ALASANNEWS, PALU – Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai hanya menjadi compradores atau pelayan di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam (SDA) sendiri. Eksploitasi mineral kritis yang seharusnya membawa kemakmuran, hingga kini dinilai belum memberikan keadilan bagi masyarakat daerah.
Pandangan kritis tersebut disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Internasional Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D. Ia membeberkan ketimpangan menganga antara kontribusi ekonomi Sulteng dengan dana yang kembali ke daerah.
Kontribusi Rp570 Triliun, Kembali Hanya 6 Persen
Prof. Ahlis mengungkapkan bahwa Sulteng menyumbang sekitar 62 juta dry metric ton mineral per tahun. Nilai tersebut setara dengan Rp570 triliun, atau hampir sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, keadilan anggaran masih jauh dari harapan. Pada tahun 2025, dana yang kembali ke Sulteng hanya sebesar Rp25,7 triliun atau berkisar 6% saja.
"Angka ini jauh dari komitmen regulasi dalam PP Nomor 18 dan 19 Tahun 2025 yang mengamanatkan alokasi sebesar 16%," ujar Prof. Ahlis kepada Alasannews, Senin (13/7/2026), melalui pesan WhatsApp.
Mirisnya lagi, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4,4 triliun—yang didistribusikan 32% untuk daerah penghasil, 32% daerah non-penghasil, 16% provinsi, dan 20% Pemerintah Pusat—selalu berada dalam kategori kurang salur.
Pertumbuhan Ekonomi Semu dan Dominasi Pusat
Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Sulteng melesat hingga 8,32% pada Triwulan I-2026, Prof. Ahlis menilai pertumbuhan tersebut bersifat semu dan tidak inklusif. Begitu pula dengan Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali yang memecahkan rekor tertinggi di Indonesia hingga mencapai Rp1 miliar.
"Kekayaan itu belum inklusif. Hanya dinikmati oleh korporasi tambang dan Pemerintah Pusat sebagai pemegang sentral izin pertambangan serta pemegang kendali Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB)," tegasnya.
Sektor Pertambangan dan Penggalian bersama Sektor Industri Pengolahan Berbasis Nikel tercatat menyumbang 41% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulteng.
Kerugian Ekologis Senilai Puluhan Triliun
Dibalik angka pertumbuhan ekonomi tersebut, tersembunyi kerusakan lingkungan yang masif. Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014, monetisasi kerugian ekosistem yang lenyap di Sulteng setara dengan kehilangan fungsi alam selama 30 tahun. Kerugian ini mencakup nilai ekonomi guna tanah, biodiversitas, penyerapan CO2, pengurai limbah, hingga kehilangan sumber daya genetika.
Prof. Ahlis memaparkan data kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan sepanjang periode 2024-2025:
Laju Deforestasi: Melonjak 128% dari 8 ribu hektare menjadi 19 ribu hektare.
Kerusakan Hutan (PPKH): Persetujuan Penggunaan Hasil Hutan mencapai 23,42 ribu hektare, setara kerugian Rp37,62 triliun.
PNBP Land Clearing: Pembukaan lahan seluas 6,6 ribu hektare setara dengan kehilangan Rp9,73 triliun.
Mining Pits Hutan Purba: Lubang tambang di hutan purba seluas 11.823 hektare bernilai kerugian Rp18,97 triliun.
"Ironisnya, ongkos reklamasi hutan purba tersebut dihargai sangat murah, setara sepasang sepatu saja, yakni Rp395 ribu," kata Prof. Ahlis.
Dampak Sosial dan Minimnya Tenaga Kerja Lokal
Dampak kerusakan lingkungan ini langsung memukul ruang hidup warga. Sedimentasi tambang merusak terumbu karang dan mematikan mata pencaharian nelayan tradisional. Nelayan kini harus melaut hingga sejauh 20 kilometer dari bibir pantai menggunakan perahu kecil bermesin di bawah 5 gross ton (GT).
Di sektor kesehatan, debu dan polusi memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang kini menginfeksi 52.456 jiwa penduduk di Kecamatan Bahodopi.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri pengolahan nikel tersebut.
"Hanya 18% tenaga kerja yang terserap asal Morowali. Sisanya, 82% adalah pekerja migran yang datang dari luar Morowali," pungkas Prof. Ahlis.***
