Oleh: Prof Dr Ir Muhd. Nur Sangadji DEA
Saya memiliki seorang sahabat senior di Palu bernama Nawawi Sang Kilat. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah.
Suatu waktu, kira-kira pada penghujung tahun 1998 artinya sudah lebih dari 20 tahun silam dalam sebuah seminar tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), beliau membisikkan sebuah kalimat yang terus terngiang hingga hari ini.
"Pak Nur, sulit kita memberantas korupsi di Indonesia," ujarnya lirih.
Saya tertegun lalu bertanya, mengapa beliau seyakin itu? Nawawi kemudian membeberkan alasan yang sangat sederhana namun menohok. Kata beliau, mari berkaca dari wakil rakyat tempatnya bekerja saat itu.
"Kami ini datang dari berbagai latar belakang. Namun, umumnya bernasib kurang mampu secara ekonomi. Sebelumnya, kami hanya berkaus oblong, bersandal jepit, dan berjalan kaki. Saat terpilih menjadi anggota dewan, penampilan tentu harus berubah total. Kami harus memakai jas, dasi, dan sepatu mengilap. Masa iya, dengan pakaian seperti itu kami masih harus naik sepeda motor atau berjalan kaki? Kan, kurang pas!"
Dari sanalah pergeseran itu bermula. Tuntutan posisi memaksa mereka mengubah perilaku dan penampilan. Mereka merasa wajib memiliki mobil mewah. Untuk mewujudkannya dengan cepat, jalan pintas pun diambil: membangun relasi transaksional dengan pihak eksekutif dalam makna luas. Kolaborasi ini menjelma menjadi jalan keluar yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi kedua belah pihak. Sang Kilat menegaskan, di sinilah sebenarnya letak akar masalahnya.
Jebakan Mindset dan Gengsi Protokoler
Meresapi cerita itu, saya menarik kesimpulan bahwa ini adalah persoalan sudut pandang (mindset) dan gaya hidup (lifestyle). Hedonisme alias gaya hidup mewah menjangkiti seseorang begitu status sosialnya berubah. Keinginan untuk diakui sering kali mengalahkan akal sehat.
Tadinya, saya memandang fenomena itu sebagai hal yang jamak. Itu pula sebabnya saya mafhum saat mengajak tiga anggota dewan kota Palu untuk hadir dalam rapat pemangku kepentingan (stakeholder) di kantor wali kota Palu pada tahun 2002. Saat itu, saya dipercaya oleh PBB melalui UNDP sebagai Penasihat Manajemen Perkotaan (Urban Management Advisory).
Di tengah jalannya diskusi, tiba-tiba aliran listrik PLN padam. Ruang rapat seketika berubah menjadi panas dan gelap gulita. Demi kelancaran agenda, saya memutuskan untuk memindahkan rapat ke teras dan lobi kantor wali kota yang lebih sejuk.
Namun, respons mengejutkan datang dari tiga oknum anggota dewan yang hadir. Mereka menolak bergabung. Meski menolak dengan santun, alasan mereka sangat mencengangkan: nama baik dan kehormatan institusi dewan bisa tercoreng jika mereka menggelar rapat di teras terbuka.
Saya mencoba membujuk mereka dengan kelakar bahwa ini adalah momen terbaik untuk merendah dan membaur bersama rakyat jelata. Berpanas-panasan sejenak demi kepentingan publik.
Akan tetapi, logika kesederhanaan itu sama sekali tidak masuk di akal mereka. Bagi mereka, gengsi protokoler jauh lebih sakral. Rapat pun bubar, dan saya hanya bisa berjanji untuk mengundang mereka kembali di lain waktu.
Tamparan Budaya dari Negeri Sakura
Dua tahun setelah insiden teras tersebut, tepatnya pada 2004, saya diberangkatkan oleh Bappenas ke Jepang. Saya terpilih untuk mengikuti program kerja sama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) di bidang pemberdayaan masyarakat.
Di Jepang inilah saya menemukan tamparan budaya sekaligus pelajaran hidup yang sangat agung. Sebagian besar pengalamannya telah saya uraikan dalam buku saya yang berjudul Helai Daun Sakura. Negeri itu menjungkirbalikkan semua standar kemewahan yang diagung-agungkan pejabat di tanah air.
Orang Jepang adalah pencipta alat-alat kemewahan, mulai dari mobil hingga teknologi mutakhir dunia. Namun, ironisnya, orang-orang terpandang dan pejabat di sana pergi ke mana-mana mengenakan dasi rapi dengan hanya mengendarai sepeda motor, bahkan bersepeda. Mereka sama sekali tidak malu. Saya menyaksikan fenomena ini dengan mata kepala sendiri.
Pemandangan serupa juga saya temui di Belanda sekitar tahun 1996, di mana bersepeda telah menjadi tradisi kelas atas yang mengakar kuat. Semua kesaksian (testimoni) ini nyata. Di negara yang jauh lebih maju, fungsionalitas mengalahkan formalitas. Sementara di tempat kita, bungkus luar mengalahkan isi.
Merawat "Corona 1976" di Bawah Pohon Mangga
Sepulang ke tanah air pada akhir 2004, paradigma saya berubah total. Saya merasa semakin percaya diri dengan kesederhanaan. Dahulu, jika melihat sahabat karib mengendarai kendaraan mewah terbaru, ada percikan rasa minder saat berpapasan. Namun, setelah perenungan empiris di Jepang, mentalitas inferior itu lenyap. Semangat kesederhanaan saya justru mencuat.
Bahkan, sepulang dari sana, muncul gairah yang menggebu untuk mencari di mana kawan-kawan karib saya memarkir kendaraan mewah mereka. Saya sengaja ingin menyisipkan kendaraan tua saya tepat di sebelah mobil mewah mereka.
Kendaraan itu adalah sebuah mobil sedan peninggalan mertua saya, almarhum H. Ahim H. Dg. Rahmatu, mantan Wakil Ketua DPRD Sulteng dari PPP. Sebuah mobil Corona tahun 1976 dengan nomor polisi DN 218.
Hari ini, mobil tua itu sudah pensiun dan "beristirahat" dengan tenang di bawah pohon mangga. Kondisinya mogok total, terparkir setia di samping pagar rumah. Saya sengaja mengawetkannya bukan karena tidak mampu membeli yang baru, melainkan sebagai monumen pengingat.
Mobil tua itu adalah simbol perjuangan untuk terus merawat kesederhanaan. Sebab saya makin yakin, korupsi tidak akan pernah bisa dijinakkan oleh sistem secanggih apa pun, selama kita masih menjadi budak dari rasa takut terlihat miskin. Menjinakkan korupsi harus dimulai dari keberanian untuk hidup bersahaja. Wallahu a'lam bish shawab.
