Alasannews,Ketapang,Kalbar-Ketua LSM Peduli Kayong Suryadi sangat menyayangkan bahwa ada beberapa SKPD kabupaten Ketapang mengatakan banyak nya proyek yang ada sudah bermerek dalam arti kata bahwa oknum dewan bermain proyek, seperti yang kita ketahui di dalam aturan Anggota dewan berhak mengapresiasikan akan tetapi tidak harus memiliki nya.
Suryadi melanjutkan, hal tersebut tidak menjadikan rahasia umum lagi, rata2 SKPD kabupaten Ketapang Kalimantan barat menerangkan hasil bahwa paket tersebut dimiliki oknum DPR, kata Suryadi kepada awak media,Ketapang Kalbar 21/11/2022.
Salah satunya di dinas putr kabupaten Ketapang maupun kepala Dinas sampai ke Kabid nya menyebutkan hal senada, rata-rata proyek tersebut milik anggota DPRD, eronisnya lagi dinas PUTR kata Suryadi ia hanya tinggal melaksanakan sesuai dengan dari tayang melalu LPSE kabupaten Ketapang, mirisnya SKPD dengan dalih berdasarkan pengakuannya kami tidak bisa berbuat banyak, rata-rata proyek yang ada di kami sudah mempunyai nama dan di tetapkan, jelasnya pihak dinas terkait kepada Suryadi.
Menurut Suryadi, terjadinya bukan saja di dinas putr saja bahkan di dinas lainpun mengatakan demikian, tukasnya.
Sekjen gasak (gerakan anti suap dan anti korupsi) hikmah Seregar juga angkat bicara ," Ia mengatakan persoalan ini, DPR sudah digaji oleh negara, dan juga adalah wakil rakyat, yang harusnya memperhatikan rakyat tapi malah sebaliknya dikatakan hikmat seregar dgn tegas mengapresiasikan itu oke-oke saja itu sudah menjadi hak dan tanggung jawab Anggota DPR sebagai wakil rakyat, yang menjadi pertanyaan DPR ikut bermain proyek menggunakan kesempatan di dalam jabatan nya sebagai anggota dewan demi keuntungan, sebagian kelompok serta utk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara sehingga terjadi nya lambannya pekerjaan melalui APBD tahun anggaran 2022 yg saat Masih sedang berjalan dan tarik ulur sebuah kepentingan lelangnye proyek itu sudah di kondisikan salah satu Oknum contohnya inisial (MS), di duga ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang ada di Kabupaten Ketapang KAL-BAR sehingga terjadinya OTT yang dilakukan oleh Subari, dan ini sangat disayangkan memalukan pemerintah daerah kabupaten Ketapang, terjadi nya kekecewaan masyarakat kabupaten Ketapang yang terjadi nya tarik ulur, pemerintah kabupaten Ketapang KAL-BAR,
"sangat rentan dengan infrastruktur pembangunan yang ada selama ini, yg dibangun blm lama selang waktu beberapa bulan sudah ludes dan bahkan tidak kelar-kelar dan kunjung usai stiap tahunnya yang menghabiskan dana APBD maupun APBN pusat yang tidak sedikit kata seregar.
Masih kata Dedi,Dan ada beberapa anggota gapensi yang tidak dapat pekerjaan padahal dokumen2 nya masih berlaku ini yang sagat kita sayang kan,di mohon kepada APH dalam hal ini kejaksaan untuk memeriksa data2 pokir yang ada di bapeda.
MenurutDedi,"aneh nya lagi ada di salah satu SKPD yang ada di ketapang mengunakan perusahan pontianak PL lagi padahal di ketapang masih banyak perusahan yang masih berlaku ini yang menjadi pertanyaan besar kami sebagai sosial control," tutupnya.
(M.Supandi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar