*PENULIS : Sultan*
*BUOL, Alasanews.com -* Di struktur Pemerintahan Kabupaten Buol, ada jabatan yang gajinya dibayar APBD, pangkatnya setara Kepala Dinas, tapi perannya nyaris tidak terlihat. Jabatan itu adalah *Staf Ahli Bupati*.
Secara aturan, mereka adalah pemberi pertimbangan utama Bupati. Namun dalam praktik selama 2025-2026, Staf Ahli Buol lebih sering muncul sebagai peserta rapat, bukan sebagai pembuat kajian.
Staf Ahli Bupati adalah kelompok staf yang mempunyai keahlian tertentu untuk membantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
Ketentuan itu diatur dalam *Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*, yang mengacu pada *PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*.
Dalam aturan tersebut, Staf Ahli dibatasi paling banyak 3 orang, dengan bidang: Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; serta Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Mereka adalah ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Bukan jabatan politik, bukan jabatan titipan.
Tugas Staf Ahli bukan melaksanakan program. Tugasnya adalah menyiapkan bahan telaahan terhadap isu strategis di bidangnya, memberi saran kebijakan dan rekomendasi pemecahan masalah untuk bahan keputusan Bupati, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati, melakukan koordinasi konsultatif dengan Sekda dan OPD, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekda.
Singkatnya: *Staf Ahli berpikir, Bupati memutuskan, OPD melaksanakan.*
Berdasarkan penelusuran Alasanews.com terhadap pemberitaan resmi Pemkab Buol selama 2025-2026, peran Staf Ahli belum terlihat dalam bentuk kajian atau rekomendasi yang dipublikasikan.
Yang tercatat justru daftar hadir. Pada Rapat Koordinasi Evaluasi 2025 dan Agenda 2026, 2 Desember, dihadiri "para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, lurah." Tidak disebut ada telaahan apa yang disampaikan Staf Ahli.
Pada Orientasi PPPK, 27 Januari 2026, disebutkan "Turut hadir... para asisten, staf ahli, pimpinan perangkat daerah."
Pada Paripurna LKPJ Bupati 2025, 31 Maret 2026, disebut hadir "Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Nurlela, S.H" bersama OPD lain.
Pada Paripurna Nota Keuangan RAPBD 2026, 25 September 2026, disebutkan "Hadir... pejabat Eselon II, Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati, serta 15 Anggota DPRD."
Pada Rapat Persiapan LPPD dan Evaluasi Kepala Daerah 2025, 29 Desember, dihadiri "Pj. Sekda, para Asisten, para Staf Ahli Bupati, Inspektur, Kepala Bappeda..."
Di semua kegiatan itu, tidak ada satu pun berita resmi yang mempublikasikan judul telaahan, rekomendasi tertulis, atau hasil kajian dari Staf Ahli.
Dari data yang terpublikasi, Staf Ahli Buol di antaranya adalah *Dadang, S.H., M.H.*, yang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada 16 Oktober 2025, setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah. Kemudian *Nurlela, S.H.*, yang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
Untuk daftar lengkap dan terbaru 2026, Alasanews.com masih menunggu konfirmasi resmi dari BKPSDM Kabupaten Buol, karena dimungkinkan ada rotasi setelah pelantikan pejabat 2 November 2026.
Agar tidak salah paham, ini batas tegas Staf Ahli: Tidak punya OPD bawahan, tidak mengelola anggaran dan bukan Pengguna Anggaran, tidak memerintah Kepala Dinas / Kabag, tidak menandatangani SPJ / pencairan dana, dan tidak menggantikan Sekda, Asisten, atau Kepala OPD.
Staf Ahli hanya memberi saran. Keputusan dan eksekusi tetap di Bupati, Sekda, dan Kepala OPD.
Di sisi lain, dalam berbagai kegiatan pemerintahan, yang justru tampil di depan dan memegang program adalah *Staf Khusus dan Utusan Khusus Bupati*.
Jabatan Staf Khusus / Utusan Khusus bukan jabatan perangkat daerah. Mereka biasanya ditunjuk Bupati lewat SK atau surat tugas, bisa berasal dari luar ASN, dan tugasnya sesuai penugasan khusus Bupati.
Akibatnya, muncul kesan di publik: *Yang punya jabatan resmi dan dibayar negara, diam. Yang tidak punya jabatan struktural, justru yang bergerak.*
Dari penelusuran ini, ada tiga pertanyaan yang perlu dijawab Pemkab Buol. Berapa kajian dan rekomendasi tertulis yang sudah dihasilkan Staf Ahli Bupati Buol selama 2025-2026? Berapa kali Staf Ahli dimintai telaahan resmi oleh Bupati, dan apa hasilnya? Apakah Staf Ahli benar-benar difungsikan, atau hanya menjadi tempat parkir pejabat yang digeser dari jabatan sebelumnya?
Staf Ahli bukan jabatan pelengkap. Jika difungsikan dengan benar, Staf Ahli bisa menjadi rem dan otak bagi Bupati agar kebijakan tidak salah arah.
Tapi jika hanya dijadikan penonton rapat, maka jabatan ini hanya membebani APBD tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat Buol.
Sementara salah seorang pejabat resmi di Pemkab Buol juga mengakui dan membenarkan hal itu,
" sesuai tupoksinya peran dan fungsi sejumlah stap ahli Bupati selama ini memang belum maksimal sesuai harapan. Dan ini tetap menjadi perhatian serius agar peran sesuai tupoksinya mereka bisa lebih fokus dan maksimal dalam memberikan masukan dan pendapat secara resmi kepada Bupati" ujarnya


