Ketapang, Alasannews.com - Pemkab Ketapang secara bertahap sudah mulai menganggarkan dana cadangan untuk
penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang
pada APBD 2022, APBD 2023 dan RAPBD 2024", Sekretaris Daerah Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si hadiri rapat Koordinasi pengelolaan
Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat Tahun 2023 yang digelar Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kalbar bertempat di Qubu Resort
Kabupaten Kuburaya (KKR), Kamis (4/5/2023).
Kegiatan Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar serta dihadiri Bupati dan Wabup KKR serta seluruh Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Kalbar, sebelum Rakor
dilaksanakan terlebih dahulu digelar rangkaian
kegiatan diantaranya malam ramah tamah yang dilaksanakan pada Rabu (3/5/2023) malam.
"Saat dikonfirmasi Sekda Ketapang, Alexander
Wilyo menilai kalau Rakor Pengelolaan Keuangan daerah digelar guna melakukan penyamaan persepsi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan, tentu kita sangat mendukung pelaksanaan rakor seperti ini, karena banyak hal yang bisa didiskusikan baik soal dinamika maupun kendala dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk perubahan-perubahan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan", katanya, Kamis siang.
"Lebih lanjutnya Sekda apalagi narasumber dalam
Rakor merupakan para pihak yang kompeten
seperti pejabat dari Direktorat Jendral Bina
Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri,
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan
Kementrian Keuangan hingga BPK RI Perwakilan Kalbar, salah satunya kalau fokus dalam Rakor tersebut mengenai
pembiayaan untuk pelaksanaan Pilkada
serentak tahun 2024 mendatang yang salah satu diantaranya akan dipergunakan, selain masalah pilkada, materi rakor juga erkait dengan mandatory spending dan
kebijakan pusat “treasury deposit facility” atau
terkait penyaluran dana transfer secara non
tunai, tidak lagi secara tunai," tuturnya.
"Berkaitan dengan pembiayaan Pilkada, beliau menyampaikan kalau Pemkab Ketapang
secara bertahap sudah mulai menganggarkan
dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada
2024 mendatang pada APBD 2022, APBD 2023
dan RAPBD 2024 kita dukung secara penuh sesuai kebutuhan yang diajukan oleh para pihak
seperti KPU, Bawaslu, serta untuk pengamanan
dan saat ini usulan kebutuhan masih diverifikasi oleh tim verifikasi Badan Kesbangpol bersama pihak pengusul," terangnya.
"Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol), Andreas Hardi mengatakan, kalau pihaknya sudah menerima
pengajuan dana dari para pihak untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang, untuk pengajuan dari KPU, Bawaslu, Polres, Kodim dan Lanal, total pengajuan keseluruhan sekitar Rp 85,6 Miliar rupiah, saat ini pengajuan belum
direalisasikan lantaran masih dalam proses
verifikasi dan validasi, yang mana nantinya jika
telah diverifikasi akan diproses melalui aplikasi
E-Hibah berdasarkan Perbup Nomor 18 Tahun
2021 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dan setelah diverifikasi bersama para pihak terkait bisa saja berkurang dirasionalisasikan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kembali melihat
kondisi situasi kebutuhan di lapangan baru dilaksanakan penandatangan NPHD yang dijadwalkan pada Oktober 2023 mendatang,"
pungkasnya.
Teguh
Editor : Gugun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar