PALU, AlasanNews.com – Perjuangan mendapatkan keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan bagi daerah penghasil harus dilakukan dengan kekuatan politik, argumentasi yang kuat, serta kesepakatan bersama. Daerah penghasil tambang, khususnya nikel, dinilai perlu memperkuat posisi tawar terhadap pemerintah pusat.
Pandangan tersebut disampaikan Sultanisah, salah satu pejabat di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, saat ditemui di kantornya di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu.
Dalam perbincangan tersebut, isu utama yang mengemuka adalah ketimpangan pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini menjadi perhatian sejumlah provinsi penghasil tambang.
Sultanisah yang akrab disapa Sultan dikenal sebagai ASN dengan pemikiran inovatif. Ia pernah memperoleh penghargaan sebagai ASN terinovatif dari pemerintah berkat gagasan dan pendekatan kerja yang dinilai berbeda dari pola konvensional.
Pengalamannya dalam bidang pertambangan juga membuat dirinya beberapa kali dipercaya menjadi narasumber, baik di tingkat daerah maupun nasional. Bahkan, pada 26 November mendatang, ia dijadwalkan kembali menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan di Kota Bogor.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba), Sultanisah mengaku telah membagi tugas dan tanggung jawab kepada jajaran di bawahnya. Perannya lebih banyak diarahkan pada koordinasi serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai target.
Ia juga pernah mendapat amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas ESDM ketika Ajeng Kris memasuki masa pensiun.
Lima Gubernur dan Ketua DPRD Harus Duduk Satu Meja
Berbicara mengenai ketidakadilan pembagian DBH, Sultanisah memiliki pandangan bahwa perjuangan daerah penghasil tidak cukup dilakukan secara sendiri-sendiri.
Menurutnya, lima gubernur dari provinsi penghasil tambang bersama seluruh ketua DPRD masing-masing perlu duduk satu meja untuk merumuskan sikap dan tuntutan bersama.
Pertemuan tersebut harus menghasilkan kesepakatan tertulis yang menjadi landasan perjuangan bersama. Dengan begitu, posisi tawar daerah terhadap pemerintah pusat akan lebih kuat dan memiliki dasar yang jelas.
"Tujuannya jelas, untuk membahas satu kesepakatan bersama dan secara tertulis. Agar posisi tawar daerah itu jelas di mata pemerintah pusat," menjadi inti pandangan yang disampaikan Sultanisah.
Lebih jauh, ia menilai perjuangan tersebut harus diarahkan pada perubahan kebijakan, bukan sekadar menyampaikan aspirasi.
Salah satu hal penting yang perlu diperjuangkan adalah memasukkan ketentuan dalam regulasi atau Peraturan Menteri (Permen) ESDM agar Sulawesi Tengah dan sejumlah provinsi penghasil nikel memperoleh pengakuan sebagai daerah pengelola sekaligus daerah penghasil.
Menurut pemikirannya, hal itu perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan besarnya aktivitas eksplorasi dan produksi pertambangan yang mencapai ribuan ton setiap tahunnya.
Jangan Biarkan Daerah Kaya Tambang Kehilangan Posisi Tawar
Gagasan tersebut menjadi penting di tengah besarnya aktivitas industri pertambangan di Sulawesi Tengah. Kekayaan sumber daya alam semestinya menjadi kekuatan untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Namun, perjuangan memperoleh pembagian hasil yang lebih adil membutuhkan kesatuan sikap antardaerah penghasil.
Sultanisah juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh ragu mengambil tindakan terhadap perusahaan pertambangan apabila ditemukan persoalan yang merugikan daerah.
Baginya, kepentingan daerah dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya mineral.
Pemikiran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan DBH bukan semata persoalan angka dalam APBD, melainkan menyangkut keadilan bagi daerah yang selama ini menjadi tempat berlangsungnya eksploitasi kekayaan alam.
Sulawesi Tengah memiliki kekuatan sebagai salah satu daerah strategis penghasil nikel nasional. Karena itu, konsolidasi antargubernur dan pimpinan DPRD daerah penghasil menjadi salah satu gagasan yang patut dibahas secara serius.
Sebab, daerah penghasil tidak seharusnya hanya menjadi tempat pengambilan kekayaan alam, tetapi juga harus memperoleh manfaat yang adil dari sumber daya yang dimilikinya.***
