BANDA ACEH -- Dewan Pimpinan Pemuda Cinta Aceh (PCA) menyampaikan perspektif terhadap Pj Bupati Aceh Barat kedepan yang akan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Rabu (05/10/2022).
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PCA, Sulthan Alfaraby, dalam pertemuan.
Mantan aktivis mahasiswa yang terkenal "hobi demo" di Banda Aceh dan langganan keluar masuk kantor polisi itu mengungkapkan bahwa sosok Pj Bupati Aceh Barat nantinya harus mampu melihat potensi di Aceh Barat.
"Pj Bupati haruslah sosok yang mampu membangun kepercayaan dan sayang dengan rakyat. Kemudian, yang jeli melihat potensi daerah. Kerjasama yang solid akan melahirkan kemajuan yang signifikan bagi segenap masyarakat Aceh Barat," ujarnya.
Semoga, bisa menjadi masukan dan pertimbangan dalam menggenggam tongkat estafet demi menggerakkan roda pemerintahan Aceh Barat selanjutnya", ujar putera asli Aceh Barat tersebut.
Berdasarkan informasi website yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat, diketahui Aceh Barat adalah wilayah yang sudah ada sejak masa kesultanan Aceh.
Menurut informasi detail yang dipaparkan oleh Pemkab Aceh Barat melalui website, wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam ini sudah mulai diresmikan sekitar abad ke-16.
Kemudian pada tahun 2002, Aceh Barat telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten. Yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002.
Meskipun juga berada di daerah pesisir pantai, yang dimana terdapat usaha di bidang perikanan dan kelautan, namun masyarakat Aceh Barat juga tak kalah dalam usaha di bidang pertanian dan perkebunan.
"Ini adalah salah satu prospek yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Tentunya, dengan beragam inovasi yang lebih mendongkrak perekonomian masyarakat dan daerah", terang Sulthan Alfaraby.
Menurut Sulthan Alfaraby selaku putera asli daerah dan alumni Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Aceh, dia lebih tertarik untuk menyarankan jika di Aceh Barat juga ikut dikembangkan ekowisata (bisa berbasis bahari atau non bahari) dengan menjunjung Syariat Islam.
"Akan lebih baiknya ekowisata ini menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan tentunya wajib sesuai dengan Syariat Islam", katanya.
Sulthan Alfaraby berharap, selain dapat dinikmati oleh wisatawan secara visual yang melibatkan pemasukan ekonomi bagi daerah, juga mengandung nilai-nilai “pendidikan” di wilayah tersebut.
"Jangan hanya sekedar datang dan pulang, namun wisatawan dari kalangan mahasiswa dan pelajar misalnya, bisa melakukan penelitian dan pembelajaran tentang alam yang memuat edukasi. Ini adalah suatu hal yang dinanti-nantikan," sarannya.
Menurut Hakim (2005), The World Tourism Organization (WTO), yakni organisasi yang bergerak dalam bidang kajian dan mendukung usaha berwisata antar pemerintah yang berbasis di Kota Madrid, mengartikan bahwa kegiatan wisata yakni kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan perjalanan “keluar dari tempat asalnya” tak lewat dari setahun dengan tujuan liburan, berdagang, ataupun kegiatan lain.
Kemudian menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2003), ekowisata yaitu suatu konsep pengembangan pariwisata berlanjut yang bertujuan supaya mendukung upaya-upaya melestarikan lingkungan (alam dan budaya) dan mendongkrak partisipasi dari rakyat dalam hal pengelolaan, yang dapat memberi efek positif terhadap ekonomi kepada rakyat dan pemerintah.
Ditinjau dari segi pengelolaannya, ekowisata didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, yang secara ekonomi berkelanjutan dan mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Potensi wisata, khususnya ekowisata itu sangatlah menjanjikan. Terlebih, jika Aceh Barat itu sendiri merupakan wilayah yang sangat strategis dan sangat cocok. Apalagi, setiap tahun ada banyak sekali orang yang berlalu-lalang di kabupaten ini", ujar Sulthan Alfaraby.
Jika hal ini dikembangkan, lanjut dia, maka tentunya akan lebih mendatangkan pengunjung dalam jumlah besar, yang nantinya akan mendongkrak perekonomian daerah di berbagai sektor. Sejumlah daerah di Aceh pun sudah menerapkannya.
Selain itu, hal ini tentunya mampu menjadikan Aceh Barat bersanding dengan daerah-daerah lainnya yang sudah menerapkan ekowisata sebagai program andalannya.
"Tentunya, hal ini tidak akan mampu diwujudkan, jika Pj Bupati Aceh Barat kedepan tidak saling bersinergi dengan seluruh stakeholder. Kita tentu berharap, calon Bupati Aceh Barat kedepan, nantinya lebih berinovasi dan mampu membawa Aceh Barat menuju masa keemasannya", terangnya.
Pihaknya mengakui, apa yang sudah dibangun untuk Aceh Barat selama ini oleh seluruh pihak, adalah wujud kerja keras bersama yang patut diapresiasi. Dia berharap, apa yang menjadi progres selama ini bisa dipertahankan dan dikembangkan.
PCA juga mengajak kepada segenap elemen jangan hanya puas sampai disini dan terus mengimplementasikan semangat juang Teuku Umar yang tak kenal menyerah dalam berjuang demi daerah sehingga sangat disegani oleh dunia luar.
"Hal ini patut diwujudkan oleh siapapun pemimpin bagi Aceh Barat kedepannya, asalkan benar-benar berjuang sepenuhnya untuk daerah dan bukan karena kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Itulah sosok yang menjadi idaman", tegasnya.
Kira-kira, jika kita boleh meneropong calon Bupati Aceh Barat kedepan yang memiliki ide kreatif dan inovatif, siapakah yang pantas memimpin Aceh Barat kedepannya dan mampu mengoptimalkan potensi sekitar demi mendongkrak perekonomian daerah secara signifikan? Mari kita nantikan.
[5/10 10.29] +62 813-1531-5556: Keterangan foto/ist:
Ketua Umum PCA bersama Pj Gubernur Aceh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar