Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Satgas PKH Bentukan Menhan Sjafrie ‘Libas’ Tambang Ilegal Kiki Barki di Kutai Kartanegara, Didukung Penuh LIDIK KRIMSUS RI

| 14:36 WIB | 0 Views Last Updated 2025-11-05T07:36:46Z


Alasannews.com | Jakarta , Kutai Kartanegara — Pemerintah menunjukkan taringnya. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan operasi besar-besaran menertibkan tambang batu bara ilegal yang dikaitkan dengan taipan Kiki Barki, pemilik grup Harum Energy, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Langkah ini menuai dukungan penuh dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum LIDIK KRIMSUS RI, Ossie Gumanti, yang menilai Satgas PKH sebagai “instrumen negara yang berani melawan mafia tambang”


Operasi pada Selasa (4/11/2025) menandai perubahan besar dalam pendekatan pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal. Satgas PKH menertibkan lahan tambang tanpa izin seluas 116,9 hektare di Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu — sebagian berada di dalam konsesi PT Mahakam Sumber Jaya, anak usaha Harum Energy Tbk milik Kiki Barki.


Ketua Pengarah Satgas PKH, Muhammad Yusuf Ateh, menegaskan langkah ini bukan sekadar penegakan administratif.


 “Tidak ada kompromi bagi pihak mana pun yang melanggar hukum. Negara hadir untuk menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam,” ujarnya di Samarinda.


Dari Jakarta, Ketum LIDIK KRIMSUS RI Ossie Gumanti menyatakan dukungan penuh terhadap operasi tersebut. Menurutnya, Satgas PKH adalah contoh nyata kolaborasi antara unsur pertahanan, penegakan hukum, dan pengawasan publik yang efektif.


 “Kami di LIDIK KRIMSUS RI mendukung penuh langkah Menhan Sjafrie dan Satgas PKH. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal harus dilakukan tanpa pandang bulu — termasuk bila pelakunya korporasi besar,” tegas Ossie Gumanti di Jakarta, Rabu (5/11/2025).


Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga pengawasan independen agar Satgas PKH tidak hanya menindak tambang kecil, tetapi juga membongkar jaringan mafia batu bara yang sudah mengakar selama puluhan tahun.


 “Ini momentum penting. Jangan berhenti di penertiban alat berat. Kejar aliran uang, siapa yang melindungi, dan kemana hasil tambang ilegal itu mengalir,” tambahnya.


Langkah Kementerian Pertahanan memimpin penertiban kawasan hutan sempat menuai tanya, namun kini dianggap strategis. Banyak wilayah tambang ilegal berada di kawasan berstatus keamanan nasional dan cadangan energi strategis.

Penertiban ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga perlindungan aset strategis negara dari penetrasi ekonomi ilegal.


“Ini bukan sekadar operasi tambang — ini pembersihan sistemik terhadap ekonomi gelap yang berpotensi mengancam keamanan nasional,” ujar seorang sumber di lingkungan Satgas PKH.


Dengan munculnya nama besar seperti Kiki Barki, operasi ini menjadi simbol perang terbuka negara terhadap oligarki sumber daya alam. Selama bertahun-tahun, aktivitas tambang ilegal di Kalimantan disebut dilindungi jejaring bisnis dan politik lokal.


Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, menilai langkah ini sebagai “awal perlawanan nyata terhadap kongsi batu bara.”


 “Mereka yang selama ini merasa kebal hukum, kini mulai tersentuh,” ujarnya.


Meski berhasil menertibkan satu titik tambang ilegal besar, Satgas PKH masih menghadapi tantangan besar. Data menunjukkan lebih dari 4,2 juta hektare kawasan hutan di Indonesia masih digunakan secara ilegal untuk aktivitas tambang dan perkebunan.

Pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci keberlanjutan gerakan ini.


“Negara harus konsisten. Kalau bisa tindak pemain besar seperti Kiki Barki, berarti tidak ada lagi yang kebal hukum,” tegas Ossie Gumanti.


Penertiban tambang ilegal di Kutai Kartanegara menjadi penanda babak baru dalam penegakan hukum sumber daya alam Indonesia. Dukungan publik dan lembaga seperti LIDIK KRIMSUS RI memperkuat legitimasi Satgas PKH sebagai garda depan dalam perang melawan mafia tambang.


“Ini bukan sekadar operasi. Ini peringatan keras bahwa negara tidak akan tunduk pada uang dan kekuasaan,” tutup Ossie Gumanti.


“Dari Samarinda ke Jakarta, dukungan mengalir. Satgas PKH bentukan Menhan Sjafrie kini bukan hanya alat negara — tapi simbol perlawanan terhadap oligarki tambang.”



Sumber : LKRINewsnCom/Adi Normansyah

Red/KALBAR*

×
Berita Terbaru Update