- Gubernur Sulawesi Tengah Dr H Anwar Hafid (ist)
ALASANNEWS,(Palu) – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menegaskan bahwa pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan industri pengolahan pertambangan (smelter) di Siniu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), memiliki legalitas yang kuat. Proyek raksasa bernilai Rp 225 Triliun ini diproyeksikan menjadi pilar ekonomi baru yang ramah lingkungan bagi Sulawesi Tengah.
"Status Proyek Strategis Nasional (PSN) ini berdasarkan Permenko Perekonomian No. 12 Tahun 2024 (Urutan No. 114 dalam lampiran). Pengembangnya adalah Neo Energy (PT Anugrah Neo Energy Materials - ANEM) yang terafiliasi dengan Neo Energy Morowali (NEMIE). Nilai investasinya sangat besar, ditargetkan mencapai Rp 225 hingga Rp 226 Triliun untuk jangka panjang," kata Anwar Hafid melalui pesan WhatsApp kepada Alasannews, Sabtu (7/2/2026).
Proyek yang berlokasi di Kecamatan Siniu ini direncanakan mencakup wilayah Desa Towera, Siniu, dan sekitarnya. Berbeda dengan industri konvensional, smelter ini akan mengadopsi teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.
Guna menembus pasar global seperti Eropa dan Amerika Serikat, proyek ini berkomitmen menggunakan energi bersih.
"Kawasan industri ini akan menggunakan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Lariang. Dan aturan ini sudah ada sejak masa gubernur sebelum saya, dan saya bertekad melanjutkannya sesuai komitmen dengan konsep green industry" ujar Anwar Hafid. Ditambahkan industri ini merupakan bagian dari 9 Program BERANI demi mewujudkan Sulteng Nambaso, masyarakat yang sejahtera
Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri,dalam rilisnya Sabtu (7/2/26) menyatakan bahwa perencanaan PSN di Parimo ini sudah matang sejak Juli 2023 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Gubernur sebelumnya, H. Rusdi Mastura. “Proyek ini berjalan di atas rel aturan yang benar, yakni Permenko Perekonomian No. 12 Tahun 2024 Urutan No. 114 dalam lampiran” kata Muhammad Safri dalam rilis resminya.
Meski demikian, tantangan di lapangan kata politisi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) itu berdasarkan data LKPM, pembebasan lahan masih berjalan relatif lambat. Dari target 1.000 hektare, realisasi saat ini baru berkisar di angka 300-an hektare. DPRD Parigi Moutong pun memberikan catatan agar perusahaan (PT ATHI sebagai pelaksana lapangan) menyelesaikan proses ganti rugi lahan masyarakat secara transparan.
Dikatakan korporasi, induk usaha Neo Energy dikabarkan tengah memfinalisasi rencana penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) jumbo di Bursa Efek Indonesia pada awal 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat pendanaan proyek tersebut.
Upaya kerja keras dengan komitmen Gubernur Anwar Hafid dalam menerapkan industri hijau, PSN Siniu Parimo diharapkan tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi model pembangunan berkelanjutan di Sulawesi, khususnya wilayah Sulawesi Tengah***
