Aceh Timur - Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mendesak pihak dinas PUPR Kabupaten Aceh Timur, untuk segera mengumumkan atau mempublish daftar penerima rumah bantuan dan rehab bagi rakyat miskin melalui instansi tersebut.
Hal ini disampaikan Ronny demi transparansi pengelolaan, dan memastikan bahwa bantuan - bantuan tersebut benar - benar tepat sasaran kepada rakyat miskin.
" Kami hanya ingin transparansi, dan memastikan bahwa uang negara memang dipergunakan untuk kepentingan rakyat, jadi jangan ditutup - tutupi, karena itu dibangun bukan dengan uang pribadi pejabat," kata Ronny, 5 November 2022.
Dia mengakui bahwa pihaknya sebelumnya tidak mengetahui tentang adanya program bantuan itu di dinas tersebut, sampai munculnya polemik dalam pemberitaan beberapa hari lalu.
" Kami saja tidak tahu, ternyata ada bantuan rumah sebanyak itu, apalagi lagi masa pandemi, tapi kami kaget tiba - tiba muncul berita jumlahnya ratusan seperti itu, bahkan diduga ada yang tidak tepat sasaran, yang jadi pertanyaan, itu gimana cara baginya, koq tiba - tiba ada rumah bantuan dan rehab seperti itu, koq masyarakat enggak tahu, ada apa itu? ke siapa aja itu dibagikan, atas dasar apa, bukankah tahun lalu katanya masih pandemi?" ketus putra Idi Rayeuk tersebut.
Dia juga mendesak PJ Bupati Aceh Timur untuk memastikan adanya transparansi dalam pemerintahan terkait setiap detail bantuan untuk masyarakat Aceh Timur, khususnya rakyat miskin.
Ronny juga mengultimatum kepala dinas PUPR Aceh Timur, untuk segera masuk kantor secara normal dalam sepekan kedepan untuk memberi penjelasan terkait persoalan itu dan persoalan lainnya seputar dinas tersebut.
" Karena ini menyangkut rakyat miskin, maka kami minta pak Pj bupati memastikan seluruh jajarannya terbuka dan transparan pada setiap bantuan yang ada untuk masyarakat Aceh Timur, meski bantuannya sebiji baut, sebatang paku atau sehelai papan pun, sebungkus mie instan, sekilo udang vaname bantuan yang ada, atau masuk ke Aceh Timur entah darimana, harus bisa dipertanggungjawabkan dan transparan, agar benar - benar dapat dirasakan masyarakat, dan pemerintahan pun bisa lebih dipercaya serta berwibawa," tegas pengkritik cadas itu.
" Dan kami beri waktu sepekan untuk pak kepala dinas PUPR untuk masuk kantornya secara normal seperti kadis - kadis lainnya, dan menjelaskan kepada kami ,terutama kepada teman - teman wartawan, terkait berbagai persoalan, termasuk soal banjir dan normalisasi, jika tuntutan kami tidak dihiraukan, maka kami akan gelar aksi di depan kejaksaan dan dinas PUPR dalam dua pekan kedepan, hanya sekedar agar pak kadis bisa masuk kantornya tempat ia digaji dengan layak untuk persoalan masyarakat dengan jelas," pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.(zainal).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar