 |
| Pengamat Soroti Gengsi Pengembalian Status Internasional Bandara Supadio Tanpa Manfaat Riil |
Alasannews.com|Pontianak, Kalbar – Dorongan sejumlah tokoh daerah agar Bandara Supadio kembali menyandang status internasional menuai kritik dari kalangan akademisi. Alih-alih membawa manfaat ekonomi, status internasional justru dinilai menimbulkan beban baru yang belum sebanding dengan hasilnya.
Dr. Herman Hofi Munawar, pakar hukum dan pengamat kebijakan publik, mengatakan bahwa semangat dari Wakil Gubernur Kalbar dan Anggota DPR RI Lasarus patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian terhadap konektivitas daerah. Namun, ia menilai bahwa rencana tersebut belum relevan secara ekonomi dan cenderung terburu-buru.
“Fakta menunjukkan bahwa penetapan Bandara Supadio sebagai bandara internasional selama ini justru membawa dampak yang lebih merugikan daripada menguntungkan. Ketimpangan pergerakan penumpang sangat nyata — lebih banyak masyarakat Kalbar bepergian ke luar negeri daripada wisatawan asing yang masuk. Ini mengakibatkan devisa justru mengalir keluar dari daerah,” jelas Herman saat diwawancarai pada Selasa (30/4).
Menurutnya, bandara internasional idealnya menjadi pintu masuk wisatawan asing yang mampu mendorong konsumsi sektor lokal seperti perhotelan, kuliner, hingga UMKM. Namun hingga saat ini, belum ada indikator signifikan bahwa status internasional telah meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalbar.
“Cost jauh lebih besar daripada benefit. Pemerintah daerah dipaksa menanggung biaya besar untuk memenuhi standar internasional seperti layanan imigrasi, keamanan, dan terminal internasional, tapi tidak ada timbal balik dalam jumlah penumpang asing. Ini jelas menjadi pemborosan anggaran publik,” ujarnya.
Herman juga menilai bahwa status internasional yang tidak dibarengi promosi pariwisata dan pembangunan infrastruktur pendukung hanya akan menjadi simbol gengsi semata.
“Ini bukan soal status, tapi soal efektivitas kebijakan. Status internasional belum berhasil memosisikan Kalimantan Barat sebagai destinasi utama. Tanpa strategi promosi yang terencana dan terukur, ini hanya menjadi simbol kosong,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan akan dampak negatif lain berupa meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap produk dan layanan luar negeri. “Akses ke luar negeri tanpa pembatasan akan memperlemah sirkulasi uang di dalam daerah. Masyarakat lebih memilih berobat, berbelanja, bahkan berlibur ke negara tetangga daripada mengembangkan ekonomi lokalnya sendiri.”
Dr. Herman justru mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pembenahan Pelabuhan Internasional Kijing yang dinilainya memiliki potensi strategis jauh lebih besar daripada bandara.
“Pelabuhan laut seperti Kijing bisa menjadi tulang punggung logistik dan perdagangan Kalimantan Barat. Jika dikelola dengan baik — dari sisi manajemen, fasilitas bongkar muat, hingga konektivitas hinterland — Kijing bisa menyaingi bahkan mengancam dominasi pelabuhan Singapura,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa orientasi pembangunan ekonomi daerah semestinya tidak berbasis gengsi, melainkan pada hitung-hitungan untung rugi secara jangka panjang. “Bandara internasional tanpa kehadiran wisatawan dan arus masuk devisa hanya akan jadi beban. Saat ini lebih baik bersabar dan fokus membenahi prioritas yang benar-benar memberikan multiplier effect nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law(Pakar Hukum)
Editor/Gugun
