 |
| Proyek PSU Permukiman di Pal Lima Diduga Asal Jadi, Legatisi Soroti Minimnya Pengawasan‼️ |
Alasannews.com|Pontianak — Proyek pemerintah kembali disorot tajam. Kali ini, proyek Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di kawasan Pal Lima, tepatnya di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Berdikari 2, Komplek Benua Permata, RT 01/RW 02, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, diduga kuat dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai standar teknis.
Proyek senilai Rp 99.710.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, tercatat dalam kontrak SPK Nomor 027/A3.03/SPK/PPK-WK.SPU/APBD/2025, dan dikerjakan oleh CV. Asa Laksana dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender.
Namun, hasil investigasi lapangan pada Minggu sore (27 Juli 2025) yang dilakukan oleh Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Legatisi) DPW Kalimantan Barat bersama awak media menemukan berbagai kejanggalan.
Di antaranya, proyek saluran tersebut tidak dilengkapi balok penarik (penahan barau) yang sangat krusial untuk kekuatan struktur bangunan. Lebih parah lagi, bagian dalam saluran tidak diplester, yang berisiko tinggi terhadap kerusakan dini akibat rembesan air dan tekanan tanah.
Dan untuk memasti pekerjaan tersebut apakah sudah di pasang balok penarik (penahan barau) yang sangat krusial dan
bagian dalam saluran tidak diplester, yang berisiko tinggi terhadap kerusakan dini akibat rembesan air dan tekanan tanah.dan hasil investigasi lapangan pada Senin siang (28 Juli 2025) yang dilakukan oleh Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Legatisi) DPW Kalimantan Barat bersama awak media menemukan berbagai kejanggalan.
Dan hasilnya masih tetap sama yang anehnya lagi di lokasi plang papan proyek sudah tidak ada terpasang
Eddy Ruslan,Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi Indonesia Legatisi Kalbar, menyampaikan keprihatinan serius atas mutu pengerjaan proyek dan mengkritik tajam lemahnya pengawasan dari instansi teknis terkait.
“Proyek ini seperti hanya dikerjakan untuk mengejar laporan selesai. Tanpa plester dan penahan struktur, ini bukan hanya proyek gagal fungsi, tapi bom waktu bagi warga sekitar. Ini bentuk nyata pemborosan uang rakyat,” tegas Eddy.
Ia juga menyebut potensi adanya praktik pembiaran atau bahkan kerja sama diam-diam antara pelaksana dan pengawas proyek.
“Jika tidak diawasi ketat, proyek-proyek seperti ini akan terus menjadi celah penyimpangan dan ujung-ujungnya merugikan masyarakat luas.Pemerintah harus segera turun tangan,” tambahnya.
Legatisi Kalbar menyatakan tengah menyusun laporan resmi dan akan mendesak audit teknis menyeluruh atas proyek tersebut. Mereka juga mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan kejanggalan proyek serupa di wilayah masing-masing.
Hingga rilis ini diterbitkan, Jimmy selaku PPK sekalian KPA ketika di konfirmasi melalui WAnya Senin(28/7/2028)di telpon tidak diangkat di wa tidak dibalas."
(Tim.Liputan)
Red/Tim*
