelayan itu, satu, dia besar karena meritokrasi, bukan patronasi," ungkapnya.


Ia menegaskan bahwa kesempatan menduduki jabatan harus diberikan kepada ASN berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan karena kedekatan personal dengan kepala daerah.


"Dia besar karena kemampuannya, bukan karena kedekatannya. Bukan besar karena dekat Gubernur. Bukan besar karena pintar patende Gubernur," tegas Anwar.


Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa seluruh ASN yang memenuhi persyaratan harus memiliki peluang yang sama dalam pengembangan karier di lingkungan Pemprov Sulteng.


Tegas Tolak Praktik Jual Beli Jabatan


Selain mendorong meritokrasi, Gubernur Anwar Hafid juga menegaskan komitmennya mencegah praktik transaksional dalam proses mutasi dan promosi jabatan.


Menurutnya, jabatan pemerintahan merupakan amanah yang harus diberikan berdasarkan kompetensi, kapasitas, integritas, dan prestasi. Tidak boleh ada praktik pemberian uang atau imbalan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan posisi strategis.


Anwar mengingatkan seluruh ASN agar tidak mudah percaya kepada oknum yang menawarkan atau menjanjikan promosi jabatan dengan meminta sejumlah uang.


"Sekarang sudah saya kasih tahu, tidak bisa ada pegawai yang bisa promosi karena uang. Jadi jangan percaya kalau ada orang ke sana kemari mau pelantikan minta uang dan sebagainya. Tidak ada," ujarnya.


Penataan Birokrasi untuk Menuntaskan Sembilan Program Berani


Gebrakan wawancara langsung terhadap calon pejabat OPD menunjukkan bahwa Gubernur Anwar Hafid ingin menempatkan kualitas sumber daya manusia birokrasi sebagai salah satu faktor penting keberhasilan pembangunan Sulawesi Tengah.


Sembilan Program Berani membutuhkan dukungan aparatur yang memiliki kemampuan bekerja, memahami persoalan masyarakat, serta mampu menerjemahkan kebijakan gubernur menjadi pelayanan publik yang berkualitas.


Karena itu, rotasi pejabat pada Desember 2026 tidak hanya dimaknai sebagai penyegaran organisasi, tetapi juga momentum memperkuat kinerja pemerintahan memasuki tahun kedua kepemimpinan Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.


Dengan seleksi, asesmen, dan wawancara langsung sebelum pelantikan, gubernur berharap jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sulteng benar-benar diisi aparatur yang memiliki kemampuan dan integritas.


Pada akhirnya, keberhasilan penataan birokrasi bukan diukur dari banyaknya pejabat yang berganti posisi, melainkan dari peningkatan kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Sulawesi Tengah.

×
Berita Terbaru Update