- Salihudin SE, M.HI (Dok Pribadi)
Oleh: Salihudin SE, M.HI / Pemerhati Sosial dan Birokrasi
DITENGAH rutinitas birokrasi yang kerap bergerak otomatis, bahkan mekanis, langkah Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid M.Si, mengajak para kepala dinas dan pimpinan badan eselon II mengikuti sebuah retret patut dibaca sebagai isyarat penting patut diapresiasi. Sebab wujudkan sebuah keteladanan pemimpin.
Retret yang berlangsung dari Jumat hingga Minggu (30 Januari – 1 Februari 2026) di Masjid Baitul Khaeraat ini mengambil format unik. Menyerupai tradisi khuruj, para pejabat sebagai birokrat diajak menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk menata batin dan menegaskan kembali orientasi hidup. Pilihan tempat di masjid bukan hal remeh; ia adalah ruang refleksi untuk menghentikan sejenak orientasi "dunia" dan menggantinya dengan orientasi "langit".
Dalam filsafat politik, kekuasaan yang tanpa ruang refleksi cenderung berubah menjadi kebiasaan kosong. Dari kekosongan itulah lahir penyimpangan yang dianggap wajar, lalu pelan-pelan dilembagakan.
Retret ini tentu tidak hanya membawa harapan spiritual. Ada tujuan substantif: peningkatan kinerja. Spiritualitas yang tidak menetes menjadi etos kerja hanya akan berhenti sebagai simbol. Ukuran keberhasilan retret ini bukan pada khusyuknya suasana di masjid, melainkan pada perubahan nyata saat mereka kembali ke meja kantor sebagai birokrat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan memiliki pelayanan publik yang prima.
Harapan paling mendasar adalah Nol Korupsi. Meski terdengar utopis, dalam tata kelola modern, integritas adalah syarat mutlak. Korupsi seringkali bukan sekadar niat jahat, melainkan pembiasaan: mengakali anggaran atau menciptakan ruang abu-abu. Retret ini diharapkan mampu memutus pembiasaan buruk tersebut langsung dari "kepala" birokrasi.
Jika kesadaran moral bertemu dengan kepatuhan regulasi, maka anggaran akan dikelola sesuai peruntukan, program disusun berdasarkan kebutuhan publik, dan laporan kegiatan mencerminkan kenyataan—bukan sekadar polesan citra.
Prestasi, Bukan Prestise
Dampak lain yang dinanti adalah perubahan orientasi kerja. Jabatan tidak lagi dijadikan alat akumulasi materi atau ruang nepotisme yang merusak profesionalisme. Yang hendak dituju adalah birokrasi yang mengejar prestasi, bukan prestise. Prestise butuh panggung; prestasi butuh kerja sunyi yang konsisten.
Sesuai etika Aristoteles, kebajikan lahir dari kebiasaan baik yang diulang. Namun, perubahan karakter organisasi ini membutuhkan keteladanan dari puncak kepemimpinan (Tone at the Top). Gubernur harus menjadi contoh nyata dalam disiplin waktu, konsistensi aturan, dan ketegasan pada pelanggaran.
Penempatan pegawai melalui merit system harus ditegakkan. Pelantikan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan personal atau kelompok, akan menjadi pesan kuat bahwa era lama telah berakhir.
Layanan publik adalah ukuran akhir. Birokrasi yang telah "di-charge" melalui retret harus berbuah pada pelayanan yang cepat, adil, dan transparan. Ketika masyarakat merasakan izin yang mudah dan bantuan yang tepat sasaran, saat itulah reformasi ini memiliki makna.
Kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi. Retret mengajarkan phronesis—kebijaksanaan dalam memilih yang benar di tengah godaan yang nyata. Meskipun skeptisisme akan selalu ada, perubahan struktural mustahil berhasil tanpa perubahan manusia di dalamnya.
Jika setelah ini KKN ditinggalkan dan layanan publik meningkat, maka retret di Masjid Baitul Khaeraat ini layak dicatat sebagai titik balik lahirnya etika kerja baru di Sulawesi Tengah. Publik kini menunggu; apakah momentum ini akan menjadi transformasi nyata atau sekadar seremoni keagamaan belaka.***
