SIGI, ALASANNEWS.COM – Sehari setelah kepulangan Presiden RI Prabowo Subianto bersama rombongan dari Kota Palu, anggota DPR RI Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., langsung menggelar sarasehan bersama masyarakat di Kotarindau, Kabupaten Sigi, Minggu (15/11/2026) sore.
Kegiatan yang berlangsung di aula bekas Kantor DPRD Kabupaten Sigi tersebut dihadiri masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta Kepala Desa Kotarindau.
Dalam kegiatan itu, Longki Djanggola yang merupakan anggota Komisi II DPR RI didampingi Ibrahim Lagandeng selaku moderator. Turut hadir mendampingi, Ketua Satria Partai Gerindra, Iwan Lapata, S.Sos., yang juga mantan Bupati Sigi dua periode.
Sementara itu, sebagai narasumber, Longki menghadirkan Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H., akademisi hukum tata negara dari Universitas Tadulako (Untad) Palu.
Sarasehan tersebut mengangkat tema “Memahami Peran dan Fungsi Anggota DPR/MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan dalam Menjaga Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan Keutuhan NKRI.”
Dalam pemaparannya, Longki Djanggola menjelaskan bahwa MPR RI bukan sekadar lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Lebih dari itu, MPR merupakan representasi semangat kebangsaan dan gotong royong masyarakat Indonesia.
Menurutnya, MPR menjadi ruang bertemunya berbagai kemajemukan bangsa, mulai dari suku, agama, ras, hingga golongan, yang dipersatukan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Karena itu, seluruh anggota MPR RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal pelaksanaan konstitusi serta menjaga keutuhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Longki menegaskan, pemahaman terhadap tugas dan fungsi lembaga negara menjadi penting agar masyarakat semakin memahami sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus ikut berperan dalam menjaga demokrasi dan persatuan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H., dalam pemaparannya turut menyoroti isu ketatanegaraan terkait wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menekankan pentingnya setiap persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden diproses melalui mekanisme konstitusional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Aminuddin, kejelasan mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan dalam struktur kepemimpinan nasional apabila muncul kondisi yang tidak diinginkan terhadap Presiden maupun Wakil Presiden.
Ia juga menjelaskan pentingnya memahami ketentuan konstitusi mengenai keberlangsungan pemerintahan, termasuk mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan kepemimpinan nasional.
Sarasehan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat, akademisi, dan masyarakat untuk memperluas pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan, fungsi lembaga negara, serta pentingnya menjaga konstitusi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui kegiatan itu, Longki Djanggola berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan demokrasi, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, serta peran dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.@gus


