 |
| Penimbunan BBM Ilegal di Simpang Tol Plendra Diduga Dibekingi Oknum TNI, APH Dinilai Tutup Mata" |
Alasannews.com|Ogan Ilir – Sumatera Selatan
Aktivitas penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga ilegal di kawasan perbatasan Jalan Lurus dan Simpang Tol Plendra, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Kegiatan mencurigakan ini disebut-sebut berlangsung hampir setiap hari, terutama pada malam hari, dengan pengawasan ketat dari sejumlah oknum berseragam.
Tim investigasi dari media Alasan News menemukan bahwa lokasi yang disinyalir menjadi titik penimbunan kerap didatangi truk tangki berkapasitas besar. Berdasarkan pengamatan di lapangan, jenis BBM yang diduga dipasok secara ilegal mencakup Pertalite, Pertamax, hingga Solar. Tangki-tangki yang masuk ke lokasi tersebut berkapasitas hingga 16 ton dan 5 ton, dengan warna kendaraan yang dominan merah-putih serta putih-biru.
Menurut sumber lapangan yang enggan disebutkan namanya, penjagaan di lokasi dilakukan sangat ketat, baik siang maupun malam hari. Bahkan, kuat dugaan ada keterlibatan oknum aparat TNI AD yang berjaga secara bergantian. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik pembekingan terhadap aktivitas penimbunan BBM ilegal tersebut.
“Kami dari media sudah berupaya mencari informasi yang valid, namun sangat sulit untuk menembus area tersebut karena dijaga dengan ketat. Banyak masyarakat juga merasa takut bicara,” ungkap Erwan, salah satu jurnalis Alasan News, pada Selasa (22/04/2025).
Seorang warga yang tinggal tak jauh dari lokasi mengungkapkan bahwa kegiatan ini sudah berlangsung lama dan tidak pernah tersentuh hukum. Nama seorang yang disebut-sebut sebagai “Taupik”, diduga menjadi koordinator lapangan dan memiliki kekuasaan penuh terhadap distribusi BBM ilegal di kawasan itu.
“Masyarakat kecil dirugikan, negara dirugikan, tapi tidak ada tindakan tegas. Mereka seperti kebal hukum,” ujar warga tersebut.
Situasi ini memicu kekecewaan di kalangan masyarakat sipil dan insan pers, mengingat tidak adanya upaya konkret dari aparat penegak hukum setempat, baik dari jajaran Polsek maupun Polres. Oleh karena itu, tim media Alasan News mendesak Kapolda Sumatera Selatan dan jajaran Polisi Militer (Denpom) untuk segera turun tangan dan menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu.
“Kami juga berharap instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan mafia migas benar-benar dilaksanakan hingga ke tingkat daerah,” tegasnya.
Praktik ilegal semacam ini bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam stabilitas energi nasional dan melukai rasa keadilan sosial masyarakat bawah yang setiap hari harus membeli BBM dengan harga normal, sementara para mafia minyak menikmati keuntungan besar secara ilegal.
Liputan: Erwan
Editor: Gugun
