Laporan: Elkana Lengkong, Redaktur Eksekutif
ALASANNEWS, PALU — Ditahun kedua masa kepemimpinannya di Sulawesi Tengah (Sulteng), Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., mulai mengevaluasi kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan jajaran birokrasi mampu menjalankan visi dan misi pemerintah daerah, khususnya dalam mengimplementasikan sembilan Program Berani sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sulteng Nambaso.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun dengan mengacu pada kontrak kerja yang telah disepakati masing-masing pejabat. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan keberlanjutan jabatan pimpinan OPD.
"Itu sudah sesuai perencanaan. Jadi setiap tahun kinerja Pimpinan OPD di lingkup Pemprov Sulteng dievaluasi. Yang memenuhi kontrak kita perpanjang, yang baik kita promosi, yang belum sesuai kita reposisi, dan yang gagal kita nonjobkan " tegas Anwar Hafid saat dihubungi Alasannews melalui pesan WhatsApp, Selasa (6/10/2026).
Tim Kerja Harus Solid dan Inovatif
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Dr. Slamet Riadi Cante, M.Si., menilai evaluasi tersebut penting untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, pimpinan OPD merupakan bagian penting dari tim kerja Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Renny A. Lamadjido. Karena itu, setiap pejabat harus memiliki kemampuan manajerial, inovasi dan integritas dalam menjalankan tugas.
"Salah satunya capaian program dan inovasi pimpinan OPD mewujudkan program Gubernur Anwar Hafid ini tentu harus ditunjang tim kerja solid, inovatif, dan berintegritas" kata Prof. Slamet kepada Alasannews Selasa (6/10/2026) lewat WhatsApp1
Lanjut Prof Slamet Riadi figur pemimpin OPD yang mampu melaksanakan, mewujudkan, dan menjawab harapan rakyat dari visi-misi Gubernur Anwar Hafid dan Wagub dr. Renny A. Lamadjido
Ia menilai keberhasilan pelaksanaan sembilan Program Berani menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintahan Anwar-Renny. Dengan program 9 berani khususnya berani cerdas, dapat menjadi salah satu barometer.
"Kebijakan Gubernur Anwar Hafid dan Wagub Renny terutama Berani Cerdas cukup berpeluang menuju priode kedua. Sebab program tersebut mendapat apresiasi positif dikalangan masyarakat" ujar Prof Slamet Riadi.
Menurut Prof. Slamet, capaian tersebut tidak semata-mata dilihat dari terlaksananya program secara administratif, tetapi juga dari konsistensi manfaat yang diterima masyarakat, khususnya kelompok masyarakat bawah.
Soroti Pola Kerja "Copy-Paste"
Sementara itu, mantan birokrat senior Pemprov Sulteng, Dr. Yunan Lampasio, M.Si., mengapresiasi langkah Gubernur Anwar Hafid melakukan asesmen terhadap pimpinan OPD.
Namun, ia mengingatkan masih terdapat pimpinan OPD yang dinilai belum memahami arah kebijakan kepala daerah secara utuh. Hal tersebut, menurutnya, tercermin dari pola penyusunan program yang masih mengulang kegiatan sebelumnya.
"Jujur saja, masih ada Pimpinan OPD yang belum ngerti tentang Program Prioritas 9 Berani dan diimplementasikan dalam Dokumen Renstra, Renja, dan SIPD. Bahkan masih banyak OPD yang copy-paste dengan program dan kegiatan masa-masa lalu," ungkap Dr Yunan kepada Alasannews, Selasa (6/10/2026).
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pemprov Sulteng itu menyebut terdapat tiga hal utama yang harus menjadi perhatian dalam menentukan pimpinan OPD.
Pertama, kemampuan melahirkan inovasi. Menurutnya, birokrasi tidak boleh hanya menjalankan rutinitas, tetapi harus mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat, termasuk kemiskinan, stunting, infrastruktur dan penguatan ekonomi.
Kedua, integritas. Setiap jabatan harus dijalankan sebagai amanah dengan mengedepankan kejujuran, tanggung jawab dan orientasi pelayanan publik.
Ketiga, hasil kerja yang memberikan manfaat nyata. Program pemerintah, kata Yunan, tidak cukup hanya tertuang dalam dokumen perencanaan atau laporan administrasi, tetapi harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Jika tiga hal ini terpenuhi, insyaAllah assessment ini akan menghasilkan figur yang bisa menjawab harapan rakyat, sebagaimana itu juga menjadi harapan besar Gubernur Anwar Hafid untuk Sulteng yang lebih berani, maju, dan sejahtera," imbuh Yunan.
Dua Kompetensi Utama Kepala OPD
Yunan menambahkan, proses asesmen juga perlu menguji sedikitnya dua kompetensi utama yang harus dimiliki calon maupun pimpinan OPD.
Pertama, penguasaan substansi sembilan Program Berani sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, pemahaman tersebut tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus mencakup arah kebijakan, sasaran, program, kegiatan hingga indikator kinerja yang hendak dicapai.
"Karena 9 Berani itu bukan cuman istilah, tapi Kebijakan Resmi Perda untuk 5 tahun. Maka wajib kepala OPD paham secara utuh. Intinya untuk mencapai Indikator Kinerja. Gimana mau jadi Kepala OPD kalau tidak paham 9 Berani?" tegasnya.
Kedua, pemahaman mengenai posisi kepala OPD dalam sistem birokrasi. Seorang pejabat, kata Yunan, harus mampu memahami fungsi dan kedudukannya sebagai unsur staf yang mendukung Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sekaligus menjalankan peran sebagai pimpinan perangkat daerah.
"Gimana mau jadi kepala OPD kalau tidak paham menempatkan dirinya dalam sistem birokrasi. Kalau dia tidak paham kapan sebagai unsur staf, dan kapan dia menempatkan diri sebagai unsur pimpinan," pungkas Yunan.
Evaluasi Berorientasi pada Kinerja dan Manfaat
Evaluasi pimpinan OPD tersebut diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan jajaran birokrasi memiliki kompetensi, integritas dan kemampuan eksekusi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.
Dengan evaluasi berbasis kontrak kerja dan capaian kinerja, komposisi pimpinan OPD diharapkan mampu mendukung percepatan pelaksanaan visi-misi Anwar Hafid dan Renny A. Lamadjido.
Pada akhirnya, keberhasilan birokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan program dan kegiatan, tetapi dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjawab harapan rakyat menuju Sulteng yang lebih maju dan sejahtera.
