 |
| Harga Melangit : BBM Bersubsidi dan Non Subsidi, Antriaan Panjang Disejumlah SPBU Ketapang, Ini Kabarnya! |
Alasannews.com || Ketapang - Maraknya antrian panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, serta kelangkaan penjualan pedagang eceran minyak BBM bersubsidi dan non subsidi sudah mencapai 20 s/d 30 RB rupiah perliternya, belum lagi sekarang sudah tidak berlaku lagi rekomendasi dari Desa harus melalui rekomendasi dari kepala dinas pemerintah terkait langsung turun ke SPBU.
Hal ini diungkapkan sejumlah masyarakat di penghuluan dan berdasarkan pantauan kacamata tim awak media investigasi di lapangan, Bambang mengungkapkan bahwa, " khususnya wilayah perdalaman antara lain di Desa Pesaguan, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Sandai, Tayap, hingga Kecamatan Jelai hulu Kabupaten Ketapang sudah mulai langka dan sulit ditemui seperti di Kecamatan Jelai hulu, sebagaimana keluh kesah kami yang mendapatkan dampak yang terjadi dari Mapia BBM kamipun merasa sulit mencari minyak solar untuk kebutuhan di malam hari yang dimana saat malam datang kami harus siapkan BBM untuk menerangi Desa kami yang belum teraliri listrik sebagai desa mandiri", ungkapnya.
"Banyaknya aturan birokrasi yang rumit dari pusat melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Hiswana Migas pusat hingga Pertamina, kementrian khususnya perindustrian minyak terbesar dipusat, PT.Fatra Logistik Ketapang, dari kebijakan yang diatur oleh Hiswana Migas, dan Perindustrian terbesar Pertamina melalui BUMN bukanlah suatu pilihan tepat baik solusi terbaik untuk masyarakat, namun malah mempersulit keadaan, seperti Barcode, masih banyak masyarakat yang belum memahami, andaipun SPBU melayani untuk Barcode, jika semakin banyak yang mengantri membuat barcode akan sangat mengganggu pekerjaan di SPBU, bahkan ada customer yang merasa kecewa, dan menunggu lama yang akhirnya malah membuang waktu sia-sia, sementara ia berasal dari daerah perdalaman ke ketapang untuk kembali mudik pulang ke penghuluan harus mengisi dipenjual kaki lima di jalanan dan hal ini terjadi di SPBU yang tepatnya di Jln DI Panjaitan Agousjam Kabupaten Ketapang Edward yang sebagai pemilik SPBU menolak mentah-mentah pelanggan yang ingin mendaftarkam barcode menunggu berjam-jam pada akhirnya malu dan balik dengan tangan kosong, sehingga hal ini merupakan bentuk perlayanan yang buruk terhadap pelanggan ataupun pengguna BBM yang sudah jelas ingin membuat barcode malah merasa trauma atas penolakan tersebut, bagaimana pelanggan berasal dari penghuluan yang sudah jelas tidak tau soal barcode?"
Berdasarkan pantauan kacamata tim awak media Alasannews.com, khususnya di Kabupaten Kota Ketapang sejumlah SPBU yang sudah berikan perlayanan terbaik disepanjang tahun ini 2024 diantaranya SPBU Sukabangun luar, SPBU Padang, SPBU Makam Pahlawan, SPBU Sukaharja, SPBU Kendawangan, SPBU Hamjahas, SPBU Ketapang Mandiri, SPBU Sei Awan sebelum PT. SBM, SPBN Celincing, SPBN Sei Tengar, SPBN Mondular Sukabngun Dalam, SPBN Kendawangan, dan SPBN Tempurukan.
Pelayanan terburuk yaitu SPBU Sei Jawi dan SPBU Di.Panjaitan yang dimana dari pelayanan masih sangat minim, serta termasuk kurang baik dalam melayani.
Kebijakan adalah suatu pilihan yang ditetapkan berdasarkan aturan untuk kepentingan bersama serta mempermudah masyarakat bukan malah mempersulit keadaan, serta menciptakan suasana yang tidak kondusif, yang dimana aturan bukan di atas UU yang mengatur perindustrian minyak BBM di seluruh Indonesia melainkan sebuah kendala sebagai pemutus krisisnya perekonomian rakyat dengan sebuah aturan yang hanya menguntungkan sepihak, yang memberikan dampak kelangkaan minyak BBM bersubsidi dan non subsidi masyarakat di penghuluan perdalaman yang dikorbankan, mengurangi koata disetiap SPBU bukan menambah malah sebaliknya, kenaikan harga lokal di daerah-daerah perdalaman.
Demi kearifan lokal diharapkan kepada APH baik instansi terkait pemerintah Daerah maupun pusat terkait agar bijak dalam menyelesaikan persoalan ini, agar mempertimbangkan kembali sistem Barcode dihapuskan baik diganti dengan yang tidak menyulitkan masyarakat demi keamanan.
kenyamanan, dan kepentingan bersama, demi berjalannya pertumbuhan perekonomian masyarakat agar tetap stabil, yang dimana perindustrian minyak BBM bersubsidi dan non subsidi merupakan urat nadi penunjang perekonomian masyarakat khususnya pada masyarakat yang berada di daerah perdalaman.
Adapun yang wajib di awasi yaitu, minyak yang disalahgunakan jika ada masuknya ke daerah pertambangan maupun perusahaan-perusahaan besar, sebagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi dan non subsidi yang tidak tepat sasaran yang diperuntukkan untuk masyarakat baik nelayan serta pertanian diperuntukkan diluar itu wajib diawasi.
Mengurangi memikirkan hal-hal yang bersifat menguntungkan demi memperkaya diri sendiri dengan melakukan indikasi penyimpangan yang bisa memberikan dampak kecemburuan sosial dikalangan masyarakat, pungkasnya.
Oleh : (Teguh/Dedi Sumarni)
Editor : Gugun
