Alasannews.com||Kubu Raya – Pelaksanaan proyek irigasi dalam Program Percepatan Penggunaan Tata Guna Air Irigasi (P3AI) yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, menuai sorotan. Proyek ini diduga dikerjakan asal jadi tanpa plang informasi yang seharusnya mencantumkan detail pelaksanaan, termasuk anggaran dan spesifikasi teknis.
Program P3AI sendiri bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan air dari saluran irigasi bagi sektor pertanian, perkebunan, dan persawahan guna mengatasi masalah kekeringan serta meningkatkan hasil panen. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek di Desa Sungai Rengas justru menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.
Saat meninjau lokasi pada Rabu (5/2/2025), tim media tidak menemukan papan informasi proyek yang biasanya berisi data mengenai pelaksana kegiatan, sumber anggaran, serta volume pekerjaan. Salah seorang warga, Rasyid, mengungkapkan harapannya agar proyek ini benar-benar membawa manfaat bagi para petani.
"Kami berharap program ini bisa meningkatkan hasil panen karena sebelumnya sering mengalami kekeringan. Dengan adanya irigasi, seharusnya produksi pertanian lebih maksimal," ujar Rasyid.
Namun, ia juga membenarkan bahwa sejak awal proyek dikerjakan, tidak ada plang informasi yang dipasang. Bahkan, beberapa aspek teknis proyek tampak janggal, seperti belum adanya papan klep penutup pintu air dan penggunaan material yang terkesan kurang sesuai standar.
"Dari yang saya tahu, cetakan papan betonnya hanya selebar 50 cm dengan panjang sekitar 70–80 cm. Besi yang dipakai pun hanya dua potong dengan ukuran 7 mm sepanjang 80 cm. Saya hanya pekerja di sini dan menerima upah Rp16 juta dari pelaksana lapangan," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Kalimantan Barat turut menyoroti pelaksanaan proyek. Menurut perwakilan LPK-RI, Mulyadi, program P3AI sebenarnya sangat bermanfaat bagi petani, namun dalam praktiknya di lapangan masih ditemukan sejumlah kelemahan dalam pembangunan.
"Di beberapa daerah, proyek sejenis benar-benar memperhatikan kualitas dan mutu bangunan agar tahan lama. Namun, yang kami temui di Desa Sungai Rengas, pekerjaan terkesan asal jadi. Mulai dari susunan turap yang kurang rapi hingga penggunaan material yang minim," jelas Mulyadi.
Ia juga menyoroti ketiadaan plang proyek sebagai bentuk transparansi kepada publik.
"Tanpa papan informasi, masyarakat tidak bisa mengetahui siapa pelaksananya, berapa panjang dan lebarnya irigasi, serta spesifikasi teknis lainnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa pekerjaan dilakukan tidak sesuai standar," tegasnya.
LPK-RI meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek ini untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan.
"Kami berharap pihak terkait meningkatkan pengawasan agar proyek berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tutup Mulyadi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun PPK belum memberikan tanggapan terkait dugaan ini.
Tim-Limputan
(Redaksi)
