 |
| Dugaan Ketidaksesuaian Mutu Pekerjaan dan Minim Transparansi,Proyek Aspal Gang Keluarga Melati,Inspektorat Diminta Turun Tangan!. |
Alasannews.com | PONTIANAK — Pekerjaan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan beraspal di Jalan Prof. M. Yamin, Gang Keluarga Melati, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik. Proyek yang dilaksanakan pada malam hari tersebut menuai pertanyaan warga terkait transparansi informasi pekerjaan hingga kualitas hasil pengaspalan di lapangan.
Berdasarkan informasi dan pantauan yang disampaikan kepada redaksi pada Jumat (13/11/2026), aktivitas pengerjaan jalan terlihat berlangsung pada malam hari. Namun, di sekitar lokasi pekerjaan tidak terlihat papan informasi atau plang proyek yang memuat keterangan mengenai nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, maupun waktu pelaksanaan.
Sorotan tidak hanya tertuju pada persoalan transparansi. Kondisi fisik hasil pengaspalan juga menjadi perhatian warga. Sejumlah bagian permukaan jalan dilaporkan tampak tidak rata dan bergelombang. Bahkan, terdapat titik yang diduga belum tertutup aspal secara sempurna, sehingga terlihat bagian berlubang dan permukaan dasar jalan.
Apabila kondisi tersebut benar merupakan hasil akhir pekerjaan, maka perlu dilakukan evaluasi teknis untuk memastikan apakah pelaksanaan pengaspalan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, dokumen kontrak, serta standar mutu pekerjaan yang dipersyaratkan.
Karena itu, dugaan ketidaksesuaian hasil pekerjaan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan, bukan hanya berdasarkan penilaian visual semata.
Warga berharap dinas terkait segera turun ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi pekerjaan tersebut. Inspektorat juga diminta melakukan pengawasan sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran.
"Kami berharap pihak berwenang, terutama dinas terkait dan Inspektorat, segera turun ke lokasi untuk melihat serta memeriksa persoalan papan informasi proyek dan kondisi hasil pengaspalan yang diduga masih terdapat bagian tidak rata dan berlubang," ungkap warga kepada redaksi.
Warga juga berharap pelaksana kegiatan tidak mengabaikan aspek mutu dan kualitas pekerjaan, mengingat pembangunan infrastruktur jalan semestinya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif.
Aspek Hukum dan Pengawasan Perlu Diperjelas:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (1). Badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 59. Ketentuan ini mengatur standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Penerapannya perlu dilihat berdasarkan jenis pekerjaan dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Prinsip pengadaan mengharuskan pelaksanaan pekerjaan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, kualitas, serta kesesuaian dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menjadi rujukan dalam menilai pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab administrasi pejabat pemerintahan.
Namun demikian, tidak terlihatnya papan informasi proyek maupun kondisi aspal yang bergelombang belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Diperlukan pemeriksaan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, hasil pengukuran, serta keterangan pihak pelaksana dan instansi terkait.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius dinas teknis yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kesesuaian volume, ketebalan, kualitas material, proses pemadatan, serta hasil akhir pengaspalan dengan ketentuan kontrak.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang berwenang perlu mengambil langkah korektif sesuai ketentuan, termasuk meminta perbaikan pekerjaan apabila masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
Pengawasan Inspektorat juga diperlukan apabila terdapat indikasi persoalan administrasi maupun pengelolaan anggaran yang menjadi kewenangannya.
Publik tentu berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, identitas kontraktor pelaksana, nilai anggaran, sumber pendanaan, serta instansi penanggung jawab pekerjaan tersebut belum diperoleh redaksi. Belum ada pula keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan teknis terhadap kondisi permukaan jalan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak kontraktor, konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun dinas terkait agar persoalan ini dapat disampaikan secara berimbang.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu sampai kerusakan semakin parah untuk melakukan evaluasi. Sebab, kualitas infrastruktur jalan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pembangunan dalam memberikan pelayanan publik yang baik.
(Tim-Intivigasi)
Red/Tim
