ALASANnews.com — Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berkomitmen menindaklanjuti persoalan banjir yang kembali melanda wilayahnya pada awal pekan ini. Dalam rapat evaluasi yang digelar di Aula Balre Tau Dako Lipu, Kamis (30/10), Bupati Amran Yahya memimpin langsung pembahasan penanganan pascabanjir bersama Forkopimda, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kabupaten Toli-Toli.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Toli-Toli, Abdullah Haruna, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan banjir adalah keberadaan bangunan di atas dan di bantaran sungai. Kondisi ini terjadi di sejumlah lokasi, seperti Sungai Lembeh, Kelurahan Panasakan, dan Kampung Buol, yang menyebabkan alat berat sulit menjangkau titik-titik yang perlu dikeruk. “Kami siap membersihkan sedimen, tapi aksesnya tertutup oleh bangunan warga,” ujar Abdullah.
Menurutnya, sedimen yang menumpuk di dasar sungai telah mempersempit aliran air dan memicu luapan setiap kali curah hujan tinggi. Ia menilai penanganan masalah ini memerlukan langkah tegas dari pemerintah daerah. “Masalah bangunan di bantaran sungai sudah lama, tapi selama tidak ada ketegasan, setiap hujan besar Toli-Toli akan kembali kebanjiran,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Amran Yahya menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Ia mengingatkan bahwa banjir bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan juga akibat lemahnya kesadaran lingkungan. “Kita harus mulai dari hal sederhana: membersihkan saluran, menertibkan bantaran sungai, dan menjaga kebersihan lingkungan,” kata Amran.
Sebagai langkah awal, Bupati Amran menginstruksikan kerja bakti besar-besaran di seluruh kecamatan yang terdampak banjir. Ia meminta camat, lurah, dan masyarakat bergotong royong membuka kembali jalur air dan mengangkat tumpukan lumpur serta sampah di sungai. “Kerja bakti dimulai hari ini dan akan terus dilanjutkan hingga semua aliran air lancar,” ujarnya.
Sejumlah warga menyambut positif langkah tersebut, namun sebagian menilai pemerintah perlu menyediakan solusi bagi warga yang terlanjur tinggal di bantaran sungai. Mereka berharap ada kebijakan relokasi yang manusiawi agar pembersihan sungai tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
Meski upaya gotong royong mulai dilakukan, Abdullah Haruna mengingatkan bahwa pengerukan sungai tanpa penertiban bangunan liar hanya bersifat sementara. “Kalau bangunan di atas sungai tidak ditertibkan, banjir akan datang lagi. Ini waktunya kita bertindak, bukan hanya berbicara,” ujarnya menutup rapat dengan nada tegas.*wahyu
