Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pemkab Tolitoli dan DPRD Sulteng Perkuat Sinergi, Ranperda Bantuan Hukum Jadi Harapan Masyarakat Miskin

| 15:31 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-18T08:31:55Z

 


ALASANNEWS, TOLITOLI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli menunjukkan dukungan penuh terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang menghadapi persoalan hukum.


Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum yang berlangsung di Kabupaten Tolitoli.


Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Faisal Alatas, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, serta Dr. Mulyadi Dg. Silasa, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.


Sosialisasi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, rektor dan pimpinan perguruan tinggi, ketua dewan adat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sejumlah undangan lainnya.


Mewakili Bupati Tolitoli, Staf Ahli Bupati Sukirnov Larate, S.H., menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kemampuan ekonomi.


Menurutnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat miskin dan kelompok rentan yang mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Tidak sedikit dari mereka merasa takut, bingung, bahkan tidak mengetahui ke mana harus mencari pendampingan maupun menyampaikan pengaduan.


Keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu hambatan utama karena tidak semua masyarakat mampu membayar jasa advokat atau pengacara untuk mendampingi proses hukum yang mereka hadapi.


"Padahal, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," tegas Sukirnov.


Ia berharap kehadiran Ranperda Bantuan Hukum Provinsi Sulawesi Tengah dapat memperkuat jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat, sekaligus memastikan kelompok yang kurang mampu tidak kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan hanya karena keterbatasan biaya.


Lebih lanjut, Ranperda tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang lebih kuat dan melengkapi kebijakan bantuan hukum yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin.


Dengan adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, pelaksanaan bantuan hukum diharapkan semakin terarah, mudah diakses, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.


Sosialisasi ini juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta elemen masyarakat dalam membangun kesadaran hukum.


Semangat yang ingin diwujudkan melalui kebijakan tersebut adalah bahwa hukum tidak boleh hanya mudah diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial, tetapi harus memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.


Hukum untuk Semua, Keadilan untuk Semua.

×
Berita Terbaru Update