 |
| POTO ILUSTRASI. |
Alasannews.com | KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT – 13 November 2026 - Kondisi kawasan Gunung Tamang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, menjadi sorotan masyarakat. Kawasan yang sebelumnya dikenal hijau dan asri itu kini dilaporkan mengalami kerusakan akibat dugaan aktivitas pertambangan bauksit yang disebut telah berlangsung sejak 2022.
Sejumlah warga mengkhawatirkan pengerukan kawasan tersebut berdampak terhadap kelestarian lingkungan, habitat alam, serta keselamatan permukiman di sekitarnya.
Seorang warga berinisial A menyebut aktivitas pertambangan sebelumnya dikaitkan dengan PT SJM dan PT KAS, yang menurut keterangannya kini beralih kepada PT Gaharu Prima Lestari.
"Kami menolak keras pertambangan di Gunung Tamang. Jangan asal melakukan pengerukan. Perlihatkan dahulu legalitas dan perizinannya," ungkap A.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian izin galian C atau tanah merah dengan dugaan aktivitas pengambilan bauksit di lapangan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan apakah komoditas yang ditambang sesuai dengan izin yang dimiliki perusahaan.
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Kubu Raya.
LAKI mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya segera melakukan pemeriksaan serta menghentikan aktivitas pertambangan apabila ditemukan pelanggaran perizinan dan ketentuan lingkungan.
Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba: pertambangan tanpa izin, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.
Pasal 161 UU Minerba: berkaitan dengan penampungan, pengolahan, pengangkutan, atau penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang dipersyaratkan.
Pasal 98 dan 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH: mengatur tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan yang memenuhi unsur hukum.
Pasal 76 dan 80 UU PPLH: menjadi dasar pengenaan sanksi administratif dan paksaan pemerintah, termasuk penghentian kegiatan sesuai ketentuan.
Pemerintah Diminta Tidak Tutup Mata
Masyarakat berharap Dinas ESDM Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta aparat penegak hukum segera turun langsung memeriksa legalitas pertambangan, kesesuaian komoditas, dokumen lingkungan, dan kewajiban reklamasi.
Redaksi juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PT Gaharu Prima Lestari, PT SJM, PT KAS, serta instansi pemerintah terkait mengenai status perizinan dan aktivitas pertambangan di Gunung Tamang.
Gunung Tamang merupakan bagian dari lingkungan hidup masyarakat yang harus dijaga. Jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam dan keselamatan warga.(*/Red)
