Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Gubernur Anwar Hafid: Desember 2026 Siapkan Rotasi Pejabat Pemprov Sulteng

| 06:59 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-17T23:59:18Z

 



ALASANNEWS, PALU – Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menyiapkan rotasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2026.


Rotasi tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), administrator (Eselon III), hingga pengawas (Eselon IV). Langkah ini merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat implementasi sembilan Program Berani.


"Desember 2026 nanti akan ada rotasi sejumlah pejabat pimpinan OPD di lingkup Pemprov Sulteng, baik Eselon II, III, maupun IV. Ada yang bergeser, ada juga yang mengisi jabatan karena pensiun," kata Gubernur Anwar Hafid kepada Alasannews melalui WhatsApp, Selasa (17/11/2026).


Terkait pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), khususnya pegawai yang memiliki prestasi dan kompetensi tetapi belum memperoleh kesempatan menduduki jabatan struktural, Anwar menegaskan bahwa proses promosi dan penempatan pejabat akan dilakukan melalui mekanisme asesmen.


Menurutnya, pengembangan karier ASN tidak boleh hanya mempertimbangkan masa pengabdian, tetapi harus mengutamakan kemampuan, kompetensi, integritas, dan prestasi masing-masing aparatur.


Utamakan Meritokrasi, Bukan Kedekatan


Dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, Anwar Hafid menekankan pentingnya perubahan paradigma birokrasi. Aparatur pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi memosisikan diri sebagai penguasa, melainkan harus hadir sebagai pelayan masyarakat.


Mantan Bupati Morowali dua periode tersebut mengingatkan bahwa perubahan paradigma itu harus diwujudkan melalui sikap, perilaku, profesionalisme, serta sistem pengembangan karier ASN yang transparan dan berorientasi pada prestasi.


"Pemerintahan bukan tempat membangun kekuasaan dan mencari kedudukan, tetapi ruang untuk mengabdi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Anwar.


Penegasan tersebut juga disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (17/11/2026).


Anwar menjelaskan, salah satu karakter utama birokrasi yang berorientasi pada pelayanan adalah menjunjung tinggi prinsip meritokrasi. Melalui prinsip ini, setiap aparatur memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menduduki jabatan berdasarkan kapasitas, kemampuan, serta prestasi.


"Paradigma pemerintahan kita sekarang, kita menggeser dari penguasa menjadi pelayan. Kita ini pelayan. Ciri-ciri birokrat pelayan itu, satu, dia besar karena meritokrasi, bukan patronasi," ungkapnya.


Ia menegaskan, seorang ASN harus mendapatkan kesempatan berkarier karena kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, bukan lantaran hubungan kedekatan dengan kepala daerah.


"Dia besar karena kemampuannya, bukan karena kedekatannya. Bukan besar karena dekat Gubernur. Bukan besar karena pintar patende Gubernur," tegas Anwar.


Pernyataan tersebut menjadi pesan bahwa promosi jabatan di lingkungan Pemprov Sulteng harus memberikan ruang yang adil bagi seluruh ASN yang memenuhi persyaratan.


Promosi Jabatan Tanpa Transaksi


Selain mengedepankan meritokrasi, Gubernur Anwar Hafid juga memberikan perhatian serius terhadap upaya mencegah praktik transaksional dalam proses mutasi dan promosi jabatan.


Menurutnya, jabatan pemerintahan harus diperoleh melalui mekanisme yang profesional dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, dan prestasi. Tidak boleh ada praktik pemberian uang atau imbalan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan posisi jabatan.


Anwar pun mengingatkan seluruh ASN agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang menawarkan atau menjanjikan promosi jabatan dengan meminta sejumlah uang.


"Sekarang sudah saya kasih tahu, tidak bisa ada pegawai yang bisa promosi karena uang. Jadi jangan percaya kalau ada orang ke sana kemari mau pelantikan minta uang dan sebagainya. Tidak ada," ujarnya.


Bahkan, ia menyampaikan peringatan tegas kepada siapa pun yang mencoba memanfaatkan proses mutasi dan promosi jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Kalau saya dapat itu, saya berhentikan di tengah jalan," tandasnya.


Peringatan tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah untuk membangun birokrasi yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik jual beli jabatan.


Rotasi untuk Perkuat Sembilan Program Berani


Rencana rotasi pejabat pada Desember 2026 menjadi bagian dari agenda penataan organisasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.


Penataan organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan.


Terlebih, sembilan Program Berani sebagai agenda prioritas pemerintahan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido membutuhkan dukungan birokrasi yang profesional, responsif, inovatif, dan memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik.


Karena itu, rotasi dan pengisian jabatan tidak sekadar menjadi agenda penyegaran organisasi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap posisi ditempati aparatur yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.


Penegasan Gubernur Anwar Hafid mengenai meritokrasi sekaligus menjadi pesan penting bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulteng bahwa kesempatan mengembangkan karier harus terbuka berdasarkan kemampuan, integritas, dan prestasi, bukan kedekatan personal maupun transaksi.


Pada akhirnya, keberhasilan birokrasi tidak diukur dari tinggi rendahnya jabatan yang diduduki seseorang ataupun seberapa dekat hubungannya dengan pimpinan. Ukuran utamanya adalah integritas, tanggung jawab, profesionalisme, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.


Dengan prinsip tersebut, rotasi dan promosi pejabat yang direncanakan pada Desember 2026 diharapkan menjadi momentum pembenahan birokrasi Pemprov Sulteng sekaligus memperkuat akselerasi sembilan Program Berani demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

×
Berita Terbaru Update